SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Download to read offline
MEDIA MONITORING KASUS
PENEMBAKAN LAPAS CEBONGAN
MONITORING INI DILAKUKAN TERHADAP
7 MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 23 MARET – 4 APRIL 2013
SHARE MEDIA
• Kompas dan Tempo adalah media yang paling konsen
mengawal kasus di LP Cebongan.
Kompas
23%
Detik
16%
Tempo
22%
Okezone
11%
Viva
10%
Media Indonesia
13%
Antaranews
5%
N=510
COVERAGE DYNAMIC
• Pemberitaan media mengalami kenaikan pada saat
sehari setelah terjadinya penembakan LP Cebongan.
0
10
20
30
40
50
60
23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 01-Apr 02-Apr 03-Apr 04-Apr
SUMBER BERITA
• Polisi dan TNI banyak dijadikan sumber berita oleh
media.
0
20
40
60
80
100
120
INSTITUSI QUOTE
• TNI dan Polri juga menjadi Institusi paling banyak
menanggapi kasus LP Cebongan.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Presiden/Wapres
Menteri
Polisi
Petugas Lapas
TNI
Pengamat/Akademisi
DPR
Kompolnas
Komnas HAM
Saksi/Masyarakat
LSM/Ormas
Lain-lain
TEMUAN 1
• Media-media nasional cukup intensif memberitakan kasus
penyerangan LP Cebongan, terlihat dari banyaknya berita.
• Dari 7 media yang dipantau, Kompas dan Tempo menjadi
media yang paling agresif dalam melakukan pemberitaan.
• Intensitas pemberitaan mengalami kenaikan pada sehari
setelah penyerangan.
• Dalam mencari sumber berita, media lebih banyak
menjadikan polisi, TNI, Komnas HAM dan DPR sebagai sumber
berita.
• Hal ini pun berkorelasi dengan institution quote yang
didominasi oleh Polisi dan TNI, dan diikuti oleh Komnas Ham
dan DPR.
TONE INSTITUTION
• Tone pemberitaan lebih dominan netral untuk ketiga
institusi.
0
20
40
60
80
100
120
140
TNI POLRI LAPAS
Positif
Netral
Negatif
Positif-Negatif
TOP 10 PERSONE QUOTE
• Ketua Komnas HAM, Siti Noorlaila menjadi person
yang paling banyak menanggapi isu LP Cebongan.
0 5 10 15 20 25 30 35
Siti Nurlaela
Anny Pudjiastuti
Denny Indrayana
Sukamto Harto
Pramono Edhie Wibowo
Boy Rafli Amar
Haris Azhar
Sabar Rahardjo
Unggul K Yudhoyono
Kris Erlangga Aji Widjaya
TEMUAN 2
• TNI menjadi institusi yang paling banyak mendapatkan
tone negatif karena pelaku penyerangan diindikasikan
berasal dari pihak TNI.
• Tone negatif bagi TNI utamanya berasal dari kalangan
eksternal seperti Komnas HAM, LSM/Ormas serta
pengamat/akademisi dan masyarakat umum.
• Hal ini berkorelasi dengan person qoute yang
didominasi oleh penggiat HAM dan LSM seperti Siti
Noorlaela dari Komnas HAM dan Haris Azhar dari
Kontras.
ISU TNI & POLRI
• Konflik TNI-Polri merupakan isu yang banyak melekat
dalam kasus LP Cebongan.
0
5
10
15
20
25
30
35
Kesejahteraan Insiden/ konflik kesenjangan Kewenangan
TNI & Polri
Psikologi TNI & Polri yg
belum siap
Lain-lain
TEMUAN 3
• Penyerangan LP Cebongan semakin memperpanjang
daftar konflik antara institusi TNI dan Polri. Isu konflik
ini juga yang menjadi bahan pemberitaan media
dalam kasus LP Cebongan.
