Moina tugas praktikum komp&prpajakan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Moina tugas praktikum komp&prpajakan

on

  • 530 views

 

Statistics

Views

Total Views
530
Views on SlideShare
519
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 11

http://moinaelfrida.blogspot.com 11

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Moina tugas praktikum komp&prpajakan Moina tugas praktikum komp&prpajakan Document Transcript

    • Tugas individu Dosen pembimbing Sri Zuliarni, S.Sos., MBA., PRAKTIKUM KOMPUTER DAN PRAKTIKUM ADMINISTRASI PERPAJAKAN Disusun Oleh : MOINA ELFRIDA BUTAR-BUTAR 1201134964 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2013
    • DAFTAR ISI Isi Halaman BAB I PENDAHULUAN 1. LatarBelakang ........................................................................................................ ….3 BAB II ISI 2.1 Pemberitahuan (SPT) Masa………………………………………………………….. 5 2.2 SPT Masa Dalam Praktek Perpajakan ………………………………………………. 5 2.3 Fungsi / Manfaat SPT …………………………………………………………………6 2.4 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Spt Masa Ppn……………………………… 7 BAB III PENUTUP a. Kesimpulan .......................................................................................................... …..17 b. Saran ………………………………………………………………………………...19 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... …..20 2
    • BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 45 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak masih banyak Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya lebih bayar ( lb ) atau kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP perlu diberikan Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan dan perlu diberi himbauan. Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini disusun untuk memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan menggunakan SPT Tahunan PPh. 3
    • Apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Perbaikan administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di lakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan. Maka dari itu penulis memilih judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN SPT TAHUNAN ATAS WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BOJONAGARA”. Surat Pemberitahuan (SPT) surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan terdiri dari : Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat pemberitahuan (SPT) Masa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan untuk melaporkan kegiatan usaha dan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kurang bayar Pajak Penghasilan (PPh Pasal 29) yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat harus disetor ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Tanggal 30 April. 4
    • Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah : 1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan 1771 digunakan oleh wajib pajak badan. 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas. 3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi 1770-S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan bruto lebih dari 60.000.000 atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari dua atau lebih pemberi kerja atau yang mempunyai penghasilan bersifat final atau yang mempunyai penghasilan lain. 4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi 1770-SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan bruto sama dengan atau kurang dari 60.000.000 dan tidak mempunyai penghasilan lain. 5
    • BAB II PENGELOLAAN SPT PPN 2.1 Pemberitahuan (SPT) Masa. Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan jenis pajak/SPT Masanya atas kegiatan yang dilakukan dalam satu bulan kalender. Misal : SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Januari 2013 berarti pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang PPh Pasal 22 selama bulan Januari 2013. Jenis Surat Surat Pemberitahuan ( SPT) Masa antara lain: 1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26. 2. SPT Masa PPh Pasal 22. 3. SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. 4. SPT Masa PPh Pasal 25 Badan. 5. SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi. 6. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. 7. SPT Masa PPh Pasal 15. 8. SPT Masa PPN 1111. 9. SPT Masa PPN 1111DM. 10. SPT Masa PPN 1107 Put. 6
    • 2.2 SPT Masa Dalam Praktek Perpajakan : Tidak semua Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan SPT Masa, untuk mengetahuinya maka perlu melihat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima pada waktu memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yang diterima pada saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban pelaporan SPT Masa bagi Wajib Pajak, apabila dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) terdapat kewajiban suatu pajak adalah sebagai berikut : 1. SPT Masa PPh Pasal 21/26 tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun tidak ada penyetoran pajak / status Nihil. 2. SPT Masa PPh Pasal 22 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak hanya apabila ada penyetoran pajak / kurang bayar, jadi apabila tidak ada penyetoran pajak / Nihil tidak perlu dilaporkan. 3. SPT Masa Pasal 23/26 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak hanya apabila ada penyetoran pajak / kurang bayar, jadi apabila tidak ada penyetoran pajak / Nihil tidak perlu dilaporkan. 4. SPT Masa PPh Pasal 25 Badan tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun tidak ada penyetoran pajak / status Nihil. 5. SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun tidak ada penyetoran pajak / status Nihil. 6. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak hanya apabila ada penyetoran pajak / kurang bayar, jadi apabila tidak ada penyetoran pajak / Nihil tidak perlu dilaporkan (kecuali untuk PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2013 tidak perlu dilaporkan meskipun ada penyetoran pajak). 7. SPT Masa PPh Pasal 15 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak hanya apabila ada penyetoran pajak / kurang bayar, jadi apabila tidak ada penyetoran pajak / Nihil tidak perlu dilaporkan. 8. SPT Masa PPN 1111 tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun tidak ada penyetoran pajak / status Nihil. 7
    • 9. SPT Masa PPN 1111DM tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun tidak ada penyetoran pajak / status Nihil. 10. SPT Masa PPN 1107 Put tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun tidak ada penyetoran pajak / status Nihil. 2.3 Fungsi / Manfaat SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Fungsi SPT ( Surat Pemberitahuan Masa) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak adalah : sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi / Manfaat SPT (Surat Pemberitahuan) Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (WP Badan Dan Orang Pribadi) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (SPT Masa dan Tahunan PPh Badan serta PPh Orang Pribadi) adalah : sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak 2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak 3. harta dan kewajiban; dan/atau 8
