x habchdhbcanxbgavsxnajdchdsc

1. REKAYASA DAN MANAJEMEN
INFRASTRUKTUR
Maintenance & Operation
Management System

2. PENGERTIAN INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN
Infrastruktur ekonomi:
infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses
produksi maupun yang dimanfaatkan oleh
masyarakat, meliputi semua prasaranan umum
seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan,
irigasi, air bersih dan sanitari serta pembuangan
limbah
Infrastruktur sosial:
prasarana sosial seperti kesehatan dan pendidikan

3. Sistem Manajemen Infrastruktur
Chief
Operation
Officer
Infrastructure
System
Plans and
Programs
Organization and
Work Management
System
Decision
Suport
System
Operations
Management
System
Budgets
Financial
Management
System
Project
Management
System
Maintenance
Management
System
Information Link
Information Link

4. Sistem Manajemen Operasi
Model Manajemen Operasi
Problem
Recognition
Planning
Process
Implementation Operation and
Maintenance

5. Sistem Manajemen Operasi
Elemen Sistem Manajemen Operasi
Planning Purpose Mission Plans
to to
Organizing Organization Jobs
to
Controlling Work
Management
to
Performance
Auditing
Adaptation

6. Sistem Manajemen Operasi
Tujuan menghasilkan motivasi dalam operasi
Organisasi menghasilkan kapabilitas suatu kinerja
Misi menciptakan suatu tahapan untuk kinerja yang
spesifik
Struktur pekerjaan menjamin sumberdaya manusia
siap pakai
Perencanaan mengorganisasikan pekerjaan individu
dan sub unit

7. Sistem Manajemen Operasi
Sistem manajemen pekerjaan memberikan untuk
memperoleh sesuatu yang paling luar dari sistem
Audit Kinerja memungkinkan untuk pengecekan
berkelanjutan hasil keluaran dari organisasi
Kemampuan beradaptasi dapat merubah sesuatu jika
diperlukan

8. Sistem Manajemen Pemeliharaan
Pemeliharaan merupakan topik yang penting dan
menerima anggaran yang sama besar dengan biaya
operasi
Pada saat ini konsep pemeliharaan dan operasi tidak
berdiri sendiri, dan lebih dikenal dengan istilah O&M
(operation and maintenance)
Tahapan Pemeliharaan: dikenal dengan istilah 3R
(repair, replacement, rehabilitation)
Operasi dan pemeliharaan harus dikoordinasikan,
pemeliharaan hanya merupakan pendukung dari
operasi akan tetapi jika pemeliharaan tidak baik
maka pengoperasian akan gagal atau kurang
berhasil

9. Sistem Manajemen Pemeliharaan
Definisi pemeliharaan termasuk peniliaian kondisi,
inventarisasi dan manajemen pemeliharaan
(pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan
perbaikan atau major and corrective maintenance)
Kegiatan penilaian kondisi merupakan penghubung
antara fungsi operasi dan pemeliharaan, dan
menggambarkan mengapa fungsi tersebut harus
dikoordinasikan. Jika kondisi dimulai dengan
keadaan buruk, maka operasi akan terpengaruhi
sehingga membutuhkan jadwal perbaikan dan
pemeliharaan

10. Sistem Manajemen Pemeliharaan
Hubungan antara Operasional dan Pemeliharaan
Adjust
Operations
Operations
Facility
Maintenance
Repair
Facilities
Condition &
Performance
Check ?
PM &
Minor
Repair

11. Sistem Manajemen Pemeliharaan
Planning-Programming-Budgeting (PPB) digunakan jika
pemeliharaan yang dibutuhkan adalah pemeliharaan
perbaikan (corrective maintenance)
Maintenance Management System (MMS): program
untuk memastikan pemeliharaan pemeliharaan secara
keseluruhan dikelola dengan baik, termasuk didalamnya
adalah planning, organizing and controlling sehingga
memerlukan sistem penunjang keputusan yang efektif
MMS terdiri dari:
 Condition assessment
 Preventive maintenance
 Major and corrective maintenance
 Decision Support System

12. Sistem Manajemen Pemeliharaan
Strategi pemilihan pemeliharaan yang efektif adalah
dengan identifikasi dan analisis yang sistematik dari
strategi yang tersedia., seperti:
 Hanya mengerjakan pemeliharaan yang kritis saja
 Memperbaiki fasilitas yang jelek dahulu
 Menggunakan praspesifikasi siklus pemeliharaa
 Memperbaiki komponen-komponen dengan kerusakan
yang beresiko tinggi
 Menggunakan pemeliharaan pencegahan
 Membandingkan keuntungan ekonomi dari strategi
pemeliharaan tersebut.

