Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara sekuler dan apakah Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara sekuler. Negara sekuler didefinisikan sebagai negara yang netral dalam urusan agama, tidak mendukung agama tertentu, dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama. Namun, Indonesia sulit disebut negara sekuler karena masih ada banyak anomali dan deviasi dari definisi tersebut, seperti ketentuan dalam UUD dan hub

1. Negara sekular adalah salah satu konsep sekularisme, dimana sebuah negara menjadi netral dalam
permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Negara sekular juga
mengklaim bahwa mereka memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda,
dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Negara sekular juga tidak
memiliki agama nasional.
Negara sekular didefinisikan melindungi kebebasan beragama. Negara sekular juga dideskripsikan sebagai
negara yang mencegah agama ikut campur dalam masalah pemerintahan, dan mencegah agama menguasai
pemerintahan atau kekuatan politik.
Negara sekuler?
Di Indonesia yang memiliki tradisi historis tersendiri, konsep negara sekuler sulit diterapkan. Kalau kita mengikuti
definisi Donald Eugene Smith (1963), the seculer state is a state that guarantees individual and corporate freedom of
religion, deals with the individual as a citizen irrespective of his religion, is not constitutionally connected to a
particular religion, nor seeks either to promote or interfere with religion, maka Indonesia sulit disebut negara sekuler
karena terlalu banyak anomali dan deviasi dari definisi itu. Dari segi freedom of religion, Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945
menjamin seseorang bebas mendiskusikan atau memilih atau tidak memilih suatu agama tanpa campur tangan negara,
dan ketika telah menganut agama dia bebas mengikuti ajaran-ajarannya, berpartisipasi dalam kebaktian, menyebarkan
ajaran-ajarannya dan menjadi pejabat dalam organisasi agamanya. Namun, Ayat 1 yang berbunyi 'negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa' tidak sesuai prinsip negara sekuler.
Dari segi citizenship dalam pengertian, agama sepenuhnya tidak relevan dalam mendefinisikan kewarganegaraan dan
bahwa hak dan kewajiban warga negara tidak dipengaruhi agama yang dianut, Indonesia masih melakukan banyak
diskriminasi atas dasar agama. Begitu pula dari segi separation of state and religion dalam pengertian, agama dan
negara berfungsi di wilayah yang berbeda dan bahwa negara tidak berfungsi mengembangkan, meregulasi,
mengarahkan atau mencampuri agama, Indonesia juga tidak memenuhi prinsip ini, karena sejak dulu hingga kini ada
relasi interdependence antara negara dan agama. Negara mengembangkan agama - membangun tempat-tempat
ibadah, menyumbangkan dana kepada clergy, sementara agama memberi, mendukung, dan membantu negara. Agama
memberikan legitimasi pada negara dan sebaliknya (mutual legitimatization).
Apabila Indonesia adalah negara sekuler, negara tidak memberi bantuan apa pun kepada lembaga agama.
Departemen Agama harus bubar, dualisme peradilan (negeri dan agama) harus dihilangkan karena negara sekuler
meniscayakan tata hukum sipil yang seragam (uniform civil code). Belum lagi berbagai kebijakan seperti perayaan
hari-hari besar agama, regulasi tanah-tanah wakaf, pengurusan haji, lembaga-lembaga pendidikan agama seperti IAIN
dan madrasah, pembangunan sarana agama seperti Islamic centre oleh pemerintah, undang-undang zakat, labelisasi
halal bagi makanan dan minuman, dan sebagainya.

2. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF OTONOMI DAERAH
Dampak Positif
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah makapemerintah daerah akan
mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan
kendali pemerintah pusatmendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada
di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yangdidapatkan melalui jalur birokrasi dari
pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta
membangun program promosikebudayaan dan juga pariwisata.
otonomi daerah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan
kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalammenghadapi masalah yang berada di
daerahnya sendiri. Bahkan dana yangdiperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi
daripemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorongpembangunan daerah serta
membangun program promosi kebudayaan danjuga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih
tepatsasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.
Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat sasaran, hal
tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegetikeadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-
potensi yang ada di daerahnya daripadapemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang
dicanangkanpemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidakbisa
menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanyamempergunakan dana beras
meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, danmakanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga
system otonomi daerahpemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saatitu,
yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.
