1. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pragmatisme Politik– Menistakan Politik
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/12/pragmatisme-politik-menistakan-politik/ 1/5
Pragmatisme Politik – Menistakan Politik
March 12th, 2014 by kafi
[Al-Islam edisi 697, 12 Jumadul Awal 1435 H-14 Maret 2014 M]
Sejumlah anggota DPR yang kembali maju menjadi calon anggota legislatif mengaku prihatin
dengan pragmatisme warga masyarakat terkait politik uang jelang pemilu 2014. Ketua Fraksi
PPP di MPR, Irgan Chairul Mahfiz, mengaku dirinya menyiapkan Rp1 miliar lebih untuk
sosialisasi dirinya sebagai caleg di 2014. Dan itu pun masih kurang. Dia mengaku banyak
dimintai uang oleh warga masyarakat. “Hal tersebut untuk kondisi pemilu 2014 kayaknya
demikian. Masyarakat semakin pragmatis dan transaksional,” kata Irgan. (Beritasatu.com,
10/3)
Diajari oleh Politisi
Kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat pemilih dari idealis ke pragmatis seperti
fenomena yang terjadi dalam pilkada dan pemilu, disinyalir karena reaksi atas kenyataan yang
terjadi. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah wakil rakyat dan kepala daerah selama ini, baik
di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten, mengubah pola pikir masyarakat bahwa
jabatan wakil rakyat itu diperebutkan untuk meraih kekayaan.
Masyarakat sudah paham betul, setelah jabatan di tangan, janji tinggal janji dan slogan-slogan
manis pun menguap tanpa bekas sejak hari pertama. Nama dan kepentingan rakyat diperalat
demi kepentingan sendiri, parpol dan cukong yang mengongkosi. Tidak cukup, jabatan,
kekuasaan dan pengaruh pun diperalat untuk secepat mungkin balik modal, tambah kekayaan
dan memupuk modal. Korupsi, kolusi, manipulasi, rekayasa proyek dan sejenisnya pun mengisi
berita harian. Itulah fakta ibarat mendorong mobil mogok. Ketika mobil berhasil hidup, orang
yang mendorong pun ditinggalkan dan hanya diberi asap. Seperti itulah nasib rakyat selama ini.
Ditambah lagi, seiring ketatnya persaingan berebut kursi, masyarakat dipikat dengan berbagai
iming-iming, bantuan bahkan uang. Masyarakat akhirnya merasa, suaranya memiliki “harga”
dan bisa dijual.
Masyarakat merasa tidak mendapat manfaat yang semestinya dari para politisi. Masyarakat
juga merasa selama ini hanya diperalat, dijadikan obyek dan komoditas politik bahkan alat
tawar demi mendapat “harga” (baca manfaat finansial) tinggi. Maka ketika ada kesempatan,
sebagian masyarakat pun menjadikan suaranya yang ber-“harga” untuk mendapat manfaat.
Siapa pun yang datang memberikan uang akan diterima, tanpa peduli siapa sebenarnya yang
didukung. Ungkapannya “kapan lagi mendapatkan uang dari para politisi kalau tidak pada
momen pemilu?”

2. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pragmatisme Politik– Menistakan Politik
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/12/pragmatisme-politik-menistakan-politik/ 2/5
Pragmatisme Politik Berbahaya
Pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria
kebenaran dalam paham pragmatisme adalah seberapa besar “faedah” atau “manfaat”. Suatu
ide dianggap benar apabila membawa suatu hasil, dengan kata lain, suatu teori adalah benar if
it works.
Pragmatisme tolok ukurnya adalah asas manfaat, sejauh mana manfaat yang bisa diperoleh.
Jadi yang baku dalam pragmatisme adalah manfaat. Jika ide, gagasan, konsep, sikap, atau
sesuatu tidak bisa memberikan manfaat atau hanya memberikan manfaat kecil maka buat apa
dipertahankan, meski hal itu bersifat ideologis dan idealis.
