Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bangsa Indonesia Di Lingkungan Kampus

1. AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI
PARADIGMA KEHIDUPAN BANGSA
INDONESIA DI LINGKUNGAN KAMPUS
Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila
Disusun oleh :
Abida Muttaqiena 7450406003
Liris Nurrahmi 7450406049
Sa’adilah Fitri F. 7450406050
Dania Safia S. 7450406051
Fresti Aditya 7450406052
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2007

2. 2
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun kehidupannya sangat
ditentukan oleh kemampuan bangsa yang bersangkutan untuk memandang dan
menyikapi secara benar persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan
falsafah dan pandangan hidup yang berakar pada nilai-nilai kepribadian bangsa.
Tanpa falsafah dan pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing oleh
berbagai persoalan yang timbul dan tidak memiliki arah yang jelas dalam
kehidupannya.
Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara.
Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki pedoman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persoalannya adalah bagaimana agar
nilai-nilai Pancasila benar-benar mewarnai kehidupan nyata dari setiap manusia
Indonesia, termasuk para mahasiswa. Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma
kehidupan bangsa Indonesia di lingkungan kampus perlu dilakukan untuk
mengembangkan kepribadian mahasiswa sebagai manusia Indonesia yang
pancasilais. Sehingga diharapkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa
tetap berpijak pada kepribadian bangsanya dalam berperan dan menyongsong era
global.
Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara,
membawa konsekuansi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan
landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan
negara. Hal ini telah dilakukan, yaitu dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila
tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan
pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai
bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan
perilaku nyata dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
termasuk di lingkungan kampus. Tanpa adanya transformasi nilai-nilai tersebut
dalam kehidupan nyata, maka Pancasila hanya tinggal nama tanpa makna, sebagai
hiasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

3. 3
B. Permasalahan
1) Bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila di lingkungan
kampus ?
2) Sejauh mana pengaktualisasian Pancasila sebagai paradigma
bangsa Indonesia di lingkungan kampus masa kini ?
3) Contoh pengaktualisasian Pancasila di lingkungan kampus !
C. Tujuan
1) Untuk mengetahui cara aktualisasi Pancasila sebagai paradigma
bangsa Indonesia di lingkungan kampus.
2) Untuk mengetahui sejauh mana pengaktualisasian Pancasila
sebagai paradigma bangsa Indonesia di lingkungan kampus masa
kini.
3) Untuk mendapatkan contoh pengaktualisasian Pancasila di
lingkungan kampus.

4. 4
PEMBAHASAN
Istilah paradigma awalnya digunakan dan berkembang dalam dunia
ilmu pengetahuan, teutama alam filsafat. Secara terminologis, istilah ini
dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul The Structure
of Scientific Revolution ( 1970: 49). Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar
atau asumsi teoritis yang umum sehingga paradigma merupakan sumber nilai,
hukum, dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki
fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan penerapannya.
Istilah paradigma makin lama makin berkembang dan biasa dipergunakan dalam
berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari,
paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian
sebagai: sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolok ukur,
parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan
proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi
maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi
dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan.
Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia
di lingkungan kampus akan terlaksana dengan baik jika semua komponen di
kampus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatannya.
Komponen itu meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, dan birokrat kampus.
Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tak sebatas kegiatan akademik, tapi juga
kegiatan non akademik, termasuk penyelenggaraan seminar, pemilihan presiden
mahasiswa, dan lain-lain.
 Kebebasan Mimbar Akademik
Tujuan perguruan tinggi tahun 2010 (Higher Education Long Term
Strategy- HELT 2003-2010) adalah perguruan tinggi yang sehat sehingga mampu
berkontribusi langsung pada daya saing bangsa. Senada dengan HELT 2003-2010,
hakekat pengembangan mahasiswa sebagai aset bangsa meliputi :
1) Pengembangan kemampuan intelektual, keterampilan, keseimbangan emosi,
dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warganegara yang
bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.

5. 2) Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan
masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan berbasis pada
partisipasi publik.
3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan
5
aktualisasi diri mahasiswa yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.
Perguruan tinggi sebagai tempat pengembangan mahasiswa
diselenggarakan dengan tujuan untuk :
1) Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan
kesenian.
2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau
kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan diatas
berpedoman pada tujuan pendidikan nasional; kaidah, moral, dan etika ilmu
pengetahuan; kepentingan masyarakat; serta memperhatikan minat, kemampuan
dan prakarsa pribadi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi
menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
yakni kegiatan yang terdiri dari:
1) Pendidikan, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan menusia terdidik
yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan atau menciptakan IPTEK dan seni. Dengan demikian
diharapkan dapat menghasilkan lulusan perguruan tinggi, serta peningkatan
produktivitas masyarakat karena terlibatnya lulusan dalam proses produksi.
2) Penelitian, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan
empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru guna
memperkaya IPTEK dan seni.
3) Pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang memanfaatkan
IPTEK dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
Sehingga diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan dan kehendak
masyarakat untuk melibatkan perguruan tinggi dalam masalah
pembangunannya.

6. Perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di Barat, memiliki
otonomi yang menghendaki adanya kebebasan akademik yaitu serangkaian
kegiatan akademik untuk mencari kebenaran Ilmiah. Dalam perkembangan dan
dalam penyelenggaraan otonomi kampus bagi perkembangan ilmu pengetahuan
timbul istilah kebebasan mimbar akademik. Istilah itu mengandung pengertian
proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan atau mimbar akademik (
Soegito, 2006: 207). Dosen dan mahasiswa dalam menjalankan kebebasan
akademik akan menempuh jalur norma-norma akademik. Jalur ini mencakup
serangkaian langkah metodologis; yaitu penemuan masalah, tujuan, manfaat, cara
mencapai kebenaran, analisis, dan simpulan.
6
 Otonomi keilmuan
Ilmu yang berkembang tidak saja merupakan kerangka pemikiran
logis, tetapi juga telah teruji. Dengan ilmu, orang akan bisa menjelaskan gejala
sosial dan alam secara rinci dan kemudian dapat meramalkannya. Pada
hakekatnya ilmu memiliki objek kajian (ontologis), dan memiliki metode untuk
mencapai kebenaran (epistemologis), dan memiliki kemampuan terkait dengan
masyarakatnya (aksiologis). Ilmu yang dapat berembang pada prinsipnya karena
kaidah moral, pertimbangan etis, dan norma kerja profesinya.
Ilmu pengetahuan memang dapat memperoleh otonomi dalam
melakukan kegiatannya untuk mempelajari alam semesta, tetapi masalah moral
akan muncul manakala berkaitan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah itu.
Misalnya dalam kontroversi tentang kloning manusia, bayi tabung, dan
penggunaan embrio dalam kosmetik anti aging.
Beberapa isyarat tersebut mengisyaratkan betapa ilmu pengetahuan
hanya memiliki otonomi dalam sisi kajian internal (terbatas pada penerapan
metodologinya untuk mencapai kebenaran ilmiah). Ilmu pengetahuan selalu
dituntut bagaimana dapat memiliki kegunaan di masyarakatnya. Karena pada
masa pembangunan ini keberadaan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi dituntut
mempunyai nilai kegunaan di masyarakat. Keberadaan ilmu kedokteran, misalnya,
perlu dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara luas. Disamping itu,
keberadaan ilmu-ilmu sosial harus mampu menunjukkan kemampuannya
menciptakan dinamika dan integritas bagi masyarakatnya. Untuk itu kaitan ilmu

7. sosial dan bidang IPOLEKSOSBUDROHANKAM cukup besar. Dapat dikatakan
bahwa ilmu sosial tidak mungkin berkembang terlepas dari masyarakatnya, karena
ilmu sosial adalah bagian dari gejala perilaku masyarakat.
Dimasukkannya Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan
formal di Indonesia, termasuk dalam kurikulum Perguruan Tinggi, merupakan
salah satu upaya agar civitas academica memahami nilai-nilai dasar yang dianut
bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan tetap berada
dalam jalur koridor yang tak bertentangan dengan nilai-nilai, dan dapat diterapkan
dalam kehidupan.
 Kampus Sebagai Kekuatan Moral Pengembangan
7
Hukum dan HAM
Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi adalah tiga isu
krusial yang selalu hangat dibicarakan orang. Pembicaraan ketiganya bukan hanya
karena di persoalkan oleh dunia internasional, melainkan karena ketiganya adalah
milik yang diwarisi manusia sejak lahir dari kodrat illahiNya. Namun, ketiganya
sulit dilaksanakan karena sering diabaikan orang atau karena kita tidak mau dan
tidak mampu melaksanakan dan menegakkannya. Ketidakmampuan
melaksanakan hukum, HAM, dan demokrasi, sampai-sampai dunia internsional
menyetop bantuannya, PBB menyorotnya, negara-negara berpaling dan membenci
negara dan bangsa kita. Hal ini disebabkan oleh ketidak tahuan, kurang
penghormatan, dan kurang memberi jaminan kepada tegaknya hukum, HAM, dan
demokrasi di negara ini. Oleh karena itu, semua lembaga harus secara bersama-sama
berupaya melaksanakan dan menegakkan hukum, HAM, dan demokrasi.
Kampus diharapkan menjadi kekuatan moral (moral force)dalam
mengembangkan penegakan itu. Sebab kampus adalah tempat orang-orang
cendikia mengembangkan ilmu. Sementara hukum adalah aturan yang disepakati
oleh semua orang agar terjadi keteraturan hidup; HAM adalah hak-hak bawaan
kodrat yang dimiliki semua orang pada segala jaman, yang tidak bersifat khusus
dimiliki oleh orang khusus, melainkan tanpa perbedaan ras, agama, bangsa,
kedudukan atau jenis kelamin; dan demokrasi adalah cara yang dipakai dalam
menyelesaikan masalah-masalah berkehidupan.