Dampak Negatif
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerah
untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu
terkadang adakebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapatmenimbulkan
pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara, seperti contoh
pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi
daerah maka pemerintahpusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu
karenamemang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.
otonomi daerah memunculkan kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai
pelanggaran,munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, sertatimbulnya kesenjangan antara
daerah yang pendapatannya tinggi dangandaerah yang masih berkembang.
Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapatmemicu perpecahan.
Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosipariwtsata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang
sama seakan timbulpersaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomiyang
terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukanpembangunan sedangkan daerah
pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu sajatanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan
karena ini sudahmelanggar pancasila sila ke-lima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

3. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF OTONOMI DAERAH TERHADAP KEMAJUAN BANGSA INDONESIA
A. Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan
daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai
penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini
seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan
perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung
jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar
pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat
dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh
pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat
lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi
sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi
diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk
memenuhi kebutuhan lokal.
B. Sentralisasi dan Desentralisasi
Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber
daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya
dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan “baik” dari perimbangan
ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.
Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik
adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini
diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan
bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana
sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri
sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”.
Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti.
Pertama- tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah
daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik
yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.
Masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai persoalan penyelenggara negara saja. Pada
akhirnya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal
dikuasai selain oleh orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan
dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro pembaruan lemah di banyak daerah dan
langsung harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lokal dengan kepentingan sempit.

4. Birokrasi sekali lagi adalah alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang secara
sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu
pemerintah daerah dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu
terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal.
C. Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi bagi Kemajuan Bangsa Indonesia
Jika kita tinjau lebih jauh penerapan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi sekarang ini, cukup
memberikan dampak positif nagi perkembangan bangsa indonesia. Dengan adanya sistem desentralisasi ini
pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintahan
daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping itu dengan diterapkannya sistem
desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan mengapa
otonomi daerah harus dilakukan.
Dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Begitu juga
dengan penerapan sistem desentaralisasi ini, memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Secara terperinci mengenai
dampak dampak positif dan negatif dari desentarlisasi dapat di uraikan sebagai berikut :
dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan
mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah
tersebut apabila Orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanan suatu program
serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudia hari. Tetapi sebaliknya akan
berdamapak kurang baik apabila orang /badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang
mengetahui mengenai bagaimana cara menyusus perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi.
Antara Musyawarah dan Voting
Dimasyarakat demokrasi, mengenal 2 cara proses pengambilan keputusan, yakni dengan musyawarah dan voting.
Manakah yang lebih baik dintara keduanya? Atau Keduanya tidak ada yang baik? Atau mungkin keduanya sama-sama
memiliki kelebihan serta kekurangan sehingga perlu adanya modifikasi/percampuran diantara keduanya?
Voting
Pemungutan suara (voting) sering digunakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi baik dalam
sebuah negara maupun dalam sebuah perkumpulan biasa, di dalam mengambil sebuah sikap atau dalam memilih
seorang pimpinan dan lain-lain. Cara ini sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di mata kita, karena semua
permasalahan diselesaikan dengan cara mengambil suara mayoritas atau dengan pemungutan suara itu. Dengan
pemungutan suara secara otomatis siapa saja / masyarakat umum bisa dilibatkan di sini.
Cara seperti ini pada mulanya dipraktekkan dan disebarluaskan oleh negara-negara barat yang menyatakan
dirinya sebagai negara demokrasi. Voting atau bahasa sederhananya pungutan suara kerap dilakukan dalam
pengambilan keputusan pada suatu rapat organisasi. Voting dilakukan dengan cara setiap angota diberi hak untuk
menyampaikan pendapatnya sesuai dengan opsi yang ada. Misal suatu rapat organisasi menentukan apakah perlu
dibentuk divisi atau tidak. Lantas tiaptiap angota bebas mengutarakan pendpatnnya antara perlu/ya atau tidak. Opsi
yang terbanyak dipilih anggota, itulah yang akan dilaksanakan. Memang dengan voting, semua angota akan
mengutarakan suaranya. Namun tetap memiliki sisi negatifnya yakni akan terjadi win-lose solution. Dan bisa berakibat
orang yang mendukung pilihan yang kalah suara akan tidak melaksanakan keputusan rapat.