PENANGANAN KASUS
• Penanganan kasus masih berkutat pada pemeriksaan
saksi-saksi.
0 10 20 30 40 50 60 70
Pemeriksaan Saksi
Pengumpulan Alat Bukti
Pemeriksaan tempat kejadian
Mencari Keterangan Ahli
Pembuatan Sketsa Wajah
Penyitaan & Penggeledahan
Uji Balistik
Penetapan dan pemeriksaan tersangka
Lain-lain
TEMUAN 4
• Penanganan kasus sementara yang dilakukan oleh
polisi lebih banyak dilakukan pada aspek
pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan TKP dan
pengumpulan alat bukti.
MOTIF PENYERANGAN
• Balas dendam adalah motif utama Penyerangan LP
Cebongan.
Balas Dendam
81%
Kartel Narkoba
11%
Lain-lain
8%
N=65
CIRI-CIRI PELAKU
• Ciri-ciri pelaku yang paling banyak diberitakan adalah terlatih
dan profesional serta membawa senjata laras panjang.
0 10 20 30 40 50 60 70
Senjata Laras Panjang
Pistol
Granat
Rompi Hitam
Berbadan Tegap
Time Keeper
Sepatu PDL
Kata Sandi
Terlatih & Profesional
DUGAAN PELAKU
• Oknum Kopassus dan Korps TNI lain diduga sebagai
pelaku penyerangan.
0
10
20
30
40
50
60
Kopassus Korps TNI Lain Polisi Preman Sipil Terlatih Teroris Lain-lain
TEMUAN 5
• Jika dilihat dari motif penyerangan, ciri-ciri pelaku
hingga dugaan pelaku, media lebih banyak
mengangkat balas dendam sebagai motif
penyerangan.
• Dugaan pelaku mengarah kepada oknum institusi TNI
yaitu Kopasus atau Korps TNI lainnya. Hal ini
berdasarkan ciri-ciri pelaku yang dianggap sebagai
orang terlatih dan profesional, membawa senjata
laras panjang, pistol, granat dan rompi.
PEMBENTUKAN PANSUS/ TIM
INVESTIGASI
• Komnas HAM paling banyak diberitakan terkait hal
ini.
DPR
28%
TNI
29%
Komnas HAM
34%
Kompolnas
9%
TINDAKAN PANSUS DPR
• DPR lebih banyak menuntut investigasi gabungan.
0 5 10 15 20 25
Kunjungan Ke LP
Rapat Kerja
Rencana Bentuk Pansus
Kunjungan Ke Polda
Tuntut Investigasi Gabungan
Lain-lain
TINDAKAN TIM INVESTIGASI TNI
• Tim Investigasi lebih banyak melakukan koordinasi
dengan Polri.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Pemeriksaan Anggota Kopassus
Kunjungan Ke LP
Pemeriksaan Saksi Lapas
Koordinasi Ke Kepolisian
Lain-lain
TINDAKAN TIM INVESTIGASI KOMNAS
HAM
• Tindakan Komnas HAM yang paling banyak menjadi
sorotan media adalah di saat melakukan kunjungan LP.
0 2 4 6 8 10 12
Kunjungan Ke LP
Pemerikasaan Ruang Tahanan Polda
Pemeriksaan Saksi Lapas
Kunjungan Ke Markas Kopassus
Kunjungi Mabes TNI
Pemeriksaan Anggota Kopassus
Pemerikasaan alat bukti
Perlindungan Saksi
Dugaaan Pelanggaran HAM
Lain-lain
TINDAKAN INVESTIGASI KOMPOLNAS
• Pelibatan interpol atau FBI menjadi isu yang paling
banyak diungkapkan oleh Kompolnas.
0 1 2 3 4 5 6
Kunjungan ke LP
Kunjungan Ke Polda
Pemeriksaan saks-saksi
Pelibatan Interpol & FBI
Lain-lain
TEMUAN 6
• Hampir semua lembaga/institusi yang terlibat
membuat tim investigasi internal.
• Namun, kerja tim investigasi Komnas HAM yang
paling banyak mendapat sorotan media.
• Pemberitaan seputar investigasi Komnas HAM lebih
