Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Paparan ibu yola sosialisasi permen pencatatan sdmpk

More Related Content

Paparan ibu yola sosialisasi permen pencatatan sdmpk

  1. 1. SUBSTANSI PENGATURAN DALAM PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI O l e h : D r. Yo l a n d a I n d a h P e r m a t a s a r i , S . E ., M . M . J a f u n g P e m b i n a J a s a K o n s t r u k s i A h l i M a d y a D i r e k t o r a t J e n d e r a l B i n a K o n s t r u k s i ` Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi Selasa, 04 Mei 2021
  2. 2. 1. PENDAHULUAN Outline 2. PENJABARAN SUBSTANSI RAPERMEN PUPR TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI 3. PENUTUP
  3. 3. PENDAHULUAN
  4. 4. Landasan hukum pembentukan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi sebagai pengaturan lebih lanjut. p LATAR BELAKANG R SIGAP MEMBANGUN NEGERI I SALINAN I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Resmi diundangkannya 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021 (8) Tanda pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' huruf c berupa kode respon cepat (quick response code/ QR code) Pasal 26D Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan surnber daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan pencatatan sumber daya peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C diatur dengan Peraturan Menteri.
  5. 5. KEGIATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PUPR TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI No. Nama Kegiatan Tanggal Daftar Undangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rapat Review dan Pembahasan Substansi Pencatatan Sumber 28 Januari 2021 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Prov. DKI Jakarta; Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian Ketenagakerjaan; 4. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK); 5. Unit Organisasi Kementerian PUPR; dan 6. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi. FGD Tindak Lanjut Penajaman Substansi Pencatatan Sumber 09 Februari 1. Akademisi; Daya Material Konstruksi 2021 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK); dan 3. Asosiasi terkait material konstruksi. FGD Penyusunan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Menteri 17 Februari 1. Badan Standardisasi Nasional (BSN); PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan 2021 2. Perusahaan Jasa K3; dan Peralatan Konstruksi 3. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi. FGD Tindak Lanjut Penajaman Batang Tubuh Rapermen PUPR 25 Februari 1. Badan Standardisasi Nasional (BSN); tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan 2021 2. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian; Konstruksi 3. Unit Organisasi Kementerian PUPR; dan 4. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi. FGD Finalisasi Substansi Rapermen PUPR tentang Pencatatan 02 Maret 2021 1. Unit Organisasi Kementerian PUPR; dan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi. Workshop Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang 05 Maret 2021 1. Kementerian Perindustrian; Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Kementerian Ketenagakerjaan; 3. Badan Standardisasi Nasional (BSN); 4. Unit Organisasi Kementerian PUPR; dan 5. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi. Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang 13 Maret 2021 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi; Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Tim Penyusun Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR 24-25 Maret 1. Kemenkumham 2021 2. Tim Penyusun
  6. 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi diundangkan pada tanggal 31 Maret 2021 p u PENGUNDANGAN PERMEN PUPR TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI p R SIGAP MEMBANGUN NEGERI • - llj[I JARINGAN DOKUMENTASI , ~'}~ DAN INFORMASI HUKUM :~ ... , ., A KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Beranda Jems Produk Hukum • Statisttk Filter Berdasarkan"Peraturan Menteri· TidakBerlaku Masih Berlaku Jenis Produk Hukum Menampilkan 1 hinU:a 10 dari 434 entri !5 Undang- Undang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan 0 31 Maret 2021 ~ 18 kah ~ ~ PP Pengganti Undang·Undang U· @M i 15 Peraturan Pemerintah ~§ Peraturan Presiden Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Pera Iatan Konstruksi 0 31 Maret 2021 ~ 32kah ~ 15 Keputusan Presiden ;5 lnstruksi Presiden ~5 Peraturan Menteri PERATJRAN MENTER! PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAl., RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENCATATAN SUM BER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSJ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA. Mc:nimbang bahwa untuk mclak&anakan kctcntuan PasaJ 260 Pcraturan Pcmcrin tah Nomor 14 Tahun 2021 tcntang Pcrubahan at.as Ptraturan Pcmcrintah Nomor 22 Tahun 2020 tcntang Pcraturan Ptlakaanaa .n Undang ·Undang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Jaaa Konatruka i, pertu ~ctapkan Pcra turan Mcnta, Pckcrjaan Umum dan Pcrumahan Rakyat tcnt.a.ng Pcncatatan Sumtx:r Daya Material dan Pc:ralatan Konatruks;i Men.gin.pt I. PuaJ 17 ayat fJI Undang-Undang Daaar Negara Rcpubli.klndonc-1UT 1ahun 1945; 2. Undan g·Undang Nomor 39 Tah un 2008 tcntang Kcmcntcra i n Negara [Lemberan Ncgllnl Rcpub lik lndonc: 1i.a Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpub1ikIndon esia Nornor49lt,t; 3. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 tc:ntang Jaaa Konatruui {Lcmbara.n Negara Rc:publik lndonclia Tahun 2017 Nomor 11, Tam.bahan Lcmberan Negara Rcpublik Indone siaNomor6018);