Faktanya, manfaat itu dalam pandangan manusia bersifat subyektif, bergantung pada individu
dan kelompoknya. Manfaat itu juga bersifat situasional, bisa berubah sesuai situasi dan
kondisi. Apa yang saat ini dipandang manfaat dan diambil, lain waktu tidak lagi dinilai manfaat
dan ditinggalkan. Pragmatisme itu pada akhirnya berujung pada sikapmachiavelis,
menghalalkan segala cara – the end justifies the means-.Pragmatisme itu melahirkan sikap
plin-plan dan membentuk manusia hipokrit.
Karena itu, pragmatisme berbahaya jika menjangkiti individu. Lebih berbahaya lagi jika
pragmatisme itu menjadi laku dalam berpolitik. Pragmatisme politik itu menempatkan
kepentingan politik dan kekuasaan sebagai the end (tujuan).
Pragmatisme dalam politik membuat idealisme dan ideologi menjadi sesuatu yang basi.
Politisi atau parpol yang menganut pragmatisme ini menjadikan politik sebagai panggung
sandiwara. Yang ada akhirnya hanya basa-basi politik. Dalam politik pun biasa dilakukan
propaganda plain folk, yaitu mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang ideal, terlepas dari
apakah ia memang demikian atau tidak. Di sinilah sering terdengar slogan “atas nama rakyat”,
“untuk kepentingan rakyat”, “demi wong cilik”, “demi kebenaran dan keadilan”, “demi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat” dan slogan-slogan sejenis. Tujuannya jelas, agar
diidentifikasi seperti itu sehingga memikat perhatian konstituen. Namun semuanya hanya basa-
basi, tidak ada janji yang hakiki, dan kenyataannya jauh panggang dari api.
Pragmatisme juga membuat politisi dan parpol tuna identitas. Yang kemarin menjadi lawan,
hari ini bisa menjadi kawan. Jika kemarin tampak berseteru, hari ini bisa dengan penuh
senyum berangkulan dan bergandengan erat. Koalisi pun bisa dijalin dengan siapapun, tidak
lagi memperhatikan visi dan ideologi, selama semuanya dipertemukan oleh manfaat bersama.
Menistakan Politik, Dikokohkan oleh Sistem
Pragmatisme dalam politik itu pada akhirnya justru menistakan politisi, parpol dan politik itu
sendiri. Politik hanya dijadikan alat demi meraih kedudukan dan kekuasaan dan berikutnya
mempertahankannya. Politik juga dijadikan sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan

3. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pragmatisme Politik– Menistakan Politik
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/12/pragmatisme-politik-menistakan-politik/ 3/5
meski jangka pendek. Sementara, kepentingan rakyat hanya menjadi komoditas.
Pragmatisme termasuk pragmatisme politik, menjadi subur dan kokoh akibat sistem dan
ideologi sekuler kapitalisme yang eksis saat ini. Dalam kapitalisme asas manfaat menjadi
nafas sekaligus tolok ukurnya.
Pragmatisme itu juga mendapatkan justifikasi dari doktrin politik dalam kapitalisme yang
memang fokus pada kekuasaan. Yaitu berfokus pada bagaimana memperoleh kekuasaan dan
mempertahankannya, atau di sisi lain mempengaruhi kekuasaan ketika berposisi sebagai
oposisi. Di atas semua itu kepentingan individu, partai dan kapitalis pemodal politik menjadi
yang diutamakan. Kebijakan dan sikap oposan pada akhirnya untuk memperbesar diraihnya
kepentingan itu, atau untuk menaikkan posisi tawar guna meminimalkan kehilangan.
Semua itu makin sistemik ketika dibingkai dengan sistem politik demokrasi yang di mana-
mana selalu berbiaya tinggi. Politisi, parpol dan siapa pun yang masuk, terjun atau terlibat
dalam proses politik itu harus mengeluarkan biaya dan tidak jarang “membeli” suara baik
langsung maupun tidak langsung. Konsekuensi logisnya, pragmatisme atau bahkan politik uang
menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Dampak lebih buruknya, terjadilah siklus uang untuk politik
dan politik untuk uang. Dalam semua itu rakyat lah yang menjadi korban.
