SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
BISMILLAHIROHMANNIRROHIM 
ASSALAMUALAIKUM wr.wb
MAKALAH KELOMPOK 1 
DISUSUN OLEH: 
1. ACHMAD AVANDI 
2. AGUSTIAWAN 
3. NGATINO 
4. SEP EKA ADIANSYAH 
5. DARWIS STIABUDI 
6. ZARKASI 
7. RISTIYANTI 
8. MAITA EFRIYANTI 
9. MERI SITIAMIN BR GINTING 
10. ESANING WIGATI 
11. DESSI TRISNA 
12. KARMILA 
13. WILLI ANDREI 
136 11011 291 
136 11011 290 
136 11011 274 
136 11011 250 
136 11011 269 
136 11011 270 
136 11011 240 
136 11011 246 
136 11011 241 
136 11011 294 
136 11011 319 
136 11011 320 
136 11011 323
TUGAS KELOMPOK . 1 
MAKALAH MANAJEMEN 
PENDAPATAN DAERAH 
MATERI AJAR 
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
KATA PENGANTAR 
“ Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat 
Allah yang maha kuasa, atas segala limpahan rahmat 
dan karunia-Nya kepada Kami sehingga dapat 
menyelesaikan makalah dengan judul “ 
MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH
BAB I 
PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
Manajemen merupakan sebuah elemen-elemen dasar 
yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses 
manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer 
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 
Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh 
seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada 
awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi 
manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, 
mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima 
fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga yaitu: 
1. Perencanaan (planning) 
2. Pengorganisasian (organizing) 
3. Pengarahan (directing) 
Bagaimanakah Dengan Pendapatan Daerah? Pendapatan 
Daerah Merupakan Pendapatan Yang Diperoleh 
Pemerintah Daerah Dari Berbagai Sumber Yang 
Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 
Untuk Membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah.
PERMASALAHAN 
Berdasarkan latar belakang di atas, penyajian makalah ini 
dirumuskan ke dalam beberapa bagian penting 
menyangkut Manajemen Pendapatan Daerah, yaitu: 
1. Apakah pengertian Manajemen Dan pendapatan 
daerah? 
2. Bagaimanakah sumber-sumber pendapatan daerah? 
4. Apakah pengertian Keuangan Daerah? 
5. Bagaimanakah Sumber-Sumber Keuangan Daerah?
TUJUAN PENULISAN 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah atas, 
penyusunan makalah ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui Pengertian Manajemen Dan pendapatan 
daerah 
2. Mengetahui sumber-sumber Pendapapatan Daerah 
3. Mengetahui pengertian Keuangan Daerah 
4. Mengetahui Sumber-Sumber Keuangan Daerah
BAB II 
PEMBAHASAN 
Sebagaimana diketahui bahwa manajemen 
mencakup aktivitas untuk mencapai tujuan ,yang 
dilakukan individu-individu yang memberikan 
kontribusi terbaik melalui tindakan – tindakan yang 
telah ditetapkan sebelumnya.hal ini berarti 
manajemen meliputi pengetahuan tentang apa yang 
harus dilakukan.ditetapkan dan memahami cara 
melakukannya.serta mengukur efektivitas usaha 
mereka. 
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 
dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan 
daerah berasal dari penerimaan dari dana 
perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal 
daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta
Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali 
dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah. 
Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah 
pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak 
daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain 
yang sah. 
Pengertian Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Bahwa 
“Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya Disebut PAD Adalah 
Pendapatan Yang Diperoleh Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 
Peraturan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang- 
Undangan”. 
Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah 
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah Pendapatan Yang 
Bersumber Dan Dipungut Sendiri Oleh Pemerintah Daerah. 
Sumber PAD Terdiri Dari: Pajak Daerah, Restribusi Daerah, 
Laba Dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dan Pendapatan 
Asli Daerah Lainnya Yang Sah”. 
Sedangkan Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan Asli 
Daerah Merupakan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari 
Hasil Pajak Daerah ,Hasil Distribusi Hasil Pengelolaan