  7. 7. PENJABARAN SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PUPR TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI
  8. 8. MENIMBANG & MENGINGAT Menimbang Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26D Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tahun 2017 Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 2 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan perlu Menteri 4. menetapkan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pencatatan Sumber Material dan Peralatan Konstruksi; Daya 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
  9. 9. KETENTUAN UMUM Beberapa definisi utama terkait pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Untuk ketentuan umum secara lengkap dapat melihat Permen PUPR No. 7 Tahun 2021. Ketentuan Umum Definisi Sumber Daya Material Konstruksi (SDMK) material yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi. Sumber Daya Peralatan Konstruksi (SDPK) peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi. Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Pencatatan SDMPK) pencatatan SDMK dan SDPK pada pangkalan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. Manajemen Pencatatan SDMPK suatu kesatuan tata kelola pencatatan yang saling terkait antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pencatatan SDMPK. Produsen SDMK badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang produksi SDMK. Pemilik SDPK kementerian/lembaga, dinas, instansi, badan usaha, atau perseorangan yang menguasai SDPK dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa faktur penjualan, bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
  10. 10. PELAKSANAAN PENCATATAN SDMPK Pencatatan dilaksanakan sederhana, cepat, SDMPK secara mudah, akurat, 1. SDMK dan SDPK yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. informatif, dan tanpa dipungut biaya. 2. SDMK dimaksud dan pada SDPK ayat sebagaimana dicatatkan (1) dalam material sistem dan informasi terkait peralatan konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  11. 11. Pendaftaran Akun Pencatatan dilakukan melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang dapat diakses di: mpk.binakonstruksi.pu.go.id p PELAKSANAAN PENCATATAN SDMPK R SIGAP MEMBANGUN NEGERI lntormasi Material Konstruksi Semen, Belon Pracetak & Prategang, Baja Konstruksi, Baja Ringan, Aspal Minyak, Aspal Buton, Kaea don Keramik lnformasi Peralatan Konstruksi Batching Plant, Asphalt Mixing Plant
  12. 12. JENIS SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI YANG DICATATKAN Sumber daya material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan dicatatkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. Konstruksi (1) SDPK yang dicatatkan meliputi jenis: a. b. c. d. pesawat angkat; pesawat angkut; pesawat tenaga dan produksi; dan pesawat atau peralatan konstruksi lainnya. (1) SDMK yang dicatatkan merupakan material dasar utama dan material olahan utama yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi. (2) Jenis pesawat angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi varian: (2) Jenis material dasar utama meliputi: a. b. c. keran angkat; keran lantai kerja; dan dongkrak. a. b. c. d. e. f. g. h. i. semen; baja; baja ringan; aspal minyak; aspal Buton; batu; kayu; abu terbang; dan terak besi, baja, dan nikel (3) Jenis pesawat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi varian: a. b. c. Jenis alat berat; alat angkut personal; dan truk. pesawat tenaga dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (4) meliputi varian mesin perkakas dan produksi. Jenis pesawat atau peralatan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi varian peralatan yang digunakan pada: (5) Uraian jenis SDMK yang dicatatkan dan uraian jenis SDPK yang dicatatkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. pekerjaan tanah; pekerjaan penghamparan; pekerjaan fondasi; pekerjaan perakitan; pekerjaan beton; pekerjaan pengeboran terowongan; pekerjaan penanaman pipa/gorong-gorong tanpa galian; pekerjaan pengerukan dan reklamasi; pekerjaan konstruksi bangunan sipil elektrikal; pekerjaan konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi; pekerjaan konstruksi bangunan sipil pertambangan; produksi material; transportasi; pekerjaan survei; dan peralatan penunjang. (3) Jenis material olahan utama meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. beton pracetak; pipa nonbaja; bata ringan; ubin; genteng; saniter; panel gipsum; kaca; dan cat.