13. Sistem Manajemen Pemeliharaan
Inventarisasi dan penilaian kondisi
Elemen dasar Sistem Informasi
Inventarisasi Kondisi/Kinerja
Unit, seperti segmen jalan, jembatan,
pipa
Tipe material
Lokasi
Dimensi fisik
Biaya/nilai awal
Departemen yang bertanggung jawab
Sumber dana
Tingkat kondisi sekarang &
tanggal
Persentase kapasitas terpakai
Sejarah perbaikan
Jenis perbaikan
Biaya perbaikan
Tanggal perbaikan
Trend kinerja

14. Sistem Informasi
Operasi dan Pemeliharaan
Fasilitas sistem informasi pemeliharaan diawali
dengan inventarisasi data base lokasi dan
pencatatan data dalam sistem tersebut. Seluruh
investasi fisik masuk dalam data base tersebut.
Data base tersebut dapat dihubungkan dengan
manajemen keuangan melalui beberapa variasu
sistem pencatatan properti (salah satu contoh AWWA
water suply utilities). Di Indonesia belum dilakukan.
Sistem Informasi yang ada di Indonesia (jalan)
adalah IRMS, URMS, KRMS Toll Maintenance
Manajemen System

15. Latar Belakang Strategi Regulasi dan
Undang-undang Infrastruktur
Strategi Regulasi dan Undang-Undang Infrastruktur
KRISIS
Desentralisasi Pemberdayaan
Masyarakat
Regulasi Ekonomi untuk
Manajemen Sektor
Isu Kebijakan dan Reformasi Terkait
- Sistem perencanaan & anggaran
- Transfer: pendanaan, staf, aset
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia
- Sistem Pemantauan
- Penetapan fungsi penyediaan pelayanan
- Persyaratan kinerja dan hubungan
pendanaan
- Reformasi pelayanan masyarakat
- Pemeliharaan aset
Isu Kebijakan dan Reformasi Terkait
- Perlindungan Konsumen
- Forum infrastruktur / forum pembangunan
daerah
- Transparansi dalam Pemerintahan
- Konsultasi masyarakat
- Memperkuat pengawasan oleh badan
yang dipilih masyarakat
- Ombudsman (pejabat yang ditunjuk untuk
investigasi keluhan warga terhadap
instansi pemerintah)
Isu Kebijakan dan Reformasi Terkait
- Memperkuat mekanisme pasar & persaingan
- Restrukturisasi Sektor
- Rasionalisasi kewajiban pelayanan,
penetapan harga & kebijakan subsidi
- Penyelesaian perselisihan yang dapat
diandalkan
- Privatisasi
- Pengurangan resiko dan peningkatan
kelayakan kredit
- Pengurangan dan manajemen kewajiban
bersyarat (contingent liabilities)
- Pemanfaatan sumber daya ekonomi secara
efektif: pengeluaran anggaran didasarkan
atas manfaat ekonomis dan target
penurunan kemiskinan

16. Peran Pihak Swasta dalam Pembangunan
Infrastruktur
Peran serta pihak swasta dalam pembangunan dan
pengelolaan infastruktur diperlukan untuk
 pelaksanaan restrukturisasi setiap sektor melalui
peningkatan kompetisi (misalnya telekomunikasi)
 mengantisipasi keterbatasan anggaran
pemerintah.