dominan seputar pemeriksaan LP, pemeriksaan saksi
dan perlindungan saksi serta kunjungan ke Markas
Kopasus.
TEMUAN 6
• Kalangan DPR lebih banyak meminta dibentuk tim
investigasi TNI-Polri.
• Sementara investigasi yang dilakukan oleh TNI untuk
sementara belum membuahkan hasil dan lebih
banyak melakukan koordinasi dengan kepolisian.
• Kompolnas lebih banyak mendorong keterlibatan
pihak luar seperti FBI dalam investigasi penyerangan
LP Cebongan.
RESPON INSTRUKSI PRESIDEN
• TNI paling sering merespon instruksi presiden
dibanding Polri.
Respon TNI
56%
Respon Polri
44%
RESPON TNI ATAS INPRES
• Respon TNI diwujudkan dengan pembentukan Tim
Investigasi.
0
2
4
6
8
10
12
14
Pembentukan Tim Investigasi Koordinasi TNI-Polri Lain-lain
RESPON POLRI ATAS INPRES
• Respon Polri lebih ditekankan pada aspek koordinasi
dengan TNI.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Koordinasi TNI Polri Penyelidikan ditingkatkan Lain-lain
TEMUAN 7
• Dalam menanggapi instruksi presiden terkait LP
Cebongan, TNI terlihat lebih responsif dibanding
Polri.
• TNI langsung membentuk Tim Investigasi internal
setelah instruksi presiden keluar.
• Sementara Polri lebih banyak melakukan koordinasi
dengan pihak TNI.
RESPON ATAS TULISAN DI FACEBOOK
• Tanggapan yang paling sering diutarakan beberapa
institusi adalah terkait tulisan tersebut meresahkan
masyarakat.
0 2 4 6 8 10 12
Polri
TNI
Komnas HAM
Ahmad Yani
Kontra
Sanggahan
Pengusutan
Meresahkan Masy
Lain-lain
TEMUAN 8
• Hampir semua institusi dan person membantah
tudingan akun Idjon Djanbi di Facebook.
• Bahkan TNI dan Polri menganggap tulisan akun Idjon
Djanbi meresahkan masyarakat.
TANGGAPAN KOMNAS HAM
• Komnas HAM lebih cenderung memberikan
tanggapan yang bersifat netral.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
TNI POLRI LAPAS
Positif
Netral
Negatif
Positif-Negatif
TANGGAPAN ORMAS/ LSM
• LSM/Ormas lebih cenderung memberikan tanggapan
negatif bagi TNI dan Polri.
0
2
4
6
8
10
12
TNI POLRI LAPAS
Positif
Netral
Negatif
Positif-Negatif
TANGGAPAN PENGAMAT/ AKADEMISI
• Pengamat/Akademisi lebih cenderung memberikan
tanggapan negatif bagi Polri dan TNI.
0
2
4
6
8
10
12
TNI POLRI LAPAS
Positif
Netral
Negatif
Positif-Negatif
TANGGAPAN DPR
• DPR terlihat lebih berimbang dalam memberikan
tanggapan meski lebih dominan netral.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
TNI POLRI LAPAS
Positif
Netral
Negatif
Positif-Negatif
TEMUAN 9
• Bagi pengamat/akademisi dan LSM/Ormas, TNI dan
Polri dianggap masih belum maksimal dalam
menyelesaikan kasus penyerangan LP Cebongan.
Bahkan TNI dianggap tidak transparan dalam
penyelesaian kasus ini.
• Sementara bagi Komnas HAM dan DPR, TNI dan Polri
dianggap sudah berada pada jalur yg benar dalam
menyelesaikan kasus ini.
KESIMPULAN 1
• Pemberitaan tentang penyerangan LP Cebongan menjadi
pemberitaan utama di beberapa media terutama terkait siapa
pelaku penyerangan.
Implikasi