Dari beberapa pendapat di atas maka dapat 
Disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah 
adalah semua penerimaan keuangan suatu 
daerah, dimana penerimaan keuangan itu 
bersumber dari potensi-potensi yang ada di 
daerah tersebut misalnya pajak daerah, 
retribusi daerah dan lain-lain, serta 
penerimaan keuangan tersebut diatur oleh 
peraturan daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan 
Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari 
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, 
Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah, Yang Bertujuan Untuk 
Memberikan Keleluasaan Kepada Daerah 
Dalam Menggali Pendanaan Dalam
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Feni Rosalia (Dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160) 
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Antara Lain: 
Dari Pendapatan Melalui Pajak Yang Sepenuhnya Diserahkan 
Kepada Daerah Atau Yang Bukan Menjadi Kewenangan 
Pemajakan Pemerintah Pusat Dan Masih Ada Potensinya Di 
Daerah; 
Penerimaan Dari Jasa-Jasa Pelayanan Daerah, Misalnya 
Retribusi, Tarif Perizinan Tertentu, Dan Lain-Lain; 
Pendapatan-Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari 
Keuntungan-Keuntungan Perusahaan Daerah, Yaitu Perusahaan 
Yang Mendapat Modal Sebagian Atau Seluruh Dari Kekayaan 
Daerah; 
Penerimaan Daerah Dari Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Daerah, Dengan Ini Dimaksudkan 
Sebagai Bagian Penerimaan Pusat Dan Kemudian Diserahkan 
Kepada Daerah; 
Pendapatan Daerah Karena Pemberian Subsidi Secara 
Langsung Atau Yang Penggunaannya Ditentukan Daerah 
Tersebut; 
Seiring Terdapat Pemberian Bantuan Dari Pemerintah Pusat 
Yang Bersifat Khusus Karena Keadaan Tertentu. Di Indonesia 
Hal Ini Disebut Ganjaran; 
Penerimaan-Penerimaan Daerah Yang Didapat dari Pinjaman- 
Pinjaman Yang Dilakukan Pemerintah Daerah
Adapun Sumber-Sumber Pendapatan 
Daerah Menurut Undang-Undang Ri 
No.32 Tahun 2004 Pasal 157, Yaitu : 
Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 
1. Hasil pajak daerah 
2. Hasil retribusi daerah 
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
4. Pendapatan lain daerah yang sah 
Dana perimbangan 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Keuangan Daerah 
Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & 
Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah 
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). 
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah 
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan
Sumber Keuangan Daerah 
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri 
atas : 
 Dana Perimbangan 
 Pendapatan Asli Daerah 
 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
KESIMPULAN……. 
Pendapatan Daerah Adalah Semua Hak Daerah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih 
Dalam Periode Anggaran Tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Pendapatan 
Daerah Berasal Dari Penerimaan Dari Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, Juga Yang Berasal Daerah Itu 
Sendiri Yaitu Pendapatan Asli Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. 
Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Yaitu Sumber Keuangan Daerah 
Yang Digali Dari Wilayah Daerah Yang Bersangkutan Yg Terdiri Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi 
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkn Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 Yaitu : 
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Terdiri Dari : 
1. Hasil Pajak Daerah 
2. Hasil Retribusi Daerah 
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
 Dana Perimbangan Diperoleh Melalui Bagian Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan 
Bangunan Baik Dari Pedesaan, Perkotaan, Pertambangan Sumber Daya Alam Dan Serta Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah Dan Bangunan. Dana Perimbangan Terdiri Atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan 
Dana Alokasi Khusus. 
 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Adalah Pendapatan Daerah Dari Sumber Lain Misalnya Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan-Undangan Yang 
Berlaku. 
Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Termasuk Di Dalamnya Segala 
Bentuk Kekayaan Yang Berhubungan Dengan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut. 
Dengan Demikian Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang
TERIMAKSIH 
Sampai Jumpa 
Memory Kelas 15.ed
Manajemen Pendapatan Daerah