    • 4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.5 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Spt Masa Ppn Saat ini mungkin sebagian Pembaca Setia Tax Learning masih bingung bagaimana ketentuan pelaporan SPT Masa PPN yang baru (Formulir 1111 atau Formulir 1111 DM). Terutama mengenai ketentuan batasan pelaporan SPT Masa PPN secara manual (menggunakan hardcopy) atau harus menggunakan e-SPT. Untuk memberikan kepastian mengenai prosedur pelaporan SPT serta tata cara pengolahan SPT, seiring dengan mulai berlakunya SPT Masa PPN Formulir 1111 dan Formulir 1111 DM untuk pelaporan masa Januari 2011 maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Dalam PER-2/PJ/2011 ini diatur antara lain bahwa: SPT Masa PPN dapat berbentuk: 1. Formulir kertas (hard copy) 2. Data elektronik, yang disampaikan dalam media elektronik atau melalui e-Filling. Aturan Mengenai Bentuk Formulir yang harus disampaikan oleh PKP 1. Bagi PKP yang melaporkan dokumen (berupa Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) tidak lebih dari 25 dokumen pada setiap Lampiran SPT dalam 1 Masa Pajak dapat menggunakan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik. 9
    • 2. Bagi PKP yang melaporkan dokumen (berupa Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) lebih dari 25 dokumen pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 Masa Pajak harus menggunakan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik. 3. Bagi Pemungut PPN adalah SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik. Ketentuan ini diatur pada Pasal 1 angka 5. Jadi PKP yang dapat melaporkan SPT Masa PPN 1111 atau 1111 DM secara manual menggunakan formulir kertas (hard copy) adalah PKP yang untuk 1 masa pajak memiliki transaksi pada setiap lampiran SPT (baik 1111 AB, 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2, atau 1111 B3) yang masing-masing lampiran dokumennya tidak lebih 25 dokumen. Namun apabila pada salah satu lampiran tersebut, jumlah dokumennya telah melebihi 25 dokumen, maka PKP tersebut harus menggunakan e-SPT. Metode Penyampaian SPT: 1. Secara manual, disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP 2. Secara manual, disampaikan melaluui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP 3. SPT dalam bentuk data elektronik dapat disampaikan melalui e-Filling, yaitu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui situs www.pajak.goid atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP). Ketentuan ini mulai berlaku untuk penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011. Sedangkan untuk penyampaian SPT Masa PPN masa Desember 2010 masih tetap menggunakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006. Sehubungan dengan adanya perubahan dan penyempurnaan SPT Masa PPN menjadi SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPn 1111 DM, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2010 mengenai Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanggal 06 Oktober 2010 10
    • yang ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 98/PJ/2010 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanggal 06 Oktober 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011. Pada awal bulan Januari 2011 tepatnya tanggal 11 Januari 2011, Direktur jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Dalam peraturan tersebut, ditegaskan mengenai SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM sebagai berikut : Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah: a. Bagi PKP yang melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik b. Bagi PKP yang melaporkan lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik; c. Bagi Pemungut PPN adalah SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik. Lampiran SPT: a. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, dan Formulir 1111 B3; b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah Formulir 1111 A DM dan Formulir 1111 R DM; c. Bagi Pemungut PPN adalah Lampiran 1 SPT dan Lampiran 2 SPT. SPT dianggap lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan semua Lampiran yang 11
    • dipersyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD). Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yang selanjutnya disebut dengan ASP adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau ASP. Tanda Terima SPT adalah Bukti Penerimaan Surat yang selanjutnya disebut dengan BPS, yang dihasilkan dari menu penerimaan SPT untuk disampaikan kepada PKP atau Pemungut PPN. PKP atau Pemungut PPN menyampaikan SPT dengan kelengkapan sebagai berikut: a. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, SPT terdiri dari: 1) Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111 (F.1.2.32.04); 2) Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07); 3) Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08); 4) Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09); 5) Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10); 6) Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan 12
    • BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11) 7) Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12) b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, SPT terdiri dari: 1) Induk SPT Masa PPN 1111 DM - Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05); 2) Formulir 1111 A DM - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.13); dan 3) Formulir 1111 R DM - Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (D.1.2.32.14). c. Bagi Pemungut PPN, SPT terdiri dari: 1) Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02); 2) Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03); dan 3) Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04). (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. huruf a atau huruf b wajib diisi oleh setiap PKP; b. huruf c wajib diisi oleh setiap Pemungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk: a. formulir kertas (hard copy) b. data elektronik, yang disampaikan : 1) dalam media elektronik 2) melalui e-Filing SPT dapat disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN dengan cara manual, yaitu: 13