5. Dengan voting kita hanya perlu membuat rumusan masalah dengan beberapa pilihan penyelesaian. Tidak
sembarangan orang dapat ikut memberikan suara dalam sebuah voting. Biasanya orang yang memiliki hak saja dalam
pemberian suara. Contoh nyata kegiatan ini adalah Pemilihan Presiden. Dalam pemilihan presiden hanya warga
negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih saja yang dapat memberikan suara. Dalam hal ini calon presiden
menjadi opsi bagi para pemilih. Nah, dari suara pemilih ini lah nantinya akan terbentuk sebuah keputusan. Dalam
Voting opsi yang memiliki suara terbanyak (pemilih terbanyak) akan menjadi sebuah keputusan akhir.
Dan satu fakta menarik lagi, sekarang voting lebih didominasi oleh orang-orang berduit! (ini yang terjadi pada ranah
perpolitikan). Bayangkan ketika suara mayoritas didominasi oleh orang-orang yang tak bermoral! Apakah itu dianggap
tidak sah secara hukum? Tentu tidak demikian!
Maka, apakah voting = musyawarah yang selalu dikonotasikan untuk sesuatu yang baik?? Mana yang terlihat serius,
dan mana yang terlihat asal-asalan? Let’s think it deeply!
Musyawarah
Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “syawara” yang pada mulanya bermakna
mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang
dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau
mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan
makna dasarnya.
Dalam musyawarah, semua anggota bebas mengemukakan pendapatnya. Dengan kebebasan berdialog itulah
diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi
mengandung kelemahan. Dengan demikian, kata musyawarah merupakan istilah yang lazim di telinga kaum muslimin
untuk memilih mana yang paling baik dari yang baik, dan mana pendapat dengan hujjah (bukti) yang terkuat.
Tradisi Indonesia mengenal cara pengambilan keputusan dengan cara musyawarah. Tujuan musyawarah
adalah untuk dicapainya mufakat dimana semua angota mutlak mendukung dan tidak terjadi perpecahan. Selain itu
musyawarah pun memiliki sisi pendidikan, yakni orang yangtidak memahami akan suatu hal dapat tercerahkan. Bila
dibawa ke Pancasila, maka akan sesuai dengan sila ke 4 dan ke 5. Oleh karena pengambilan keputusan dilakukan
secara mufakat, maka sangat dimungkinkan bahwa keputusan dalam musyawarah adalah pengambilan keputusan
yang demokratis dan win-win solution.Disamping sisi positif tersebut, ternyata musyawarah pun memiliki kekurangan
yang cukup mengganggu. Bilamana angota dalam musyawarah tersebut bersifat psif dan hanya ikut saja, maka proses
pengambilan keputusan dapat dipastikan hanya ditentukan oleh segelintir orang saja. Dan pastinya hanya
mementingkan kepentingannya saja dan parahnya akan dianggap sebagai hasil mufakat. Bila ini terjadi, maka bisa
dipastikan menjadi win-lose solution.
KETIDAKADILAN
ketidakadilan Historical berada di mana-mana dalam sejarah manusia. Asal-usul hampir setiap lembaga yang
relevan dengan kehidupan politik manusia memiliki silsilah diwarnai oleh berbagai ketidakadilan
magnitudo. Perbudakan, genosida, massa pengambilalihan properti, interniran massa, sembarangan pembunuhan
warga sipil dan represi politik besar semua menyedihkan akrab fitur sejarah manusia, baik dalam dan lebih baru masa
lalu. Jika ada dari mereka akan diatasi? Bisa ketidakadilan sejarah akan diatasi? Haruskah negara diadakan
bertanggung jawab atas berdarah asal mereka, seperti kolonisasi brutal dari adat bangsa Amerika dan
Australasia? Haruskah kekuasaan kekaisaran mantan harus ganti rugi keturunan orang-orang yang mereka
terjajah? Haruskah keturunan budak dan korban bencana diberi kompensasi atas kerugian dilakukan untuk orang-

6. orang mereka? Berurusan dengan ketidakadilan historis juga menjadi tugas utama bagi negara-negara berjuang untuk
menemukan baru lembaga dan bentuk kehidupan bersama setelah bertahun-tahun penindasan atau konflik sipil –
untuk Sebagai contoh, di Eropa Tengah dan Timur setelah jatuhnya Komunisme Soviet, serta di Afrika pasca-kolonial,
Amerika Selatan dan Asia.
