2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2010
TENTANG
SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA
NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS
PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN
OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
www.DudiWahyudi.com
3. Biaya Sumbangan
• Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana
nasional
– merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional
yang disampaikan secara
• langsung melalui badan penanggulangan bencana
atau
• tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang
telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang
berwenang untuk pengumpulan dana
penanggulangan bencana
www.DudiWahyudi.com
Pasal 1 huruf a
4. Biaya Sumbangan
• Sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan
– merupakan sumbangan untuk penelitian dan
pengembangan yang dilakukan di wilayah RI yang
disampaikan melalui lembaga penelitian dan
pengembangan
• Sumbangan fasilitas pendidikan
– merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang
disampaikan melalui lembaga pendidikan
www.DudiWahyudi.com
Pasal 1 huruf b dan c
5. Biaya Sumbangan
• Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga
– merupakan sumbangan untuk membina,
mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau
gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi
yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah
raga
• Biaya pembangunan infrastruktur sosial
– merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan
membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan
umum dan bersifat nirlaba.
www.DudiWahyudi.com
Pasal 1 huruf d dan e
6. Persyaratan
• WP mempunyai penghasilan neto fiskal
berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak
sebelumnya
• Pemberian sumbangan/biaya tidak menyebabkan
rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan
• Didukung oleh bukti yang sah, dan
• Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau
biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang
dikecualikan sebagai subjek pajak
www.DudiWahyudi.com
Pasal 2
7. Contoh
• PT Gunung Raya pada tahun 2009 mempunyai
penghasilan neto fiskal sebesar Rp 1 Milyar
• Pada tahun 2010 WP memberikan sumbangan
dalam rangka pembinaan olahraga sebesar
Rp.40Juta
• Pada tahun 2010 WP mempunyai penghasilan neto
fiskal sebesar Rp30 Juta.
• WP tidak boleh mengurangkan sumbangan
tersebut karena menyebabkan rugi Rp10 Juta
www.DudiWahyudi.com
Penjelasan Pasal 2
8. Sumbangan Infrastruktur Sosial
• Besarnya nilai sumbangan/biaya
pembangunan infrastruktur sosial yang
dapat dikurangkan untuk 1 tahun
maksimal 5% dari penghasilan neto
fiskal Tahun Pajak sebelumnya
www.DudiWahyudi.com
Pasal 3
9. Contoh
• Penghasilan neto fiskal WP adalah Rp60
Milyar
• Jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan
maksimal 5% atau sebesar Rp3 Milyar
• Apabila WP memberikan sumbangan
sebesar Rp5 Milyar, maka yang dapat
dikurangkan hanya sebesar Rp3 Milyar
www.DudiWahyudi.com
Penjelasan Pasal 3
10. Hubungan Istimewa
• Sumbangan/biaya tidak dapat
dikurangkan apabila diberikan kepada
pihak yang mempunyai hubungan
istimewa
www.DudiWahyudi.com
Pasal 4
11. Bentuk Sumbangan
• Sumbangan selain biaya pembangunan
infrastruktur sosial dapat diberikan
dalam bentuk uang dan/atau barang
• Biaya pembangunan infrastruktur
sosial diberikan hanya dalam bentuk
sarana dan/atau prasarana
www.DudiWahyudi.com
Pasal 5 ayat (1) dan (2)
12. Nilai Sumbangan
• Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan
berdasarkan:
a. nilai perolehan (belum disusutkan)
b. nilai buku fiskal (sudah disusutkan)
c. HPP (barang produksi sendiri)
• Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial
ditentukan berdasarkan jumlah sesungguhnya
dikeluarkan
• Sumbangan/biaya wajib dicatat sesuai dengan
peruntukannya www.DudiWahyudi.com
Pasal 6 ayat (1) dan (2)
13. Kewajiban Pencatatan
• Sumbangan dan/atau biaya wajib
dicatat sesuai dengan peruntukannya
oleh pemberi sumbangan