8. Tujuan yang agung dan baik dari HAM perlu didukung oleh beberapa
persyaratan. Persyaratan itu, pertama ialah karakter manusia. Karakter manusia
untuk mmiliki kesadaran dan daya serap terhadap tujuan HAM sangat diperlukan.
Hal ini dimaksudkan untuk menentuan tegak-tidaknya penghargaan serta
pencapaian tujuan tersebut. Kedua adalah karakteristik kesadaran jiwa manusia
dan ketiga ialah intelektualitas yang cukup memadai. Semakin tinggi inteletualitas
seseorang serta semakin banyak pengetahuan tentang isi, hakikat, tujuan sesuatu
pesoalan akan semakin tinggi derajat kepatuhan dan usaha pencapaiannya. Selain
itu, faktor lain yang dapat menunjang tegaknya HAM adalah stabilitas negara.
Pelaksanaan HAM pada habitat demokrasi dan dalam kehidupan
sehari-hari tidak dapat dilakukan tanpa mengenal batas, artinya pelaksanaan HAM
itu tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan. Pelaksanaan yang
tidak mengenal batas dengan sendirinya akan melanggar HAM yang sama yang
dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, negara atau pemerintah perlu menyusun
hukum yang mengaturnya.
Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan hukum, HAM, dan demokrasi
dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menjawabnya, dapat dilihat dalam
kehidupan sebuah lembaga perguruan tinggi “kampus”. Dalam kehidupan di
kampus, yang pertama-tama dan utama dituntut oleh kampus terhadap para
warganya yaitu civitas academica adalah kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu
tersebut seperti mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan kampus itu sendiri,
yaitu memelihara disiplin kampus, menjunjung tinggi nama dan kehormatan
kampus, dan membayar SPP. Setelah semua kewajiban terhadap organisasi
dipenuhi, baru para civitas academica dipenuhi hak-haknya oleh lembaga
dimaksud. Dari contoh, jelas bahwa seluruh civitas academica memiliki
kewajiban, hak, demokrasi, dan kepatuhan pada hukum. Dengan ilustrasi
kehidupan kampus seperti itu, diharapkan para warga kampus dan kampus itu
sendiri dapat menjadi kekuatan moral dalam pengembangan hukum dan HAM.
Pada gilirannya dalam melaksanakan hukum, HAM, dan demokrasi harus disertai
dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap sesama, dan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
8

9. 9
 Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan
Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dilakukan dengan visi untuk
menciptakan mahasiswa Indonesia yang cerdas dan kompetetif. Tujuannya antara
lain:
1) Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi
perguruan tinggi.
2) Mengembangkan penalaran dan keilmuan; penelusuran bakat, minat, dan
kemampuan; kesejakteraan kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang
berlandaskan pada kaidah akademik, moral dan etika ilmu pengetahuan serta
kepentingan masyarakat.
3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjang.
Pelaksana program pengembangan mahasiswa meliputi :
1) Lembaga kemahasiswaan.
a. Keorganisasian ( kepemimpinan – manajemen )
b. Minat dan kegemaran ( Seni – olahraga )
c. Kerokhanian – kesejahteraan
d. Penalaran ( KTM, Penerbitan )
2) Pembina / Pendamping
a. Penalaran – Karya Tulis Mahasiswa (KTM)
b. Kesejahteraan – Beasiswa
Dalam pengembangan kemahasiswaan, Pancasila harus selalu
disertakan sebagai dasar bagi setiap kegiatannya. Misalnya bahwa tidak
diperkenankan mengadakan kegiatan yang bersifat menyinggung SARA karena
akan mengganggu keuuhan negara seperti yang tercantum dalam sila ketiga
Pancasila. Selain itu, diharapkan kegiatan – kegiatan di Perguruan Tinggi dapat
menumbuhkembangkan budaya Pancasila dalam diri mahasiswa. Contohnya
adalah sistem pemerintahan mahasiswa di kampus yang mengadakan pemilihan
presiden mahasiswa setiap tahun (BAAK UNNES, 2006: 28 ) yang dirancang oleh
DPMU.

