0
Strategi Revitalisasi Angkutan Umum
Reformasi industri layanan angkutan bus perkotaan:
Struktur industri, perencanaan, reg...
Tantangan
•Penggunaan bis yang merosot, meningkatnya
penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor
•Kemacetan mempengaruhi lay...
Halangan utama reformasi industri angkutan
bus
Sistem saat ini Sistem yang diusulkan
Ijin trayek & kartu pengawasan. Berul...
Kesempatan
• Bus (non-BRT) di Jakarta saat ini bersifat cost recovery dari tarif
Pertahankan kondisi ini
• Operasi komersi...
Persyaratan keberhasilan manajemen
angkutan bus perkotaan
1. Kebijakan yang koheren dan progresif, dengan sasaran
dan kera...
Kebijakanyang
koheren
StrukturIndusti
KerangkaRegulasi
RegulatoryangHandal
Keberhasilan Pengelolaan Bis
Empat Pilar Keberh...
Kebijakanyang
koheren
StrukturIndusti
KerangkaRegulasi
RegulatoryangHandal
Keberhasilan Pengelolaan Bis
Pillar 1 - Kebijak...
Mengapa Perlu Menyusun Rancangan
Kebijakan?
• Mendorong pendekatan yang formal, rasional dan komprehensif
• Rancangan kebi...
Kebijakan Transportasi Walikota London 2009
Fast Forward
Copenhagen 2003
Draft for Consultation
Contoh Kajian Kebijakan
Tr...
Apa Jakarta memiliki kebijakan transportasi?
Tidak ada kajian kebijakan yang spesifik
Kebijakan dapat diturunkan dari berb...
Kebijakanyang
koheren
StrukturIndusti
KerangkaRegulasi
RegulatoryangHandal
Keberhasilan Pengelolaan Bis
Pillar 2 – Struktu...
Industri angkutan saat ini terlalu
terfragmentasi dan sulit dikelola – harus
konsolidasi
14,000 angkot
2,200 bus sedang
1,...
Kebijakanyang
koheren
StrukturIndusti
KerangkaRegulasi
RegulatoryangHandal
Keberhasilan Pengelolaan Bis
Pillar 3 – Suatu k...
Beberapa prinsip regulasi
•Insentif bagi operator harus sejalan dengan sasaran
kebijakan, misal: memaksimalkan ridership, ...
Menciptakan Kondisi yang Menarik Investasi
Swasta
•Kontrak harus menarik operator perusahaan komersial,
dengan sumberdaya ...
Pratek terbaik dalam kontrak komersial
•Minimum kontrak – satu trayek. Bisa merupakan jaringan area
•Perusahaan swasta den...
Undang-Undang mendukung reformasi
Undang-Undang 22 tahun 2009:
•Mendorong ‘persaingan sehat’ (198)
•Trayek utama harus dil...
•Tidak menjabarkan reformasi yang telah dimuat UU/22/2009
•Banyak hal diserahkan dalam Peraturan Gubernur
•Mungkin memberi...
Kebijakanyang
koheren
StrukturIndusti
KerangkaRegulasi
RegulatoryangHandal
Keberhasilan Pengelolaan Bis
Pillar 4 – Suatu l...
Peran kunci lembaga
• Mengelola proses reformasi
• Merencanakan
– Siklus perencanaan 5 tahunan untuk jaringan, layanan, da...
• Didirikan dan didefinisikan oleh peraturan-
perundangan
• Dijalankan oleh dewan yang ditunjuk
• Sasaran jelas
• Bertangg...
• Menyediakan layanan angkutan umum dengan prosedur formal yang
transparan dan kompetitif
• Mengkoordinasikan dan menginte...
Langkah-langkah dalam transisi menuju
Otoritas Transportasi Jabodetabek
– Merencanakan, memonitor, meregulasi
– Mengelola ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

3 industry reform rtm final id.pptx 1 r1

73

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
73
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • 1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
    2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
    Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
    3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
    4. Perencanaa dan regulator yang handal
  • 1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
    2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
    Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
    3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
    4. Perencanaa dan regulator yang handal
  • 1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
    2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
    Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
    3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
    4. Perencanaa dan regulator yang handal
  • 1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
    2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
    Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
    3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
    4. Perencanaa dan regulator yang handal
  • 1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
    2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
    Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
    3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
    4. Perencanaa dan regulator yang handal
  • Transcript of "3 industry reform rtm final id.pptx 1 r1"

    1. 1. Strategi Revitalisasi Angkutan Umum Reformasi industri layanan angkutan bus perkotaan: Struktur industri, perencanaan, regulasi dan kelembagaan Richard Meakin Legal and Institutional Specialist
    2. 2. Tantangan •Penggunaan bis yang merosot, meningkatnya penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor •Kemacetan mempengaruhi layanan bus – lingkaran setan •Pembatasan kendaraan pribadi tidak layak secara politis sebelum angkutan umum bisa menyediakan layanan yang layak •Menghindari subsidi yang meroket: layanan bus harus: – Demand-responsive – Efisien – Value for money •Konsolidasi industri angkutan bus adalah rumit: – Banyak stakeholder – Sudah mengakar – Equilibrium biaya rendah / kualitas rendah
    3. 3. Halangan utama reformasi industri angkutan bus Sistem saat ini Sistem yang diusulkan Ijin trayek & kartu pengawasan. Berulang, tidak ada kewajiban layanan Kontrak berjangka waktu terbatas dengan standar kinerja Armada dimiliki perseorangan, dikelola dalam koperasi Tidak ada kewajiban layanan Armada dimiliki perusahaan Sistem sewa setoran harian Sopir dipekerjakan, digaji Tarif flat Tarif berdasar jarak, layanan berkualitas
    4. 4. Kesempatan • Bus (non-BRT) di Jakarta saat ini bersifat cost recovery dari tarif Pertahankan kondisi ini • Operasi komersial dan kewajiban untuk cost recovery akan mendorong disiplin finansial dan sensitifitas terhadap pasar bagi perencana, operator, dan regulator • BRT dan MRT akan mengadopsi electronic ticketing – Ini akan memungkinkan tingkat tarif yang fleksibel, koleksi data, pengamanan pendapatan, serta kemudahan bagi penumpang Promosikan suatu tiket bersama • Tingkat penggunaan MRT akan sangat bergantung pada integrasi • Kontrak yang di-tender akan mendorong kompetisi dan demand- responsiveness • Operasi oleh perusahaan-perusahaan akan: – Memobilisasi insentif pasar, keahlian manajemen, modal – Memungkinkan subsidi-silang secara internal – Memungkinkan adanya standar kinerja – Mengkonsolidasikan industri bus ke dalam sejumlah klien yang dapat dikelola
    5. 5. Persyaratan keberhasilan manajemen angkutan bus perkotaan 1. Kebijakan yang koheren dan progresif, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas 2. Struktur industri yang dapat dikelola 3. Kerangka kerja regulasi yang tepat (perundangan, peraturan, standard dll.) 4. Suatu lembaga yang mampu memonitor, merencanakan dan meregulasi
    6. 6. Kebijakanyang koheren StrukturIndusti KerangkaRegulasi RegulatoryangHandal Keberhasilan Pengelolaan Bis Empat Pilar Keberhasilan Pengelolaan Bis