  13. 13. URAIAN JENIS SDMK DAN SDPK DALAM LAMPIRAN
  14. 14. MANAJEMEN PENCATATAN SDMPK [1/2] Manajemen Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sistematis, profesional, terpadu, berkesinambungan, dan akuntabel. (1) Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan meliputi: a. b. c. penyusunan organisasi dan tata kerja; penetapan Tim Pengelola Pencatatan; dan pembagian tugas dan wewenang Tim Pengelola Pencatatan. (2) Penyediaan sarana dan prasarana meliputi penyediaan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan Pencatatan SDMPK. dan (3) Pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Manajemen Pencatatan SDMPK. Pelaksanaan Pencatatan SDMPK meliputi: a. proses Pencatatan SDMPK; dan b. pengelolaan sistem informasi pencatatan. (4) Manajemen Pencatatan SDMPK meliputi: a. pembentukan Tim Pengelola Pencatatan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. pendanaan; d. pelaksanaan pencatatan; e. pemantauan dan evaluasi; f. perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan; dan g. pengembangan dan pembinaan.
  15. 15. MANAJEMEN PENCATATAN SDMPK [2/2] (5) Pemantauan dan evaluasi meliputi: a. b. c. d. e. penetapan indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK; pemantauan pelaksanaan Pencatatan SDMPK; penetapan dan penilaian terhadap pencapaian indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK; evaluasi kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK; dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan Pencatatan SDMPK. (6) Perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan meliputi: a. perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDMK; dan b. perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDPK. (7) Pengembangan dan pembinaan meliputi: a. b. c. d. pengembangan proses bisnis dan prosedur pelaksanaan pencatatan; pengembangan sistem informasi; pengembangan kompetensi Tim Pengelola Pencatatan; dan pembinaan kepada pemohon pencatatan.
  16. 16. TIM PENGELOLA PENCATATAN Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi pembinaan konstruksi Tim Pengelola Pencatatan memiliki tugas untuk mengelola Pencatatan SDMPK. Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Pencatatan memiliki a. mengelola sarana dan prasarana Pencatatan SDMPK; b. mengelola sistem informasi Pencatatan SDMPK; fungsi: c. melaksanakan Verifikasi dan Validasi dalam Pencatatan SDMPK; d. memberikan rekomendasi untuk menerbitkan surat keterangan penetapan, perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen Pencatatan SDMPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi; mengarsipkan data dan informasi Pencatatan SDMPK; memublikasikan data dan informasi Pencatatan SDMPK; dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pencatatan SDMPK. e. f. g.
  17. 17. TATA CARA PENCATATAN SDMK Permohonan pencatatan SDMK diajukan oleh Produsen SDMK. permohonan pembuatan akun; pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan; Verifikasi dan Validasi; penetapan dan penerbitan Nomor Pencatatan; dan pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.
