Your SlideShare is downloading. ×
0
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

PP Nomor 93 Tahun 2010

940

Published on

PP Nomor 93 Tahun 2010 yang mengatur tentang perlakuan PPh atas biaya-biaya sumbangan CSR perusahaan

PP Nomor 93 Tahun 2010 yang mengatur tentang perlakuan PPh atas biaya-biaya sumbangan CSR perusahaan

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
940
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Dudi Wahyudi, Ak., MM www.DudiWahyudi.com
  • 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010 TENTANG SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO www.DudiWahyudi.com
  • 3. Biaya Sumbangan • Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional – merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara • langsung melalui badan penanggulangan bencana atau • tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana www.DudiWahyudi.com Pasal 1 huruf a
  • 4. Biaya Sumbangan • Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan – merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah RI yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan • Sumbangan fasilitas pendidikan – merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan www.DudiWahyudi.com Pasal 1 huruf b dan c
  • 5. Biaya Sumbangan • Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga – merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga • Biaya pembangunan infrastruktur sosial – merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. www.DudiWahyudi.com Pasal 1 huruf d dan e
  • 6. Persyaratan • WP mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya • Pemberian sumbangan/biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan • Didukung oleh bukti yang sah, dan • Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak www.DudiWahyudi.com Pasal 2
  • 7. Contoh • PT Gunung Raya pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp 1 Milyar • Pada tahun 2010 WP memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga sebesar Rp.40Juta • Pada tahun 2010 WP mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp30 Juta. • WP tidak boleh mengurangkan sumbangan tersebut karena menyebabkan rugi Rp10 Juta www.DudiWahyudi.com Penjelasan Pasal 2
  • 8. Sumbangan Infrastruktur Sosial • Besarnya nilai sumbangan/biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan untuk 1 tahun maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya www.DudiWahyudi.com Pasal 3
  • 9. Contoh • Penghasilan neto fiskal WP adalah Rp60 Milyar • Jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan maksimal 5% atau sebesar Rp3 Milyar • Apabila WP memberikan sumbangan sebesar Rp5 Milyar, maka yang dapat dikurangkan hanya sebesar Rp3 Milyar www.DudiWahyudi.com Penjelasan Pasal 3
  • 10. Hubungan Istimewa • Sumbangan/biaya tidak dapat dikurangkan apabila diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa www.DudiWahyudi.com Pasal 4
  • 11. Bentuk Sumbangan • Sumbangan selain biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang • Biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana www.DudiWahyudi.com Pasal 5 ayat (1) dan (2)
  • 12. Nilai Sumbangan • Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan: a. nilai perolehan (belum disusutkan) b. nilai buku fiskal (sudah disusutkan) c. HPP (barang produksi sendiri) • Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial ditentukan berdasarkan jumlah sesungguhnya dikeluarkan • Sumbangan/biaya wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya www.DudiWahyudi.com Pasal 6 ayat (1) dan (2)
  • 13. Kewajiban Pencatatan • Sumbangan dan/atau biaya wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan www.DudiWahyudi.com Pasal 7
  • 14. Kewajiban Penerima Sumbangan • Badan penanggulangan bencana dan lembaga penerima sumbangan bencana nasional harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Dirjen Pajak setiap triwulan • Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya selain sumbangan bencana nasional wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Dirjen Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan/biaya • Lembaga penerima sumbangan/biaya yang berNPWP melaporkan sumbangan/biaya sebagai lampiran laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh www.DudiWahyudi.com Pasal 8
  • 15. Peraturan Pelaksanaan • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan dan/atau biaya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 www.DudiWahyudi.com Pasal 8
  • 16. Tahun Pajak Pengurangan www.DudiWahyudi.com Pasal 7 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011 • Sumbangan selain biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak sumbangan tersebut diserahkan • Biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan • Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dilaksanakan lebih dari 1 Tahun Pajak, biaya tersebut dibebankan sekaligus pada Tahun Pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan
  • 17. Pembiayaan Lebih Dari 1 WP www.DudiWahyudi.com Pasal 7 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011 • Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dibiayai oleh lebih dari 1 WP, biaya yang dapat dibebankan adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh masing-masing WP • Pengeluaran masing-masing Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.
  • 18. Contoh Pembebanan Biaya Infrastruktur Sosial www.DudiWahyudi.com Penjelasan Pasal 7 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011 • PT DEF pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp800 Juta • Pada tahun 2010, PT DEF mengeluarkan biaya infrastruktur sosial untuk pembangunan sebuah tempat ibadah sebesar Rp64 Juta • PT DEF pada tahun 2010 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1 Milyar • Pada tahun 2011, untuk menyelesaikan pembangunan tempat ibadah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010, PT DEF mengeluarkan tambahan biaya sebesar Rp60 Juta • Pada tahun 2011, tempat ibadah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat
  • 19. Contoh Pembebanan Biaya Infrastruktur Sosial www.DudiWahyudi.com Penjelasan Pasal 7 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011 Tahun Pengh. Neto Tahun Sebelumnya Maksimal Diperkenankan (5%) Biaya Sesungguhnya Biaya Dapat Dibebankan 2010 800 Juta 40 Juta 64 Juta 40 Juta 2011 1.000 Juta 50 Juta 60 Juta 50 Juta Jumlah 90 Juta
  • 20. Kewajiban Melampirkan Bukti www.DudiWahyudi.com Pasal 8 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011 • Bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya wajib dilampirkan oleh WP pemberi sumbangan pada SPT Tahunan PPh dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai Lampiran II Permenkeu Nomor 76/PMK.03/2011
  • 21. www.DudiWahyudi.com Pasal 9 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011 • Badan penanggulangan bencana dan lembaga penerima sumbangan bencana nasional harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Dirjen Pajak setiap triwulan • Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya selain sumbangan bencana nasional wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Dirjen Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan/biaya • Laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan dengan menggunakan formulir laporan penerimaan sumbangan sesuai Lampiran Permenkeu Nomor 76/PMK.03/2011 Kewajiban Penerima Sumbangan
  • 22. Terima Kasih www.DudiWahyudi.com

×