More Related Content

What's hot

Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikRini Pakpahan
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraArfan Fahmi
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahfarums
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publikRadel Dyla
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatDanny Akbar
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKastri keu
 

What's hot (20)

Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahanPertemuan 1 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahan
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintah
 
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran Publik
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publik
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
 

Similar to Manajemen Pendapatan Daerah

MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Perimbangan pusat dan daerah
Perimbangan pusat dan daerahPerimbangan pusat dan daerah
Perimbangan pusat dan daerahIyens Syeikhbu
 
Perimbangan pusat dan daerah
Perimbangan pusat dan daerahPerimbangan pusat dan daerah
Perimbangan pusat dan daerahIyens Syeikhbu
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdferisugiartoeri
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
 
Makalah sia sisdur klp vii
Makalah sia sisdur klp viiMakalah sia sisdur klp vii
Makalah sia sisdur klp viiHerman Bagindo
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHRAMASYAFARADI
 
Prinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknPrinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknSrie Maryati
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontangMuhammad Amri
 
Resume administrasi keuangan daearah
Resume administrasi keuangan daearahResume administrasi keuangan daearah
Resume administrasi keuangan daearahEka Arif
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahHerry Prananto
 
Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004Ike Hanisyah
 
Keuangan Pemerintah Daerah.pptx
Keuangan Pemerintah Daerah.pptxKeuangan Pemerintah Daerah.pptx
Keuangan Pemerintah Daerah.pptxHatabFaizu
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
Pp 7 tahun 2008 batang tubuh
Pp 7 tahun 2008  batang tubuh Pp 7 tahun 2008  batang tubuh
Pp 7 tahun 2008 batang tubuh Rizal Junaedi
 
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Penataan Ruang
 
Uu no 33_th_2004
Uu no 33_th_2004Uu no 33_th_2004
Uu no 33_th_2004tamihakim
 

Similar to Manajemen Pendapatan Daerah (20)

MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
 
RAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBDRAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBD
 
Perimbangan pusat dan daerah
Perimbangan pusat dan daerahPerimbangan pusat dan daerah
Perimbangan pusat dan daerah
 
Perimbangan pusat dan daerah
Perimbangan pusat dan daerahPerimbangan pusat dan daerah
Perimbangan pusat dan daerah
 
138
138138
138
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
 
Makalah sia sisdur klp vii
Makalah sia sisdur klp viiMakalah sia sisdur klp vii
Makalah sia sisdur klp vii
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
 
Prinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknPrinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pkn
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontang
 
Resume administrasi keuangan daearah
Resume administrasi keuangan daearahResume administrasi keuangan daearah
Resume administrasi keuangan daearah
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
 
Uu 33 2004
Uu 33 2004Uu 33 2004
Uu 33 2004
 
Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004
 
Keuangan Pemerintah Daerah.pptx
Keuangan Pemerintah Daerah.pptxKeuangan Pemerintah Daerah.pptx
Keuangan Pemerintah Daerah.pptx
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Pp 7 tahun 2008 batang tubuh
Pp 7 tahun 2008  batang tubuh Pp 7 tahun 2008  batang tubuh
Pp 7 tahun 2008 batang tubuh
 
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
 
Uu no 33_th_2004
Uu no 33_th_2004Uu no 33_th_2004
Uu no 33_th_2004
 

More from ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta

4 perbup no.76 2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
4 perbup no.76  2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin4 perbup no.76  2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
4 perbup no.76 2020 tupoksi basis data -perencanaan - salinACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
3 perbup 30 tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
3 perbup 30  tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan3 perbup 30  tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
3 perbup 30 tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaanACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
2 permen pupr07 2018 tentang pendataan basis data -perencanaan
2 permen pupr07 2018 tentang pendataan basis data -perencanaan2 permen pupr07 2018 tentang pendataan basis data -perencanaan
2 permen pupr07 2018 tentang pendataan basis data -perencanaanACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
1 uu no 1 2011 basis data perencanaan perumahan dan kawasan permukiman
1 uu no 1 2011 basis data  perencanaan perumahan dan kawasan permukiman1 uu no 1 2011 basis data  perencanaan perumahan dan kawasan permukiman
1 uu no 1 2011 basis data perencanaan perumahan dan kawasan permukimanACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 

More from ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta (20)

4 perbup no.76 2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
4 perbup no.76  2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin4 perbup no.76  2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
4 perbup no.76 2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
 
3 perbup 30 tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
3 perbup 30  tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan3 perbup 30  tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
3 perbup 30 tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
 
2 permen pupr07 2018 tentang pendataan basis data -perencanaan
2 permen pupr07 2018 tentang pendataan basis data -perencanaan2 permen pupr07 2018 tentang pendataan basis data -perencanaan
2 permen pupr07 2018 tentang pendataan basis data -perencanaan
 