    7. 7. Kebijakanyang koheren StrukturIndusti KerangkaRegulasi RegulatoryangHandal Keberhasilan Pengelolaan Bis Pillar 1 - Kebijakan yang koheren
    8. 8. Mengapa Perlu Menyusun Rancangan Kebijakan? • Mendorong pendekatan yang formal, rasional dan komprehensif • Rancangan kebijakan yang baik memungkinkan pendekatan yang progresif (bertahap) dan jangka panjang • Memberitahuan kepada stakeholders dan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dan memberikan konsultasi yang terfokus • Masalah yang sulit, memerlukan dukungan dan kesepakatan masyarakat • Menuntun proses pengambilan keputusan sehari-hari • Menghindari cara kerja jangka pendek dan asal jalan • Kinerja pemerintah yang dapat diukur terhadap kebijakannya • Meningkatkan kepercayaan investor • Dapat mengembangkan strategi umum untuk berbagai kota (mutual learning) • Menyediakan landasan bagi undang-undang transport
    9. 9. Kebijakan Transportasi Walikota London 2009 Fast Forward Copenhagen 2003 Draft for Consultation Contoh Kajian Kebijakan Transportasi Perkotaan
    10. 10. Apa Jakarta memiliki kebijakan transportasi? Tidak ada kajian kebijakan yang spesifik Kebijakan dapat diturunkan dari berbagai sumber: Publikasi pemerintah: • Pola Transportasi Makro (PTM) 2007 – suatu rencana infrastruktur transportasi • Grand Design draft 2010 – prinsip pengelolaan, (tidak dipublikasikan) Studi konsultan: • JAPTraPIS* 2012 suatu masterplan transportai, mendorong konsolidasi industri angkutan bus Peraturan perundangan: • UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Perda DKI tahun 2013 tentang Transportasi Aksi dan pernyataan kementerian Kebijakan transportasi Jakarta tidak koheren dan progresif Masih memuat langkah-langkah jangka pendek, ad hoc, dan terburu-buru Perundangan cenderung mendahului kebijakan, sebagian besar operasi angkutan saat ini ilegal * Jabodetabek Public Transport Policy Implementation Strategy’ (Japtrapis)
    11. 11. Kebijakanyang koheren StrukturIndusti KerangkaRegulasi RegulatoryangHandal Keberhasilan Pengelolaan Bis Pillar 2 – Struktur industri yang patuh terhadap peraturan, responsif terhadap demand
    12. 12. Industri angkutan saat ini terlalu terfragmentasi dan sulit dikelola – harus konsolidasi 14,000 angkot 2,200 bus sedang 1,600 bus besar •Masing-masing kendaraan berijin terpisah dengan ijin trayek dan kartu pengawasan – tidak ada kewajiban layanan •Setiap kendaraan dengan sistem setoran adalah suatu bisnis tersendiri, harus menutup biaya setiap harinya •Koperasi hanya berperan sebagai perantara •Regulasi liar mengisi kevakuman regulasi sebenarnya •Setoran memisahkan sopir dari pemilik •Tidak ada yang bertanggung jawab atas layanan
    13. 13. Kebijakanyang koheren StrukturIndusti KerangkaRegulasi RegulatoryangHandal Keberhasilan Pengelolaan Bis Pillar 3 – Suatu kerangka kerja regulasi yang tepat untuk komposisi industri dan sasaran kebijakan
    14. 14. Beberapa prinsip regulasi •Insentif bagi operator harus sejalan dengan sasaran kebijakan, misal: memaksimalkan ridership, merespon demand •Kompetisi adalah insentif paling efektif •Pertanggungjawaban operator atas layanan harus jelas •Beberapa fungsi harus dibiarkan pada operator, misal: perubahan minor atas tarif atau rute •Pemisahan hubungan antara pendapatan dan biaya (misal skema bayar per km) memerlukan manajemen yang kompleks, pertanggungjawaban finansial, dan cenderung mengarah pada resiko peningkatan subsidi yang besar
    15. 15. Menciptakan Kondisi yang Menarik Investasi Swasta •Kontrak harus menarik operator perusahaan komersial, dengan sumberdaya finansial dan keahlian manajerial yang cukup •Pemerintah harus meminimalkan resiko usaha: – Resiko persaingan tidak sehat (biaya rendah, kualitas rendah, tidak ada kewajiban layanan) dari angkot, angkutan tanpa ijin, dan bus pemerintah. – Resiko hambatan menaikkan tarif karena alasan-alasan sosial- politis sedangkan biaya terus meningkat. – Resiko dimana kemacetan mengurangi efisiensi dan produktivitas layanan bus – Resiko menetapkan kewajiban layanan yang tidak menguntungkan – Resiko investasi awal yang besar (contoh: pembangunan depo) • Kondisi kontrak harus menjamin cost-recovery pada masa akhir kontrak.
