1. REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Menuntaskan Program Prioritas
Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014
Sawangan, 10-12 Februari 2013
3. TATA KELOLA Amanah RPJMN 2010-2015
2011 2012 2013 2014
Agenda Prioritas
Target Capaian Target Capaian* Target Target
1 % satker di lingkungan 80 79,8 85 83 90 100
Kemdikbud memiliki SPI
2 % penyelesaian temuan audit 75,1 63,6 76,9 69,4 78,8 80,7
3 Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP TMP WTP belum WTP WTP
(WTP) dari BPK RI
PRIORITAS
PENUNTASAN
*) sementara 3
4. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
1. Penandatanganan pakta integritas seluruh PNS
Kemdikbud
2. Pengisian dan penyerahan LHKPN
3. Pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang
pendidikan
4. Program pengendalian gratifikasi dan
pembentukan unit pengendalian gratifikasi
(Permendikbud No.72 tahun 2012) Sampai
tanggal 28 Desember 2012 sudah ada 18 laporan
gratifikasi
5. Penanganan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal
6. Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas
laporan keuangan 2010 (selesai 93,14 persen) dan
2011 (selesai 92,22 persen)
4
5. Survei KPK Integritas Sektor Publik 2012
Hasil Survei Integritas KPK Tahun 2012 terhadap 85 instansi pusat/vertikal/daerah.
Tingkat Kementerian Tingkat Kementerian/Lembaga
1. Kementerian Pendidikan dan 1. PT. Jamsostek (7,49),
Kebudayaan (7,43), 2. Kementerian Pendidikan dan
2. Kementerian Kesehatan (7,07) Kebudayaan (7,43),
3. Kementerian Perdagangan (7,03) 3. Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Kementerian Negara Koperasi dan (BKPM) (7,29),
UKM (6,970 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (BPOM) (7,24),
(6,89) 5. Kementerian Kesehatan (7,07)
6. Kementerian Pertanian (6,82) 6. Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,03)
7. Kementerian Tenaga Kerja dan 7. Kementerian Perdagangan (7,03
Transmigrasi (6,79) 8. Kementerian Negara Koperasi dan UKM
8. Kementerian Negara Lingkugan Hidup (6,97)
(6,69) 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Kementerian Perhubungan (6,67) (6,89)
10. Kementerian Perindustrian (6,66) ....
65. Kementerian Agama (6,07)
82. Kementerian Kehutanan (5,55)
5
6. Tingkat Kepuasan Stakeholder Kemdikbud 2012
73,1 Indeks 2012
Pendidik & Tenaga Kependidikan 68,9 Indeks 2011
73,1
Peserta Didik 68,4
Stakeholder Primer
70,2
Pengelola Satuan Pendidikan 66,4 2012: 73,0
2011: 68,4
65,9
DPD RI, DPR RI, & DPRD 57,1 KEMDIKBUD
72,2
Pemerintah Daerah 2012: 66,1
64,6
2011: 59,9
70,1
Dinas Pendidikan TA
Stakeholder Sekunder
62,9
Media Massa 56,0
64,6
LSM & Ormas (Pendidikan) 61,0 (N= 9.000, error sampling +/- 1,14 pada interval
kepercayaan 95,0%)
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5)
68,1
Dunia Industri & Dunia Usaha TA
dikonversikan ke skala (0 – 100)
6
7. BERDASARKAN PARAMETER KEPUASAN
PERBANDINGAN STAKEHOLDER PRIMER & SEKUNDER 2012
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100)
+2,97
+11,07
7
8. LAKIP Kemdikbud mendapat predikat penilaian “B”
Kementerian/Lembaga Dengan Kriteria Nilai "A"
1. Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kementerian Keuangan
Kementerian/Lembaga Dengan Kriteria Nilai "B"
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Sekretaris Negara
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menten Pertanian
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Perhubungan
9. Menteri Perdagangan
10.Menteri Pekerjaan Umum
11.Menteri Kesehatan
No Komponen Bobot 2010 2011 12.Menteri Kelautan dan Perikanan
1 Perencanaan 35 25,59 27,40 13.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14.Menteri Hukum dan HAM
2 Pengukuran 20 14,70 14,03
15.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Pelaporan 15 10,63 11,87 16.Menteri Riset dan Teknologi
4 Evaluasi 10 6,12 7,67 17.Menteri Perencanaan Pembangunan
5 Capaian 20 13,18
Nasional/KaBappenas
11,92
18.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
Nilai 100 70,22 72,88
Tingkat Akuntanbilias Kinerja B B
8
9. Pentingnya Perbaikan Tata Kelola
SUMBERDAYA
(ANGGARAN)
SEMAKIN MENINGKAT
PENTINGNYA
PERBAIKAN
TATA KELOLA
TANTANGAN DUNIA TUNTUTAN DAN
PENDIDIKAN HARAPAN MASYARAKAT
SEMAKIN KOMPLEKS SEMAKIN TINGGI
9
10. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas
…memastikan semua unit organisasi menerapkan prinsip berbagi sumberdaya,
integrasi proses, dan pemanfaatan TIK …
Integrasi
PROSES
EFISIENSI & EFEKTIFITAS
(mengurangi INPUT, meningkatkan OUTPUT)
SISTEM
BIROKRASI
Berbagi Pemanfaatan
SUMBERDAYA TIK
10
12. Skenario Pelaksanaan RNPK 2013
Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat
10-2-2013 11-2-2013 12-2-2013 13-2-2013
PEMBUKAAN
1. Laporan Mendikbud
Sidang Komisi I s.d V
2. Pengarahan dan Pembukaan (lanjutan)
Pendaftaran sekaligus Pencanangan Pelaksanaan
Peserta Kurikulum 2013 oleh Wapres RI
Sidang Pleno I:
Paparan Mendikbud
Perumusan Hasil Sidang
Penandatanganan Kontrak Kinerja: Komisi I s.d. V
Check Out
• Mendikbud dengan Pejabat Eselon I
• Pejabat Eselon I dengan UPT
Sarasehan Sidang Pleno II: Sidang Pleno III:
Tindak Lanjut 1. Pembicara Tamu 1 Summary Laporan Hasil
Pasca Keputusan 2. Pembicara Tamu 2 Sidang Komisi
Mahkamah
3. Pembicara Tamu 3
Konstitusi (MK)
Tentang RSBI/SBI Konferensi Pers PENUTUPAN
Sidang Komisi I s.d V Konferensi Pers
Ramah Tamah bersama Mendikbud
Pendaftaran dan Pembukaan, Sidang Pleno, dan Sidang Lanjutan Sidang Komisi, Perumusan
Sarasehan Komisi Hasil dan Penutupan
12
13. Alur Proses Perumusan Materi Rembuknas 2012
Sidang Komisi
Hasil Sidang
Mendikbud
Perumusan
Pembicara
Masukan
Wapres
Arahan
Arahan
Tamu
Rumusan Rencana Kerja 2012 dan 2013
• Rencana aksi dan komitmen pusat dan daerah dalam implementasi
Kurikulum 2013
• Rencana aksi dan komitmen PT dalam melaksanakan amanat UU 12/2012
(A.l: Akademi Komunitas dan BOPTN)
• Rencana aksi pelestarian dan pengembangan kebudayaan
• Rencana aksi penguatan tata kelola
• Rencana aksi dan komitmen pusat dan daerah dalam implementasi PMU. 13
