Dokumen tersebut membahas kontroversi pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia yang ditinjau dari landasan hukum pendidikan. Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan masalah seperti bocornya kunci jawaban dan ketimpangan antar sekolah. Dokumen ini menganalisis dasar hukum, tujuan, kelebihan, kekurangan, serta pro dan kontra pelaksanaan Ujian Nas

1. KONTROVERSI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DITINJAU DARI
LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN
Oleh: Ibnu Fazar
Ibnufajar1975@gmail.com
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya secara implisit pendidikan pada
hakikatnya bertujuan untuk membentuk peserta didik yang paripurna. Dalam
Undang Undang tentang Sistem pendidikan Nasional ini juga dikatakan bahwa di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pendidikan harus
memenuhi kriteria minimal yakni memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan yang
diatur lebih lanjut pada peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan
mutu pendidikan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah dengan mengadakan
evaluasi pembelajaran secara nasional dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Ujian
Nasional (UN) merupakan program evaluasi yang berfungsi selektif, yaitu untuk
memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Ujian Nasional
(UN) juga merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk
pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan satuan
pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan
dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan (PP No 19 Tahun 2005).
1

2. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan sungguh berbeda bahkan
ironis. Pendidikan yang semula diharapkan menjadi bekal buat membangun
masyarakat Indonesia baru yang tercerahkan justru sebaliknya menjadi cobaan
yang justru membuat bangsa ini kian terpuruk. Sejalan dengan kenyataan itu,
keberhasilam pembangunan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan kita
dalam mengelola pendidikan. Begitu juga dengan pelaksanaan Ujian Nasional
(UN) yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi
peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian
Standar Nasional Pendidikan.
Namun, apakah Ujian nasional (UN) yang dilaksanakan selama ini sudah
memenuhi standar yang ada sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) yang
dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ? Sementara kita
membaca dan melihat di media massa maupun media elektronik ketika UN
dilaksanakan begitu banyak beredar kunci jawaban melalui SMS yang notabene
tidak jelas darimana sumber kunci jawaban tersebut. Apakah pelaksanaan UN
yang demikian mampu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang
sebenarnya ?
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Apa keterkaitan hubungan antara pelaksanaan Ujian Nasional dengan
landasan hukum pendidikan.
2. Apa dampak yang ditimbulkan pelaksanaan Ujian Nasional.
3. Bagaimana mengatasi ketimpangan yang terjadi pada pelaksanaan
Ujian Nasional terhadap tujuan pendidikan.
C. Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan makalah tentang kontroversi pelaksanaan
Ujian Nasional (UN) ditinjau dari landasan pendidikan yaitu :
1. Mengetahui keterkaitan hubungan antara pelaksanaan Ujian Nasional
2

3. dengan landasan hukum pendidikan.
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan pelaksanaan Ujian Nasional.
3. Mencari solusi bagaimana upaya mengatasi ketimpangan yang terjadi
pada pelaksanaan Ujian Nasional terhadap tujuan pendidikan.
D. Manfaat
Dari penulisan makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap
perbaikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sehingga sesuai dengan tujuan
pelaksanaan Ujian Nasional (UN) itu sendiri, yaitu mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional
Pendidikan sesuai dengan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar
penilaian pendidikan.
3

4. BAB II PEMBAHASAN
A. Landasan Hukum Pelaksanaan Ujian Nasional
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan evaluasi yang dilakukan
oleh pemerintah yang harus memenuhi standar penilaian pendidikan yang
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
peserta didik, dalam pelaksanaannya mempunyai landasan hokum yang kuat,
yaitu :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Pada pasal 35 ayat 1 berisi tentang 8 Standar Nasional
Pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,
standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Kemudian berkenaan dengan standar penilaian lebih lanjut pada pasal 58
ayat 2 berbunyi “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program
pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh,
transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional
pendidikan.”
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Ketentuan terkait standar
nasional pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah No 19
Tahun 2005 yang menjelaskan secara rinci kedelapan standar nasional
pendidikan. Salah satu dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang
mempunyai kaitan dengan pelaksanaan ujian nasional adalah standar
penilaian pendidikan. Pada pasal 63 ayat 1 PP No 19 Tahun 2005
menjelaskan tentang penilaian pendidikan pada jenjang dasar dan
menengah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian
hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh
pemerintah. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan
secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian
4

5. nasional. Selanjutnya pada pasal 68 berbunyi “Hasil ujian nasional
digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: a. pemetaan mutu
program dan/atau satuan pendidikan; b. dasar seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya; c. penentuan kelulusan peserta didik dari program
dan/atau satuan pendidikan; d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada
satuan
pendidikan
dalam
upayanya
untuk
meningkatkan
mutu
pendidikan”.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 tahun 2013 tentang
Kriteria
kelulusan
peserta
didik
dari
satuan
pendidikan
dan
penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian
nasional. Pada pasal 2 berbunyi “Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan setelah: a.menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b.memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata
pelajaran yang terdiri atas: 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia; 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3)
kelompok mata pelajaran estetika; dan 4) kelompok mata pelajaran
jasmani, olah raga, dan kesehatan; c. lulus Ujian S/M/PK untuk kelompok
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan d. lulus UN.
Selanjutnya pada pasal 15 berbunyi “BSNP menyelenggarakan UN bekerja
sama dengan instansi terkait dilingkungan pemerintah, pemerintah
propinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.”
Dengan demikian ujian nasional memiliki dasar hukum yang kuat dan di
akui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Tujuan Penyelenggaraan Ujian Nasional
Ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah
yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan dalam hal ini Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP) yang memiliki tugas dan tanggungjawab,
diantaranya adalah melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN, menetapkan kisikisi soal berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL), menyusun dan merakit
5

