Buletin tata ruang dan pertanahan

buletin tata ruang & pertanahan 5
Membangun Kelembagaan Penataan Ruang:
Upaya Pengembangan Kelembagaan Penataan Ruang yang Telah dan
Akan Dilakukan
BKPRN dan BKPRD: Sudah Sinergikah?
Ir. Muh. Marwan, M.Si
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
Menjelang 25 Tahun BKPRN (1989-2013): Konstribusi dan Tantangan
Prof. Dr. Herman Haeruman, Dr. Herry Darwanto, Dr. Abdul Kamarzuki
Pengendalian Pemanfaatan Ruang:
Mencari Kelembagaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif
Dr. Ir. Basoeki Hadimoeljono, M.Sc
Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
Tantangan Koordinasi Penataan Ruang ke Depan: Berharap pada
Peningkatan Kiprah BKPRN
Dr. Ir. Max H. Pohan, CES
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, 2007-2013
edisi II tahun 2013

6 buletin tata ruang & pertanahan
Harmonisasi peraturan yang disusun oleh berbagai lembaga
pengguna ruang telah selesai dikupas dalam Buletin Tata Ruang &
Pertanahan Edisi I/2013. Berbagai langkah maju telah dilaksanakan
oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), salah
satunya dengan menginisiasi berbagai pertemuan koordinasi
antarsektor yang kegiatan maupun aturannya saling terkait. Sampai
dengan saat ini BKPRN sebagai badan yang awalnya dibentuk untuk
menyelesaikan berbagai konflik antarsektor masih berjalan cukup
baik dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan sektoral dan
daerah.
Tidak terasa, sudah hampir 25 tahun BKPRN berkiprah di Indonesia.
Awalnya dibentuk pada Tahun 1989 dengan nama Tim Tata Ruang,
Tim ini kemudian bertransformasi menjadi BKTRN dan kemudian
BKPRN. Sampai dengan saat ini, peran dan tujuan pembentukan
Tim Tata Ruang tetap konsisten. Koordinasi dan resolusi konflik
masih menjadi area utama Tim Tata Ruang di masa lalu dan BKPRN
di masa kini. Namun, bagaimana dengan efektivitasnya? Meningkat
ataukah justru berkurang?
Selain BKPRN yang berkiprah di Pemerintah Pusat yang
mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah
daerah dituntut pula membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) untuk menjalankan fungsi yang sama di daerah.
Bedanya adalah, BKPRD bertugas mengkoordinasikan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan masalah koordinasi
lokal dan juga konflik antarsektor yang menjadi urusan pemerintah
daerah. Baik BKPRN maupun BKPRD adalah badan pemerintah
yang bersifat ad-hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan
pimpinan tertinggi pemerintahan. Bentuk yang bersifat ad-hoc serta
jalur komunikasi yang tidak formal dan hirarkis antara BKPRN dan
BKPRD dapat menjadi kekuatan maupun juga kekurangan kedua
lembaga koordinasi ini. Bagaimana tanggapan para pelaku di masa
lalu dan saat ini tentang kondisi tersebut?
Menyambut 25 tahun BKPRN, Buletin Tata Ruang & Pertanahan
mengangkat tema Kelembagaan Penataan Ruang: Upaya
Pengembangan yang Telah dan Perlu Dilakukan. Fokus diskusi
utama adalah koordinasi penataan ruang di Indonesia sejak
Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2013 dengan narasumber
Prof. Dr. Herman Haeruman, Dr. Ir. Herry Darwanto dan Dr. Ir.
Abdul Kamarzuki. Diskusi diantara ketiga narasumber tersebut
menarik untuk disimak karena mewakili tiga periode yang berbeda
dalam koordinasi penataan ruang nasional. Selanjutnya, untuk
mewakili perdebatan hangat pembagian peran BKPRN dan BKPRD,
wawancara kali ini menghadirkan Dr. Muh Marwan (Dirjen Bina
Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) dengan
topik Sinergikah BKPRN dan BKPRD?. Selain itu, topik penting
lainnya yang diangkat dalam edisi kali ini adalah Pengendalian
Pemanfaatan Ruang yang menjadi langkah strategis berikutnya
setelah penyusunan rencana tata ruang berhasil ditetapkan. Materi
ini diulas secara komprehensif oleh Dr. Basoeki Hadimoeljono
(Dirjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum).
Seperti halnya pada edisi-edisi sebelumnya, keseimbangan
isi antara Bidang Tata Ruang dan Bidang Pertanahan selalu
dipertahankan. Untuk edisi kali ini, Rubrik Ringkas Buku, Koordinasi
dan Kajian akan diisi oleh Bidang Pertanahan dengan materi Bank
Tanah, Kegiatan Reforma Agraria Nasional, dan Arah Kebijakan
Pengelolaan Pertanahan Nasional 2015-2019. Tidak lupa berbagai
kegiatan penting yang telah dilakukan sejak pertengahan Tahun
2013 sampai dengan akhir Tahun 2013 tetap kami hadirkan,
termasuk juga perkenalan perdana dari Direktur Tata Ruang dan
Pertanahan yang baru. Selamat datang Pak Oswar ke dalam
Keluarga Besar Tata Ruang dan Pertanahan.
Selamat membaca kepada seluruh penerima Buletin ini, saran
untuk perbaikan tetap kami tunggu! [ma].
susunan redaksi
pelindung
penanggung jawab
pemimpin redaksi
dewan redaksi
editor
redaksi
desain & tata letak
distribusi & administrasi
Deputi Bidang Pengembangan
Regional dan Otonomi Daerah
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Mia Amalia
Dwi Hariyawan S
Uke M. Hussein
Nana Apriyana
Rinella Tambunan
Khairul Rizal
Hernydawati
Santi Yulianti
Aswicaksana
Agung Dorodjatoen
Raffli Noor
Gina Puspitasari
Indra Ade Saputra
Idham Khalik
Dodi Rahadian
Sylvia Krisnawati
Redha Sofiya
Cindie Ranotra
Riani Nurjanah
Octavia Rahma Mahdi
Chandrawulan Padmasari
Gita Nurrahmi
Hadian Idhar Yasaditama
Dea Chintantya
alamat redaksi
Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan, Kementerian PPN/
Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2
Gedung Madiun Lt. 3
Jakarta 10310
021 - 392 66 01
trp@bappenas.go.id
http://www.trp.or.id
dari redaksi

edisi II tahun 2013
Membangun Kelembagaan Penataan Ruang: Upaya Pengembangan
Kelembagaan Penataan Ruang yang Telah dan Akan Dilakukan
BKPRN dan BKPRD: Sudah Sinergikah?
Menjelang 25 Tahun BKPRN (1989-2013): Kontribusi dan Tantangan
Prof. Dr. Herman Haeruman, Dr. Herry Darwanto, Dr. Abdul Kamarzuki
Mencari Kelembagaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif
Dr. Ir. Basoeki Hadimoeljono, M.Sc.
Tantangan Koordinasi Penataan Ruang ke Depan: Berharap pada
Peningkatan Kiprah BKPRN
Dr. Ir. Max H. Pohan, CES
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, 2007-2013
Sosialisasi Peraturan Pemerintah
Permen PU No.1 Tahun 2013
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang RTR Kab/Kota
Inpres No.8 Tahun 2013
Penyelesaian Penyusunan RTRWP & Kab/Kota
daftar isi
melihat dari dekat
dalam berita
ringkas buku
kajian
koordinasi trp
1
16
18
20
22
27
2
4
12
14
25
daftar isi

Kelembagaan dalam penataan ruang menjadi elemen penting
dalam penyelenggaraan penataan ruang. Koordinasi menjadi kata
kunci penting untuk mengatasi berbagai kendala kelembagaan.
Sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri, Dr. Muh. Marwan, M.Sc. menjelaskan kepada
Redaksi Buletin TRP bagaimana upaya sinergis Badan Koordinasi
Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang,
termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi. Berikut hasil
wawancara Redaksi:
Koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting dalam
pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor.
Sebenarnya, apa urgensi dibentuknya BKPRN dan BKPRD?
Penataan ruang merupakan kegiatan strategis dan bersifat
multidimensional, multifungsional dan multisektoral sehingga
dalam penyelenggaraannya harus ditangani secara terpadu oleh
berbagai instansi di pusat maupun di daerah yang memiliki tugas
dan fungsi koordinatif. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah mendesentralisasikan 26
urusan wajib yang salah satu diantaranya adalah Urusan Penataan
Ruang, dan delapan urusan pilihan kepada daerah. Sesuai UU No.
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah berwenang
dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, pemerintah
provinsi berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam
penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota.
Dalam implementasi kebijakan penataan ruang, peran antar
pemerintahan yang dilakukan secara bersama dengan prinsip
kongruen diperlukan untuk mewujudkan keterpaduan dan
keserasian penyelenggaraan penataan ruang nasional dan
daerah. Atas dasar tersebut, Pemerintah telah membentuk BKPRN
melalui Keppres No. 4/2009 tentang BKPRN. Di daerah dibentuk
BKPRD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan
Ruang Daerah, seperti terlihat pada Gambar1.
Dengan dibentuknya BKPRD, Menteri Dalam Negeri bertugas
untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan penataan
ruang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang dan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. BKPRD ini sangat penting, karena
mempunyai peran strategis untuk mengawal proses penyusunan
hingga penetapan Perda RTRW serta mengawal implementasi
pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang pasca
penetapan Perda RTRW.
Perda RTRW adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan
kegiatan pembangunan di daerah bersangkutan yang harus ditaati
dan dilaksanakan oleh berbagai sektor secara konsisten. Setiap
pelanggaran akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi
maupun sanksi pidana. BKPRN maupun BKPRD mempunyai tugas
dan peran yang sangat penting dalam mengawal dan memberikan
rekomendasi alternatif penyelesaian apabila ada permasalahan
pemanfaatan ruang yang timbul di lapangan, baik di tingkat
nasional maupun di tingkat daerah.
Dengan perannya yang cukup strategis, sejauh ini bagaimana
efektivitas kinerja BKPRN dan BKPRD?
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) sampai awal November 2013, seluruh
provinsi pada prinsipnya sudah membentuk BKPRD. Dari 33
provinsi, 30 provinsi sudah merevitalisasi BKPRD sesuai dengan
amanat Permendagri No. 50/2009, dan tiga provinsi yang belum
merevitalisasi BKPRD-nya yaitu Sulawesi Barat, NTT, dan Papua
Barat.
Walaupun sudah hampir seluruh provinsi membentuk BKPRD,
BKPRD belum berhasil mendorong penetapan Perda RTRW Provinsi
dan RTRW Kab/Kota tepat pada waktunya. Sampai awal Bulan
November 2013, dari 33 Provinsi di Indonesia, baru 18 Provinsi
yang telah menetapkan perdanya, dan dari 491 kabupaten/kota
di seluruh Indonesia, 322 kabupaten/kota yang telah menetapkan
perdanya. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah
wawancara
BKPRN dan BKPRD:
Sudah Sinergikah?
Saat ini, upaya penguatan kelembagaan penataan ruang, baik di nasional maupun di daerah terus dilakukan
untuk menjamin keberlanjutan implementasi produk-produk penataan ruang. Kelembagaan penataan ruang
yang kuat dipercaya untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang baik, dengan didukung
kuantitas dan kualitas aparat yang kompeten. Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang perlu
dilakukan secara terus menerus mengingat dinamika perubahan sosial, politik dan ekonomi dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat yang sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan penyelenggaraan penataan
ruang.
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
Implikasi dan Pemendagri tersebut adalah penetapan
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah
BKPRN
BKPRD
PUSAT
DAERAH
Keputusan Presiden No. 4
Tahun 20009 tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang
Nasional.
Pemendagri Nomor 50
Tahun 2009 tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah.
Gambar 1 Dasar Pembentukan BKPRN dan BKPRD

dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, keterlambatan
penyusunan dan penetapan Raperda RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Lamanya proses penetapan usulan perubahan peruntukan dan
fungsi kawasan hutan;
2. Masih terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah
yang kompeten dalam penyusunan RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
3. Kurang optimalnya peran BKPRD dalam proses penyusunan
RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
4. Lamanya pembahasan dengan DPRD yang sering memakan
waktu cukup lama.
BKPRN dan BKPRD, keduanya merupakan badan ad-hoc yang
memiliki fungsi koordinasi, tapi dalam pelaksanaan fungsinya
BKPRN jauh lebih aktif dibandingkan BKPRD. Bagaimana
sebenarnya pola hubungan kelembagaan, baik secara
struktural maupun fungsional antara BKPRN dan BKPRD?
Dalam rangka menggali isu strategis di Bidang Penataan Ruang,
secara hirarkis dijaring melalui pendekatan bottom-up yaitu
dimulai dari forum pertemuan yang diselenggarakan oleh BKPRD
Kabupaten/Kota yang dilaporkan ke BKPRD Provinsi untuk
selanjutnya dibahas dalam forum Rakernas BKPRD.
Beberapa isu strategis yang telah diformulasikan dalam Rakernas
BKPRD kemudian dipertajam dalam Raker Regional yang dibagi
menjadi Raker Regional Barat dan Raker Regional Timur. Hasil
pelaksanaan Raker ini akan menjadi isu strategis yang harus dicari
solusi penyelesaiannya dalam Rakernas BKPRN untuk kemudian
menjadi agenda dan program kerja kementerian terkait BKPRN.
Tindak lanjut dari BKPRN akan menjadi embrio program dan
agenda kerja kegiatan dua tahun kedepan yang akan dilaksanakan
oleh pemerintah daerah baik oleh Pemerintah Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota. Mekanisme konsolidasi isu-isu strategis penataan
ruang dapat dilihat pada Gambar 2.
Dalam perjalanannya, tantangan krusial yang masih dihadapi
BKPRN dan BKPRD, antara lain adalah kurang sinerginya langkah
kerja antar kementerian/lembaga anggota BKPRN dan SKPD
anggota BKPRD. Penyebab utamanya adalah belum ditetapkannya
mekanisme dan tata kerja internal BKPRN serta hubungan kerja
antara BKPRN dengan BKPRD, sehinggapenyelenggaraan penataan
ruang belum dapat terselenggara secara optimal.
Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang daerah, hasil
pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Ditjen Bina Pembangunan
Daerah menunjukkan bahwa kinerja BKPRD sebagai badan ad-hoc
yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/
Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah belum optimal.
Penyebab utama BKPRD belum optimal adalah:
1. Masih tumpang tindihnya peraturan perundangan dan fungsi
antar institusi;
2. Belum rincinya pedoman dan tata kerja organisasi,
3. Belum ada dukungan pendanaan yang signifikan,
4. Masih banyaknya pihak yang tidak memandang penting BKPRD;
5. Belum adanya mekanisme reward and punishment sehingga
daerah tidak terpacu untuk mengefektifkan peran BKPRD; dan
6. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia daerah
khususnya terkait dengan penguasaan materi Bidang Penataan
Ruang.
Bagaimana upaya perbaikan yang perlu dilakukan, khususnya
untuk meningkatkan kapasitas BKPRD?
Dalam konteks hubungan kerja antara BKPRN dan BKPRD, perlu
disusun mekanisme hubungan kerja antara BKPRN dan BKPRD
dalam upaya mensinergikan program kerja kedua lembaga
tersebut agar peran dan fungsinya optimal dalam melakukan
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah
khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan penataan
ruang lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah.
Dalam penyelesaian konflik permasalahan pemanfaatan ruang yang
memerlukan rekomendasi dari BKPRD, diperlukan peningkatan
peran BKPRD agar BKPRD dapat melaksanakan tugasnya secara
lebih efektif. Upaya ini dilakukan agar setiap konflik pemanfaatan
ruang yang terjadi di daerah tidak harus dibawa sampai pada
tingkat BKPRN karena penyelesaian permasalahan pemanfaatan
ruang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam rangka mengoptimalkan peran BKPRD untuk percepatan
penyelesaian Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan
penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, telah
dilakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya memantapkan
kelembagaan penataan ruang daerah. Beberapa diantaranya adalah
menyusun mekanisme dan tata kerja (SOP) BKPRD, pengembangan
data dan informasi, peningkatan kualitas aparatur pemerintah
daerah, dan pemberian reward and punishment di Bidang Penataan
Ruang. Saat ini, Kemdagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah
sedang menyusun Pedoman Tata Kerja BKPRD tersebut.
Selain itu, dilakukan upaya revitalisasi dan pembentukan
BKPRD sesuai amanat Permendagri No. 50/2009 serta
memberdayakan BKPRD yang diarahkan tidak hanya untuk
keperluan pemecahan berbagai Masalah Penataan Ruang tetapi
juga untuk pengembangan kelembagaan penataan ruang yang
lebih utuh di daerah, dan yang mempunyai agenda kerja yang baik.
Kelembagaan yang telah dibentuk, perlu didukung dengan upaya
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia daerah khususnya di
Bidang Penataan Ruang, dan penyediaan sarana, prasarana, serta
data dan informasi penataan ruang secara komprehensif.
Hal krusial untuk menjamin efektivitas BKPRD adalah komitmen
Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran APBD-nya
masing-masing untuk operasionalisasi pelaksanaan tugas BKPRD.
Dalam hal ini Sekretariat BKPRD mempunyai peran penting untuk
menyusun program kerja BKPRD dan kebutuhan anggarannya
untuk selanjutnya diintegrasikan dengan rencana pembangunan
daerah baik untuk rencana pembangunan jangka pendek (tahunan)
maupun rencana pembangunan jangka menengah.
Gambar 2 Mekanisme Konsolidasi Isu-Isu Strategis Penataan Ruang
MEKANISME KONSOLIDASI ISU-ISU STRATEGIS
PENATAAN RUANG
BUPATI /
WALIKOTA
12 3
4a
4b
5
6
RekomendasiR ekomendasi
Input/masukan
Input/masukan
GUBERNUR
Agenda
BKPRN
Provinsi
Raker
BKPRN
Isu
Strategis
Program
Kerja
Raker
Regional
BKPRN
Rakernas
BKPRN
Tindak Lanjut
Kementerian/
Lembaga
Agenda
BKPRN
Kab/Kota
Raker
Regional
BKPRN

Lembaga
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) merupakan
forum koordinasi penataan ruang yang dibentuk melalui Keputusan
Presiden No. 2/2009 sebagai pengembangan dari forum
sebelumnya yang bernama Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang
Nasional yang dikenal dengan sebutan Tim Tata Ruang pada
Tahun 19891 yang kemudian diubah menjadi Badan Koordinasi
Tata Ruang Nasional (BKTRN) pada Tahun 19932 yang kemudian
diubah keanggotaannya pada Tahun 20003. Komposisi keanggotaan
BKPRN ini bertahan sampai dengan Tahun 20094 (Abdul Kamarzuki
(AK)).
Tujuan utama Tim Tata Ruang, BKTRN dan BKPRN adalah untuk
melaksanakan pembangunan nasional secara terkoordinasi
dan menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan
pembangunan. Dampak akhir yang diharapkan adalah sinerginya
penggunaan ruang oleh berbagai sektor (Herry Darwanto (HD)).
Pada saat yang sama, di pusat, BKTRN berfungsi untuk koordinasi
lintas sektor dalam penggunaan ruang, di daerah, BKPRD
melaksanakan fungsi yang sama untuk mengkoordinasikan
pemanfaatan ruang lintas SKPD (Herman Haeruman (HH)).
Anggota
Tim Tata Ruang,yang ditetapkan pada Tahun 1989, beranggotakan
Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam
Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Seluruh anggota Tim
Tata Ruang memiliki akses untuk merencanakan penggunaan
ruang, namun tidak secara langsung menggunakan ruang. Resolusi
konflik diantara pengguna ruang dapat dilakukan dengan mudah
karena independensi Tim Tata Ruang ini sehingga penyelesaiannya
adil dan tidak memihak. Pada saat itu pembangunan wilayah
dilaksanakan antarsektor berdasarkan fungsi ruang (HH).
Pada Tahun 1993, keanggotaan Tim Tata Ruang ditambah oleh
Menteri Pertahanan dan Menteri Pekerjaan Umum. Namanya diubah
menjadi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN). Pada
masa 1993-1997, penataan ruang dimulai dengan pembangunan
infrastruktur sampai dengan selesainya PP No. 47/1997 tentang
RTRWN. Setelah itu, penataan ruang kembali menjadi acuan utama
pengembangan wilayah (HH).
Pada Tahun 2000, BKTRN dipimpin oleh Menteri Koordinator
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. Anggota BKTRN pada
saat itu adalah Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian,
Menteri Negara Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan
Hidup, Menteri Negara Otonomi Daerah, Kepala Badan Pertanahan
Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selaku Sekretaris BKTRN. Pada masa tersebut penataan ruang dan
pembangunan infrastruktur kembali bergabung pelaksanaannya
di Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
Namun demikian perizinan dan pembangunan di lapangan harus
dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena
hanya BPN yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksana
kegiatan. Pada saat itu, dana yang cukup besar untuk penataan
ruang dialokasikan ke BPN untuk penyusunan peta dasar, kemudian
pada Bakosurtanal (saat ini BIG) berperan dalam pembuatan
informasi spasial (peta). Kedua badan ini, BPN dan Bakosurtanal,
yang menjadi motor informasi dalam penyelenggaraan tata ruang
(HH).
Pada Tahun 2007, UU No. 26/2007 ditetapkan untuk mengganti
UU No. 24/1992. Seiring dengan perubahan UUPR, BKTRN berubah
menjadi BKPRN5 dan menambah anggotanya dengan menteri
pengguna ruang: Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri
Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri
Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan (AK).
Peran
Peran penting yang dilaksanakan oleh BKPRN adalah menetapkan
strategi nasional pengembangan pola tata ruang secara terpadu
a r t i k e l
Menjelang 25 tahun BKPRN (1989-2013):
kontribusi dan tantangan
Prof. Dr. Herman Haeruman, pernah menjabat Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam, Kementerian PPN/
Bappenas
Dr. Herry Darwanto, pernah menjabat Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Penataan Ruang, Kementerian PPN/
Bappenas
Dr. Abdul Kamarzuki, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Daerah Tertinggal, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
Perjalanan BKPRN selama 25 tahun ini telah menemui berbagai tantangan dan kendala. Banyak permasalahan
yang berhasil ditangani, banyak pula pihak yang tidak dapat menerima penyelesaian masalah yang
direkomendasikan.
Untuk mendapatkan gambaran peran optimal BKPRN, kami melakukan wawancara dengan tiga tokoh
penting yang selama ini berperan aktif di BKPRN, baik di era sentralisasi, dalam peralihan dari sentralisasi
ke desentralisasi dan di masa otonomi daerah sudah berjalan. Ketiga tokoh tersebut adalah Prof Dr Herman
Haeruman (pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam, Bappenas/Sekretaris
BKTRN), Dr Ir Herry Darwanto, MSc (pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Penataan
Ruang, Direktur Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bappenas) dan Dr Ir Abdul Kamarzuki,
MPM (sekarang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Daerah Tertinggal,
Menko Perekonomian/Sekretaris Pokja 4 BKPRN).
1 Keppres 57/1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
2 Keppres 75/1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
3 Keppres 62/2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
4 Keppres 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
5 Keppres 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

