Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan ekonomi pemerintah melalui pengeluaran dan penerimaan negara untuk mengarahkan kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengelola permintaan barang dan jasa, mempertahankan tingkat produksi dan harga, serta menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk dan tujuan keb
2. 1. Kebijakan Fiskal adalah :
۩ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintahuntuk
membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan
pembangunan. Kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran
Negara.
۩ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah
untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbeda
dengan kebijaka moneter, yang bertujuan menstabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah
uang yang beredar.
3. 4. Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal
A. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas
barang dan jasa.
Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di
dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”.
Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah
daerah, dan pusat.
B. Kebijakan yang menyangkut perpajakan.
Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping
pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah
tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas
beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan.
C. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.
Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran,
tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat
pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi
sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G di
dalam perhitungan pendapatan nasional.
4. 4. Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal
A. Kebijakan Anggaran Seimbang
Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang
menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan.
B. Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan
cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan.
C. Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan
cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan.
D. Kebijakan Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan
cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga
semakin lama semakin besar (tidak statis).
5. 3. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian
Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian menunjukkan
bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di
kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk
meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan
Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah
dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar.
Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya,
peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam
mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama
dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam
mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian
diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah
dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan
yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana
banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional
yang terus menerus deficit, dan sebagainya.
6. 5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal
A. Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan
dan memacu laju investasi disektor swasta dan
sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga
dapat dipergunakan untuk mendorong dan
menghambat bentuk investasi tertuntu.
B. Untuk mendorong investasi optimal
secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk
mendorong investasi optimal secara sosial,
dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana
yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan
Negara secara serentak berupaya memacu laju
pembentukkan modal.
7. 5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal
C. Untuk meningkatkan kesempatan
kerja.
Kebijakan fiskal berperan dalam hal
membentuk anggaran belanja untuk
mendirikan perusahaan Negara dan mendorong
perusahaan swasta melalui pemberian subsidi,
keringanan dan lain-lainnya sehingga dari
pengupayaan langkah ini tercipta tambahan
lapangan pekerjaan.
D. Untuk meningkatkan stabilitas
ekonomi
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan
kunci dalam mempertahankan stabilitas
ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan
internal dan eksternal. Dalam rangka
mengurangi dampak internasional fluktuasi
siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak
ekspor dan impor.
8. 5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal
E. Untuk menanggulangi inflasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk
menanggulangi inflasi salah satunya adalah
dengan cara penetapan pajak langsung progresif
yang dilengkapi dengan pajak komoditi.
F. Meningkatkan pendapatan nasional.
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk
mendistribusikan pendapatan nasional terdiri
dari upaya meningkatkan pendapatan nyata
masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan
yang lebih tinggi.
9. 6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal
1. Resiko Ekonomi Makro
Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi
makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat
Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah
Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan
asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN.
Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN
2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan
harga minyak.
10. 6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal
2. Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro
Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target
pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan
tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak
terkendali pada masa yang akan mendatang pada dasarnya
resiko utang terdiri dari empat, diantaranya :
Resiko pasar
Resiko Pembiayaan
Resiko Operasional
Resiko Reputasi
11. 6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal
3. Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang
timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi
pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa
atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada
dalam kendali pemerintah.
12. 6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal
4. Desentralisasi Fiskal
Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.
13. kesimpulan
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menja di lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah
Kebijakan fiskal di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan
barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment
dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi
tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara
pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk
menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar.
Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan
bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak
ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.