bahkan bukan masa lalu belum. Ini akan menjadi moral berperasaan dan mungkin tidak adil untuk sekedar
memberhentikan setiap ketidakadilan historis karena diganti oleh berlalunya waktu. Namun, di sisi lain tangan,
perjalanan waktu pasti melakukan hal-hal berubah; itu mengubah fakta-fakta di lapangan,dan bisa dibilang harus
mengubah pemahaman kita tentang pentingnya moral apa terjadi. Apakah keadilan yang terkait dengan klaim atas
reparasi harus mundur mencari, dan untuk alasan politis berbicara sangat bermasalah? Sebanyak ini adalah
pertanyaan filosofis kompleks mereka yang bermuatan politis juga. Bahkan, skeptis akun banyak filosofis masuk akal
reparasi untuk sejarah ketidakadilan telah diimbangi dengan meningkatkan relevansi politik mereka. Dan begitu
penekanan saya
pada ketidakadilan sejarah politik adalah disengaja. Sebagai isu umum, tantangan berurusan dengan sentuhan
ketidakadilan sejarah tentang berbagai diperebutkan namun sangat penting konsep dalam filsafat politik kontemporer,
seperti sifat keadilan, hak dan tanggung jawab. Namun ada urgencies praktis juga. Di jantung serius banyak konflik di
dunia saat ini terletak beberapa jenis keluhan sejarah. Banyak klaim ini yang meragukan, dan cerita-cerita sejarah
berbaring di belakang mereka sering palsu. Tetapi banyak yang tidak. Jadi bergulat dengan sifat ketidakadilan historis
sering merupakan fitur penting dari politik hidup. Apapun pembelaan yang masuk akal dari ide pembuatan reparasi
untuk ketidakadilan masa lalu harus berurusan dengan enam pertanyaan: Berapa berat badan normatif banyak yang
harus kita berikan di masa lalu pembahasan tentang apa yang kita berutang satu sama lain? Yang sejarah ketidakadilan
materi dan mengapa? Kepada siapa yang reparasi berutang? Siapa yang harus membayar mereka? Apa bentuk
reparasi? Dan akhirnya, apa dan politik pertimbangan kehati-hatian perlu diambil ke pada saat membela (atau
mengkritik) reparasi? Saya akan mencoba untuk bekerja melalui pertanyaan sebagai sarana memberikan survei kritis
karya terbaru dalam teori politik yang membahas masalah ketidakadilan sejarah.

7. BANKING
Definition and Functions Bank
In the life of a country's economy, banks have an important rolein the economy. According to the Banking Act
No. 10 of 1998, the bank is business entity which collects funds from the public in the form of deposits and passes to
the public in the form of credit and other forms other in order to improve the lives of many.Pursuant to Article
paragraph (3) of Law No. 10 of 1998, commercial banks are banks conducting business in a conventional and based on
Islamic principles in its activities to provide services in traffic payment.
The definition of commercial banks in brief is the bank that can provide services in payment
traffic. Commercial banks consist of commercial banks government, private commercial banks, national income,
national private banks nondevisa and foreign banks and joint venture. The main activities of commercial banks is to
collect public funds, among others, in the form of demand deposits, time deposits and savings, and distribute to the
public in the form of credit (Pohan, 2008). Financial markets have an important function in transferring resources
economy of households that want to save part of their income to households and firms that want to borrow to buy
goods investment that will be used in the production process. The process of transferring funds from savers to
borrowers is called financial intermediaries (financial intermediation). Many institutions in the economy act as
financial intermediaries, but only bank that has the legal authority to create assets that are part of the money supply,
such as checking accounts. Therefore, the only bank financial lemabga that directly affect the supply of money
(Mankiw,2000).The function and role of commercial banks in the economy is very important and
strategic. Commercial banks are very important in terms of sustaining the strength and smoothness payments system
and monetary policy effectiveness. The functions of commercial banks as described below demonstrates the importance
of commercial banks in the modern economy :(1)the creation of money,(2)supports the smooth payment mechanism,
(3) accumulation of funds, (4) supportsmooth international transactions, (5) storage of goods and letters securities, (6)
provision of other services (Manurung and Rahardja, 2004).