dengan pendekatan kewilayahan. Selain itu, BKPRN berperan
penting untuk untuk koordinasi perumusan kebijakan dan
pelaksanaan strategi nasional pengembangan pola ruang serta
untuk melaksanakan UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang
(HD).
Di awal pembentukannya, Tim Tata Ruang berperan penting untuk
membatasi penggunaan kawasan lindung. Kawasan lindung adalah
kawasan yang memiliki fungsi perlindungan daerah diluarnya, se-perti
hulu sungai, sempadan sungai, sempadan danau dan pantai.
Kawasan ini tidak harus dijadikan milik negara, tapi dibutuhkan
etika membangun. Kawasan lindung yang di dalamnya terdapat
kampung adat seharusnya memiliki perlindungan terhadap lereng
gunung. Masyarakat yang hidup di dalamnya menjadi bagian
penting pengelolaan kawasan lindung. Kebijakan tersebut dipegang
teguh oleh pemerintah pusat dan diacu oleh pemerintah daerah
(HH). Perubahan fungsi kawasan lindung menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat.
Pendekatan yang berbeda dilakukan untuk pengembangan kawasan
budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang menguntungkan
banyak orang secara ekonomi. Namun demikian, pengguaan dan
manfaat langsungnya ‘tidak boleh dipertandingkan dengan kawasan
lindung’. Target penting yang harus dihasilkan dari kawasan ini
adalah output regionalnya. Perubahan fungsi kawasan budidaya
boleh dilakukan, tapi dilakukan pengawasan oleh daerah (HH).
BKTRN dulu begitu kuatnya, seperti contoh kasus di Sumatera
Barat. Gubernur mengajukan pembangunan jalan dari pantai
menuju gunung menembus taman nasional dengan tujuan untuk
membuka akses bagi masyarakat pengunungan. Namun setelah
dikaji, biayanya terlalu besar, kemudian BKTRN dan daerah
berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa jika ingin tetap membangun,
jalan dibuat melingkar dan agar tidak terlihat jauh orang dibuat
berkeliling tempat-tempat yang berkembang disepanjang jalan
tersebut, bisa tempat makan, wisata, dan lainnya sehingga
memunculkan regional outputnya. Hal yang sama terjadi juga untuk
pembangunan Jalan Ladiagalaska yang direncanakan melintas TN
Leuser (HH).
Perbedaan signifikan atas peran BKPRN sangat terasa setelah
perubahan UUPR dari UU No. 24/1992 menjadi UU No. 26/2007.
Beberapa contoh diantaranya seperti menurunnya konsep
perlindungan kawasan lindung dan konsep dana kompensasi
kawasan lindung. Daerah dengan kawasan lindung mendapatkan
dana kompensasi sehingga tidak perlu mencari pendapatan dengan
mengkonversi kawasan hutannya. Seperti kasus di kabupaten
sebelah barat Aceh yang memiliki 60 persen lebih kawasan
lindung, artinya daerah mendapat dana kompensasi untuk perannya
memelihara kawasan hutan tersebut (HH).
Kinerja
Kesepakatan dalam forum BKTRN bermuara pada penetapan
peraturan perundangan. Dengan mengandalkan Tim Pelaksana,
BKPRN telah menyelesaikan PP dan Perpres yang diamanatkan
oleh UU No. 26/2007 kecuali RPP tentang Penataan Ruang
Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Selain itu, BKPRN, melalui
Tim Pelaksana, telah mengkoordinasikan berbagai kementerian/
lembaga anggotanya, untuk mempercepat proses pembahasan
Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berikut mendorong
penetapannya oleh pemerintah daerah.
Kelembagaan
Sampai dengan saat ini, BKPRN adalah lembaga ad-hoc. Seluruh
rekomendasi dan persetujuan teknis yang dihasilkan BKPRN
bersifat saran ataupun arahan bagi pemangku kepentingan dalam
pemanfaatan ruang. Saran atau arahan tersebut akan memiliki
legitimasi jika telah diakomodir dalam bentuk produk hukum (PP,
Perpres, dan Perda) (AK).
Beberapa pendapat menyatakan bahwa, bentuk ad-hoc ini tidak
efektif untuk melaksanakan penataan ruang dan dibutuhkan
kementerian/lembaga khusus yang dapat mengkoordinasikan
seluruh proses penataan ruang yang dilakukan oleh berbagai sektor
dan pemerintahan pada saat yang sama. Pendapat ini menjadi
salah satu pemikiran yang mendorong forum BKPRN menjadi
lembaga yang lebih permanen. Kekurangan yang sangat menonjol
adalah lembaga permanen ini kemungkinan besar tidak dapat
menangani konflik pemanfaatan ruang apabila berdiri sebagai
bagian yang terpisah sama sekali dari kementerian atau lembaga
pengguna ruang lainnya, menjadi sektor tata ruang, menghilangkan
sifat koordinasi. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah
upaya reformasi birokasi,yang sedang dijalankan saa ini, mengarah
pada perampingan dan efisiensi birokrasi, sehingga pembentukan
badan baru menjadi langkah yang tidak strategis (AK).
Tim Pelaksana BKPRN diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum.
Secara teknis, melalui Tim Pelaksana, forum BKTRN berfungsi untuk
memberikan pendapat (rekomendasi) yang merupakan kesepakatan
serta persetujuan teknis bagi dalam proses penyiapan produk-produk
tata ruang baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP),
Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Daerah (Perda
Kab/Kota) (AK). Rekomendasi dari forum BKPRN ini merupakan
acuan atau terjemahan lebih detail dari substansi Peraturan
Perundang-undangan yang ada agar dapat mendukung kebijakan
pemanfaatan ruang.
Sejak BKPRN memiliki Tim Pelaksana6, rapat koordinasi tingkat
menteri tidak sepenuhnya efektif digunakan untuk pengambilan
keputusan dan resolusi konflik antarsektor. Padahal, konflik-konflik
utama muncul karena kewenangan beberapa kementerian
yang sangat tinggi untuk mengatur penggunaan ruang nasional.
Konflik tersebut hanya dapat diselesaikan melalui Sidang BKPRN,
mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang berada di tangan
para menteri.
Konsep
Konsep penataan ruang yang pertama kali disusun saat Tim
Tata Ruang dibentuk adalah, rencana tata ruang (RTR) secara
makro harus melalui persetujuan BKTRN dan sektoral/daerah
boleh mengajukan usulan, tapi perlu dilengkapi dengan kajian
khusus dampak lingkungannya. Setelah disetujui BKTRN, daerah
hanya melakukan pengawasan. Kewenangan BKTRN sangat kuat,
terlihat dari kemampuan BKTRN menghentikan pembangunan
yang dilakukan oleh pejabat daerah di berbagai kawasan penting.
Kewenangan ini diperkuat karena masa pemerintahan masih
bersifat sentral sehingga Bupati tunduk pada aturan. Kewenangan
ini menjadi penting karena memudahkan pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan rencana tata ruang (HH). Peran Pemerintah yang
6 Keppres No 4 Tahun 2009 tentang BKPRN Pasal 6 menyebutkan bahwa: “(1) dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dapat dibentuk Kelompok Kerja
untuk menangani tugas-tugas yang bersifat khusus; (2) Pembentukan, tugas, susunan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Kerja diatur lebih lanjut oleh Ketua BKPRN.”

kuat saat itu, Bupati wajib melaporkan segala bentuk perizinan ke
BKTRN sehingga BKTRN memiliki informasi aktual dari daerah.
Pada saat yang sama, koordinasi bukan masalah besar dalam
penyelenggaraan penataan ruang karena sejak awal, pengalokasian
fungsi ruang sudah tergambar dalam peta dengan menggunakan
Sistem Informasi Geospasial. Namun memang yang menjadi
kendala adalah skala peta yang digunakan masih terlalu kecil.
Untuk mengatasinya, Kementerian Kehutanan dibawah koordinasi
BKTRN memiliki badan planologi kehutanan (UPT) antar kabupaten.
Mereka melakukan koordinasi dengan BPN, BPN berperan
memetakan tata guna tanah. BPN dan kehutanan bekerja sama
ketika sebagian kawasan hutan akan diubah untuk mengakomodasi
pembangunan, hutan dilepas dan BPN mengambil alih proses tata
guna lahan.
Saat itu BKTRN fokus pada menjaga fungsi utama ruang: kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Selain itu, secara desain, fokus
antara RTRWN, RTRWP dan RTRWK dibuat berbeda. RTRWN yang
bersifat makro bertujuan untuk mempertahankan fungsi kawasan
agar tidak berubah dalam jangka waktu 25 tahun. Sementara itu,
RTRWK yang bersifat lebih dinamis dengan skala peta yang lebih
besar berfungsi dalam proses pemberian izin penggunaan ruang.
Karena itu, jangka waktu RTRWK didesain lebih pendek, hanya 10
tahun untuk mengatasi dinamika penggunaan ruang di lapangan.
Logika yang sama digunakan dalam penyusunan RPJPN dan
RPJMN. RPJMN menjabarkan RPJPN namun juga harus dapat
mengatasi dinamika tahunan. Dengan menggunakan logika yang
sama, RTRWN pada saat itu berupa visi yang dijabarkan dalam
progam dan kegiatan di dalam RTRWK. Saat ini, perlu didorong
agar RTRW didesain untuk memberikan masukan kebijakan spasial
bagi rencana pembangunan yang bersifat deskriptif. Apabila
dipergunakan, maka RTRW dapat memberikan kepastian lokasi
berjangka panjang bagi para pelaku pembangunan. Kepastian ini
dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Fungsi RTRW yang tetap harus dipertahankan adalah perlindungan
kepada fungsi ekosistem dan memberikan kesempatan kepada
pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang bersifat jangka
panjang serta melindungi tujuan pembangunan nasional dari
kepentingan jangka pendek sektoral dan daerah. RTRW harus dapat
cukup fleksibel memberi kesempatan pada perkembangan teknologi
modern untuk pemanfaatan fungsi ruang untuk mengakomodasi
pembangunan yang tidak terbatas.
Dalam konsep ini, daerah boleh melakukan perencanaan, tapi
hanya di kawasan budidaya, sedangkan kawasan lindung bersifat
given karena ada di RTRWN. Indonesia harus belajar dari Amerika,
dimana mereka memiliki daerah khusus yang dipertahankan
kawasan lindungnya yang juga memberikan pendapatan daerah
terbesar (HH). Setelah konsep ecoregion diperkenalkan untuk
menghubungan konsep penataan ruang dengan pelestarian fungsi
dan daya dukung lingkungan, Pemda dituntut lebih cakap untuk
mengenali karakter wilayahnya (ekologi & ekonomi). Setelah seluruh
isunya ditemukenali, Pemda menyusun interaksi antara kawasan
dan melakukan KLHS untuk rencana yang sedang disusun (HH).
Hubungan antara berbagai bidang ilmu harus benar-benar terjaga
dalam penataan ruang karena pada dasarnya penataan ruang
adalah bagian dari landscape architecture yang mengkombinasikan
tiga keilmuan, yakni lingkungan (ecogeografi), planologi, dan design
engineering, yang membentuk keterpaduan wilayah. Saat ini,
ketidakpaduan terletak pada masalah pemahaman dan ego sektoral
yang kuat sehingga aturan yang ditetapkan setelah era desentraliasi
berbeda-beda. Tata ruang ini seharusnya berperan membangun
sektor-sektor yang lebih luas sehingga peningkatan perekonomian
wilayah dapat terwujud (HH).
Permasalahan
Cukup banyak permasalahan yang dihadapi BKPRN di masa
desentralisasi ini, masalah utama yang diangkat para narasumber
adalah: (1) kurangnya koordinasi yang berakibat pada perbedaan
persepsi antara pemangku kepentingan, banyaknya aturan sektoral
yang tidak serasi, selain itu, SOP koordinasi di dalam BKPRN belum
didefinisikan dengan baik; (2) rendahnya kualitas rencana yang
salah satunya disebabkan oleh belum memadainya sistem informasi
spasial yang memadai; dan (3) pemanfaatan ruang yang belum
optimal (HH, HD, AK).
Koordinasi
Kelemahan koordinasi antar sektor dimulai dengan perbedaan
pemahanan atas sektor lain yang bermuara pada tidak serasinya
peraturan sektoral. Dalam peraturan sektoral, kepentingan setiap
sektor dituangkan ke dalam berbagai peraturan dalam berbagai
bentuk, UU, PP, Perpres dan Keppres (AK). Perbedaan pemahaman
antarpemangku kepentingan semakin memperlemah koordinasi
yang belum tercipta dengan baik. Baik koordinasi antarsektor dan
antarlevel pemerintahan (AK). Selain itu, prosedur harmonisasi
peraturan dan koordinasi pelaksanaan penataan ruang belum
dilakukan dengan baik (AK), BKPRN tidak dapat memaksa instansi
terkait untuk mengimplementasikan tata ruang (HD).Koordinasi
antar sektor menyebabkan beberapa RTRW Provinsi/Kabupaten/
Kota yang telah selesai disusun tidak dapat segera ditetapkan.
Prosedur resolusi konflik yang ada di dalam BKPRN tidak mampu
mengubah keputusan salah satu sektor yang menjadi anggota
BKPRN (HH).
Lemahnya koordinasi ini berakibat cukup besar dalam pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan yang
muncul adalah terlalu banyak kewenangan di satu daerah atau
tidak ada yang berwenang sama sekali di daerah lainnya. Kondisi
tersebut menimbulkan konflik antarpelaku pembangunan.
Contohnya adalah kurangnya informasi di lapangan bahwa suatu
kawasan ditetapkan sebagai kawasan lindung. Masyarakat yang
seumur hidupnya berada di kawasan tersebut akhirnya membangun
rumah, atau mendirikan bangunan sesuai dengan keperluannya.
Contoh lainnya adalah informasi tersedia yang menunjukkan
bahwa suatu kawasan tidak boleh ada pembangunan karena
statusnya sebagai kawasan lindung, namun tidak ada upaya yang
serius untuk menegakkan peraturan itu. Pengendalian yang tidak
efektif karena tidak ada yang merasa berwenang menyebabkan
tumbuhnya permukiman di sepanjang sempadan sungai di kota-kota
besar (HD).
Kualitas rencana
Rendahnya kualitas rencana tata ruang sebagian besar disebabkan
oleh informasi geospasial yang tersedia belum memadai untuk
menyusun rencana yang paripurna. Sejak awal, pengalokasian
fungsi ruang sudah tergambar dalam peta dengan menggunakan
GIS. Namun skala peta yang digunakan masih terlalu kecil. Saat itu
teknologi satelit belum ada sehingga untuk peta skala besar sangat
mahal, tapi sekarang sudah ada teknologinya jadi seharusnya
tata ruang dilengkapi peta skala 1:10.000, bukan hanya untuk
implementasi rencana, tapi juga pengendalian. Rencana yang baik
hanya bisa terwujud apabila kita mampu mengejar ketertinggalan
dalam penyediaan informasi geospasial ini (HH).
Belum lagi pengertian ‘rencana hirarkis’ yang belum cukup baik