  18. 18. Data dan informasi yang dicatatkan meliputi: a. identitas Produsen SDMK; b. jenis, varian dan subvarian SDMK; c. spesifikasi SDMK; d. tipe/jenis produk SDMK; e. kapasitas produksi tahunan; f. nomor sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia yang masih berlaku; g. tanggal dan masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; h. nilai TKDN SDMK sebagaimana tercantum dalam sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang masih berlaku; dan i. tanggal dan masa berlaku sertifikat TKDN SDMK. Produsen SDMK mengunggah dokumen pendukung pencatatan SDMK yang meliputi: a. sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; dan b. sertifikat TKDN SDMK. Selain mengunggah dokumen Produsen SDMK dapat mengunggah dokumen sertifikat industri hijau atau logo ekolabel jika ada. PENGISIAN DATA, INFORMASI, DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN PENCATATAN SDMK Dokumen pendukung pencatatan SDMK yang diunggah dijaga kerahasiaanya dan tidak dipublikasikan oleh Tim Pengelola Pencatatan.
  19. 19. TAHAP VERIFIKASI DAN PENCATATAN SDMK VALIDASI UNTUK Tahap Verifikasi Tahap Validasi a. Tim Pengelola Pencatatan melakukan validasi dengan memeriksa keabsahan data dan informasi, serta unggahan dokumen. Dalam hal berdasarkan hasil validasi data dan informasi, serta a. Tim verifikasi Pencatatan melakukan secara sistem terhadap b. kelengkapan data dan informasi dan kelengkapan unggahan dokumen. unggahan dokumen tidak sah, Tim Pengelola Pencatatan mengirimkan notifikasi melalui alamat surat elektronik kepada Produsen SDMK untuk meminta klarifikasi dan/atau perbaikan data dan informasi, serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah memperoleh notifikasi. Apabila dalam jangka waktu Produsen SDMK tidak memberikan klarifikasi dan/atau perbaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung, permohonan pencatatan SDMK ditolak. Dalam hal berdasarkan hasil validasi data dan informasi, serta unggahan dokumen sah, Tim Pengelola Pencatatan memberikan rekomendasi penetapan Nomor Pencatatan kepada pimpinan unit b. Verifikasi persyaratan dinyatakan apabila memenuhi data dan c. informasi serta unggahan dokumen lengkap, dilanjutkan validasi. dengan proses d. c. Apabila persyaratan tidak lengkap, kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan maka permohonan pencatatan tidak dapat dilanjutkan. konstruksi.
  20. 20. NOMOR PENCATATAN SDMK Nomor Pencatatan SDMK merupakan hasil Pencatatan SDMK yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Validasi yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi SDMK. No. Informasi Keterangan Penulisan pada Nomor 1 2 3 4 5 Subvarian material Kodifikasi subvarian SDMK sebagaimana 3 (tiga) huruf dimaksud pada Lampiran huruf C Tahun penetapan Tahun penetapan SNI atau regulasi atau 4 (empat) angka standar standar lainnya yang diacu Jenis material Jenis material sebagaimana dimaksud 1 (satu) angka pada Lampiran huruf C Ditulis angka “1” untuk jenis material dasar utama dan angka “2” untuk jenis material olahan utama Tahun penetapan Tahun penetapan Pencatatan SDMK 2 (dua) angka terakhir tahun Pencatatan SDMK penetapan Pencatatan SDMK Angka pengenal Angka pengenal SDMK berdasarkan 6 (enam) angka urutan dalam Pencatatan SDMK Penulisan 2 (dua) digit pada awal angka pengenal menunjukkan frekuensi pemutakhiran data, informasi, dan dokumen pencatatan SDMK.
  21. 21. TATA CARA PENCATATAN SDPK Permohonan pencatatan SDPK diajukan oleh Pemilik SDPK. permohonan pembuatan akun; pengisian data dan informasi serta dokumen pencatatan; pengunggahan penetapan dan penerbitan Nomor dan Tanda Pencatatan; pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.