17. Peran Pihak Swasta dalam Pembangunan
Infrastruktur
Kondisi pasar keuangan tidak memungkinkan
peningkatan partisipasi swasta, karena:
 Nilai tukar Rupiah tidak stabil;
 Ketidakpastian kemampuan dan kemauan
pengguna pelayanan untuk membayar;
 Resiko politik yang tinggi dan ketidakpastian
hukum karena pemerintah dinilai kurang
menghormati kewajiban-kewajiban dalam kontrak;
 Proses penyelesaian perselisihan yang kurang
memuaskan, persepsi perlakuan yang tidak adil,
dan permasalahan keuangan dari pihak swasta
yang bersangkutan.

18. Kebutuhan Undang-undang Infrastruktur
Pengurangan resiko regulasi bagi pemberi pinjaman
akan mengurangi cost of capital secara berarti.
Keuntungan ekonomis (meningkatkan investasi,
penurunan biaya investasi, pelayanan infrastruktur
dll) akan meningkat bila pemerintah memperbaiki
sistem regulasi.
Undang-undang Infrastruktur diperlukan untuk
memberikan legitimasi dan kredibilitas dalam rangka
perubahan peran pemerintah (peningkatan peran
serta masyarakat dan pengguna pelayanan) serta
lebih menghormati kewajiban-kewajiban dalam
kontrak

19. Kebutuhan Undang-undang Infrastruktur
Kebutuhan Undang-undang Infrastruktur
 struktur manajemen baru yang bernuansa
desentralisasi
 mengimplementasikan struktur regulasi untuk
kelayakan kredit bagi pemerintah daerah
 memberikan dasar hukum yang jelas sesuai
prinsip-prinsip dalam Keppres No. 7/1998 tentang
Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam
Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur

20. Regulasi Infrastruktur/Utilitas
di Indonesia
Apa itu regulasi infrastruktur?
Mengapa perlu regulasi sekarang?
Dasar-dasar desain Regulasi
Peran dari Badan Regulator

21. Apa itu Regulasi Infrastruktur?
Membangun satu sistem - yang terpisah
dari pengaruh politik - untuk melindungi
konsumen dari penyalahgunaan hak oleh
pemegang monopoli;
Sarana pengaturan tarif menurut satu
formula yang disepakati atau satu
kebijakan;
Menyediakan mekanisme untuk
penyelesaian sengketa

22. Mengapa regulasi infrastruktur sangat
diperlukan di masa pasca krisis Indonesia
Menjamin adanya kompetisi dalam penyediaan
layanan infrastruktur
Melindungi konsumen terhadap perilaku
monopoli dalam penyediaan layanan
infrastruktur
Memisahkan penentuan tarif dari politik
Memungkinkan pengembalian biaya sehingga
layanan akan sinambung dan diteruskan pada
pemakai baru
Mengurangi risiko dengan mengurangi biaya
modal

23. Apa yang dikerjakan Badan Regulator?
Mengupayakan
efisiensi dan
peninfkatan layanan
Menetapkan standar
kinerja
Memberi insentif untuk
meningkatkan O&M
Memberi penghargaan
untuk manajer yang
baik
Memberi sanksi untuk
kinerja yang jelek
Memajukan hubungan
yang reponsif kepada
kebutuhan langganan
Menjaga kelangsungan
dan perluasan layanan
dengan peningkatan
kinerja dan menjamin
pengembalian biaya

24. Masalah penetapan regulasi
Perlu diputuskan apakah akan dibentuk
Badan Regulator tingkat sektor atau multi-
sektor
Bagaimana keterkaitan fungsi regulasi
dengan kelembagaan dan kerangka kebijakan
untuk partisipasi swasta dalam infrastruktur
sesuai ketentuan Keppres 7/1998?
Perlu diadakan pilihan dari berbagai desain
dan strategi regulasi yang mungkin ada

25. Pokok-pokok
Desain Pengaturan/Regulasi
Landasan kerja yang jelas; kewenangan
hukum
Penetapan wilayahh yang diatur regulator
Kejelasan hal-hal yang harus diatur regulator
Hak pihak-pihak mengajukan keberatan
(appeal)
Kepakaran untuk menetapkan regulasi dan
membuat keputusan yang mengikat menurut
hukum
Kewenangan untuk melaksanakan peraturan
dan keputusannya sendiri