1 uu no 1 2011 basis data perencanaan perumahan dan kawasan permukiman
1 uu no 1 2011 basis data  perencanaan perumahan dan kawasan permukiman1 uu no 1 2011 basis data  perencanaan perumahan dan kawasan permukiman
1 uu no 1 2011 basis data perencanaan perumahan dan kawasan permukiman
 
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
 
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan pemukiman
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan  pemukimanTupoksi dinas perumahan dan kawasan  pemukiman
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan pemukiman
 
Permohonan usulan satyalancana PNS
Permohonan usulan satyalancana PNS Permohonan usulan satyalancana PNS
Permohonan usulan satyalancana PNS
 
1 surat pengantar satya lencana
1 surat pengantar satya lencana1 surat pengantar satya lencana
1 surat pengantar satya lencana
 
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplinSurat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
 
2 proposal lapor kinerja perumahan bsps 2019
2 proposal lapor kinerja perumahan bsps  20192 proposal lapor kinerja perumahan bsps  2019
2 proposal lapor kinerja perumahan bsps 2019
 
Pp no 11 2017 ttg managemen ASN pns
Pp no 11 2017 ttg  managemen ASN pnsPp no 11 2017 ttg  managemen ASN pns
Pp no 11 2017 ttg managemen ASN pns
 
Pp 12 th 2002 ttg kenaikan pangkt asn
Pp 12 th 2002 ttg kenaikan pangkt asnPp 12 th 2002 ttg kenaikan pangkt asn
Pp 12 th 2002 ttg kenaikan pangkt asn
 
Uu no 5 2014 ttg asn
Uu no 5 2014 ttg asnUu no 5 2014 ttg asn
Uu no 5 2014 ttg asn
 
Se. bkn ttg kenaikan pangkt 18 jul-2017
Se. bkn ttg kenaikan pangkt 18 jul-2017Se. bkn ttg kenaikan pangkt 18 jul-2017
Se. bkn ttg kenaikan pangkt 18 jul-2017
 
PP tentang Kenaikan PNS ASN semua
PP tentang Kenaikan PNS ASN semuaPP tentang Kenaikan PNS ASN semua
PP tentang Kenaikan PNS ASN semua
 
file Daftar riwayat hidup pns
file Daftar riwayat hidup pnsfile Daftar riwayat hidup pns
file Daftar riwayat hidup pns
 
3 surat pernyataan atasan langsung
3 surat pernyataan atasan langsung3 surat pernyataan atasan langsung
3 surat pernyataan atasan langsung
 
1 surat pengantar kenaikan pangkat
1 surat pengantar kenaikan pangkat1 surat pengantar kenaikan pangkat
1 surat pengantar kenaikan pangkat
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 

Recently uploaded (20)

MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 

Manajemen Pendapatan Daerah

  • 2. MAKALAH KELOMPOK 1 DISUSUN OLEH: 1. ACHMAD AVANDI 2. AGUSTIAWAN 3. NGATINO 4. SEP EKA ADIANSYAH 5. DARWIS STIABUDI 6. ZARKASI 7. RISTIYANTI 8. MAITA EFRIYANTI 9. MERI SITIAMIN BR GINTING 10. ESANING WIGATI 11. DESSI TRISNA 12. KARMILA 13. WILLI ANDREI 136 11011 291 136 11011 290 136 11011 274 136 11011 250 136 11011 269 136 11011 270 136 11011 240 136 11011 246 136 11011 241 136 11011 294 136 11011 319 136 11011 320 136 11011 323
  • 3. TUGAS KELOMPOK . 1 MAKALAH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH MATERI AJAR MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
  • 4. KATA PENGANTAR “ Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah yang maha kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Kami sehingga dapat menyelesaikan makalah dengan judul “ MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH
  • 5. BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Manajemen merupakan sebuah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga yaitu: 1. Perencanaan (planning) 2. Pengorganisasian (organizing) 3. Pengarahan (directing) Bagaimanakah Dengan Pendapatan Daerah? Pendapatan Daerah Merupakan Pendapatan Yang Diperoleh Pemerintah Daerah Dari Berbagai Sumber Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah.
  • 6. PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang di atas, penyajian makalah ini dirumuskan ke dalam beberapa bagian penting menyangkut Manajemen Pendapatan Daerah, yaitu: 1. Apakah pengertian Manajemen Dan pendapatan daerah? 2. Bagaimanakah sumber-sumber pendapatan daerah? 4. Apakah pengertian Keuangan Daerah? 5. Bagaimanakah Sumber-Sumber Keuangan Daerah?
  • 7. TUJUAN PENULISAN Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah atas, penyusunan makalah ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui Pengertian Manajemen Dan pendapatan daerah 2. Mengetahui sumber-sumber Pendapapatan Daerah 3. Mengetahui pengertian Keuangan Daerah 4. Mengetahui Sumber-Sumber Keuangan Daerah
  • 8. BAB II PEMBAHASAN Sebagaimana diketahui bahwa manajemen mencakup aktivitas untuk mencapai tujuan ,yang dilakukan individu-individu yang memberikan kontribusi terbaik melalui tindakan – tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.hal ini berarti manajemen meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan.ditetapkan dan memahami cara melakukannya.serta mengukur efektivitas usaha mereka. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta
  • 9. Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya Disebut PAD Adalah Pendapatan Yang Diperoleh Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan”. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah Pendapatan Yang Bersumber Dan Dipungut Sendiri Oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD Terdiri Dari: Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Laba Dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah”. Sedangkan Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan Asli Daerah Merupakan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hasil Pajak Daerah ,Hasil Distribusi Hasil Pengelolaan
  • 10. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat Disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Yang Bertujuan Untuk Memberikan Keleluasaan Kepada Daerah Dalam Menggali Pendanaan Dalam
  • 11. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Menurut Feni Rosalia (Dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160) Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Antara Lain: Dari Pendapatan Melalui Pajak Yang Sepenuhnya Diserahkan Kepada Daerah Atau Yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemajakan Pemerintah Pusat Dan Masih Ada Potensinya Di Daerah; Penerimaan Dari Jasa-Jasa Pelayanan Daerah, Misalnya Retribusi, Tarif Perizinan Tertentu, Dan Lain-Lain; Pendapatan-Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Keuntungan-Keuntungan Perusahaan Daerah, Yaitu Perusahaan Yang Mendapat Modal Sebagian Atau Seluruh Dari Kekayaan Daerah; Penerimaan Daerah Dari Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Dengan Ini Dimaksudkan Sebagai Bagian Penerimaan Pusat Dan Kemudian Diserahkan Kepada Daerah; Pendapatan Daerah Karena Pemberian Subsidi Secara Langsung Atau Yang Penggunaannya Ditentukan Daerah Tersebut; Seiring Terdapat Pemberian Bantuan Dari Pemerintah Pusat Yang Bersifat Khusus Karena Keadaan Tertentu. Di Indonesia Hal Ini Disebut Ganjaran; Penerimaan-Penerimaan Daerah Yang Didapat dari Pinjaman- Pinjaman Yang Dilakukan Pemerintah Daerah
  • 12. Adapun Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang Ri No.32 Tahun 2004 Pasal 157, Yaitu : Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Pendapatan lain daerah yang sah Dana perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  • 13. Keuangan Daerah Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
  • 14. Sumber Keuangan Daerah Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :  Dana Perimbangan  Pendapatan Asli Daerah  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  • 15. KESIMPULAN……. Pendapatan Daerah Adalah Semua Hak Daerah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih Dalam Periode Anggaran Tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Pendapatan Daerah Berasal Dari Penerimaan Dari Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, Juga Yang Berasal Daerah Itu Sendiri Yaitu Pendapatan Asli Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Yaitu Sumber Keuangan Daerah Yang Digali Dari Wilayah Daerah Yang Bersangkutan Yg Terdiri Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkn Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 Yaitu :  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Terdiri Dari : 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  Dana Perimbangan Diperoleh Melalui Bagian Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Baik Dari Pedesaan, Perkotaan, Pertambangan Sumber Daya Alam Dan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Dana Perimbangan Terdiri Atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus.  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Adalah Pendapatan Daerah Dari Sumber Lain Misalnya Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku. Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Termasuk Di Dalamnya Segala Bentuk Kekayaan Yang Berhubungan Dengan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut. Dengan Demikian Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang
  • 16. TERIMAKSIH Sampai Jumpa Memory Kelas 15.ed