10. 10
PENUTUP
 Kesimpulan
Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara,
membawa konsekuansi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan
landasan pokok, landasan fundamental bagi setiap aktivitas di Indonesia.
Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia di
lingkungan kampus akan terlaksana dengan baik jika semua komponen di kampus,
yang meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, dan birokrat kampus, dapat
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatannya.
Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan antara lain :
1) Kebebasan mimbar akademik di Kampus dapat menjadi tempat
pengembangan tradisi Pancasila, seiring dengan pengembangan ilmu-ilmu
pengetahuan..
2) Otonomi keilmuan harus berjalan dalam koridor nilai yang telah tercakup
dalam lima sila Pancasila.
3) Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan hukum dan HAM, merupakan
salahsatu bukti bahwa kampus memiliki peran penting dalam internalisasi dan
pengembangan nilai-nilai Pancasila.
4) Pengembangan kegiatan kemahasiswaan tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila, dan sebisa mungkin harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila,
sebagai paradigma bangsa Indonesia di lingkungan kampus.
 Saran
1) Kepada seluruh komponen di kampus, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan dan
birokrat kampus, agar selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap
kegiatannya.
2) Agar Pendidikan Pancasila tetap dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di
Indonesia, karena dibutuhkan untuk proses internalisasi Pancasila pada
generasi muda.

11. 11
DAFTAR PUSTAKA
BAAK UNNES. Buku Panduan Universitas Negeri Indonesia 2006-2007.
Semarang: BAAK UNNES.
Kusmuriyanto. Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan.
Disampaikan dalam Workshop Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNNES Tahun 2007.
Soegito, H.A.T. 2006. Pendidikan Pancasila. Semarang: UPT MKU UNNES.

12. 12
PANCASILA
 PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA
 IDENTITAS DAN KEPRIBADIAN BANGSA
 ASAS KEROHANIAN BANGSA
 DASAR FILSAFAT NEGARA INDONESIA
 DASAR NEGARA INDONESIA
PERLU UPAYA KONKRIT
DALAM SEGALA BIDANG KEHIDUPAN BANGSA
INDONESIA
SALAH SATUNYA MELALUI
AKTUALISASI PANCASILA
SEBAGAI PARADIGMA
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA
DI LINGKUNGAN KAMPUS

13. 13
PARADIGMA
Sumber nilai, kerangka pikir,
orientasi dasar, sumber asas,
tolok ukur, parameter, serta
arah dan tujuan dari suatu
perkembangan, perubahan,
dan proses dalam bidang
tertentu.
AKTUALISASI
PANCASILA DI
LINGKUNGAN
KAMPUS
SYARAT :
Semua komponen di
kampus dapat
menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam setiap
aspek kegiatannya.
 Kebebasan mimbar
akademik
 Otonomi keilmuan
 Kekuatan moral
pengembangan hukum
dan HAM
 Pengembangan kegiatan
kemahasiswaan

14. 14
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
 Tujuan perguruan tinggi tahun 2010 (Higher Education Long Term
Strategy- HELT 2003-2010) adalah perguruan tinggi yang sehat
sehingga mampu berkontribusi langsung pada daya saing bangsa.
 Kebebasan akademik yaitu serangkaian kegiatan akademik untuk
mencari kebenaran Ilmiah.
 Mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan
perkuliahan atau mimbar akademik ( Soegito, 2006: 207).
OTONOMI KEILMUAN
 Ilmu pengetahuan hanya memiliki otonomi dalam sisi kajian internal
(terbatas pada penerapan metodologinya untuk mencapai kebenaran
ilmiah).
 Ilmu pengetahuan selalu dituntut bagaimana dapat memiliki
kegunaan di masyarakatnya.
 Dimasukkannya Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan
formal di Indonesia, termasuk dalam kurikulum Perguruan Tinggi,
merupakan salah satu upaya agar civitas academica memahami nilai-nilai
dasar yang dianut bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan
yang dikembangkan tetap berada dalam jalur koridor yang tak
bertentangan dengan nilai-nilai, dan dapat diterapkan dalam
kehidupan.

15. Kampus Sebagai Kekuatan Moral Pengembangan Hukum dan HAM
15
 Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan
demokrasi adalah tiga isu krusial yang disorot
dunia Internasional.
 Kampus diharapkan menjadi kekuatan moral
(moral force) dalam mengembangkan
penegakan itu.
Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan
 Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dilakukan dengan visi untuk
menciptakan mahasiswa Indonesia yang cerdas dan kompetetif.
Pelaksana program pengembangan mahasiswa meliputi :
2) Lembaga kemahasiswaan.
a. Keorganisasian ( kepemimpinan – manajemen )
b. Minat dan kegemaran ( Seni – olahraga )
c. Kerokhanian – kesejahteraan
d. Penalaran ( KTM, Penerbitan )
2) Pembina / Pendamping
a. Penalaran – Karya Tulis Mahasiswa (KTM)
b. Kesejahteraan – Beasiswa