dimengerti sehingga pemerintah daerah cenderung mencontoh
RTR yang dibuat pemerintah lebih tinggi. Pemerintah daerah
gamang untuk membuat RTR yang berbeda, karena khawatir
tidak mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat.
Permasalahan yang timbul di kemudian hari adalah kemiripan
rencana tata ruang yang disahkan oleh berbagai daerah (HD).
Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Setelah rencana selesai disusun, langkah berikutnya yang perlu
dilakukan adalah pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Masalah yang paling banyak timbul adalah pemanfaatan
kawasan lindung dan budidaya. Pemanfaatan ruang di kawasan
lindung dan terutama daerah resapan air yang akan berpengaruh
pada kawasan di bawahnya perlu dikendalikan dengan baik
karena dampaknya sangat luas. Namun demikian, pengendalian
pemanfaatan ruang tidak dilaksanakan dengan baik. Contohnya
adalah pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan puncak yang
terlihat tidak serius dan tidak berhasil secara signifikan. Perpres
tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur telah ditetapkan
begitu pula Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di
Jabodetabekjur, namun outcome dari peraturan itu tidak terlihat,
dengan kata yang lugas, tidak ada pengaruhnya apa-apa (HD).
Di tingkat nasional dan daerah, sudah cukup banyak kegiatan
yang dilakukan dan telah didukung alokasi dana yang cukup besar
seperti: undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; lembaga
BKPRN dan BKPRD yang mengkoordinasikan kebijakan dan
pelaksanaan penataan ruang; rencana tata ruang mulai dari skala
nasional, pulau, provinsi hingga kabupaten/kota. Namun, berbagai
permasalahan muncul justru setelah rencana ditetapkan, semakin
terlihat bahwa pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
harus dilakukan dengan konsisten (HH).
Alternatif penyelesaian masalah
Koordinasi
Untuk mengatasi ketiga permasalahan di atas, alternatif
penyelesaian masalah yang dapat dilakukan untuk mengatasi
masalah kurangnya koordinasi adalah penyamaan persepsi di
dalam forum BKPRN sebelum menyelesaian masalah koordinasi
di daerah (AK). Prakondisi yang dibutuhkan adalah menyepakati
prinsip penataan ruang di dalam BKPRN, caranya adalah dengan
membangun idealisme dari masing-masing bidang keilmuan
yang membentuk BKPRN dan konsensus yang telah dibangun,
dengan tetap memperhatikan kondisi saat ini (HH). Harapan di
masa yang akan datang, keteraturan, kepastian penggunaan ruang
perlu menjadi prioritas utama yang dikoordinasikan oleh BKPRN
dengan pertimbangan bahwa jumlah ruang tetap sementara jumlah
penduduk akan terus bertambah (HH).
Untuk koordinasi di daerah, Bappeda perlu menjadi ujung tombak
penggerak BKPRD. Koordinasi tidak dapat diserahkan kepada
sektor karena pengambilan keputusan terutama untuk penyelesaian
konflik tidak akan berimbang (HH). Catatan penting untuk kondisi
lembaga saat ini adalah bentuk BKTRN/D yang menyatukan
kelompok independen yg tak terikat dengan pembangunan ruang
dengan kelompok pemakai ruang, maka kesepakatan ad-hoc itu
banyak masalah perbedaan kepentingan, maka diperlukan suatu
independen group di luar BKTRN/D untuk membantu mencapai
keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan
daerah, antara kepentingan sektoral dengan kepentingan nasional/
regional, dan kepentingan pemeliharaan cadangan ruang yang
harus dipelihara untuk masa depan ketika iptek dan social
perception mampu menanggapi berbagai konflik (HH).
Perencanaan
Untuk mengatasi masalah perencanaan, pemerintah pusat perlu
mengubah paradigma dari menyusun rencana tata ruang dari skala
nasional hingga skala rinci tingkat lokal secara hirarkis, menjadi
mengamankan kawasan strategis untuk kepentingan nasional
saat ini dan untuk pembangunan berkelanjutan, dan mendukung,
persisnya memberikan bantuan dana kepada daerah, untuk
mengerjakan penataan ruang sesuai konsep yang disusun daerah.
Pemerintah daerah perlu mewujudkan tata ruang yang nyaman,
memberi penekanan pada pembuatan taman-taman dan RTH,
pembuangan sampah, perbaikan gorong-gorong, pembenahan
kampung padat, pembuatan paving,penyediaan air bersih.Orientasi
penataan ruang yang semula menekankan konsep atau rencana
dan berskala makro, diubah menjadi bersifat konkrit dan mikro,
tentu dengan perspektif jangka panjang(HD) sesuai dengan yang
telah tercantum secara makro di dalam RTRWN (HH).
Pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam penataan ruang perlu dikaji lebih detail lagi. Contoh kawasan
yang perlu diatur pusat adalah kawasan cagar budaya, hutan
lindung, suaka margasatwa; kemudian kawasan untuk keperluan
pertahanan negara, seperti kawasan peluncuran roket, kawasan
latihan perang. Kawasan-kawasan ini harus ditetapkan batas-batasnya
dan kemudian dikelola oleh lembaga pusat tertentu.
Dengan mengingat tragedy of the commons, yaitu kalau suatu
kawasan menjadi milik bersama atau tidak jelas siapa yang
memilikinya, maka setiap orang akan mengeksploitasi kawasan
itu sehabis-habisnya. Pemda menata kawasan di luar kawasan-kawasan
strategis nasional ini. Kemudian beri kepercayaan kepada
daerah untuk mengatur sendiri penggunaan ruang wilayah itu.
Daerah-daerah pada mulanya mungkin kesulitan membuat rencana
tata ruangnya, namun lama kelamaan akan mampu membuat
RTR sendiri. Banyak contoh dari dalam dan luar negeri mengenai
rencana tata ruang yang baik dan dapat dicontoh.Tidak perlu ada
pedoman penyusunan RTR yang harus ditaati secara ketat oleh
daerah (HD).
Perencanaan tetap perlu, tetapi jangan menunggu harus
semua selesai. Misalnya jangan menunggu sampai rencana
rinci ditetapkan DPRD dan disahkan Provinsi, baru kemudian
melakukan implementasinya. Itu akan memakan waktu lama.
Kerjakan saja dulu yang dapat dilakukan dan jelas bermanfaat.
Masyarakat sudah menunggu hasil konkrit, hulu penundaan
biasanya adalah pemikiran birokratis dan penyusunan konsep
rencana yang sulit diimplementasikan. Misalnya, untuk bisa
menghasilkan rencana detil tata ruang diperlukan peta dasar
yang berskala besar. Menghasikan peta ini untuk seluruh wilayah
kota bisa memakan waktu bebeberapa tahun. Jadi gunakan saja
informasi yang ada untuk membuat kebijakan, mana daerah yang
tidak boleh digunakan sebagai kawasan permukiman, dan mana
yang boleh. Jadi rencana penataan ruang tetap perlu ada, namun
jangan terganggu oleh prosedur yang birokratis.Bila masyarakat
melihat hasil yang nyata, pasti akan diapresiasi dan di-bela jika
dimejahijaukan karena menabrak peraturan perundangan. Di
sini diperlukan kebijakan seorang kepala daerah. Juga jangan
kuatir kebijakan itu akan diubah oleh kepala daerah berikutnya.
Masyarakat akan mengawasi dan mencegah kebijakan yang tidak
didasarkan pada pertimbangan yang benar (HD).
Kemudian dari sisi substansi, RTR yang dibutuhkan untuk
pengendalian ruang kabupaten/kota adalah rencana tata ruang
yang rinci, dengan skala peta yang besar.Jika belum ada peta
dasarnya, perlu dibuat ketentuan yang jelas, sehingga tidak

disalahtafsirkan. Ingat, bangsa kita punya kemampuan menyusun
rencana tata kota sejak berabad-abad yang lalu dengan bukti
adanya candi Borobudur, kota Trowulan yang menjadi ibukota
kerajaan Majapahit. Kalau saat ini kita belum melihat banyak RTR
yang kualitasnya baik, penyebab utamanya adalah belum ada
kesungguhan untuk mengusahakannya (HD).
Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Untuk pemanfaatan ruang, BKPRN perlu mengubah orientasinya
dari perencanaan menjadi pelaksanaan, dari “merencanakan”
menjadi “mewujudkan”. BKPRN perlu menggunakan kapasitas yang
dimilikinya untuk membantu pemerintah kabupaten/kota untuk
mewujudkan tata ruang yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
Kementerian Kehutanan dapat mencontoh Jarum Foundation
menanam pohon trembesi di sepanjang jalan Pantura, misalnya
dengan melakukan hal sama di jalur Jawa Selatan serta di pulau-pulau
lain. Kementerian Pekerjaan Umum membantu pemerintah
kota membangun RTH. Kementerian Lingkungan Hidup membantu
pemda mendaur ulang sampah. Kementerian Perumahan Rakyat
membantu pemerintah kabupaten/kota membangun prasarana
lingkungan permukiman. Begitu pula halnya dengan kementerian/
lembaga lainnya terutama anggota BKPRN, melakukan hal yang
sama sesuai kewenangan masing-masing, tetapi dengan tujuan
yang jelas dan sesuai kebutuhan daerah. Daerah jangan lagi
didorong untuk menyelesaikan perda RTRWnya saja, tetapi dibantu
langsung untuk mewujudkan tata ruang seperti yang diharapkan
oleh masyarakat. BKPRN juga perlu melibatkan swasta untuk
mengerjakan hal yang sama secara terkoordinasi. Lembaga-lembaga
internasional pasti akan bersedia jika diajak menata kota
secara konkrit, karena dampak ekonomi dan sosialnya yang besar
(HD).
Apabila kemudian muncul pertanyaan tentang masalah
kewenangan yang dilangkahi karena skema tersebut di atas,
jawabannya adalah bahwa sistem pemerintahan yang ada membuat
pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk melakukan
semua urusan yang menjadi tanggungjawabnya secara memadai.
Jadi pemerintah pusat perlu ikut terjun membantu pemda. Lebih
baik lagi bila kenaikan penerimaan pemerintah pusat setiap
tahun ditransfer kepada pemda melalui mekanisme DAK untuk
mengisi tata ruang yang direncanakan pemda. Namun, langkah ini
memerlukan persetujuan DPR yang mungkin sulit diwujudkan dalam
waktu dekat.Yang dapat dilakukan saat ini adalah kerjasama antara
kementerian/lembaga anggota BKPRN menggunakan anggaran
yang ada untuk membantu kota-kota besar dan kecil mewujudkan
tata ruang yang lebih berkualitas (HD).
Contoh-contoh pelaksanaan dapat diambil dari yang telah
dikerjakan oleh pemerintah daerah yang visioner dan telah
terbukti berhasil dalam penataan ruang. Salah satunya adalah
Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah
berhasil menghadirkan tata ruang yang nyaman, indah, bersih,
lancar, teratur dan inklusif, serta atribut lain yang seperti itu, yang
saya yakin juga sama dengan yang diamanatkan oleh UU No
26/2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang efektif di
Kota Surabaya dapat dinikmati oleh masyarakat warga kota dan
diapresiasi oleh pengunjung dari luar. Yang ditata di Kota Surabaya
bukan hanya kawasan di pusat kota seperti umumnya di banyak
kota lain, namun hingga ke kampung-kampung. Terasa ada tangan-tangan
pemerintah kota yang mengatur lingkungan permukiman
penduduk, termasuk sarana MCK, saluran pembuangan, sarana
pedestrian dan taman lingkungan. Hasil akhir yang bisa dinikmati
oleh warga dan pengunjung adalah kebersihan, keindahan dan
kelancaran lalulintas di pusat Kota Surabaya tidak kalah dengan
kota-kota lain di negara maju. Ini adalah wujud penataan ruang
yang kita harapkan ada di kota-kota seluruh Indonesia. Sekali
lagi kinerja upaya penataan ruang tidak dilihat dari peraturan dan
rencana tata ruang yang dihasilkan, namun dari wujud tata ruang
yang dapat dinikmati oleh penduduk (HD) [ma/gp].
Status Penyelesaian Peraturan Daerah RTRW Provinsi
1
No.
AD E
B
B1 B2
C
C1 C2
Provinsi
Status Penyelesaian RTRW yang Belum Perda
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NAD
Sumatera Utara
Riau
Sumatera Selatan
Kep. Riau
Kep. Bangka Belitung
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Papua
Jumlah
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
15 15 15 15 13 13 5
Proses Revisi
Proses Persetujuan Substansi
B1 : Proses Persetujuan Substansi Teknis PU
B2 : Proses Persetujuan Substansi Kehutanan
Memperoleh Persetujuan Substansi
C1 : Memperoleh Persetujuan Substansi Menteri PU
C2 : Memperoleh Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan
Pembahasan DPRD
Evaluasi di Kementerian Dalam Negeri
A
B
C
D
E
A D