Politik Luhur Hanya dengan Islam
Semua itu bertentangan dengan Islam. Dalam pandangan Islam, politik merupakan aktifitas
yang mulia. Sebab pada hakikatnya, politik (siyâsah) dalam pandangan Islam adalah ri’yah
asy-syu`ûn al-ummah (pemeliharaan urusan ummat). Rasulullah saw menegaskan hal itu
dalam sabda beliau:
َ‫ل‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ُ‫ر‬ُ‫ﻣ‬ْ‫َﺄ‬‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َ‫ﻓ‬ ‫وا‬ُ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ .َ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ﺛ‬ْ‫ﻛ‬َ‫ﯾ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ء‬‫ﺎ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﻠ‬ُ‫ﺧ‬ ُ‫ن‬‫ُو‬‫ﻛ‬َ‫ﯾ‬َ‫ﺳ‬ َ‫و‬ ،‫ِى‬‫د‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬‫ﻰ‬ِ‫ﺑ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ﮫ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ،‫ﱞ‬‫ﻰ‬ِ‫ﺑ‬َ‫ﻧ‬ ُ‫ﮫ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﱞ‬‫ﻰ‬ِ‫ﺑ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ك‬َ‫ﻠ‬َ‫ھ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻛ‬ ،ُ‫ء‬‫ﺎ‬َ‫ﯾ‬ِ‫ﺑ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ﮭ‬ُ‫ﺳ‬‫و‬ُ‫ﺳ‬َ‫ﺗ‬ َ‫ل‬‫ﯾ‬ِ‫ﺋ‬‫ا‬ َ‫ر‬ْ‫ﺳ‬ِ‫إ‬ ‫و‬ُ‫ﻧ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ت‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻛ‬ »
« ْ‫م‬ُ‫ھ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ْ‫َر‬‫ﺗ‬ْ‫ﺳ‬‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫م‬ُ‫ﮭ‬ُ‫ﻠ‬ِ‫ﺋ‬‫ﺎ‬َ‫ﺳ‬ َ‫ﱠ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،ْ‫م‬ُ‫ﮭ‬‫ﱠ‬‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫م‬ُ‫ھ‬‫و‬ُ‫ط‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ،ِ‫ل‬‫ﱠ‬‫و‬َ‫ﻷ‬‫ﺎ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ل‬‫ﱠ‬‫و‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﯾ‬َ‫ﺑ‬ِ‫ﺑ‬ ‫وا‬ُ‫ﻓ‬
“Dahulu Bani Israel urusan mereka dipelihara oleh para nabi, setiap kali seorang nabi
meninggal digantikan oleh nabi lainnya. Dan sesungguhya tidak ada nabi sesudahku, tetpai
akan ada para khalifah dan jumlah mereka banyak.” Mereka (pada sahabat) berkata: “lalu
apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasul menjawab: “penuhilah baiat yang
pertama lalu yang pertama, beri mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan
menanyai mereka atas keadaan rakyat mereka.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad)
Dalam hadits ini Rasul menyebutkan bahwa politik (siyâsah mashdar darisasa-yasûsu-
siyâsatan), merupakan aktifitas para nabi dan khalifah. Dan sabda Rasul “ ‘ammâ istar’âhum”
menunjukkan bahwa politik itu berkaitan dengan pemeliharaan urusan rakyat, yang nanti akan

4. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pragmatisme Politik– Menistakan Politik
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/12/pragmatisme-politik-menistakan-politik/ 4/5
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dari situ, imam an-Nawawi dalamSyarh Shahîh
Muslim menjelaskan bahwa politik itu adalah mengatur sesuatu dengan apa yang membuatnya
baik (al-qiyâm ‘alâ asy-syay’ bi mâ yushlihuhu). Dan itulah sesungguhnya aktifitas seorang
politisi yang sesungguhnya.