Process Transformation Function Intermediation and Banking Assets
The function of the transformation of the bank to make deposits as a liability into an asset with a portfolio of
cash reserves and loan or credit. Cash reserves are part of the statutory minimum that can be used to finance
government deficits. Loan or credit is a source of bank revenue and funding sources investment company. Bank loan or
credit is a liability on the balance sheet company (Manurung and Manurung, 2009).
productive. (2) The period of time, the credit period is distinguished by be short-term loans, medium term and long
term. (3) According nature of its use, according to the nature of their use of credit loans can be divided into working
capital, investment loans, and consumer credit. (4) According to the nature of its withdrawal, withdrawal of credit by
its nature can be divided into direct loans, and credit Indirect (5) According to the financing risk, credit risk by
financing divided into, the relevant credit with bank funds, syndicated loans, and loan participation / management
(SMUT Bank, 2007).
Concept of Commercial Bank Credit
Credit (loans) is the largest asset owned commercial banks. The portion of loans about 60% -80% of the total
assets of commercial banks. The main purpose of lending is the interest earned. Because the portion of loans in bank
assets is large, then most of the bank's revenue came from mortgage interest (Manurung and Rahardja, 2004). In
lending, banks are still running on the precautionary principle. BASED addition to 5C (Capital, Collateral, Character,
Capacity and Condition of Economy), the bank is also considering other things, such as the ability entrepreneurs
(borrowers) to restore their credit. In order to give flexibility to bank lending, some things that may be taken by Bank

8. Indonesia include: 1) Improve the role of banks in lending to micro, small and medium (KUMKM), 2) Improving the
efficiency of the Bank in conducting financing in order to encourage the real sector, 3) Enhancing the role of Bank 'in
extending the reach of services to customers (Bank Indonesia, 2009). If banks want to increase public savings, ceteris
paribus, interest rates will be raised so that the interest savings will be greater. Meanwhile, fund distribution side, the
interaction will affect the development of banking credit to the public. If the banks want increasing expansion of credit,
ceteris paribus, loan interest rates will drop such that the interest for borrowing by the public increased (Pohan,2008).
The interest rate of bank credit is a cost opportunitas in establishment of investment by the business sector, so the
increase in mortgage interest rates banks will lower the level of investment and thus reduce economic growth. Decrease
the intensity of competition banks will increase
bank credit supply or a positive association with the structure of bank credit. Improving the structure of bank credit
due to reduced bank competition intensity
will increase investment in real sector and then encourage the growth of economy (Bank Indonesia Medan, 2007).
Monetary Policy
To overcome the potential weakening of the monetary policy transmission
indication of the slow response to lower interest rates and credit distribution,
Bank Indonesia will improve communication to the public about the policy direction to front. In addition, Bank
Indonesia will encourage banks on board for more acts as a market leader in moving the funds rate and credit. Thus,
monetary policy interest rate cuts (BI Rate) can be followed by interest rates and bank loan funds more quickly (Bank
Indonesia, 2009). The central bank has three monetary policy instruments: market operations open, reserve
requirements, and the discount rate. The discount rate (discount rate) is the interest rate charged when the central
bank makes loans to banks. The lower the discount rate, the cheaper backup lent. Thus, the decrease in the discount
rate increases the monetary base and supply of money (Mankiw, 2000).
The role of interest rates in the economy such as components to encourage investment, as a means of pressing the rate
of inflation and as guardian of the currency exchange rate (exchange rate). As a component that encourage investment,
interest rates should be low. Low interest rates encourage investors to make loans to banking institutions and thus
denagn investment will rise. Higher interest rates would increase the cost burden that unattractive investment. From
here arises the opinion that the increase in the BI rate would pressing investment (Miraza, 2006). In line with the
decline in SBI rates, in general the bank immediatelyadjust its cost of funds. Furthermore, bank lending rates seen
declining gradually but still tends to be slow. incentive to lower interest mortgage interest actually exists, but the debtor
is still delaying the withdrawal of credit also affect the lower interest rates further. In the long term, factors decline in
mortgage interest rates to re-increase the demand forcredit. While in the short term, essentially lending rates and
conditions rationalization of credit (credit rationing) are more determined by the bank based on certain business
considerations. Therefore, it is necessary encouragement from supervisory authorities to urge or warn banks to
immediately lower the lending rates and extend credit (Hadad et al, 2003). BI rate is implemented through open
market operations to one-month SBI because of several considerations. First, one-month SBI has been used as
benchmark by banks and market players in Indonesia in various activities. Secondly, the use of one-month SBI as an
operational target would strengthen the response signal of monetary policy pursued by the central bank. Third, with
improving the condition of the banking and financial sector, one-month SBI proven monetary policy transmits to the
financial sector and the economy (Banjarnahor,2008).