Profil Direktur TRP
Oswar Mungkasa
profil
Sudah lebih dari 20 tahun beliau berkecimpung di dunia
pemerintahan menjadi pegawai negeri sipil. Karirnya dimulai pada
1992 sebagai staf perencana di Biro Pengembangan Regional I,
Bappenas. Dan sejak 2002, selama delapan tahun, beliau menjadi
Kepala Sub Direktorat di Direktorat Permukiman dan Perumahan,
Bappenas. Pengalaman dan lamanya karir yang digeluti di Bidang
Perumahan dan Permukiman mengantarkan beliau sebagai Kepala
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.
Selama menjadi Kepala Sub Direktorat di Direktorat Permukiman
dan Perumahan, beliau juga menjadi pelaksana harian dari
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja
AMPL) yang merupakan wadah koordinasi instansi pemerintah
yang terkait dengan pembangunan AMPL (Bappenas, Kemenkeu,
KemenPU, Kemenkes, Kemendagri, Kemendiknas, KemenLH), dan
LSM Internasional yaitu Plan Internasional Indonesia. Beberapa
proyek yang juga sukses beliau pimpin, adalah Water Supply and
Sanitation Policy Formulation and Action Planning (WASPOLA)
yang merupakan proyek kerjasama pemerintah dengan Australia
(AusAID) dalam pembenahan kebijakan air minum dan penyehatan
lingkungan berbasis masyarakat di Indonesia, dan Water and
Environmental Sanitation (WES) Unicef yang merupakan kerjasama
pemerintah dan Unicef dalam penyediaan air minum dan sanitasi di
Indonesia Timur pada 31 kabupaten/kota yang dananya berasal dari
hibah Belanda dan Swedia.
Saat ini, selain menjadi Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, beliau
juga aktif sebagai anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Penyehatan
Lingkungan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) periode
2010-2014. Hobi menulis, beliau realisasikan melalui tulisan-tulisan
yang dibuat di berbagai media, seperti majalah, koran, dan
lainnya. Sudah banyak media tulisan yang beliau ciptakan, seperti
Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan untuk Anak
‘Percik Yunior’ dan Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman
‘Inforum’. Hingga saat ini, beliau masih menjadi Pemimpin Redaksi
Majalah Perumahan, Infrastruktur, dan Perkotaan ‘HUDmagz’- LP
P3I; Anggota Tim Editor Bidang Perumahan dan Permukiman Jurnal
Lingkungan Binaan Indonesia-IPLBI dan Media Informasi Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan ‘Percik’; dan Anggota Dewan Redaksi
Majalah Perencanaan Pembangunan-Bappenas [gp].
Senin, 16 September 2013, Bapak Oswar Mungkasa yang sering disapa ‘Pak Os’ dilantik oleh Menteri PPN/
Bappenas, sebagai Direktur Tata Ruang dan Pertanahan-Kementerian PPN/Bappenas menggantikan Bapak
Deddy Koespramoedyo (Alm). Lahir di Makassar, 26 Juli 1963, dengan nama Oswar Muadzin Mungkasa
adalah doktor lulusan ekonomi publik (Universitas Indonesia); master perencanaan wilayah dan kota
(Univesitas Pittsburgh); serta insinyur (Institut Teknologi Bandung. Ayah dari Fachriey Fadhlullah Mungkasa ini,
dikenal sebagai pribadi yang cerdas, energik, dan supel.
Gambar 1 Dr. Oswar Mungkasa, MURP (kanan) bersama Dr. Ir. Max Pohan,
CES, MA – Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah (kiri)
www.facebook.com/trp.bappenas
tahukah anda
Knowledge Management (Pengelolaan
Pengetahuan) adalah:
• Suatu disiplin ilmu yang mempromosikan
suatu pendekatan terintegrasi untuk
identifikasi, pengelolaan dan distribusi aset
informasi yang dimiliki suatu organisasi.
• Salah satu metode peningkatan
produktivitas dalam suatu organisasi
yang bertujuan untuk memanfaatkan
sumber daya manusia yang ada di dalam
organisasi secara optimal serta menggali
potensi yang dimiliki oleh
anggota organisasi agar
mereka dapat meningkatkan
kreativitas dan berinovasi
untuk meningkatkan
produktivitas suatu organisasi
secara keseluruhan.
Sumber: http://mariana46.blogstudent.mb.ipb.
ac.id/2011/10/02/knowledge-management/

dalam berita:
Juli-Desember 2013
September
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengungkap fakta baru
dalam kasus dugaan tindak pidana pelanggaran izin pengelolaan
lahan di areal kawasan tambang PT Isco Polman Resources di
Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Menurut Humas Kejati
Sulsel, Nur Alim Rachim, Badan Pertanahan setempat tidak pernah
dilibatkan dalam pengelolaan tambang dikawasan hutang lindung
itu. Mantan Kasipidum Kejari Parepare ini menambahkan, fakta
baru ditemukan penyidik setelah kejaksaan melakukan koordinasi
dengan Badan Pertanahan Polewali Mandar. (Tribun Timur, 20
September 2013)
Masyarakat menaruh harapan besar terhadap institusi Badan
Pertanahan Nasional (BPN RI) dalam carut marut pertanahan
negeri ini. Namun, menurut Kurnia Toha, Kepala Pusat Hukum &
Hubungan Masyarakat/Juru Bicara BPN RI,masih ada perbedaan
persepsi sejauhmana peran BPN RI dalam bidang pertanahan. Jika
melihat Pasal 33 ayat 3 UUD 45 bahwa tanah untuk kesejahteraan
rakyat, berarti kewenangan BPN RI dalam pertanahan sangat luas,
ternyata tidak. Dari sisi peraturan sendiri BPN RI tidak cukup kuat
untuk mendesak Kementerian lain untuk segera menyelesaikan
kasus pertanahan diantara mereka, paling bisa menghimbau
saja. Dalam soal urusan sengketa pertanahan yang melibatkan
masyarakat, kewenangan versi BPN RI sendiri, mendamaikan,
menginventaris data, melihat duduk persoalannya dan ekspose
perkara. BPN RI kewenangannya terbatas dalam menyelesaikan
sengketa. BPN bukan peradilan yang memutus ini benar ini salah.
Jadi lebih kepada mendamaikan para pihak, bisa diselesaikan
secara musyawarah, dan mengeluarkan rekomendasi buat para
pihak yang bersengketa. Namun, jika para pihak tidak mau
menerima rekomendasi itu, akan dilanjutkan ke pengadilan. Maka
pilihan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan
pertanahan adalah seperti mengubah BPN RI yang saat ini hanya
setingkat Kementerian menjadi Kementerian, UU Pertanahan,
atau membentuk peradilan khusus pertanahan. (Suaraagraria, 30
September 2013)
Oktober
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bakal menggratiskan
sertifikasi tanah di wilayah Jawa Barat bagi rakyat tidak mampu.Hal
ini sesuai dengan permintaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.
Penggratisan biaya juga termasuk pengurusan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan (BPHTB). Program gratis sertifikasi tanah
hanya ditujukan bagi rakyat yang tidak mampu. Untuk kategori
mampu dan tidak mampu, Heryawan menyatakan akan memakai
data Badan Pusat Statistik (BPS). Mengenai pelaksanaannya, Aher
tidak mengetahui apakah akan menggunakan subsidi daerah atau
tidak. Namun, ia mengatakan bisa saja menggunakan subsidi
daerah jika diperlukan. (Kompas, 8 Oktober 2013)
Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR
W2) dari Kebon Jeruk-Ulujami masih terhambat persoalan ganti
rugi tanah. Keberadaan jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi
kemacetan di kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dalam
prosesnya, terlihat adanya upaya yang menghambat pembangunan
tol JORR W2, terlebih untuk menentukan harga tanah.Sugiyanto,
pengamat Ibu Kota, juga menyesalkan sikap warga Petukangan
Selatan yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada
kepentingan umum.“Masa mintanya sampai Rp18 juta per
meter persegi, padahal negara sudah menawar hingga Rp6 juta.
Lebih baik kasih pengadilan saja,” ujarnya. Proyek pembangunan
JORR-W2 ruas Kebon Jeruk-Ulujami diperkirakan menelan dana
investasi senilai Rp2,2 triliun. Dengan adanya tol ini diharapkan
dapat mengurangi kemacetan di tol dalam kota, karena warga
pengguna lalu lintas dari arah Bogor ataupun Cibubur menuju
Bandara Soekarno-Hatta tidak perlu lagi melewati tol dalam kota
ruas Cawang-Tomang. Diperkirakan akan ada 90.000 kendaraan
per hari yang melewati JORR-W2. (Metrotvnews, 23 Oktober 2013)
Menjelang akhir tahun 2013, berita media cetak seputar tata ruang dan pertanahan banyak diwarnai dengan
berita mengenai permasalahan pertanahan di berbagai daerah. Kisruh kebijakan dan administrasi Pertanahan
Nasional dianggap sebagai akar terkendalanya pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2
(JORR W2) dari Kebon Jeruk-Ulujami dan konflik yang terjadi di Desa Pering Baru, Ujung Padang, Provinsi
Bengkulu. Selain itu juga terdapat berita terkait kewenangan BPN yang terbatas untuk mengatasi berbagai
permasalahan pertanahan. Sedangkan untuk tata ruang, melesetnya pencapaian target Perda RTRW di tahun
2013 mendorong Presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tetang percepatan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah. Selain itu, kejadian tumpang tindih fungsi lahan di lapangan, mewajibkan
Jakarta metropolitan memiliki zonasi laut di teluk Jakarta. Berikut ringkasan beberapa berita tentang tata ruang
dan pertanahan.
tahukah anda
Sejarah Tata Ruang di Indonesia
Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang (kota)
modern di Indonesia mulai disusun ketika kota Jayakarta
(kemudian menjadi Batavia) dikuasai oleh Belanda
pada awal abad ke-7, tetapi peraturan tersebut
baru dikembangkan secara intensif pada awal
abad ke-20. Peraturan pertama tercatat
adalah De Statuen Van 1642 yang
dikeluarkan oleh VOC khusus untuk Kota
Batavia.
Sumber: diolah dari beberapa Ungkapan Sejarah Penataan
Ruang Indonesia 1948 – 2000. Departemen permukiman
dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Permukiman.
Jakarta, Desember 2003.