26. Bentuk-bentuk Regulasi;
Hal-hal dasar yang harus diputus
Pemerintah
Independensi dari Kementerian/Departemen?
Regulasi teknis/ekonomi yang terpisah ?
Badan regulator nasional, propinsi atau
sektor?
Pengendalian keuntungan dan harga; perioda
peninjauan kembali?
Memonitor hasil; Penetapan tarif yang
affordable?
Kemungkinan banding thdp keputusan
Regulator?
Besarnya diskresi yang dimiliki Badan

27. Definisi Regulator Yang Independen?
Mengambil jarak dari badan usaha yang
diatur; menghindari pertentangan
kepentingan, termasuk kesan yang mungkin
timbul
Mengambil jarak dari politik untuk
menghindari penyalahgunaan bagi
kepentingan politik jangka pendek; menjaga
stabilitas saat krisis
Para regulator dan staf dikecualikan dari
aturan gaji pegawai negeri; pendanaan badan
regulator harus khusus untuk menjamin
kehadiran pakar

28. Ruang Independensi Badan Regulator
Contoh negara yang menerapkan
Otonomi penuh dalam menetapkan keputusan;
naik banding ke pengadilan dimungkinkan -
Australia, AS, Inggris, Bolivia, Meksiko
Otonomi penuh mengambil keputusan; Tetapi
dapat naik banding ke Menteri - Argentina
Otonomi penuh, Badan Regulator mengusulkan
kpd Menteri yg mengumumkan keputusan -
Jamaika
Semi-otonomi (Menteri adalah anggota Badan
Pengatur) - Chili, Kolumbia

29. Dasar-dasar Desain Pengaturan/Regulasi
Keseimbangan antara keketatan dan
kelenturan:
1. Tergantung badan pelaksana; Seberapa
mudahkah Pemerintah dapat mengubah
sendiri peraturan?
2. Kontrak biasa; kesepakatan antara kedua
pihak
3. Kontrak khusus; dapat diubah bagi
penyesuaian
4. Perubahan peraturan-perundang-undangan,
baik ketetapan legislatif, maupun eksekutif
5. Keputusan eksekutif; Persetujuan legislatif

30. Imbangan Independensi
dan Pertanggungan Jawab
Tanggung Jawab - Kesalahan apa dapat
terjadi?
 Regulator dapat dipengaruhi politisi;
 Kesalahan dapat terbuat;
 Inefisiensi dapat dibiarkan;
 Regulator dapat mengejar kepentingan sendiri;
Kesimpulan: Sangat sulit menjaga
keseimbangan antara independensi dan
pertanggungan-jawab

31. Independensi dan Pertanggungan Jawab
Bagaimana menjamin adanya pertanggungan
jawab? Pemberhentian karena pelanggaran
yang terbukti atau karena ketidakmampuan
Mensyaratkan transparansi yang baik; harus
dapat memberikan alasan tepat untuk setiap
keputusan
Pengendalian pertentangan (konflik)
kepentingan
Penyediaan proses naik banding yang efektif
Keuangan diaudit akuntan yang independen

32. Hubungan Regulator dan Menteri
Peran dari Regulator Ekonomi
Memberi lisensi & ijin lingkup teknis
Mengatur tarif & ketentuan pengoperasian
Menetapkan standar operasional dan kinerja
ekonomi dan finansial
Memutuskan persengketaan antara operator
dan Pemerintah atau hal pengaduan
konsumen
Memantau hal kepatuhan kepada ketentuan
Menerapkan sangsi terhadap pelanggaran

33. Hubungan Regulator dan Menteri
Peran dari Kementerian/Departemen
Perencanaan sektor dan pembuatan
kebijakan (policy), termasuk mendesain dan
melimpahkan kontrak kerjasama; project life
cycle
Menetapkan dan menegakkan kerangka
hukum, termasuk Kepmen, amendemen,
mengangkat beberapa regulator utama
Menetapkan pajak sektoral dan hal subsidi
Negosiasi antar lembaga pemerintah