www.DudiWahyudi.com
Pasal 7
14. Kewajiban Penerima Sumbangan
• Badan penanggulangan bencana dan lembaga penerima
sumbangan bencana nasional harus menyampaikan laporan
penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Dirjen
Pajak setiap triwulan
• Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya selain
sumbangan bencana nasional wajib menyampaikan laporan
penerimaan sumbangan kepada Dirjen Pajak paling lambat
pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan/biaya
• Lembaga penerima sumbangan/biaya yang berNPWP
melaporkan sumbangan/biaya sebagai lampiran laporan
keuangan pada SPT Tahunan PPh
www.DudiWahyudi.com
Pasal 8
15. Peraturan Pelaksanaan
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pencatatan dan pelaporan sumbangan
dan/atau biaya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.03/2011
www.DudiWahyudi.com
Pasal 8
16. Tahun Pajak Pengurangan
www.DudiWahyudi.com
Pasal 7 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011
• Sumbangan selain biaya pembangunan infrastruktur sosial
dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak
sumbangan tersebut diserahkan
• Biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dari
penghasilan bruto pada tahun pajak infrastruktur sosial
dapat dimanfaatkan
• Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dilaksanakan
lebih dari 1 Tahun Pajak, biaya tersebut dibebankan
sekaligus pada Tahun Pajak infrastruktur sosial dapat
dimanfaatkan
17. Pembiayaan Lebih Dari 1 WP
www.DudiWahyudi.com
Pasal 7 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011
• Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dibiayai oleh
lebih dari 1 WP, biaya yang dapat dibebankan adalah
biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh masing-masing
WP
• Pengeluaran masing-masing Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibatasi tidak melebihi 5% (lima
persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak
sebelumnya.
18. Contoh Pembebanan Biaya
Infrastruktur Sosial
www.DudiWahyudi.com
Penjelasan Pasal 7 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011
• PT DEF pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar
Rp800 Juta
• Pada tahun 2010, PT DEF mengeluarkan biaya infrastruktur sosial
untuk pembangunan sebuah tempat ibadah sebesar Rp64 Juta
• PT DEF pada tahun 2010 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar
Rp1 Milyar
• Pada tahun 2011, untuk menyelesaikan pembangunan tempat ibadah
yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010, PT DEF mengeluarkan
tambahan biaya sebesar Rp60 Juta
• Pada tahun 2011, tempat ibadah selesai dibangun dan dimanfaatkan
oleh masyarakat
19. Contoh Pembebanan Biaya
Infrastruktur Sosial
www.DudiWahyudi.com
Penjelasan Pasal 7 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011
Tahun Pengh. Neto
Tahun
Sebelumnya
Maksimal
Diperkenankan
(5%)
Biaya
Sesungguhnya
Biaya Dapat
Dibebankan
2010 800 Juta 40 Juta 64 Juta 40 Juta
2011 1.000 Juta 50 Juta 60 Juta 50 Juta
Jumlah 90 Juta
20. Kewajiban Melampirkan Bukti
www.DudiWahyudi.com
Pasal 8 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011
• Bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya
wajib dilampirkan oleh WP pemberi
sumbangan pada SPT Tahunan PPh dengan
menggunakan formulir penerimaan
sumbangan sesuai Lampiran II Permenkeu
Nomor 76/PMK.03/2011
21. www.DudiWahyudi.com
Pasal 9 Permenkeu No. 76/PMK.03/2011
• Badan penanggulangan bencana dan lembaga penerima
sumbangan bencana nasional harus menyampaikan laporan
penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Dirjen
Pajak setiap triwulan
• Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya selain
sumbangan bencana nasional wajib menyampaikan laporan
penerimaan sumbangan kepada Dirjen Pajak paling lambat
pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan/biaya
• Laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan dengan
menggunakan formulir laporan penerimaan sumbangan
sesuai Lampiran Permenkeu Nomor 76/PMK.03/2011
Kewajiban Penerima Sumbangan