Layaknya sistem tata ruang didarat, dengan adanya zonasi laut,
maka pemerintah daerah dapat mengetahui mana saja wilayah laut
yang dapat dibangun sebagai wilayah industri atau untuk wilayah
perikanan, sehingga tata ruang di laut akan tertata dengan baik,
tidak ada lagi tumpang tindih. Untuk pengaturan zonasi laut di
teluk Jakarta, menurutnya sangat dibutuhkan karena Jakarta selain
metropolitan, ekonominya tertinggi di antara yang lainnya, sehingga
DKI punya kepentingan besar untuk atur tata ruang kelautan.
Ditargetkan, pengaturan zonasi laut Jakarta akan dilakukan pada
tahun depan, 2014. Sementara itu, Jokowi menambahkan, zonasi
di laut Jakarta akan disesuaikan dengan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Jakarta. “Di bawah laut itu kan ada kabel, pipa gas,
semuanya harus menyesuaikan dengan zonasi itu, karena sudah
pembagian yang jelas,” kata Jokowi. (Liputan6, 29 Oktober 2013)
Kurang dari 50 persen pemerintah kabupaten atau kota belum
mengeluarkan peraturan daerah mengenai tata ruang. Akibatnya,
banyak proyek pembangunan seperti perumahan melanggar
tata ruang. Enggannya pemda mengeluarkan aturan soal tata
ruangdikarenakan permasalahan pergantian kepala daerah.Oleh
karena itu, September kemarin Presiden mengeluarkan Instruksi
Presiden (Inpres) percepatan peratuan daerah tentang tata ruang.
Tata ruang ini penting karena bicara grand desain di lapangan
termasuk masalah konversi lahan pertanian. Konversi lahan
dilegalkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, misalnya,
di utara dan di selatan Karawang. Sedangkan Direktur Perkotaan,
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum,
Dadang Rukmana menilai, pengalihan konversi lahan pertanian
itu diperbolehkan asal sesuai dengan aturan, tapi jika konversi
tidak sesuai peruntukannya itu tidak diperbolehkan.Jika ada yang
melanggar tata ruang, semisal konversi bukan peruntukannya,
maka pelanggarnya akan mendapatkan sanksi administratif dari
pemda setempat. Sanksinya berupa teguran, pembatalan izin,
penyegelan dan lainnya. Jika pelanggarannya berat di mana
mengakibatkan kerugian harta benda, maka sanksinya berupa
pidana.(Tempo, 30 Oktober 2013)
November
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY bersama
Teknik Geodesi UGM dan Bank Dunia membuat pemetaan
kolaboratif zona terlarang Merapi. Pemetaan ini merupakan
perpaduan dari berbagai peta rawan bencana yang dibuat sejumlah
pihak sebelumnya. Peta kolaboratif ini menghasilkan peta dengan
skala 1:2.000, yang artinya setiap rumah dan lahan milik warga di
daerah rawan bencana akan terlihat dengan jelas. Nantinya akan
tersusun rencana detil tata ruang (RDTR) guna melengkapi Perda
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Peta ini akan berisi zona-zona kawasan terlarang untuk pemukiman
dan rekomendasi pemanfaatan lahan di dalamnya. Peta ini dibuat
dengan memadukan data citra foto udara pemetaan LIDAR dari
BNPB, data kawasan rawan bencana dan data area terdampak
langsung dari BPPTKG, lokasi sabo dam dari BBWS, dokumen
digital rencana detil tata ruang dari Dinas PU ESDM DIY, data batas
dusun dan batas desa dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
Sleman, data hunian tetap dalam kawasan dari PMT Rekompak dan
batas bidang tanah dari BPN. (Harianjogja, 1 November 2013)
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemerintah
daerah untuk segera menyusun perda rencana zonasi kawasan
konservasi perairan. Selain itu, melarang izin reklamasi sebelum
terbit perda rencana zonasi. Penetapan zonasi kawasan bertujuan
mengalokasikan ruang perairan secara berkeadilan sesuai
ekosistem, berkelanjutan ekologi, pemberdayaan masyarakat dan
perlindungan wilayah masyarakat adat dan nelayan tradisional. Dari
319 kabupaten/kota di wilayah pesisir, tercatat baru 9 kabupaten/
kota yang punya perda rencana zonasi. Adapun 60 kabupaten/
kota masih dalam proses penyusunan. Sementera itu, beberapa
kota besar sudah mengeluarkan izin reklamasi, belum memiliki
perda rencana zonasi, yakni Jakarta, Surabaya dan Semarang.
Prioritas penyusunan perda rencana zonasi adalah kawasan
strategis nasional, kabupaten/kota dengan pemanfaatan tinggi
terhadap pesisir, kelautan dan perikanan dan wilayah perbatasan.
Untuk mendukung penyusunan perda zonasi, Kementerian Kelautan
dan Perikanan sedang menyusun revisi peraturan menteri tentang
rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan.
(Kompas, 22 November 2013)
Workshop Roadmap Advokasi Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Aceh yang diselenggarakan oleh Koalisi Peduli Hutan Aceh
(KPHA) digelar untuk mengkritisi dan mengadvokasi Rancangan
Qanun RTRW Aceh yang pada akhir tahun ini akan disahkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh itu menghasilkan beberapa
Gambar 1 Zona Terlarang Merapi
tahukah anda
Peraturan tata ruang sejak abad ke-20 sudah mengatur tidak
hanya membangun pengaturan jalan, jembatan dan bangunan
lainnya, tetapi juga merumuskan wewenang dan tanggung
jawab pemerintah kota. Undang-Undang Desentralisasi pada
tahun 1903 yang mengatur pembentukan pemerintah
kota dan daerah memberikan hak kepada kota-kota
untuk mempunyai pemerintahan, administrasi
dan keuangan kota sendiri. Tak lama
kemudian, pada tahun 1905 diterbitkan
Localen-Raden Ordonantie, Stb 1905/191
Tahun 1905 yang antara lain berisi
pemberian wewenang pada pemerintahan
kota untuk menentukan prasyarat persoalan
pembangunan kota.
Sumber: diolah dari beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang
Indonesia 1948 – 2000. Departemen permukiman dan Prasarana
Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman
dan Prasarana Wilayah Permukiman. Jakarta, Desember 2003.
Gambar 2 Teluk Jakarta

rekomendasi. Diantaranya, (1)mendorong lahirnya pasal tentang
penyesuaian aktivitas ekonomi dalam kawasan ekologis yang tidak
mengganggu fungsi lindung; (2) memberikan arahan terhadap
pemanfaatan ruang dengan prinsip kearifan lokal, RTRW Aceh
memerintahkan pengelolaan wilayah DAS diatur kembali dalam
qanun kabupaten/kota dengan prinsip kearifan lokal; (3) melakukan
cross-check data dengan lembaga-lembga yang memiliki data
kebencanaan, baik Peta sensitifitas lahan, peta konflik satwa
dan peta koridor satwa; (4) melakukan kajian akademis terkait
harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah yang berhubungan
dengan RTRW Aceh, baik kajian konsideran maupun kajian
mendalam, dll. Rekomendasi-rekomendasi ini nantinya akan
disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang saat
ini sedangmenggodok Qanun RTRW Aceh.(Atjehlink, 22 November
2013)
Para pengembang properti mengeluhkan soal beberapa kendala
pembangunan rumah murah di Indonesia. Sedikitnya ada
3(tiga) masalah utama yang menyulitkan pengembang properti
membangun rumah murah: (1) perizinan, izin lokasi yang berbiaya
tinggi dan waktu perizinan yang tidak jelas. (2) sertipikasi
tanah, pengembang mengeluhkan soal beban biaya perizinan
dan sertifikat tanah masih tinggi yang sangat memberatkan
dunia usaha. (3) Pajak, pengembang meminta agar pemerintah
khususnya Kementerian Keuangan memberikan insentif bagi para
pelaku usaha. Besaran insentif pajak yang diberikan pemerintah
berpengaruh terhadap harga jual rumah terutama bagi MBR.
Pemberian insentif pajak juga bisa diberikan kepada pelaku usaha
agar harga rumah bisa disesuaikan terutama untuk masyarakat
berpenghasilan rendah. (detikfinance, 25 November 2013)
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso
mengeluh atas mahalnya pemberian izin lokasi untuk pembangunan
pemukiman dan pembebasan biaya perumahan sederhana tapak
(landed house) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setyo juga meminta
otoritas pertanahan tersebut menindak aparatnya yang tidak
mendukung proses penerbitan sertifikat untuk perumahan bagi
masyarakat kelas tersebut. Selain itu, dia juga berharap RUU
Pertanahan segera diselesaikan untuk mengatasi ketidakpastian
hukum atas kepemilikan tanah yang telah diterbitkan BPN.
Menurutnya, kepastian hukum dengan RUU Pertanahan tersebut
seharusnya menjadi prioritas utama untuk diatur pada pasal
dalam RUU Pertanahan untuk menjamin kepastian bagi investor
dan masyarakat.”Hal tersebut sesuai pasal 28 ayat 1 UUD 1945,
di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri dan harta
bedanya,” pungkas Setyo.( Sindonews, 25 November 2013)
Selama ini sengketa pertanahan, kalau mediasi buntu, diselesaikan
lewat jalur peradilan umum. Sayangnya, seperti yang sudah-sudah,
peradilan umum itu mahal, lama dan selalu mengedepankan bukti
otentik tertulis. Walhasil banyak sekali kasus pertanahan yang
tidak selesai-selesai. Harus ada peradilan khusus pertanahan,
ucap Kurnia Toha, Kepala Pusat Hukum & Hubungan Masyarakat/
Juru Bicara BPN RI.“Nantinya dalam peradilan khusus itu hakim-hakimnya
diisi oleh orang-orang yang harus paham dalam bidang
pertanahan, filosofi teori-teori latar belakang keluarnya suatu
peraturan,” ujar Toha. Sayangnya, wacana pembentukan peradilan
pertanahan masih belum mendapatkan penerimaan yang positif.
Ide lahirnya peradilan pertanahan karena banyak kasus pertanahan
tidak selesai-selesai. Makanya lewat RUU pertanahan yang sedang
dibahas, BPN RI mengusulkan supaya ada peradilan pertanahan
yang merupakan bagian dari peradilan umum, ad-hoc. Kemudian
prosesnya bisa berlangsung dengan cepat, yaitu hanya PN dan MA.
Waktunya pun dibatasi, dan alat-alat bukti yang dipakai tidak hanya
yang tertulis saja, tapi juga yang tidak tertulis. (Suaraagraria, 28
November 2013)
Desember
Tidak kurang dari 20 orang petani warga Desa Pering Baru, Ujung
Padang, Provinsi Bengkulu, berjuang mengambil alih ladang, yang
sejak 1984 “dicaplok” oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Proses
perjuangan berkepanjangan memasuki 38 tahun, mereka tetap
kukuh memperjuangkan haknya. Setidaknya, secara adat, kawasan
tersebut dimiliki oleh 14 kepuyangan (leluhur) yang telah beranak
pinak.“Memang saat itu kami tidak mengerti sertifikat, namun kami
memiliki bukti tanam tumbuh dan beberapa surat dari pasirah,”
tambah Nahadin, salah satu petani.
Mulanya, Bupati menekankan tanah yang boleh digarap BUMN itu
adalah padang ilalang dan hutan yang tidak digarap warga. Saat
itu syarat disanggupi oleh BUMN, namun pada perkembangan
berikutnya, BUMN justru mencaplok semua tanah milik warga
setidaknya ada 518 hektar lahan diambil secara paksa dan
kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Puncak pertikaian
antara perusahaan dan warga terjadi pada 2010 tidak kurang dari
18 warga dijebloskan ke penjara selama 3 bulan 20 hari hanya
karena menuntut agar tanah mereka dikembalikan. Hingga pada
pertengahan tahun 2013, BUMN yang saat ini menguasai hampir
1.600 hektare tanah masyarakat itu diminta oleh pemerintah
setempat melakukan ukur ulang.Jika perkebunan BUMN itu lebih
dari 518 hektare, maka kelebihannya wajib dikembalikan kepada
petani yang kehilangan tanah. (Kompas, 1 Desember 2013) [ias]
Gambar 3 Aksi unjuk rasa petani
tahukah anda
Pengembangan perencanaan kota di Indonesia dipicu oleh
persoalan pembentukan kota pada masa pemerintahan Hindia
Belanda. Meskipun saat itu belum ada peraturan pemerintah
yang seragam, pemerintah Hindia Belanda menyadari perlunya
perencanaan kota secara menyeluruh.
Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Indonesia
menyusun Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang
Penataan Ruang, yang akhirnya undang-undang tersebut
disahkan dan berlaku. Namun seiring dengan
adanya perubahan terhadap paradigma otonomi
daerah melalui ketentuan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
maka ketentuan mengenai penataan ruang
mengalami perubahan yang ditandai dengan
digantikanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang, menjadi Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.
Sumber: diolah dari beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang
Indonesia 1948 – 2000. Departemen permukiman dan Prasarana
Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, DepartemenPermukiman
dan Prasarana Wilayah Permukiman. Jakarta, Desember 2003.

