desentralisasi

1. A. Istilah dan Pengertian Sentralisasi
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang
menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan
pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan
pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman
kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan
kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah :
• Luar Negri
• Peradilan
• Hankam
• Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya.
• Pemerintahan Umum
B. Istilah dan Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara
sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya
dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali
dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi
sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia
Desentralisasidi bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk

2. meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang
mendiami wilayah tersebut.
Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang
diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik
pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi
pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.
Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab,
kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah.
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari
pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata
untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
Tujuan dari desentralisasi adalah :
• mencegah pemusatan keuangan;
• sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
• Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga
dapat lebih realistis.
Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:
• Dekonsentrasi wewenang administratif
Dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada
perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan
untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.
• Delegasi kepada penguasa otorita

3. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewewenangan manajerial untuk
melakukan tugas –tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di
bawah pengawasan pusat.
• Devolusi kepada pemerintah daerah
Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar
pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu
untuk dilaksanakan secara mandiri. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif
untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada
pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen.
• Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta
Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi
adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi
tertentu kepada organisasi swasta.
C. Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi
• Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi, efek positif yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian
lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur
perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi
perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing
sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat.
• Segi Sosial Budaya
Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan kebudayaan yang
dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak saling
menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika yang di miliki bangsa Indonesia .
Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu
dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap
pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal
yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu

4. yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya
mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.
• Segi Keamanan dan Politik
Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih
terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang
dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi, sentralisasi juga membawa
dampak negatif dibidang ini. Seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga,
organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain.
Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi
adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat
perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir
seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana
secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja.
Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya
terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan
untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan
menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.
D. Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi
• Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana
pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya,
dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka
pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan
pada majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
Berbasis Komunitas Lokal”.
Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah
(pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah
Tempo Kamis 4 November 2004 ( www.tempointeraktif.com ) “ Desentralisasi Korupsi Melalui
Otonomi Daerah”.
“Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian
genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai

5. tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih
ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD”.
Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah :
1. Korupsi Pengadaan Barang dengan modus :
a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah) dengan modus :
a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan
sebagainya.
Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan
jompo) dengan modus :
a. Pemotongan dana bantuan sosial.
b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
5. Bantuan fiktif
Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak
luar.
6. Penyelewengan dana proyek dengan modus :
a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
b. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.

6. 7. Proyek fiktif fisik
Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.
8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran dengan modus
:
a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
b. Penetapan target penerimaan.
Sumber : The Habibie Center
• Segi Sosial Budaya
Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu
daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan
dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan
kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang
nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.
Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing
daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara
tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
• Segi Keamanan dan Politik
Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan
Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-
daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas
dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi desentralisasi
berpotensi menyulut konflik antar daerah. Sebagaimana pada artiket Asian Report 18 juli 2003
”Mengatur Desentralisasi Dan Konflik Disulawesi Selatan”
”……………..Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan
kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan
fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan
penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif
yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak

7. bergabung tetapi merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa
provinsi baru serta hampir 100 kabupaten baru.
Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi
yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah,
sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk
kepentingan personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek
pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal
yang lebih dipercaya……..”
Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar
keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya
campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif
dalam mengelola daerahnya.
Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana
wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan
untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk
dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
E. Hakekat Sentralisasi dan Desentralisasi
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas PP No 6/2005 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah membawa Indonesia pada titik di mana masalah peran pusat dan
daerah masuk kembali pada wacana publik Sentralisasi dan desentralisasi sebagai
bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan
wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik
perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan
pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan "baik" dari perimbangan ini adalah
pelayanan negara terhadap masyarakat. Seperti telah diketahui, pemahaman dan
tujuan "baik" semacam itu sudah dipandang ketinggalan zaman. Saat ini
desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah prosesnya cukup akuntabel untuk
menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Semata birokrasi untuk pelayanan tidak
cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, bahkan sering merupakan
medium untuk melencengkan sumber daya publik. Kontrol internal lembaga negara
sering tak mampu mencegah berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pejabat
negara. Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang
dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan
yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan

8. oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa
banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan
dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi
dikembangkan di Indonesia . Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah "melepaskan
diri sebesarnya dari pusat" bukan "membagi tanggung jawab kesejahteraan
daerah". Karena takut dianggap tidak politically correct, banyak orang enggan
membahas peran pusat dan daerah secara kritis. Kini sudah saatnya proses
pembahasan dibuka kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta secara lebih
jujur Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses
satu arah dengan tujuan pasti. Pertama- tama, kedua "sasi" itu adalah masalah
perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu
merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain
proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah
argumen mana yang terbaik bagi masyarakat. Kedua, batas antara pusat dan
daerah tidak selalu jelas. Kepentingan di daerah bisa terbelah antara para elite
penyelenggara negara dan masyarakat lokal. Adalah mungkin pemerintah pusat
memainkan peran menguatkan masyarakat lokal dalam menghadapi kesewenangan
kekuasaan. Ketiga, dalam suatu masyarakat yang berubah, tanggung jawab pusat
maupun daerah akan terus berubah pula. Dalam penyelenggaraan negara selalu
ada aspek dan definisi baru tentang peran pusat dan daerah. Misalnya, globalisasi
akan meningkatkan kembali campur tangan pusat di daerah di sisi-sisi tertentu.
Karena itu, desentralisasi dan sentralisasi dapat terjadi bersamaan pada aspek-
aspek berbeda. Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi
karena berbagai alasan. Untuk alasan "negatif" dapat disebut alasan seperti kontrol
sumber daya dan menjadikan daerah sebagai sapi perah. Namun, ada alasan-
alasan yang dapat bersifat "positif", seperti kestabilan politik dan ekonomi, menjaga
batas kesenjangan agar tidak terlalu buruk, dan mendorong program secara cepat.
Harus diingat, dalam banyak negara, termasuk Indonesia , pusat mempunyai
sumber daya manajerial, kecakapan lebih banyak dalam berinteraksi secara global,
dan ada pada domain di mana pengaruh etik pembangunan yang diterima secara
internasional. Pemerintah pusat juga berada pada hot spot proses politik. Adalah
lebih mungkin terjadi situasi di mana pemerintah di bawah tekanan jika kekuatan
masyarakat sipil bersatu. Bagaimana hal-hal itu dapat menghasilkan sesuatu yang
positif atau negatif tergantung pada situasinya. Pertama yang penting adalah
legitimasi politik pemerintah pusat. Secara sederhana, harus dibedakan antara
legitimasi terhadap para pemimpin di tingkat nasional dan legitimasi terhadap
birokrasi. Pemerintah pusat sering harus mengandalkan birokrasi untuk programnya
terhadap daerah. Kepopuleran individu selalu tidak bertahan lama dan dapat segera
dirusak oleh ketidakmampuan memperbaiki mutu birokrasi. Di Indonesia, birokrasi
yang sebenarnya memiliki kompetensi dan orientasi lumayan pada awal reformasi

9. kini mulai dibelokkan kekuatan politik partai dan kelompok. Penyelenggara negara di
tingkat pusat terdiri dari beberapa partai politik. Kombinasi antara partai politik yang
hampir seluruhnya punya masalah akuntabilitas dan sistem politik representasi (oleh
partai politik yang dapat dikatakan sama di DPRD) yang tidak akuntabel di tingkat
lokal membuat masyarakat lokal tidak mudah memercayai "pusat". Jika ingin
memperbaikinya, pemerintah pusat harus mampu membuat standar akuntabilitas
sendiri agar mendapat dukungan masyarakat lokal. Indonesia kini mulai mengalami
apatisme terhadap desentralisasi. Situasi ini bisa dimanfaatkan pemerintah pusat
untuk melakukan perubahan di tingkat daerah. Kasus Argentina dan Brasil yang
bersifat federalis menunjukkan jatuhnya legitimasi para elite politik lokal memberikan
kesempatan kepada elite nasional untuk melakukan resentralisasi di bidang
ekonomi untuk bidang- bidang tertentu. Kedua pemerintahan banyak menggunakan
struktur internal (birokrasi) untuk mengubah arah, tanpa terlalu banyak berurusan
dengan struktur politik yang ada. Kembali kepada persoalan awal, masalah
sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai persoalan
penyelenggara negara saja. Pada akhirnya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan
pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh
orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip
bertentangan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok
pro pembaruan lemah di banyak daerah dan langsung harus berhadapan dengan
kekuatan-kekuatan politik lokal dengan kepentingan sempit. Pemerintah pusat
seharusnya memperkuat elemen masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan
tadi. Sebagai contoh, KPU daerah diberi wewenang untuk merekomendasikan
penghentian pilkada, bukan melalui gubernur dan DPRD. Namun, sebagai institusi
KPU daerah harus diperkuat secara institusional dan organisatoris. Meskipun
pemerintah pusat mungkin tidak diharapkan untuk ikut mendorong perubahan
sistem politik yang ada sekarang, perbaikan penegakan hukum di daerah-daerah
sangat membantu kekuatan masyarakat pro perubahan. Birokrasi sekali lagi adalah
alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang
secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan
masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam
mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi
terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal. Terakhir yang tidak kalah
pentingnya adalah representasi persoalan daerah di tingkat pusat. Sekarang ini
sistem perwakilan daerah yang ada baik di DPR maupun asosiasi bersifat elitis.
Tetap yang berlaku antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Persoalan daerah harus ditangani oleh sesuatu badan yang lebih independen dari
kepentingan yang ada di pusat dan daerah. Badan ini seharusnya mampu
membahas apa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling
diperlukan untuk kesejahteraan daerah. Perlu dipikirkan suatu badan yang otoritatif

10. untuk membuat advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pemonitoran yang mewakili
orang-orang kompeten baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun
masyarakat.