    16. 16. Pratek terbaik dalam kontrak komersial •Minimum kontrak – satu trayek. Bisa merupakan jaringan area •Perusahaan swasta dengan sumber daya dan kemampuan manajerial •Beroperasi di bawah kontrak tahun-jamak dengan jangka tetap •Kewajiban layanan disertai sanksi •Kompetisi untuk mendapatkan kontrak •Insentif pasar, beberapa kebebasan komersial •Cost recovery, tanpa subsidi operasional •Tarif mencerminkan pasar dan biaya
    17. 17. Undang-Undang mendukung reformasi Undang-Undang 22 tahun 2009: •Mendorong ‘persaingan sehat’ (198) •Trayek utama harus dilayani dengan bus besar (158) •Bus kecil tidak beroperasi paralel dengan bus besar (158) •Ijin operasi dapat berupa kontrak berjangka waktu tetap, atau mencakup suatu wilayah (174) •Kontrak diberikan melalui ‘lelang’ kompetitif (174) •Angkutan umum dalam trayek tidak boleh dioperasikan oleh individu (139) •Tarif angkutan non-ekonomi ditetapkan operator (185) •Angkutan non-ekonomi tidak disubsidi (185) •Seluruh operator angkutan umum harus menurut standar pelayanan minimum, yang akan dijelaskan lebih lanjut (198) •Tidak ada peraturan kementerian baru dibawah undang- undang ini
    18. 18. •Tidak menjabarkan reformasi yang telah dimuat UU/22/2009 •Banyak hal diserahkan dalam Peraturan Gubernur •Mungkin memberikan subsidi (tidak sesuai dengan UU/22/2009) •Trayek atau trayek wilayah bisa diberikan melalui ‘seleksi’ atau tender, tetapi ijin taryek 5-tahunan dan kartu pengawasan 1- tahunan tetap ada (97–106) •Operator menyerahkan laporan kinerja bulanan (102) •Usia maksimum bus 7-10 tahun (51). Emisi Euro 2 (54). •Bus kecil diganti dengan bus besar ketika usianya habis (52) •Pemerintah DKI ‘memonitor dan mengevaluasi’ seluruh trayek setiap tahunnya (112) •Kepala Dishub harus mengevaluasi kinerja sistem angkutan umum setiap tahunnya (205) Perda DKI tentang Transportasi 2013 – Kesempatan yang terlewatkan?
    19. 19. Kebijakanyang koheren StrukturIndusti KerangkaRegulasi RegulatoryangHandal Keberhasilan Pengelolaan Bis Pillar 4 – Suatu lembaga yang mampu mengelola reformasi, serta merencanakan, memonitor, dan meregulasi
    20. 20. Peran kunci lembaga • Mengelola proses reformasi • Merencanakan – Siklus perencanaan 5 tahunan untuk jaringan, layanan, dan keuangan – Koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya (keuangan, tata ruang, infrastruktur, polisi dll.) – Merancang kebijakan dan strategi transportasi • Memonitor – Memonitor kinerja sistem angkutan umum dan seluruh operator terhadap demand, keterjangkauan, dan sasaran kebijakan – Memperkenalkan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan dalam rencana tahunan • Meregulasi – Menyediakan layanan angkutan dengan kontrak – Mengambil langkah untuk mengatasi kekurangan, meningkatkan kinerja – Menjaga keseimbangan antara supply/demand, serta revenue/cost/affordability
    21. 21. • Didirikan dan didefinisikan oleh peraturan- perundangan • Dijalankan oleh dewan yang ditunjuk • Sasaran jelas • Bertanggung jawab atas kinerja • Memiliki otonomi, dalam batasan hukum: - Pendapatan dan belanja - Tenaga kerja dan kondisi - Operasi Ciri-ciri suatu otoritas transportasi
    22. 22. • Menyediakan layanan angkutan umum dengan prosedur formal yang transparan dan kompetitif • Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan beberapa moda transportasi. Misal mengelola mode share antara bus dan kereta. • Mengkoordinasikan strategi transportasi dan pengelolaan finansial antara pemerintah daerah • Menyediakan pertanggungjawaban atas subsidi secara politik menggunakan uang rakyat • Mengkonsentrasikan sumber daya, keahlian, dan dana yang terbatas • Mengurangi kesempatan campur tangan politis secara langsung dalam penyediaan layanan • Memfokuskan perhatian kebijakan dan pendanaan bagi angkutan perkotaan • Mengkoordinasikan program-program dari berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas aspek-aspek yang berbeda dari angkutan perkotaan • Terkadang dalam kondisi ada proyek donor, mengelola dana, serta memastikan pengawasan dan pertanggungjawaban Fungsi otoritas angkutan umum metropolitan
    23. 23. Langkah-langkah dalam transisi menuju Otoritas Transportasi Jabodetabek – Merencanakan, memonitor, meregulasi – Mengelola konsolidasi dan reformasi industri transportasi Fase 2 – menciptakan suatu Otoritas Transportasi DKI menggunakan Bidang Angkutan Darat Dishub yang telah diperkuat kapabilitasnya Fase 3 – memperluas cakupan kerja Otoritas Transportasi untuk mencakup Jabodetabek Fase 1 – penguatan kapabilitas Dishub:
    1. A particular slide catching your eye?

      Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

    ×