“Pemberdayaan Kota Hijau”, dan tahun lalu, 2012, bertema “Kota
Hijau, Hidup Lebih Baik”. Tema tahun ini, “Harmoni Ruang dan
Air untuk Hidup Lebih Baik” bertujuan untuk menjelaskan urgensi
penyelenggaraan penataan ruang yang holistik dari suatu proses
penataan kawasan hulu dan menjaga kawasan hilir sebagai satu
kesatuan wilayah. Perencanaan secara terpadu ini adalah solusi
untuk mengintegrasikan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi
sumberdaya air untuk mendukung seluruh pemangku kepentingan.
Peringatan Haritaru diselenggarakan setiap tahun untuk
meningkatkan kesadaran setiap pemangku kepentingan akan
pentingnya penataan ruang sebagai elemen penting pembangunan
Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap upaya perwujudan
ruang Nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
[gp].
Peringatan Haritaru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan Umum. Penetapan tanggalnya diadopsi dari peringatan World Town Planning
Day (WTPD) yang diperingati di 35 negara di seluruh dunia. Puncak peringatan Hari Tata Ruang (Haritaru)
dilaksanakan pada 8 November 2013. Tahun ini tema yang diusung adalah Harmoni Ruang dan Air untuk Hidup
Lebih Baik. Tema ini diangkat dengan kesadaran bahwa saat ini intensitas bencana yang terus meningkat,
terutama banjir, merupakan salah satu dampak dari penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air yang
kurang tepat.
Pemikiran tentang penataan ruang di Indonesia dirintis pada awal
abad XX sejak ditetapkannya Undang-Undang Desentralisasi
(Decentralisatiewet) yang mengakhiri administrasi pusat yang
berkuasa di Batavia. Pemikiran-pemikiran tersebut terus
berkembang, hingga pada 1948 perencanaan tata ruang mulai
diselenggarakan melalui penetapan Ordonansi Pembentukan Kota
(Stadsvormingsordonantie) yang mengatur tentang ketentuan
penataan kembali kota-kota yang mengalami kerusakan akibat
Perang Dunia ke-2. Dan pada awal tahun 1970-an, digagas RUU
Bina Kota yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.24/1992
tentang Penataan Ruang. UU ini kemudian diperbarui oleh UU No.
26/2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi payung bagi upaya
pengembangan wilayah dan perkotaan yang lebih baik di Indonesia.
Haritaru telah diselenggarakan lima kali, dengan tema umum
“Planning for All” yang dilengkapi dengan tema khusus setiap
tahunnya. Tema khusus pada tahun 2008 adalah “Perencanaan
untuk Semua”, kemudian di tahun 2009 bertema “Perencanaan
Ruang Hijau”, tahun 2010 “Kotaku Hijau”, tahun 2011
Hari Tata Ruang Nasional Tahun 2013
“Harmoni Ruang dan Air untuk Hidup
Lebih Baik”
Gambar 1 Pasar Terapung di Banjarmasin
Gambar 2 Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional
Arti logo Haritaru
• Warna biru menjelaskan dominasi air pada permukaan bumi,
termasuk 2/3 wilayah Negara Indonesia.
• Simbol Bumi menjelaskan tujuan akhir dari program Harmoni
Ruang dan Alam.
• Pohon mewakili fungsi ekologi.
• Manusia mewakili fungsi sosial.
• Bangunan mewakili fungsi ekonomi.
• Siklus air menjelaskan penyelenggaraan penataan ruang
harus mampu mengintegrasikan fungsi sosial, ekologi, dan
ekonomi.

buletin tata ruang & pertanahan 14 ar t i kel
Mencari Kelembagaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang yang Efektif
Dr. Ir. Basoeki Hadimoeljono, M.Sc.
Berdasarkan UUPR, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui: (1) penetapan peraturan zonasi, (2) perizinan, (3) pemberian
insentif dan disinsentif, serta (4) pengenaan sanksi. Instrumen
pengendalian berupa penetapan peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif merupakan instrumen yang
sifatnya untuk pencegahan pelanggaran, sedangkan pengenaan
sanksi merupakan instrumen untuk penindakan pelanggaran.
Permasalahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Saat ini, setelah 6 tahun diterbitkannya UUPR, sudah saatnya
mengalihkan fokus utama pelaksanaan penataan ruang, dari
perencanaan tata ruang ke pengendalian pemanfaatan ruang.
Namun implementasi pengendalian pemanfaatan ruang ini
menemui berbagai macam permasalahan.
Persoalan pertama dalam implementasi pengendalian adalah belum
seluruh daerah memiliki perda RTRW dan Rencana Rinci, padahal
dokumen perencanaan tersebut adalah dasar untuk melakukan
pengendalian pemanfaatan ruang; sampai dengan awal bulan
Oktober 2013, tercatat baru 16 provinsi, 247 kabupaten, dan
65 kota yang telah memiliki perda RTRW. Berdasarkan UUPR
pasal 22 ayat 2 huruf e, RTRW Provinsi menjadi pedoman untuk
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.Arahan perizinan
pemanfaatan ruang yang terkandung dalam RTRW provinsi
merupakan acuan untuk perizinan pemanfaatan ruang, baik di
wilayah provinsi maupun kawasan strategis provinsi. Sedangkan
RTRW Kab/Kota menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan
fungsi ruang untuk investasi (Pasal 26 ayat 2 huruf e UUPR) dan
menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan
dan administrasi pertanahan di Kab/Kota (Pasal 26 ayat 3). RTRW
kabupaten/kota menjadi dasar untuk penerbitan izin prinsip, izin
lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, IMB, dan izin lainnya.
Dalam hal kabupaten/kota yang bersangkutan sudah memiliki
rencana detail tata ruang kabupaten/kota maka dasar penerbitan
izin di atas adalah rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
Peraturan zonasi, sebagai salah satu instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang, merupakan ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya
dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi
kabupaten/kota disusun sebagai kelengkapan RTRW kabupaten/
kota, dan merupakan dasar dalam pemberian insentif dan
disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat
kabupaten/kota. Namun sampai saat ini belum ada pemerintah
daerah yang mengatur dengan rinci mengenai pengendalian
pemanfaatan ruang dalam bentuk peraturan daerah. Instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW (provinsi/kabupaten/
kota) masih bersifat normatif dan perlu dirinci lagi sehingga dapat
lebih implementatif.
Dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang tersebut,
dan juga di setiap tahapan penataan ruang, perlu dukungan sistem
informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di
lapangan. Namun kondisi di daerah saat ini adalah tidak tersedianya
sistem informasi tata ruang yang lengkap. Keterbatasan data/
informasi, dokumen, peta RTRWdan kondisi di lapangan seringkali
menyulitkan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam hal pengawasan penataan ruang, PP No. 15/2010
menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan penataan ruang dengan menyampaikan
hasil pengawasan melalui sarana yang disediakan oleh Pemerintah/
pemerintah daerah.Terkait dengan peran masyarakat dalam
penataan ruang, kurangnya partisipasi masyarakat dalam
memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana tata ruangmenjadi permasalahan lain yang
dihadapi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat
dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) yang ada masih belum berpartisipasi
dalam penataan ruang, meskipun bentuk dan tata cara partisipasi
masyarakat dalam penataan ruang ini telah diatur dalam PP No.
68/2010.
Berbagai permasalahan dalam implementasi pengendalian
pemanfaatan ruang sangat erat kaitannya dengan isu efektivitas
kelembagaan dalam pengendalian penataan ruang. Aspek
Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang, yang diselenggarakan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Saat ini, banyak rencana tata ruang yang telah disusun sesuai
dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), baik di tingkat nasional, provinsi, maupun
kabupaten/kota. Sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, pemanfaatan ruang yang merupakan
tahap mewujudkan rencana tata ruang tersebut perlu diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengenaan Sanksi
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
Penetapan
Peraturan Zonasi
Perizinan
Rencana Rinci Tata Ruang
Izin Pemanfaatan Ruang
tindakan penertiban yang
dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan
RTR dan peraturan zonasi
penggantian/ ganti
kerugian yang layak
batal demi hukum
dapat dibatalkan
Pemberian
Insentif & Disinsentif
Ps. 36 ayat (1)
Ps. 36 ayat (2)
Ps. 37 ayat (1)
Ps. 37 ayat (6)
Ps. 37 ayat (3)
Ps. 37 ayat (4)
Ps. 1 angka 15
Ps. 35
Ps. 36 ayat (3)
PP untuk arahan peraturan zonasi
sistem nasional
Perda Provinsi untuk arahan
peraturan zonasi sistem provinsi
Perda kabupaten/kota untuk
peraturan zonasi
Gambar 1 Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

kelembagaan merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan
kewenangan dalam penataan ruang. Sejalan penerapan sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahannya. Berdasarkan PP No.
38/2007, penataan ruang merupakan urusan pemerintahan yang
bersifat kongruen yang dibagi bersama antar pemerintahan.
Agar dapat menciptakan tertib ruang sesuai dengan rencana tata
ruang, maka pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan
secara terpadu yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang
sesuai dengan otoritasnya. Jika melihat struktur organisasi
terkait penataan ruang di pusat dan daerah, banyak lembaga/
instansi struktural yang berkepentingan dalam penataan ruang,
baik di pusat maupun di daerah, namun perbedaan struktur
organisasi pemerintah daerah menyebabkan terjadinya perbedaan
level (eselonering) unit organisasi yang berwenang melakukan
pengendalian pemanfaatan ruang. Kurangnya koordinasi dalam
pengendalian pemanfaatan ruang yang berakibat pada rendahnya
keterpaduan pemanfaatan ruang, mengingat penataan ruang
merupakan urusan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan
lintas pemangku kepentingan.
Mengingat implementasi pengendalian penataan ruang ini
melibatkan berbagai lembaga/instansi yang ada, maka penguatan
kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan
lembaga dalam melakukan koordinasi dengan lembaga lain.
Dalam pelaksanaan koordinasi, terdapat banyak faktor yang
mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan koordinasi. Faktor
yang berperan penting dalam pelaksanaan koordinasi adalah aktor
yang terlibat dalam koordinasi tersebut. Aktor beserta institusinya
memiliki tujuan dan prioritas yang terkadang menimbulkan konflik
dengan tujuan dan prioritas aktor/institusi lain, atau dengan tujuan
dan prioritas suatu sistem secara keseluruhan. Aktor-aktor yang
memiliki kekuasaan tersebut dapat memanfaatkan diskresi yang
dimilikinya dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan
suatu lembaga yang dapat mengkoordinasikan berbagai aktor
dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.
Untuk pelaksanaan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan
penataan ruang, telah dibentuk BKPRN (melalui Keppres No.
4/2009) dan BKPRD (melalui Permendagri No. 50/2009) yang
merupakan badan bersifat ad-hoc di pusat dan daerah.Sesuai
dengan tugas dan tanggungjawabnya, BKPRD memiliki fungsi
membantu pelaksanaan tugas Gubernur/Bupati/Walikota dalam
koordinasi penataan ruang yang meliputi koordinasi dalam
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, peran
BKPRD dirasakan belum optimal meskipun dalam Permendagri
No. 50/2009 sudah disebutkan tugas BKPRD dalam koordinasi
pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi:
a. Mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem
provinsi/penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota;
b. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi
dan kabupaten/kota;
c. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan
disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/
atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;
d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang;
f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang; dan
g. Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang
kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dalam struktur BKPRD
terdapat Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian yang
mempunyai tugas:
a. Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka
perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap
penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan
peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
d. Melakukanfasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap
penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan
ruang; dan
g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam peman-faatan
dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan
alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno
BKPRD.
Dari gambaran mengenai kewenangan yang dimiliki oleh BKPRD
tersebut, dalam dilihat bahwa BKPRD memiliki peran yang sangat
penting dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang,
baik yang bersifat pencegahan pelanggaran pemanfaatan ruang
maupun yang bersifat penertiban pelanggaran.Jika mengacu pada
efektifnya peran BKPRD dalam proses perencanaan tata ruang,
maka diperlukan pedoman yang lebih teknis terkait mekanisme
pengendalian pemanfaatan ruang.
Upaya Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Penataan
Ruang
Keberhasilan suatu kegiatan yang melibatkan peran serta banyak
pihak mensyaratkan suatu bentuk pengaturan yang jelas agar
segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas koordinasi
pengendalian penataan ruang ini diperlukan perangkat sebagai
acuan pelaksanaan pengendalian. Sesuai dengan amanat UUPR,
dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah
berwenang menyusun dan menetapkan pedoman Bidang
Penataan Ruang. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang,
Pemerintah c.q Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian
Pekerjaan Umum perlu menyediakan NSPK yang akan menjadi
acuan bagi daerah dalam pembuatan instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang.
tahukah anda
Knowledge Management (KM) memiliki fungsi
penting dalam hal:
a) Identifikasi aset kunci dari knowledge yang
ada di dalam perusahaan;
b) Merefleksikan apa yang organisasi
diketahui;
c) Saling berbagi (sharing) segala
knowledge kepada siapapun yang
membutuhkannya;
d) Menerapkan penggunaan knowledge
untuk meningkatkan kinerja
organisasi.
Sumber: http://mariana46.blogstudent.mb.ipb.
ac.id/2011/10/02/knowledge-management/