• Institusi TNI menjadi institusi yang paling dirugikan dalam kasus ini
karena pelaku penyerangan diduga berasal dari satuan TNI.
Rekomendasi
• TNI harus mengusut tuntas kasus ini untuk membuktikan keseriusan
TNI dalam menindak anggotanya yang terlibat penyerangan.
Disamping untuk memperbaiki citra TNI.
KESIMPULAN 2
• Penyerangan LP Cebongan membuat daftar konflik TNI-Polri
semakin panjang.
Implikasi
• Hubungan TNI-Polri yang tidak harmonis bisa menjadi bom
waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Rekomendasi
• Pemerintah harus mengkaji ulang posisi TNI dan Polri terutama
dalam aspek kesejahteraan prajurit yang dianggap sangat
timpang.
KESIMPULAN 3
• Media masih cukup hati-hati dalam menyimpulkan pelaku
penyerangan dengan tidak langsung menyebut nama
lembaga/institusi.
Implikasi
• Penyebutan nama lembaga/institusi yang dianggap sebagai pelaku
penyerangan oleh media sebelum ada kesimpulan dari hasil investigasi
bisa menyebabkan media dianggap berpihak pada institusi tersebut.
Rekomendasi
• Ada baiknya media dalam mencari sumber berita tidak keluar dari
pihak-pihak yang terlibat dalam investigasi sehingga pemberitaannya
berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan.
KESIMPULAN 4
• Dalam mengusut pelaku penyerangan, banyak tim investigasi yang
dibentuk.
Implikasi
• Pembentukan tim investigasi yang dibuat oleh beberapa institusi
bisa menjadi bumerang dalam penyelesaian kasus ini karena hasil
yang bisa jadi berbeda-beda. Selain itu, psikologi saksi akan
tertekan karena banyak tim investigasi yang meminta keterangan.
Rekomendasi
• Sebaiknya pembentukan tim investigasi cukup dibuat secara lintas
sektoral.
KESIMPULAN 5
• Instruksi Presiden untuk menyelesaikan kasus LP Cebongan
direspon cukup baik oleh TNI-Polri.
Implikasi
• Mabes TNI langsung membentuk tim investigasi pasca instruksi
presiden disampaikan, sedangkan Polri memperkuat koordinasi
dengan Mabes TNI.
Rekomendasi
• Presiden juga harus memberikan instruksi kepada TNI dan Polri
untuk memastikan tidak ada lagi kasus yang melibatkan prajurit TNI
dan Polri.
KESIMPULAN 6
• Tulisan akun Idjon Djanbi di media sosial (Facebook) tidak
direspon secara berlebihan oleh institusi yang terkait.
Implikasi
• Tulisan tersebut malah dianggap bisa meresahkan masyarakat.
Rekomendasi
• Polisi harus bisa mengungkap pemilik akun Idjon Djanbi dan
motif tulisannya sehingga tidak meresahkan publik.
KESIMPULAN 7
• TNI dan Polri dianggap masih belum serius dalam menyelesaikan
kasus LP Cebongan.
Implikasi
• Penggiat LSM/Ormas maupun akademisi cukup mendapat
perhatian dari media, sehingga penilaian mereka cukup
berpengaruh ke publik.
Rekomendasi
• TNI dan Polri harus terbuka dan transparan dalam menyelesaikan
kasus ini sehingga tidak mendapat tanggapan yang negatif dari
publik yang terekam lewat pernyataan pengamat dan aktivis
LSM/Ormas.
Media Monitoring Kasus Penembakan Lapas Cebongan

