Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota

1. DIVISI HUKUM,
HUMAS DAN
HUBUNGAN
ANTAR
LEMBAGADisusun Oleh : Billy Adam Fisher

2. Peran dan Fungsi Lembaga Pengawas Pemilu
dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota dalam penyelesaian sengketa
Pemilu
DASAR HUKUM
UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1
ayat (10) APS adalah :
Lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di
luar pengadilan dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian
ahli
UU No. 15/2011
Pasal 73 ayat (3) Bawaslu berwenang:
Menerima laporan dugaan pelanggaran
terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu;
Menerima laporan adanya dugaan
pelanggaran administrasi Pemilu dan
mengkaji laporan dan temuan, serta
merekomendasikannya kepada yang
berwenang;
Menyelesaikan sengketa Pemilu;
Dst…
Pasal 77 ayat (1) UU No. 15/2011 Panwaslu
Kabupaten/ Kota berwenang: ….
Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa
penyelenggaraan Pemilu yang tidak
mengandung unsur tindak pidana;

3.  Pasal 135 ayat (1) huruf c: “sengketa Pemilihan
diselesaikan oleh Bawaslu”.
 Sengketa Pemilihan adalah “sengketa
antarpeserta Pemilihan” dan “Sengketa antara
Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan
(Pasal 142).
 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan sengketa pd Pasal 142
(Pasal 143 ayat (1) )
 Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota
dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan harus
mengedepankan prinsip musyawarah mufakat :
Pasal 143 ayat (3) huruf b.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

4.  Sengketa antar peserta; dan
 Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara
Pemilihan
Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota timbul karena
adanya:
a. Perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu
ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah
fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota ; dan
b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu
pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda,
dan/atau penghindaran dari pihak lain.
 Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
 Sengketa mengenai hasil Pemilihan atau disebut dengan
istilah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5. Tahapan
Penyelesaian
Sengketa
Penerimaan Laporan
atau Temuan
Kajian Laporan atau
Temuan
Mempertemukan pihak-pihak
yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan
melalui Musyawarah

6. PERSIAPAN
Persiapan musyawarah dalam hal petugas yang menyiapkan sarana,
prasarana dan kehadiran para pihak.
PEMBUKAAN MUSYAWARAH
Pembukaan musyawarah adalah seluruh proses dan tata cara pembukaan
persidangan, yang mengatur pimpinan musyawarah sekretaris
musyawarah, asisten musyawarah para pihak
PROSES MUSYAWARAH
Proses musyawarah adalah tata cara dalam bermusyawarah dari
mengatur mekanisme acara sidang, agenda, penyampaian (permohonan,
jawaban termohon, pengajuan bukti, saksi), pemeriksaan identitas,
periksaan yang berlansung pada saat musyawarah
PEMBACAAN KEPUTUSAN
Mekanisme pembacaan Keputusan diatur mengenani siapa saja yang ada
di ruang musyawarah dan mengetuk palu pembacaan keputusan
TATA TERTIB MUSYARAH
Mengatur larangan, kewajiban, tata cara pengajuan bukti atau saksi dan
sanksi

7. Demikian
Terima Kasih
“Bawaslu Pengawal Pemilu Terpercaya”