34. Contoh-contoh desain regulator
Kerajaan Inggris - Satu Pengambil Keputusan
Amerika Serikat - Badan beberapa anggota
Argentina - Menetapkan keputusan,
tetapi keberatan dapat diajukan kepada
Menteri
Jamaika - Regulator memberi
rekomendasi kepada Menteri yang
mengumumkan
Negara lain - Menteri tetap berwenang
dan menetapkan semua keputusan

35. Kerangka Regulasi Kerajaan Inggris
Director General, Office of Water Services
Bertanggung jawab menetapkan price caps,
menetapkan insentif, memonitor keuangan
dan manajemen, menyelesaikan
persengketaan, melindungi konsumen,
menjaga standar kinerja, menetapkan
persyaratan pemberian lisensi,
mempromosikan kompetisi didalam industri
ybs.

36. Kerangka Pengaturan Kerajaan Inggris
(lanjutan 1)
DG of OFWAT tidak bertanggung-jawab
dalam memberi lisensi, menetapkan struktur
legal bagi industri, penetapan standar
kualitas air, maupun dalam mengontrol
keuntungan penyedia layanan
DG diangkat untuk masa jabatan tertentu
oleh Secretary of State, dan dapat
diberhentikan karena pelanggaran atau
ketidakmampuan
Keputusan DG adalah final, tetapi dapat
ditinjau kembali oleh Pengadilan Tinggi

37. Kerangka Pengaturan Kerajaan Inggris
(lanjutan 2)
Price caps ditetapkan setiap lima tahun;
hanya kinerja yang diatur. Keuntungan
diperoleh dari peningkatan efisiensi.
Pengembalian biaya diperoleh didalam
jangkauan price cap
Kegagalan dalam memenuhi standar kinerja
tertentu mensyaratkan badan usaha swasta
dikenakan denda ganti rugi kepada konsumen
yang terkena

38. Kerangka Pengaturan
Amerika Serikat dan Kanada
Komisi tingkat negara bagian atau propinsi
(beranggotakan 3 sampai 7 orang)
Bertanggung jawab atas semua regulasi
ekonomi, termasuk penetapan tarif dan
pengkajian kembali secara cermat, pemberian
sertifikat teritorial, pemonitoran, membuat
ketentuan, menegakkan peraturan,
pengkajian biaya, meng-audit keuangan dan
manajemen, memutuskan penyelesaian
persengketaan antar utilitas dan antar
konsumen dengan utilitas.

39. Kerangka Pengaturan Amerika Serikat
dan Kanada (lanjutan 1)
Anggota Badan regulator dapat ditunjuk atau
dipilih, untuk masa jabatan tertentu, dan
dapat diberhentikan karena satu
pelanggaran.
Keputusan yang diambil adalah final dan
didasarkan satu penelitian, dengar pendapat
masyarakat, dan dokumen; pihak-pihak
terkait dapat naik banding ke pengadilan
Terutama menggunakan rate base/rate of
return, tetapi sering digunakan metodologi
lain

40. Kerangka Pengaturan Amerika Serikat
dan Kanada (lanjutan 2)
Tingkat kepercayaan sangat tinggi pada
sistem ini; modal investasi swasta senantiasa
tersedia untuk menyediakan infrastruktur di
AS dan Kanada
Tarif yang ditetapkan memungkinkan
pengembalian biaya sepenuhnya, termasuk
biaya operasi dan pemeliharaan dan
perolehan pengembalian modal (rate of
return) yang memadai

41. Kerangka Regulasi Argentina
Sebagai bagian dari konsesi air minum
Buenos Aires, untuk mana pada tahun 1992
diundangkan satu Regulatory Law, termasuk
pembentukan Badan Regulator (ETOSS)
Badan Regulator independen dari Water
Ministry; dan berbentuk komisi yang
beranggotakan dari berbagai kementerian
dan buruh
Staf ETOSS umumnya adalah mantan
pegawai Buenos Aires Water Utility