NSPK terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang telah
ada sampai saat ini adalah Pedoman Penyusunan RDTR dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Permen
PU No. 20/2011. Sedangkan NSPK lain yang masih dalam proses
penyusunan atau legalisasi antara lain:
1. Pedoman Kriteria Zona, Sub Zona, dan Blok dalam Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota, dengan muatan mengenai ketentuan
umum klasifikasi zona, sub zona, dan blok serta ketentuan
teknis pengaturan zona, sub zona, dan blok;
2. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan
Perkotaan, dengan muatan mengenai kelembagaan
pengendalian pemanfaatan ruang serta tata cara pengendalian
pemanfaatan ruang;
3. Pedoman tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan
Disinsentif Penataan Ruang, dengan muatan mengenai bentuk
dan perangkat, persyaratan, serta mekanisme pemberian
insentif dan disinsentif;
4. Pedoman Perizinan Pemanfaatan Ruang, dengan muatan
mengenai jenis perizinan pemanfaatan ruang, klasifikasi
kegiatan pemanfaatan ruang, serta proses dan prosedur
(penyelenggara perizinan, prosedur perizinan, dan prosedur
pengaduan);
5. Pedoman Kriteria dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif,
dengan muatan mengenai kriteria, unsur pelanggaran, dan jenis
sanksi serta tata cara pengenaan sanksi administratif;
6. Pedoman Pengawasan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten
/Kota, dengan muatan mengenai tata cara pengawasan teknis,
tata cara pengawasan khusus, serta kelembagaan dan peran
masyarakat.
Sedangkan dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang,
Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU melakukan peningkatan
peran PPNS Penataan Ruang yang memiliki kewenangan
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
Sesuai dengan UUPR, PPNS Penataan Ruang memiliki kewenangan
untuk:
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana dalam bidang penataan ruang; dan
Gambar 2 Skema Tugas dan Fungsi PPNS Penataan Ruang
TUGAS DAN FUNGSI PPNS PENATAAN RUANG
PENYIDIKAN TNDAK PIDANA
PENATAAN RUANG
PENYIDIK POLRI
TUGAS
PENEGAKAN HUKUM
BIDANG PENATAAN RUANG
FUNGSI
Koordinasi PPNS
Penataan Ruang
1Kasus Pembangunan Industri Pengolahan Baja di Kawasan Situs Majapahit, Kecamatan Trowulan dapat dilihat pada Kotak Kasus
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
Berdasarkan data dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan
Ruang Kementerian PU, terdapat 31 provinsi (dari total 33 provinsi),
103 kabupaten (dari total 399 kabupaten), dan 32 kota (dari total
94 kota) yang telah memiliki PPNS Penataan Ruang. Kebutuhan
ideal PPNS sampai dengan tahun 2015 adalah setiap kabupaten/
kota memiliki 3 orang PPNS dan 2 orang atasan PPNS.
Tantangan dalam pembentukan PPNS Penataan Ruang untuk
memenuhi kebutuhan ideal jumlah PPNS antara lain adalah
pengendalian pemanfaatan ruang belum menjadi prioritas dalam
penataan ruang daerah karena Pemerintah Daerah masih fokus
pada penyusunan rencana tata ruang wilayah. Pengendalian yang
belum menjadi prioritas di daerah dan pelanggaran penataan
ruang yang masih dianggap hal yang biasa dan mudah ditolerir
berdampak pada belum dirasakannya kebutuhan terhadap
keberadaan PPNS Penataan Ruang di daerah. Hal lain yang
menjadi tantangan dalam pembentukan PPNS Penataan Ruang
di daerah adalah pemerintah daerah memandang PPNS sebagai
beban dan ancaman terhadap pejabat pemberi izin.
Untuk memenuhi kebutuhan jumlah ideal PPNS Penataan Ruang,
Perekrutan dan pendidikan PPNS Penataan Ruang dilakukan setiap
tahun melalui Diklat 200 JP dan Diklat 400 JP. Dari perekrutan
dan pendidikan PPNS yang rutin diselenggarakan oleh Setditjen
Penataan Ruang Kementerian PU, telah terjadi peningkatan jumlah
PPNS Penataan Ruang, dari semula 26 PPNS pada tahun 2009
menjadi 514 PPNS pada tahun 2013.Selain itu, perlu juga diberikan
pemahaman tentang pentingnya peran PPNS, tidak hanya dalam
proses penertiban pelanggaran penataan ruang, tetapi dalam
menjalankan fungsi pengawasan sebagai upaya pencegahan
(preventif) agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata
ruang.
Salah satu bentuk pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang dalam
rangka pengendalian penataan ruang adalah menindaklanjuti
pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang yang disampaikan
oleh masyarakat. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian
PU telah memfasilitasi sarana pengaduan masyarakat sehingga
masyarakat diminta berperan aktif mengadukan pelanggaran
pemanfaatan ruang yang terjadi di sekitarnya melalui berbagai
media yang telah disediakan. Tahapan penanganan terhadap
pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut adalah:
1. Pencatatan registrasi oleh Sekretariat PPNS;
2. Pemeriksaan Data dan Informasi;
3. Pengajuan Tindak Lanjut Pulbaket;
4. Melakukan Pulbaket;
5. Rekomendasi Pulbaket;
6. Gelar Perkara dan Perintah Penyidikan (Sprindik dan SPDP);
7. Penyidikan;
8. Tindak Lanjut Penyidikan (BAP), penyampaian ke Kejaksaan
melalui Penyidik POLRI.
Sampai dengan bulan Oktober 2013, Sekretariat PPNS Ditjen
Penataan Ruang telah menerima 17 pengaduan yang saat ini
sedang ditindaklanjuti oleh PPNS di Ditjen Penataan Ruang.Salah
satu dari pengaduan tersebut seperti pembangunan industri
pengolahan baja di kawasan situs Majapahit di Kecamatan Trowulan
Kabupaten Mojokerto1.

Penyusunan NSPK terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan
peningkatan peran PPNS Penataan Ruang merupakan sebagian
dari skenario pengendalian pemanfaatan ruang yang akan
dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU mulai
tahun 2014 melalui Program Peningkatan Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang (P5R). Program ini bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang di pusat dan di daerah
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
menciptakan tertib tata ruang. Untuk mencapai tujuan tersebut,
sasaran yang hendak dicapai program ini adalah:
1. Terwujudnya tata kelola dan kelembagaan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan peran serta masyarakat atau komunitas dalam
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Tersedianya mekanisme/tata cara dalam manajemen
4. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
5. Terciptanya aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
Program ini dimaksudkan agar pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang mempunyai arah dalam meningkatkan kinerja
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di pusat
maupun di daerah. Dalam P5R ini, Pemerintah Daerah diharapkan
dapat berpartisipasi aktif guna mewujudkan upaya pengendalian
pemanfaatan ruang yang sinergis, efektif, dan efisien.Dan dengan
dukungan semua pihak serta penegakan hukum yang konsisten,
maka tertib tata ruang guna mencapai tujuan penataan ruang dapat
diwujudkan.
Gambar 5 Kronologis Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Baja di
Kecamatan Trowulan
P5R
Manajemen
Pengawasan
mecanism
NSPK
tools
SDM
Aparatur
subject
Kelemba-gaan
organization
POKMAS
WASDAL
community
1Kasus Pembangunan Industri di Kawasan Situs Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten
Di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Trowulan terdapat
area situs yang letaknya cukup strategis karena dilalui jalan arteri
primer nasional yang menghubungkan Surabaya-Yogyakarta.
Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 177/M/1998 tentang
Penetapan Situs dan Benda Cagar Budaya di Wilayah Provinsi Jawa
Timur, Kompleks Trowulan ini dinyatakan sebagai situs dan benda
cagar budaya.
Pada November 2012, Bupati Mojokerto memberikan izin pada
PT. Manunggal Sejati Group untuk mendirikan Industri Pengolahan
Baja di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan. Permasalahannya,
wilayah berdirinya industri tersebut masih belum jelas statusnya,
berada di dalam atau di luar Kompleks Trowulan. Oleh karena itu
pada Juli 2013, Kemdikbud melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya
Mojokerto mengajukan surat pada DPRD Kab. Mojokerto yang isinya
menyatakan bahwa IMB atas rencana pendirian pabrik baja tidak
benar karena Balai tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi.
Status terakhir, dinyatakan bahwa lokasi pabrik berada di luar
kawasan pemeliharaan cagar budaya. Berikut, kronologi
Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Baja di Desa
Jatipasar Kecamatan Trowulan.
Saat ini, kasus tersebut masih belum selesai diputuskan dan
sedang dalam proses pemeriksaan oleh Tim Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)-Ditjen Penataan Ruang, Kementerian
Pekerjaan Umum. Berdasarkan hasil laporan sementara,
Tim PPNS mengungkapkan bahwa apabila pembangunan
pabrik tersebutditeruskan, maka akan terbuka sekitar 300-
400 lapangan pekerjaan baru yang akan meningkatkan
PAD Kab. Mojokerto. Sedangkan dampak negatifnya adalah
kelestarian situs tersebut terancam dan mungkin akan terjadi
gugatan dari masyarakat sipil (Komunitas ‘Save Trowulan’)
kepada Pemerintah. Dalam proses penyelesaiannya, kondisi
dilematis terjadi karena adanya perbedaan substansi antara
RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kab. Mojokerto terkait
penetapan Kec. Trowulan sebagai kawasan cagar budaya.
Sejauh ini, rekomendasi yang diajukan adalah merelokasi
rencana pembangunan pabrik ke Kawasan Industri Ngoro
dan segala konsekuensi dibicarakan lebih lanjut oleh
Pemkab Mojokerto, Pemprov Jawa Timur, dan Pemerintah
Pusat. Kemudian area calon pabrik yang dibatalkan (3,4 Ha)
dimiliki oleh Pemerintah, dan dimanfaatkan untuk kegiatan
pengembangan Trowulan sebagai Kawasan Taman Majapahit.
Gambar 4 Lokasi Pembangunan Industri Baja di Kawasan Situs Majapahit
Gambar 5 Pro Kontra Pembangunan Pabrik Baja di Trowulan
Gambar 3 Skema Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang (P5R)

Buletin tata ruang dan pertanahan

Buletin tata ruang dan pertanahan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to Buletin tata ruang dan pertanahan

Similar to Buletin tata ruang dan pertanahan (20)

More from Golden Saragih

More from Golden Saragih (9)

Buletin tata ruang dan pertanahan