6. soal, menjamin mutu soal, menyiapkan master naskah soal, melakukan penskoran
hasil UN, mendistribusikan hasil UN ke provinsi, mengkoordinasikan kegiatan
pemantauan UN, menganalisis data hasil UN, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan UN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Adapun tujuan ujian nasional adalah menilai pencapaian kompetensi
lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut PP nomor 19
tahun 2005 pasal 68 hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu
pertimbangan untuk :
a) Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan.
b) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
c) Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan
pendidikan.
d) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan
dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
C. Kelebihan dan Kelemahan Ujian Nasional
Ujian Nasional pertama kali diperkenalkan tahun ajaran 2002/2003
dengan istilah Ujian Akhir Nasional (UAN). Kemudian dari tahun ajaran
2004/2005 berubah menjadi Ujian Nasional (UN) hingga sekarang. Dari kurun
waktu pelaksanaan yang sudah sekian tahun dapat dilihat apa kelebihan dan
kekurangan dari pelaksanaan ujian nasional tersebut.
Adapun kelebihan yang diperoleh dengan dilaksanakannya ujian nasional
antara lain :
a) Dapat menggambarkan indikator kondisi pendidikan di Indonesia
secara
umum,
artinya
lembaga
pendidikan
internasional
(UNESCO dll) dapat mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia
melalui UN.
b) Dapat memacu sekolah, dinas pendidikan (propinsi dan kab/kota)
untuk berkompetisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
c) Dapat memotovasi guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas
pembelajaran,
sehingga
6
guru
senantiasa
meningkatkan

7. kompetensinya untuk menuju guru yang profesional.
d) Dapat memotivasi siswa untuk terus belajar sehingga mampu
meraih nilai ujian nasional yang tinggi. Artinya disini dengan
dilaksanakannya ujian nasional dapat membelajarkan siswa
sehingga
mampu
berkembang
secara
optimal
dalam
mengembangkan potensinya.
Di samping kelebihan tersebut di atas, pelaksanaan ujian nasional juga
banyak memiliki kelemahan antara lain :
a) Pelaksanaan ujian nasional bertentangan dengan prinsip penilaian
pada kurikulum yang berlaku dimana penilaian menekankan
penilaian yang otentik (autentic assesment) yaitu penilaian saat
proses
pembelajaran
berlangsung
yang
pelaksanaannya
diserahkan kepada sekolah/ guru sesuai dengan kondisi sekolah
yang ada.
b) Adanya standar nilai ujian nasional yang sama di seluruh
Indonesia, sementara kondisi sekolah baik sarana prasarana, guru,
input siswa di setiap daerah terdapat perbedaan yang sangat
signifikan.
c) Dengan dilaksanakannya nilai ujian nasional sebagai salah satu
syarat kelulusan akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat.
Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan bahwa tingginya
nilai ujian nasional di sekolah atau daerah masih dianggap
sebagai gambaran kualitas pendidikan disekolah/ daerah tersebut.
d) Adanya
pemborosan
anggaran
biaya
penyelenggaraan
pendidikan, karena pelaksanaan ujian nasional menghabiskan
dana yang tidak sedikit mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga
evaluasi.
e) Ujian nasional merupakan penilaian yang sifatnya sesaat dan
hanya menilai aspek kognitif saja, namun menentukan kelulusan.
Hal ini bertentangan dengan penilaian berbasis kelas (PBK) yang
menitikberatkan
penilaian
berlangsung.
7
selama
proses
pembelajaran