Dan tugas politik yaitu memelihara urusan dan kepentingan rakyat, merupakan tugas pemimpin
dan negara. Rasul menegaskan:
ْ‫َن‬‫ﻋ‬ ٌ‫ل‬‫ُو‬‫ﺋ‬ْ‫ﺳ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ُو‬‫ھ‬ َ‫و‬ ٍ‫اع‬ َ‫ر‬ ِ‫ﺎس‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ِى‬‫ذ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ر‬‫ﯾ‬ِ‫ﻣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ » :‫ﻣﺳﻠم‬ ‫رواﯾﺔ‬ ‫وﻓﻲ‬ «ِ‫ﮫ‬ِ‫ﺗ‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬ِ‫ﻋ‬َ‫ر‬ ْ‫َن‬‫ﻋ‬ ٌ‫ل‬‫ُو‬‫ﺋ‬ْ‫ﺳ‬َ‫ﻣ‬ َ‫و‬ْ‫ھ‬ َ‫و‬ ٍ‫اع‬ َ‫ر‬ ِ‫ﺎس‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ِى‬‫ذ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫م‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﺎﻹ‬َ‫ﻓ‬»
«ِ‫ﮫ‬ِ‫ﺗ‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬ِ‫ﻋ‬َ‫ر‬
“Imam (khlaifah) adalah pemelihara dan dia bertanggungjawab atas (urusan) rakyatnya” (HR
al-Bukhari) –Dalam riwayat Muslim-: “dan amir yang memimpin masyarakat adalah
pemelihara dan dia bertanggungjawab atas (urusan) rakyat yang dipimpinnya.” (HR Muslim)
Hadits ini sekaligus mengisyaratkan bahwa tugas politik yaitu pemeliharaan urusan rakyat yang
menjadi tugas dan tanggungjawab khalifah, negara dan para pemimpin termasuk politisi itu,
akan sempurna jika dijalankan dalam sistem kekuasaan dan negara. Dan tentu saja kekuasaan
dan negara yang dimaksud adalah yang menerapkan syariah Islamiyah. Sebab hukum (sistem)
Islam lah yang terbaik dan itulah yang diperintahkan untuk kita ambil dan diterapkan. Allah
berfirman:
﴾َ‫ون‬ُ‫ﻧ‬ِ‫ﻗ‬‫و‬ُ‫ﯾ‬ ٍ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ﻘ‬ِّ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻣ‬ْ‫ﻛ‬ُ‫ﺣ‬ ِ‫ﱠ‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ن‬َ‫ﺳ‬ْ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ﻣ‬ َ‫و‬ َ‫ون‬ُ‫ﻐ‬ْ‫ﺑ‬َ‫ﯾ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬ِ‫ﻠ‬ِ‫ھ‬‫ﺎ‬َ‫ﺟ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫ﻛ‬ُ‫ﺣ‬َ‫ﻓ‬َ‫أ‬﴿
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik
daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS al-Maidah [5]: 50)
Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]
Komentar:
Dua bulan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan
sekitarnya masih diwarnai keluhan dari masyarakat. Buruknya pelayanan dan minimnya
sosialisasi informasi mengenai prosedur kepesertaan, obat, iuran dan manfaat Jaminan
Kesehatan Nasional mengecewakan masyarakat (Kompas, 10/3).
1. Yang lebih buruk, JKN bukanlah jaminan melainkan asuransi sosial.
2. Hak rakyat mendapat jaminan kesehatan, justru dibalik menjadi kewajiban rakyat
menanggung pelayanan kesehatan dirinya dan sesama rakyat.
3. Dalam JKN, negara mengalihkan tanggungjawab dan kewajibannya ke pundak rakyat.

5. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pragmatisme Politik– Menistakan Politik
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/12/pragmatisme-politik-menistakan-politik/ 5/5
4. Inilah kezaliman yang dipropagandakan sebagai kebaikan negara.