  22. 22. Data dan informasi SDPK yang dicatatkan meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. identitas Pemilik SDPK; jenis, varian, dan subvarian SDPK; merek SDPK; tipe/model SDPK; nomor seri SDPK; kapasitas SDPK sesuai spesifikasi dari produsen; kapasitas SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian terakhir; tahun pembuatan SDPK; tahun pembelian SDPK; jenis bukti kepemilikan SDPK; dan lokasi SDPK berdasarkan kabupaten/kota. Kapasitas SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian terakhir sesuai dengan kapasitas yang disebutkan pada surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang masih berlaku. Pemilik SDPK mengunggah dokumen pendukung pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: a. b. c. d. bukti kepemilikan SDPK; foto unit SDPK; foto pelat nama unit SDPK yang memuat nomor seri; dan surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja beserta lampirannya. Surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. PENGISIAN DATA DAN INFORMASI SDPK, SERTA PENGUNGGAHAN DOKUMEN Dokumen pendukung pencatatan SDPK yang diunggah dijaga kerahasiaanya dan tidak dipublikasikan oleh Tim Pengelola Pencatatan.
  23. 23. TAHAP PEMERIKSAAN KELENGKAPAN & KEABSAHAN UNTUK PENCATATAN SDPK Tahap Pemeriksaan Kelengkapan Tahap Pemeriksaan Keabsahan a. Terhadap data dan informasi serta unggahan pemeriksaan a. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dilakukan keabsahan data, informasi, atau dokumen tidak kelengkapan melalui sistem. sah, Tim Pengelola Pencatatan mengirimkan notifikasi Pemilik dan/atau dokumen melalui alamat surat elektronik kepada b. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan SDPK untuk meminta klarifikasi kelengkapan unggahan permohonan dilanjutkan. data dan informasi, serta perbaikan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan tidak tidak lengkap, dapat pendukung yang diperlukan dalam kerja jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah memperoleh notifikasi. Apabila dalam jangka waktu Pemilik SDPK memberikan klarifikasi dan/atau perbaikan c. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan data dan informasi, serta b. tidak data, unggahan dokumen lengkap, Tim Pengelola Pencatatan keabsahan melakukan data dan pemeriksaan informasi, dan/atau dokumen pendukung, informasi, serta permohonan pencatatan SDPK ditolak. unggahan dokumen. c. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dinyatakan sah, Tim Pengelola Pencatatan memberikan rekomendasi penetapan Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.
  24. 24. NOMOR DAN TANDA PENCATATAN SDPK Nomor Pencatatan SDPK merupakan hasil Pencatatan SDPK yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan keabsahan data dan informasi, serta dokumen, yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi SDPK. No. Informasi Keterangan Penulisan pada Nomor 1 2 3 4 5 Subvarian SDPK Kodifikasi subvarian SDPK sebagaimana 3 (tiga) huruf dimaksud pada Lampiran huruf D Tahun pembelian SDPK Tahun pembelian SDPK sebagaimana tertera 4 (empat) angka pada bukti kepemilikan Pemilik SDPK Angka pengenal Pemilik SDPK 1 (satu) angka Ditulis angka “3” untuk SDPK kepemilikan individu, angka “4” untuk SDPK kepemilikan badan usaha, dan angka “5” untuk SDPK kepemilikan kementerian/ lembaga/ dinas/ instansi Tahun penetapan Tahun penetapan Pencatatan SDPK 2 (dua) angka terakhir tahun Pencatatan SDPK penetapan Pencatatan SDPK Angka pengenal Angka pengenal SDPK berdasarkan urutan 6 (enam) angka dalam Pencatatan SDPK Penulisan 2 (dua) digit pada awal angka pengenal menunjukkan frekuensi pemutakhiran data, informasi, dan dokumen pencatatan SDPK.
