3. TUGAS KELOMPOK . 1
MAKALAH MANAJEMEN
PENDAPATAN DAERAH
MATERI AJAR
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
4. KATA PENGANTAR
“ Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat
Allah yang maha kuasa, atas segala limpahan rahmat
dan karunia-Nya kepada Kami sehingga dapat
menyelesaikan makalah dengan judul “
MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH
5. BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Manajemen merupakan sebuah elemen-elemen dasar
yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses
manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh
seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada
awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi
manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah,
mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima
fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga yaitu:
1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Pengarahan (directing)
Bagaimanakah Dengan Pendapatan Daerah? Pendapatan
Daerah Merupakan Pendapatan Yang Diperoleh
Pemerintah Daerah Dari Berbagai Sumber Yang
Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah.
6. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas, penyajian makalah ini
dirumuskan ke dalam beberapa bagian penting
menyangkut Manajemen Pendapatan Daerah, yaitu:
1. Apakah pengertian Manajemen Dan pendapatan
daerah?
2. Bagaimanakah sumber-sumber pendapatan daerah?
4. Apakah pengertian Keuangan Daerah?
5. Bagaimanakah Sumber-Sumber Keuangan Daerah?
7. TUJUAN PENULISAN
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah atas,
penyusunan makalah ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui Pengertian Manajemen Dan pendapatan
daerah
2. Mengetahui sumber-sumber Pendapapatan Daerah
3. Mengetahui pengertian Keuangan Daerah
4. Mengetahui Sumber-Sumber Keuangan Daerah
8. BAB II
PEMBAHASAN
Sebagaimana diketahui bahwa manajemen
mencakup aktivitas untuk mencapai tujuan ,yang
dilakukan individu-individu yang memberikan
kontribusi terbaik melalui tindakan – tindakan yang
telah ditetapkan sebelumnya.hal ini berarti
manajemen meliputi pengetahuan tentang apa yang
harus dilakukan.ditetapkan dan memahami cara
melakukannya.serta mengukur efektivitas usaha
mereka.
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan
daerah berasal dari penerimaan dari dana
perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal
daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta
9. Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali
dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah.
Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah
pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak
daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain
yang sah.
Pengertian Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Bahwa
“Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya Disebut PAD Adalah
Pendapatan Yang Diperoleh Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Peraturan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-
Undangan”.
Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah Pendapatan Yang
Bersumber Dan Dipungut Sendiri Oleh Pemerintah Daerah.
Sumber PAD Terdiri Dari: Pajak Daerah, Restribusi Daerah,
Laba Dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dan Pendapatan
Asli Daerah Lainnya Yang Sah”.
Sedangkan Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan Asli
Daerah Merupakan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari
Hasil Pajak Daerah ,Hasil Distribusi Hasil Pengelolaan
10. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat
Disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah
adalah semua penerimaan keuangan suatu
daerah, dimana penerimaan keuangan itu
bersumber dari potensi-potensi yang ada di
daerah tersebut misalnya pajak daerah,
retribusi daerah dan lain-lain, serta
penerimaan keuangan tersebut diatur oleh
peraturan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan
Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah,
Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah, Yang Bertujuan Untuk
Memberikan Keleluasaan Kepada Daerah
Dalam Menggali Pendanaan Dalam
11. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Menurut Feni Rosalia (Dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160)
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Antara Lain:
Dari Pendapatan Melalui Pajak Yang Sepenuhnya Diserahkan
Kepada Daerah Atau Yang Bukan Menjadi Kewenangan
Pemajakan Pemerintah Pusat Dan Masih Ada Potensinya Di
Daerah;
Penerimaan Dari Jasa-Jasa Pelayanan Daerah, Misalnya
Retribusi, Tarif Perizinan Tertentu, Dan Lain-Lain;
Pendapatan-Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari
Keuntungan-Keuntungan Perusahaan Daerah, Yaitu Perusahaan
Yang Mendapat Modal Sebagian Atau Seluruh Dari Kekayaan
Daerah;
Penerimaan Daerah Dari Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah, Dengan Ini Dimaksudkan
Sebagai Bagian Penerimaan Pusat Dan Kemudian Diserahkan
Kepada Daerah;
Pendapatan Daerah Karena Pemberian Subsidi Secara
Langsung Atau Yang Penggunaannya Ditentukan Daerah
Tersebut;
Seiring Terdapat Pemberian Bantuan Dari Pemerintah Pusat
Yang Bersifat Khusus Karena Keadaan Tertentu. Di Indonesia
Hal Ini Disebut Ganjaran;
Penerimaan-Penerimaan Daerah Yang Didapat dari Pinjaman-
Pinjaman Yang Dilakukan Pemerintah Daerah
12. Adapun Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah Menurut Undang-Undang Ri
No.32 Tahun 2004 Pasal 157, Yaitu :
Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan lain daerah yang sah
Dana perimbangan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
13. Keuangan Daerah
Menurut Deddy Supriady Bratakusumah &
Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan
14. Sumber Keuangan Daerah
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri
atas :
Dana Perimbangan
Pendapatan Asli Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
15. KESIMPULAN…….
Pendapatan Daerah Adalah Semua Hak Daerah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih
Dalam Periode Anggaran Tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Pendapatan
Daerah Berasal Dari Penerimaan Dari Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, Juga Yang Berasal Daerah Itu
Sendiri Yaitu Pendapatan Asli Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Yaitu Sumber Keuangan Daerah
Yang Digali Dari Wilayah Daerah Yang Bersangkutan Yg Terdiri Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkn Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 Yaitu :
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Terdiri Dari :
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Dana Perimbangan Diperoleh Melalui Bagian Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan
Bangunan Baik Dari Pedesaan, Perkotaan, Pertambangan Sumber Daya Alam Dan Serta Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan. Dana Perimbangan Terdiri Atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan
Dana Alokasi Khusus.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Adalah Pendapatan Daerah Dari Sumber Lain Misalnya Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan-Undangan Yang
Berlaku.
Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Termasuk Di Dalamnya Segala
Bentuk Kekayaan Yang Berhubungan Dengan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut.
Dengan Demikian Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang