Komisi membahas beberapa masalah terkait penyiapan dan pendistribusian buku pelajaran Kurikulum 2013, seperti penyusunan buku belum selesai, spesifikasi buku belum ditetapkan, dan kesulitan pendistribusian ke daerah terpencil. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan penyedia buku serta penyiapan panduan dan alo

1. Hasil Sidang Komisi 1 B
REMBUK NASIONAL
Pendidikan dan Kebudayaan 2013
TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku
Kurikulum 2013
Bojongsari-Depok, 10--13 Februari 2013 1

2. HASIL SIDANG KOMISI 1 B
(A. Penyiapan Buku )
ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
NO
1. Penyusunan buku master tematik-integratif Mendorong tim penulis agar
mulai SD kelas 1 dan 4, buku SMP, SMA dan melakukan percepatan penyelesaian
SMK masih dalam proses finalisasi penulisan secara menyeluruh paling
lambat akhir Februari 2013
Belum semua kabupaten/kota memiliki ULP Kabupaten/kota yang belum memiliki
ULP segera membentuk ULP
Tim lelang belum dapat bekerja secara Menghitung harga perkiraan sendiri
optimal karena masih menunggu juknis DAK dengan mengacu kepada spesifikasi
dan spesifikasi buku yang ditetapan berdasarkan
Permendikbud paling lambat akhir
Februari 2013

3. HASIL SIDANG KOMISI 1 B
(B. Penggandaan Buku )
ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
NO
2. Penyiapan spesifikasi buku belum Perlu ditingkatkan koordinasi dengan tim penulis
dapat diselesaikan sebelum buku secara intensif agar buku dapat selesai tepat waktu
master selesai (akhir Februari)
Cakupan isi buku muatan lokal belum Pemerintah daerah segera membentuk tim kurikulum
dapat diprediksi di setiap daerah untuk menyiapkan buku muatan lokal sesuai daerah
masing-masing pada bulan Mei 2013
Panitia/ Pejabat Pengadaan belum Menghitung harga perkiraan sendiri dengan mengacu
dapat bekerja secara optimal karena kepada spesifikasi yang ditetapan berdasarkan
masih menunggu juknis DAK termasuk Permendikbud paling lambat akhir Februari 2013
spesifikasi bukunya.
Belum jelas regulasi yang digunakan Agar Kemdikbud menyiapkan permen tentang
dalam implementasi kurikulum 2013 pelaksanaan kurikulum 2013
Data sekolah yang meliputi jumlah Agar Kemdikbud mempercepat penetapan juknis DAK
rombel, siswa, guru dan buku yang sebagai rujukan penggandaan dan pengiriman buku
perlu diadakan teks di Kab/Kota
Agar Kemdikbud menyampaikan surat edaran ke

4. HASIL SIDANG KOMISI 1 B
(C. Pendistribusian Buku )
ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
NO
3. Sebaran sekolah sampai ke 1. Melakukan koordinasi dengan PT POS Indonesia
pedesaan dan daerah terpencil melalui MOU antara Kemdikbud dengan PT POS yang
memungkinkan kesulitan dalam mengatur tugas dan tanggung jawab PT POS secara
menjangkau oleh PT POS. rinci
2. Pemenang lelang penggandaan buku baik melalui
APBN maupun APBD membuat daftar buku
penerimaan di setiap sekolah dan mengirim ke Dinas
Pendidikan Provinsi
Kondisi geografis daerah khusus Kantor POS dan pemenang lelang yang akan bertanggung
(terpencil, terluar dan jawab pengiriman barang serta perlu penyediaan buku
kepulauan). cadangan.

5. HASIL SIDANG KOMISI 1 B
(D. Kurikulum Muatan Lokal)
ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
NO
4. Belum tersedia panduan pengembangan Kemdikbud akan menyiapkan panduan
dan pendampingan buku muatan lokal. pengembangan dan pendampingan muatan
lokal paling lambat bulan Maret.
Belum dialokasikan secara khusus 1. Mengusahakan ketersediaan alokasi
anggaran untuk penyusunan muatan lokal anggaran pada APBD Provinsi.
Sedangkan untuk penggandaan akan
dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota.
2. Balai/kantor Bahasa akan membantu
penyusunan muatan lokal

6. HASIL SIDANG KOMISI 1 B
(E. Strategi Implementasi)
NO Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut
5. Belum ada pemahaman yang Kemdikbud menyusun panduan serta melakukan
utuh terkait tugas dan rapat koordinasi teknis antara pemerintah,
tanggung jawab pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota
provinsi dan kab/kota. Pemerintah Provinsi menyusun juknis dan
melakukan rapat koordinasi teknis antara
pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rapat
koordinasi teknis antara kabupaten/kota dengan
satuan pendidikan