8. D. Pro Kontra Pelaksanaan Ujian Nasional
Dari kelebihan dan kelemahan tersebut di atas memicu munculnya prokontra dan protes terhadap pelaksanaan ujian nasional dari berbagai kalangan
yang disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, adanya perbedaan yang tinggi tentang mutu sekolah baik dalam
satu daerah maupun antar daerah. Realitas di lapangan menunjukan mutu sekolah
berbeda-beda, baik dari aspek siswa, guru, fasilitas, sumber dana, maupun
manajemen. Dengan perbedaan ini tentu kurang bijaksana kalau diterapkan
standar yang sama untuk persyaratan kelulusan. Seharusnya Depdiknas
menetapkan standar kelulusan yang berbeda dengan memperhatikan kondisi riil
daerah dan sekolah.
Kedua, hasil ujian nasional yang hanya menguji beberapa mata pelajaran
dan hanya bersifat kognitif tidak serta merta dapat dijadikan indikator tentang
mutu pendidikan. Kalangan yang menolak ujian nasional berpandangan bahwa
untuk mengukur standar mutu pendidikan harus dilihat struktur pendidikan secara
menyeluruh termasuk non-akademis, proses dan input pendidikan. Meningkatkan
standar mutu pendidikan tentu tidak sesederhana hanya dengan meningkatkan
angka standar kelulusan.
Ketiga, hasil ujian nasional selama ini tidak ada tindak lanjutnya. Para
praktisi pendidikan, terutama guru selama ini kurang merasakan adanya manfaat
nyata dari ujian nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas mengajar.
Ujian nasional lebih sekedar kegiatan rutin tahunan. Seharusnya pasca ujian
nasional dilakukan pelatihan intensif terhadap guru bidang studi yang siswanya
banyak yang gagal dalam ujian nasional.
Keempat, ujian nasional di SMA/SMK kurang mempunyai relevansi
dengan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Siswa SMA yang
dinyatakan lulus dengan nilai ujian nasiona yang tinggi tetap harus ikut seleksi
untuk masuk ke Perguruan Tinggi. Sepertinya tidak ada koordinasi antara
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pendidikan Tinggi. Pihak
Perguruan Tinggi sepertinya “tidak percaya” dengan hasil ujian nasional yang
diselenggarakan manajemen pendidikan dasar dan menengah. Padahal dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
8

9. Pendidikan pasal 68 dinyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai
salah satu pertimbangan untuk dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
E. Ujian Nasional dan Mutu Pendidikan
Pro kontra seputar ujian nasional tidak seharusnya terjadi kalau semua
pihak saling memahami dan menempatkan ujian nasioinal secara proporsional.
Pihak pemerintah melalui Depdiknas harus merancang sistem ujian atau penilaian
yang sistematis, bertahap dan berkelanjutan. Sistem penilaian harus dapat
difungsikan untuk mendeteksi potensi dan kompetensi siswa sekaligus bisa
memetakan kompetensi guru dalam keberhasilan pembelajaran di kelas.
Hasil ujian nasional juga harus ditindaklanjuti dengan berbagai program
yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Sistem penilaian
ujian nasional harus mampu: memberi informasi yang akurat; mendorong siswa
untuk belajar; memotivasi guru dalam pembelajaran; meningkatkan kinerja
lembaga; dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sistem penilaian yang
demikian diharapkan secara berangsur-angsur mutu pendidikan di tanah air akan
meningkat.
Di lain pihak, para praktisi pendidikan di lapangan, terutama guru dan Kepala
Sekolah harus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, sehingga kualitas
pembelajaran di kelas akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan
mutu pendidikan. Dengan demikian berapapun standar kelulusan yang akan
ditetapkan pemerintah akan selalu siap, tanpa ada rasa takut dan kaget.
Di sisi lain pula para siswa dan orang tua juga akan tumbuh kesadaran
bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan harus ditempuh dengan kerja keras,
sehingga anggapan dalam ujian pasti lulus 100% hilang dari pikiran mereka.
Kalau semua pihak sudah pada pemikiran, kesadaran, dan tindakan yang sama,
maka mutu pendidikan di Indonesia perlahan-lahan namun pasti akan meningkat.
9

10. BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Ujian nasional masih perlu dilaksanakan agar gambaran riil pendidikan di
Indonesia dapat diketahui dan dapat memotivasi daerah/sekolah untuk senantiasa
meningkatkan kualitas sehingga mencapai 8 Standar nasional pendidikan sesuai
dengan PP nomor 19 tahun 2005. Namun yang perlu diperbaiki adalah
pelaksanaannya sehingga UN yang dilaksanakan benar-benar dapat mencapai
tujuan UN itu sendiri dan tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
B.Saran
Untuk mengefektifkan pelaksanaan ujian nasional, maka perlu dilakukan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Pemerintah memfasilitasi guru mata pelajaran yang diujikan
untuk meningkatkan kompetensi mereka
2. Pemerintah membuat konsep ujian nasional yang bukan hanya
menitik beratkan pada ranah kognitif saja tetapi juga ranah afektif
dan psikomotorik.
3. Komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, staf tata usaha,
peserta didik dan wali murid peserta didik bekerja sama dalam
persiapan menghadapi ujian nasional.
4. Nilai ujian nasional dapat dijadikan salah satu syarat kelulusan,
namun perlu adanya grade (tingkatan) standar kelulusan di setiap
daerah. Kelulusan bisa dikategorikan berdasarkan hasil akreditasi.
Sekolah dengan akreditasi A memiliki standar kelulusan yang
bebeda dengan sekolah dengan akreditasi B.
10

11. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsini. 1996. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi
Aksara
Basaruddin, Chan. Ujian Nasional Untuk Apa ? http://edukasi.kompas.com
diakses 10 November 2013.
Darmaningtyas. 2005. Pendidikan Rusak-Rusakan. Yogyakarta : LKiS
Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik,
Implementasi dan Inovasi. Bandung : Remaja Rosda Karya
_________, Konvensi, Justifikasi Ujian Nasional ? http://www.suaramerdeka.com
diakses tanggal 10 November 2013.
11