  25. 25. TAHAP REKOMENDASI DAN PENETAPAN a. Berdasarkan rekomendasi penetapan Nomor Halaman 2 Format Surat Keterangan Pencatatan Halaman 1 Format Surat Keterangan Pencatatan Pencatatan SDMK atau Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK, pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menetapkan Nomor Pencatatan Pencatatan SDMK SDPK. atau Nomor dan Tanda b. Penetapan Nomor Pencatatan SDMK atau Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK dibuat dalam surat keterangan pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Pimpinan unit Kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menerbitkan surat keterangan pencatatan. d. Surat keterangan pencatatan disampaikan kepada Produsen SDMK atau Pemilik SDPK melalui notifikasi pada alamat surat elektronik.
  26. 26. TAHAP PEMUBLIKASIAN DAN PENGARSIPAN DAN INFORMASI PENCATATAN DATA a. Data dan informasi Pencatatan melalui Dashboar d menampilkan data dan informasi serta sebaran sumber daya material dan SDMK dasbor dipublikasikan (dashboard) pada Sistem Informasi terintegrasi; Jasa Konstruksi peralatan konstruksi b. Data dan informasi yang dan dipublikasikan meliputi data informasi SDMK dan SDPK; c. Seluruh Pencatatan data dan informasi Contoh: Konsep dashboard pencatatan sumber daya peralatan konstruksi pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi yang akan dikembangkan menjadi bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. SDMK dan SDPK disimpan dan diarsipkan pangkalan data sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
  27. 27. PERUBAHAN & PENGHAPUSAN PENCATATAN SDMPK PENGHAPUSAN PENCATATAN SDMPK PENGHAPUSAN PENCATATAN SDMPK (1) Produsen melakukan dan/atau perubahan dokumen. SDMK dan Pemilik SDPK (1) Terhadap SDMPK yang telah dicatat dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi, dapat dilakukan penghapusan. perubahan data, informasi, dokumen data, dalam informasi, hal terjadi dan/atau (2) Penghapusan dalam hal: Pencatatan SDMPK dilakukan a. terdapat dokumen data, informasi, dan/atau (2) Perubahan dokumen permohonan data, informasi, dan/atau berdasarkan dalam Pencatatan SDMPK yang terbukti tidak benar dan/atau tidak dapat dilakukan dipertanggungjawabkan setelah Pencatatan SDMPK; dilakukan dari Produsen SDMK atau Pemilik SDPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan b. dokumen Pencatatan SDMPK telah melampaui batas masa berlakunya; atau adanya permohonan dari Produsen SDMK atau Pemilik SDPK. peralatan informasi konstruksi melalui sistem peralatan c. terkait material dan konstruksi. (3) Perubahan data, informasi, dengan dan/atau unggahan SDMK dan SDPK yang telah dilakukan penghapusan dapat dicatatkan kembali sesuai dengan tata cara pencatatan SDMK dan SDPK. dokumen didukung dokumen perubahan data.
  28. 28. PENUTUP
  29. 29. KETENTUAN PERALIHAN & KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP Pemilik SDPK yang telah melakukan Pencatatan SDMK pada sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan registrasi alat berat konstruksi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus melengkapi data dan informasi serta dokumen pencatatan SDPK sesuai dengan sejak Peraturan Menteri ini mulai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ini mulai berlaku. berlaku. Peraturan Menteri
  30. 30. TUJUAN DAN MANFAAT PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI TUJUAN PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI MANFAAT PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI Menyediakan data dan informasi material dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji sebagai referensi Menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi Menyediakan basis data sebagai decision making tools (DMT) dalam mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya material dan peralatan konstruksi Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi Mendukung pemenuhan standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan pada Pekerjaan Konstruksi Melengkapi big data rantai pasok industri jasa konstruksi Mendukung pemenuhan standar K4 melalui penyediaan informasi material dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji dan memenuhi standar Mendorong peningkatan penggunaan sumber daya material dan peralatan konstruksi dalam negeri

×