    • a. disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP atau b. disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat, ke KPP atau KP2KP. Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), PKP atau Pemungut PPN harus menggunakan e-SPT dan Induk SPT tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy). Penyampaian SPT dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyampaian SPT yang Induk SPT-nya disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), sedangkan Lampiran SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk media elektronik. SPT dianggap tidak lengkap apabila: 1. Nama dan/atau NPWP tidak dicantumkan dalam SPT; 2. Elemen-elemen Induk SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak atau kurang lengkap diisi; 3. Induk SPT tidak ditandatangani oleh PKP atau Pemungut PPN; 4. Induk SPT ditandatangani oleh Kuasa PKP atau Kuasa Pemungut PPN, tetapi tidak dilampiri Surat Kuasa Khusus; 5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri Surat Setoran Pajak/bukti Pbk; 6. SPT yang Lampiran SPT dan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan tidak disampaikan, kecuali tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT tersebut; 7. SPT disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy) oleh PKP yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT) sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan. 8. Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1) berdasarkan pengujian data, diketahui: a. induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tanpa disertai Lampiran SPT dalam bentuk media elektronik; b. induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak sesuai dengan Induk SPT yang ada dalam bentuk media elektronik; c. elemen-elemen data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP 14
    • atau Pemungut PPN tidak diisi atau diisi tidak lengkap; d. data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak dapat diproses pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Terhadap SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung diberikan tanda bukti penerimaan SPT setelah dilakukan proses penelitian dan/atau pengujian data. Terhadap SPT yang disampaikan secara tidak langsung melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan tanda bukti pengiriman surat, tanda bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti penerimaan SPT dan tanggal penerimaan SPT. Dalam hal pengujian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8 belum dapat dilakukan karena sarana komputer tidak berfungsi atau tempat penerimaan SPT belum dilengkapi dengan sarana pengujian data (SPT loader), terhadap SPT tersebut yang disampaikan secara langsung oleh PKP atau Pemungut PPN diberikan tanda bukti penerimaan SPT. Tanda bukti penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanda bukti penerimaan SPT, KPP atau KP2KP tidak menerbitkan Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. KPP atau KP2KP yang bersangkutan wajib menolak: a. SPT Tidak Lengkap yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN dengan cara manual b. SPT yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tetapi tidak sesuai dengan SPT Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tetap berlaku, sepanjang digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN sampai dengan Masa Pajak Desember 2010. 15
    • Surat Pemberitahuan ( SPT )  Pengertian SPT SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Fungsi SPT Fungsi SPT adalah : - Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang : a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau bagian tahun pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. - Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. - Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 16
    • BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas disertai dengan data dan informsi yang penulis dapatkan yang dapat penulis simpulkan adalah: Penyampaian SPT Tahunan Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya 2. Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya. Urutan pengisian formulir lampiran yaitu: A. Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A B. Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B C. Isilah formulir induk SPT 1721. Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak. 17
    • Pengolahan SPT Tahunan WP Badan Pengolahan SPT meliputi : a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah menyampaikan SPT dengan lengkap. c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti. d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman. Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan 1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas 2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya Fasilitas internet dalam penyampaian SPT Tahunan atas WP Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara  E-felling Adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui penyedia jasa aplikasi atau Aplication Service Provider (ASP). Fasilitas ini disediakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara tentunya dengan fasilitas provider tertentu yang dijuk oleh pihak KPP. Biasanya yang menggunakan fasilitas E-felling adalah WP Badan yang penghasilan nettonya diatas Rp. 1.800.000.000. Berikut prosedur e-filling : Wp datang ke KPP untuk meminta izin registrasi E-felling 18
    • Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Setelah mendapatkan nomor registrasi, WP wajib melaporkan SPTnya sebelum batas waktu penyampaian. Fasilitas CD yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dalam Penyampaian SPT Tahunan WP Badan. * e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud yang semua elemen SPT induk dan lampirannya telah diisi dengan langkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus,s erta keterangan dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaiakan secara elektronik. WP datang ke Kantor Pelayanan Pajak, menemui WASKON yang bertugas sesuai dengan wilayah kerja WP, untuk meminta e-SPT, kemudian WP mengisi formulir tersebut lalu WP datang kembali ke KPP yang bersangkutan untuk menyerahkan SPT serta meminta bukti pembayaran SPT. 3.2 Saran Berdasarkan Uraian diatas, maka yang dapat penulis sarankan adalah : 1. Sebaikanya dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dalam hal pemberitahuan mengenai perubahan tarif PPh karena tidak sedikit juga WP yang tidak mengetahui perubahan tarif tersebut 2. Menyiapkan Drop Box lebih banyak lagi pada tempat-tempat umum yang strategis beserta petugas penerima dan penelitiannya untuk memudahkan penyampaian dan sebagai bentuk pelayanan kepada WP. 3. Penambahan pegawai di loket Tempat Pelayanan Terpadu ( TPT ) sehubungan pada tanggaltanggal akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan dikarenakan jumlah WP yang melapor sangat banyak dan untuk mengurangi antrian panjang. 19
    • DAFTAR PUSTAKA o Buku S. Gustiawan, Uwon, 2007, Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas Ekonomi PAAP. o Dokumen 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003 3. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 5. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-36/PJ/2004. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak 7. UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. 8. UU PPh No. 36 Tahun 2008 9. UU KUP No 28 Tahun 2007 20