SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Kebijakan Fiskal 
Kelompok 2 
Nama Anggota Kelompok 
Moh. Indra Fajar ( 361 441 311 074 ) 
Andriyanto ( 361 441 311 078 ) 
Nuri Umul J ( 361 441 311 086 ) 
Ferdi Ridha A ( 361 441 311 090 ) 
Alfian Danny ( 361 441 311 094 ) 
Novita Indah ( 361 441 311 102 ) 
Bambang Prambudi ( 361 441 311 107 )
1. Kebijakan Fiskal adalah : 
۩ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan 
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintahuntuk 
membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan 
pembangunan. Kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan 
pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran 
Negara. 
۩ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah 
untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan 
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbeda 
dengan kebijaka moneter, yang bertujuan menstabilkan 
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah 
uang yang beredar.
4. Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal 
A. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas 
barang dan jasa. 
Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di 
dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. 
Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah 
daerah, dan pusat. 
B. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. 
Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping 
pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah 
tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas 
beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. 
C. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. 
Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, 
tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat 
pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi 
sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G di 
dalam perhitungan pendapatan nasional.
4. Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal 
A. Kebijakan Anggaran Seimbang 
Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang 
menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. 
B. Kebijakan Anggaran Defisit 
Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan 
cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. 
C. Kebijakan Anggaran Surplus 
Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan 
cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. 
D. Kebijakan Anggaran Dinamis 
Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan 
cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga 
semakin lama semakin besar (tidak statis).
3. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian 
Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian menunjukkan 
bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di 
kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk 
meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan 
Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah 
dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. 
Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, 
peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam 
mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama 
dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam 
mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian 
diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah 
dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan 
yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana 
banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional 
yang terus menerus deficit, dan sebagainya.
5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal 
A. Untuk meningkatkan laju investasi. 
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan 
dan memacu laju investasi disektor swasta dan 
sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga 
dapat dipergunakan untuk mendorong dan 
menghambat bentuk investasi tertuntu. 
B. Untuk mendorong investasi optimal 
secara sosial. 
Kebijakan fiskal bertujuan untuk 
mendorong investasi optimal secara sosial, 
dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana 
yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan 
Negara secara serentak berupaya memacu laju 
pembentukkan modal.
5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal 
C. Untuk meningkatkan kesempatan 
kerja. 
Kebijakan fiskal berperan dalam hal 
membentuk anggaran belanja untuk 
mendirikan perusahaan Negara dan mendorong 
perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, 
keringanan dan lain-lainnya sehingga dari 
pengupayaan langkah ini tercipta tambahan 
lapangan pekerjaan. 
D. Untuk meningkatkan stabilitas 
ekonomi 
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan 
kunci dalam mempertahankan stabilitas 
ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan 
internal dan eksternal. Dalam rangka 
mengurangi dampak internasional fluktuasi 
siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak 
ekspor dan impor.
5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal 
E. Untuk menanggulangi inflasi. 
Kebijakan fiskal bertujuan untuk 
menanggulangi inflasi salah satunya adalah 
dengan cara penetapan pajak langsung progresif 
yang dilengkapi dengan pajak komoditi. 
F. Meningkatkan pendapatan nasional. 
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk 
mendistribusikan pendapatan nasional terdiri 
dari upaya meningkatkan pendapatan nyata 
masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan 
yang lebih tinggi.
6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal 
1. Resiko Ekonomi Makro 
Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi 
makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah 
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat 
Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah 
Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan 
asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. 
Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 
2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan 
harga minyak.
6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal 
2. Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro 
Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target 
pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan 
tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak 
terkendali pada masa yang akan mendatang pada dasarnya 
resiko utang terdiri dari empat, diantaranya : 
Resiko pasar 
Resiko Pembiayaan 
Resiko Operasional 
Resiko Reputasi
6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal 
3. Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat 
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang 
timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi 
pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa 
atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada 
dalam kendali pemerintah.
6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal 
4. Desentralisasi Fiskal 
Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, dan kekhususan suatu 
daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.
kesimpulan 
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan 
kondisi perekonomian untuk menja di lebih baik dengan jalan mengubah 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah 
Kebijakan fiskal di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan 
barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment 
dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi 
tidak terjadi. 
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara 
pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk 
menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. 
Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan 
bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak 
ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
Semoga bermanfaat 
Wassalamualaikum Wr. Wb

More Related Content

What's hot

Ppt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiPpt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiR Anggara
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianSiti Sahati
 
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneterArief Wibowo
 
Makalah PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Makalah PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHMakalah PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Makalah PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHOnal Lensun
 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanPertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanDadang Solihin
 
Soal latiahan bab 2 semester 3
Soal latiahan bab 2 semester 3Soal latiahan bab 2 semester 3
Soal latiahan bab 2 semester 3Asep suryadi
 
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"anggitacxcx
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalmiftakhulkhoiroh
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiYasmin Pambudi Putri
 
Ekonomi mikro dan makro
Ekonomi mikro dan makroEkonomi mikro dan makro
Ekonomi mikro dan makroMasni Gunawan
 
Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Sentral (Bank Indonesia)Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Sentral (Bank Indonesia)Nur Muhamad Fikri
 
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh AlfidhahPPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh AlfidhahRanti Pusriana
 
Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan dan penawaran agregatPermintaan dan penawaran agregat
Permintaan dan penawaran agregatRizki Prisandi
 

What's hot (20)

Ppt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiPpt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomi
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
 
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
 
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIKPEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
 
Makalah PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Makalah PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHMakalah PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Makalah PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanPertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
 
Perekonomian indonesia ppt
Perekonomian indonesia pptPerekonomian indonesia ppt
Perekonomian indonesia ppt
 
Soal latiahan bab 2 semester 3
Soal latiahan bab 2 semester 3Soal latiahan bab 2 semester 3
Soal latiahan bab 2 semester 3
 
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
 
Perekonomian indonesia orde lama
Perekonomian indonesia orde lamaPerekonomian indonesia orde lama
Perekonomian indonesia orde lama
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskal
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
 
Ekonomi mikro dan makro
Ekonomi mikro dan makroEkonomi mikro dan makro
Ekonomi mikro dan makro
 
Tugas makro
Tugas makroTugas makro
Tugas makro
 
Suku bunga
Suku bungaSuku bunga
Suku bunga
 
Bab 8 multiplier
Bab 8   multiplierBab 8   multiplier
Bab 8 multiplier
 
Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Sentral (Bank Indonesia)Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Sentral (Bank Indonesia)
 
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh AlfidhahPPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
 
Permintaan uang
Permintaan uangPermintaan uang
Permintaan uang
 
Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan dan penawaran agregatPermintaan dan penawaran agregat
Permintaan dan penawaran agregat
 

Viewers also liked

Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1Bagus Aji
 
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )Nevi Syafitri
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointMuhalida Zia
 
09 kebijakan moneter dan fiskal
09 kebijakan moneter dan fiskal09 kebijakan moneter dan fiskal
09 kebijakan moneter dan fiskalEmelda Annisa
 
Kelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariahKelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariahPT. TERSERAH ANDA
 
Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'Anitaa Rismi
 

Viewers also liked (9)

Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1
 
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
 
Materi -bank-sentral
Materi -bank-sentralMateri -bank-sentral
Materi -bank-sentral
 
09 kebijakan moneter dan fiskal
09 kebijakan moneter dan fiskal09 kebijakan moneter dan fiskal
09 kebijakan moneter dan fiskal
 
Kelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariahKelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariah
 
Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'
 
Hdfc bank ppt
Hdfc bank pptHdfc bank ppt
Hdfc bank ppt
 
Banking ppt
Banking pptBanking ppt
Banking ppt
 

Similar to Kebijakan fiskal presentasi

Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskalFerdi Ozom
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)MaritaDamanik1
 
(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintahRiriie
 
Kebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalKebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalWahono Diphayana
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia MithaQhaulia
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalMulyadi Yusuf
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfZukét Printing
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxZukét Printing
 
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianKebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianmuhammad firdaus
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianJunik DM Laricomone
 
Kelompok 7
Kelompok 7Kelompok 7
Kelompok 7olerafif
 
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan FiskalMakalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskalshafirahany22
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalTalitha Lintang Pertiwi
 
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxKebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxYuliaTjhia
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiINDIRAARUNDINASARISA
 
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisAplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisWahono Diphayana
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxFadhielAchmad
 

Similar to Kebijakan fiskal presentasi (20)

Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
 
(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
 
Kebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalKebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskal
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskal
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
 
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianKebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 
PPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptxPPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptx
 
Kelompok 7
Kelompok 7Kelompok 7
Kelompok 7
 
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan FiskalMakalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
 
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxKebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
 
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisAplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docx
 

Recently uploaded

AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdfAfriYani29
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanAyuApriliyanti6
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024panyuwakezia
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaharnosuharno5
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxfitriaoskar
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
 

Kebijakan fiskal presentasi

  • 1. Kebijakan Fiskal Kelompok 2 Nama Anggota Kelompok Moh. Indra Fajar ( 361 441 311 074 ) Andriyanto ( 361 441 311 078 ) Nuri Umul J ( 361 441 311 086 ) Ferdi Ridha A ( 361 441 311 090 ) Alfian Danny ( 361 441 311 094 ) Novita Indah ( 361 441 311 102 ) Bambang Prambudi ( 361 441 311 107 )
  • 2. 1. Kebijakan Fiskal adalah : ۩ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintahuntuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. ۩ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbeda dengan kebijaka moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.
  • 3. 4. Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal A. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. B. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. C. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional.
  • 4. 4. Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal A. Kebijakan Anggaran Seimbang Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. B. Kebijakan Anggaran Defisit Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. C. Kebijakan Anggaran Surplus Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. D. Kebijakan Anggaran Dinamis Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis).
  • 5. 3. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.
  • 6. 5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal A. Untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. B. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal.
  • 7. 5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal C. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal berperan dalam hal membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. D. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor.
  • 8. 5. Tujuan dari Kebijakan Fiskal E. Untuk menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. F. Meningkatkan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi.
  • 9. 6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal 1. Resiko Ekonomi Makro Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.
  • 10. 6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal 2. Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang pada dasarnya resiko utang terdiri dari empat, diantaranya : Resiko pasar Resiko Pembiayaan Resiko Operasional Resiko Reputasi
  • 11. 6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal 3. Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
  • 12. 6. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal 4. Desentralisasi Fiskal Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.
  • 13. kesimpulan Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menja di lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kebijakan fiskal di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.