42. Kerangka Regulasi Argentina (lanjutan 1)
ETOSS dibiayai dari pungutan 2,7% atas
semua penjualan air oleh pemegang konsesi
ETOSS masa jabatan keanggotaannya ialah
untuk 6 tahun dan hanya dapat diperpanjang
satu kali
ETOSS memonitor kinerja pemegang konsesi,
menegakkan kepatuhan pada perjanjian
kerjasama, dan mengenakan denda untuk
pelanggaran
Tarif dinegosiasi untuk perioda-perioda yang
telah ditetapkan dalam kontrak, a.l. besar
inflasi

43. Kerangka Regulasi Argentina (lanjutan 2)
Berdasarkan model ETOSS, sekarang setiap
lembaga pemerintah yang membina
kerjasama dengan swasta dalam penyediaan
air minum telah membentuk Badan Regulator
sendiri (sejak 1992 telah diberikan 7 konsesi
air minum di Argentina)
Lembaga Pemerintah bersangkutan
berkoordinasi dengan ETOSS untuk kesamaan
dalam regulasi dan pembiayaan mandiri.
Hasil: tarif rendah dan kualitas tinggi

44. Contoh bentuk kelembagaan Regulasi ;
Kasus Malaysia
UU memberi otoritas pada 13 negara bagian
Enam negara bagian melakukan ”unbundling”
pada layanan infrastruktur
Regulasi dan monitoring pada tingkat negara
bagian, dengan standar nasional
Tarif dengan kontrak; Menteri beri
persetujuan
Menteri Pekerjaan Umum menetapkan
standar teknis dan indikator penilaian kinerja
Hasil: Investasi baru dan tarif rendah

45. Regulasi Ekonomi dunia bisnis swasta
Regulasi bidang infrastruktur
Regulasi ekonomi oleh Pemerintah untuk
mengendalikan operasi dunia bisnis swasta
kiranya bukan sesuatu yang baru
Yang mungkin baru ialah regulasi dibidang
infrastruktur dengan Regulator independen

46. Regulasi bidang infrastruktur
Gejala global: Pengaturan oleh Pemerintah
(terutama karena kepemilikan) beralih ke
pengaturan oleh Badan Regulator yang
independen
Regulasi diperlukan dimana monopoli oleh
sektor publik dialihkan menjadi monopoli oleh
sektor swasta

47. Tiga masalah regulasi
Regulasi yang berhasil harus dapat mengatasi
secara simultan tiga masalah berikut:
Asimetri informasi
Pengaturan harga
Komitmen Pemerintah

48. Mengatasi asimetri informasi
Kompetisi langsung (outright competition)
Kompetisi dengan perbandingan
(competition by comparison)
Pelelangan (Auctions)
Tantangan pasar (Market contestability)
melalui tantangan entre baru
Terkait struktur pasar yang dibina.

49. Pengaturan Harga
Dimana monopoli tak dapat dihindari,
pengaturan harga diperlukan untuk menjamin
Badan Usaha Swasta mendapatkan
pengembalian biaya investasi yang wajar dan
melindungi kepentingan konsumen
Harga dapat diatur Badan Regulator
menggunakan:
 Rate of Return Regulation
 Price Cap Regulation
 Benchmark Regulation
Masing-masing memiliki bentuk insentif
tersendiri bagi investor.

50. 3 Model Pengaturan Harga
Rate of Return Regulation (RORR)
Tarif remunerasi ditetapkan untuk menjamin
BUS memperoleh kembali biaya disertai
keuntungan wajar (masalah: penentuan
fixed costs/base rate)
Price Cap Regulation (RPI-X regulation)
X ditentukan oleh Badan Regulator, BUS
dapat menaikan keuntungan melalui efisiensi
Benchmark Regulation
Satu bentuk RORR dengan perhitungan cost
yang dikendalikan (tidak sama dengan actual
cost)

51. Regulasi Harga & Frekuensi Penyesuaian
Contoh Bidang Telekomunikasi
Argentina - PC - 6 bulan
Chili - BM - 5 tahun
Jamaika - ROR - Permintaah BUS
Malaysia - PC - Permintaan BUS
Meksiko - PC - 4 tahun
Filipina - ROR - Permintaan BUS
Venesuela - PC - 4 bulan