9. In raising its intermediary function, the bank also felt the need to take some policy. Banking credit interest rate
reduction still is a main sequence that needs to be done in lending. For banking, the high BI rate banks retain lead
mortgage interest rates are high. If Bank Indonesia lowered the BI rate, then banking will further try to improve the
acceptance of credit interest than placing the funds in SBIs. Monetary policy affects aggregate demand directly through
the availability of bank credit. Contractionary monetary policy, as For example, will reduce the supply of bank credit
due to reduced bank reserve and the cost of funds to be expensive. Assuming that the majority of funding investment
company comes from bank loans (ie bank loans not perfectly substituted with other funds, such as commercial paper,
corporate bonds, etc.), monetary policy can affect the amount bank credit will directly affect the company's ability to
investing (the Great, et al, 2001).
Quality and Credit Risk
Disruption of banking credit growth may occur due to weak credit demand, weak supply, or both. Disturbances
in the side demand may be declining quality of customer credit, high interest rates that exceed customers' ability to
pay, and the high risk of attempted so that customers do not dare to start their business. Meanwhile, the disturbance
on the side bidding can be a limitation of bank capital, the availability of loanable funds, bank's NPL problem, and the
reluctance of banks to channel credit associated with higher risk business world (Grand et al, 2001). Loans disbursed to
say problematic if the return is late compared to the planned schedule, even not returned at all.Credit is not smooth can
be grouped into three, namely: substandard credit, doubtful loans and bad credit. Classification of the credits do not
pass this determined based on Bank Indonesia Circular Letter No.. 23/12/BPPP, February 1991(Manurung and
Rahardja, 2004). Bank credit according to its quality is essentially based on risk possible according to the conditions
and compliance with bank customers in fulfill the obligations to pay interest, repay and repay lending to banks. So the
key element in determining the quality of these by time interest payments, installment payments, or repayment of loan
principal, and specified as follows:
1. Current Credit (Pass). Loans are classified as current if they meet the criteria:
a) payment of principal and / or interest on time, and
b) have mutations account active, or c) part of the loan secured by
cash collateral (cash collateral).
2. Special mention (Special Mention). Loans are classified into
special mention loans if they meet the criteria: a) there
Process Money Multiplier and Multiplier Credit Score
The process of doubling the money (money multiplier) incurred in connection withactivities of commercial
banks or banks demand deposits creator (BPUG), which is a member of the monetary system, in creating demand
deposits and quasi money. In its activities, commercial banks can lend some money saved community in the form of
demand deposits, savings and time deposits, and only a small proportion maintained as liquid instruments (cash and
deposits at the central bank) to meet the obligations to be paid immediately at any time and to meet minimum
statutory reserve requirements or reserve requirements. Amount may be loaned back into the banks as money
deposits. Some of these deposits lent again. So forth. In Theoretically, if a part is maintained as liquid instruments by
0.2 (20%) and lent part of 0.8 (80%), it will generate savings equal to 4 times The main deposits so the total savings to
be 5 times the main deposit. In the process of granting loans from the deposits it receives, commercial banks can
provide loans with maturities longer than term savings because according to experience, rarely terjdi the storage / Care
money to take all the deposits and on time / day The same that happened diversiteit, which represents the difference
between the maximum point and minimum point at a different time. Because of these diversiteit,then there was the
core fixed (constant) and commercial banks can transform.

10. TUGAS BAHASA INGGRIS
ANGGOTA KELOMPOK : 1. IKA NURJANAH (10320026)
2. FARAH SUHARTINI (10320022)
3. LULUI SAPUTRA A (10320059)
4. SOFAH NURUL WAKIAH (10320044)
5. TEUKU MUDASIR (10320063)
Fakultas Ekonomi
Program Studi “Akuntansi” S-1 (Pagi)