More Related Content

More from Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)

Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalKetika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalIndonesia Media Monitoring Center (IMMC)
 
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)
 

More from Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) (20)

Laporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-Jk
Laporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-JkLaporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-Jk
Laporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-Jk
 
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental JokowiLaporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
 
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
 
Satrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
Satrio Piningit Dalam Perspektif KompasianerSatrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
Satrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
 
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalKetika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
 
Analisis Pemberitaan Kontroversi Mobil Murah “LCGC”
Analisis Pemberitaan Kontroversi Mobil Murah “LCGC”Analisis Pemberitaan Kontroversi Mobil Murah “LCGC”
Analisis Pemberitaan Kontroversi Mobil Murah “LCGC”
 
Karut Marut Ujian Nasional Dalam Perspektif Media
Karut Marut Ujian Nasional Dalam Perspektif MediaKarut Marut Ujian Nasional Dalam Perspektif Media
Karut Marut Ujian Nasional Dalam Perspektif Media
 
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
 
Immc's company profile
Immc's company profileImmc's company profile
Immc's company profile
 
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
 
Response mapping for fuel price hike
Response mapping for fuel price hikeResponse mapping for fuel price hike
Response mapping for fuel price hike
 
The dynamics of labor's coverage in indonesia
The dynamics of labor's coverage in indonesiaThe dynamics of labor's coverage in indonesia
The dynamics of labor's coverage in indonesia
 
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
 
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi MasyarakatKonflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
 
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub JabarRiset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
 
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTBRiset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
 
Tentang IMMC
Tentang IMMCTentang IMMC
Tentang IMMC
 
Riset Media IMMC Hari Anti Tembakau 2012
Riset Media IMMC Hari Anti Tembakau 2012Riset Media IMMC Hari Anti Tembakau 2012
Riset Media IMMC Hari Anti Tembakau 2012
 
Riset Media IMMC Hari Buruh Se-Dunia 2012
Riset Media IMMC Hari Buruh Se-Dunia 2012Riset Media IMMC Hari Buruh Se-Dunia 2012
Riset Media IMMC Hari Buruh Se-Dunia 2012
 
Laporan Media Monitoring IMMC Putaran II Pilkada DKI 2012
Laporan Media Monitoring IMMC Putaran II Pilkada DKI 2012Laporan Media Monitoring IMMC Putaran II Pilkada DKI 2012
Laporan Media Monitoring IMMC Putaran II Pilkada DKI 2012
 

Recently uploaded

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 

Recently uploaded (11)

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 

Media Monitoring Kasus Penembakan Lapas Cebongan

  • 1. MEDIA MONITORING KASUS PENEMBAKAN LAPAS CEBONGAN MONITORING INI DILAKUKAN TERHADAP 7 MEDIA ONLINE NASIONAL PERIODE 23 MARET – 4 APRIL 2013
  • 2. SHARE MEDIA • Kompas dan Tempo adalah media yang paling konsen mengawal kasus di LP Cebongan. Kompas 23% Detik 16% Tempo 22% Okezone 11% Viva 10% Media Indonesia 13% Antaranews 5% N=510
  • 3. COVERAGE DYNAMIC • Pemberitaan media mengalami kenaikan pada saat sehari setelah terjadinya penembakan LP Cebongan. 0 10 20 30 40 50 60 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 01-Apr 02-Apr 03-Apr 04-Apr
  • 4. SUMBER BERITA • Polisi dan TNI banyak dijadikan sumber berita oleh media. 0 20 40 60 80 100 120
  • 5. INSTITUSI QUOTE • TNI dan Polri juga menjadi Institusi paling banyak menanggapi kasus LP Cebongan. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Presiden/Wapres Menteri Polisi Petugas Lapas TNI Pengamat/Akademisi DPR Kompolnas Komnas HAM Saksi/Masyarakat LSM/Ormas Lain-lain
  • 6. TEMUAN 1 • Media-media nasional cukup intensif memberitakan kasus penyerangan LP Cebongan, terlihat dari banyaknya berita. • Dari 7 media yang dipantau, Kompas dan Tempo menjadi media yang paling agresif dalam melakukan pemberitaan. • Intensitas pemberitaan mengalami kenaikan pada sehari setelah penyerangan. • Dalam mencari sumber berita, media lebih banyak menjadikan polisi, TNI, Komnas HAM dan DPR sebagai sumber berita. • Hal ini pun berkorelasi dengan institution quote yang didominasi oleh Polisi dan TNI, dan diikuti oleh Komnas Ham dan DPR.
  • 7. TONE INSTITUTION • Tone pemberitaan lebih dominan netral untuk ketiga institusi. 0 20 40 60 80 100 120 140 TNI POLRI LAPAS Positif Netral Negatif Positif-Negatif
  • 8. TOP 10 PERSONE QUOTE • Ketua Komnas HAM, Siti Noorlaila menjadi person yang paling banyak menanggapi isu LP Cebongan. 0 5 10 15 20 25 30 35 Siti Nurlaela Anny Pudjiastuti Denny Indrayana Sukamto Harto Pramono Edhie Wibowo Boy Rafli Amar Haris Azhar Sabar Rahardjo Unggul K Yudhoyono Kris Erlangga Aji Widjaya
  • 9. TEMUAN 2 • TNI menjadi institusi yang paling banyak mendapatkan tone negatif karena pelaku penyerangan diindikasikan berasal dari pihak TNI. • Tone negatif bagi TNI utamanya berasal dari kalangan eksternal seperti Komnas HAM, LSM/Ormas serta pengamat/akademisi dan masyarakat umum. • Hal ini berkorelasi dengan person qoute yang didominasi oleh penggiat HAM dan LSM seperti Siti Noorlaela dari Komnas HAM dan Haris Azhar dari Kontras.
  • 10. ISU TNI & POLRI • Konflik TNI-Polri merupakan isu yang banyak melekat dalam kasus LP Cebongan. 0 5 10 15 20 25 30 35 Kesejahteraan Insiden/ konflik kesenjangan Kewenangan TNI & Polri Psikologi TNI & Polri yg belum siap Lain-lain
  • 11. TEMUAN 3 • Penyerangan LP Cebongan semakin memperpanjang daftar konflik antara institusi TNI dan Polri. Isu konflik ini juga yang menjadi bahan pemberitaan media dalam kasus LP Cebongan.
  • 12. PENANGANAN KASUS • Penanganan kasus masih berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. 0 10 20 30 40 50 60 70 Pemeriksaan Saksi Pengumpulan Alat Bukti Pemeriksaan tempat kejadian Mencari Keterangan Ahli Pembuatan Sketsa Wajah Penyitaan & Penggeledahan Uji Balistik Penetapan dan pemeriksaan tersangka Lain-lain
  • 13. TEMUAN 4 • Penanganan kasus sementara yang dilakukan oleh polisi lebih banyak dilakukan pada aspek pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan TKP dan pengumpulan alat bukti.
  • 14. MOTIF PENYERANGAN • Balas dendam adalah motif utama Penyerangan LP Cebongan. Balas Dendam 81% Kartel Narkoba 11% Lain-lain 8% N=65
  • 15. CIRI-CIRI PELAKU • Ciri-ciri pelaku yang paling banyak diberitakan adalah terlatih dan profesional serta membawa senjata laras panjang. 0 10 20 30 40 50 60 70 Senjata Laras Panjang Pistol Granat Rompi Hitam Berbadan Tegap Time Keeper Sepatu PDL Kata Sandi Terlatih & Profesional
  • 16. DUGAAN PELAKU • Oknum Kopassus dan Korps TNI lain diduga sebagai pelaku penyerangan. 0 10 20 30 40 50 60 Kopassus Korps TNI Lain Polisi Preman Sipil Terlatih Teroris Lain-lain
  • 17. TEMUAN 5 • Jika dilihat dari motif penyerangan, ciri-ciri pelaku hingga dugaan pelaku, media lebih banyak mengangkat balas dendam sebagai motif penyerangan. • Dugaan pelaku mengarah kepada oknum institusi TNI yaitu Kopasus atau Korps TNI lainnya. Hal ini berdasarkan ciri-ciri pelaku yang dianggap sebagai orang terlatih dan profesional, membawa senjata laras panjang, pistol, granat dan rompi.
  • 18. PEMBENTUKAN PANSUS/ TIM INVESTIGASI • Komnas HAM paling banyak diberitakan terkait hal ini. DPR 28% TNI 29% Komnas HAM 34% Kompolnas 9%
  • 19. TINDAKAN PANSUS DPR • DPR lebih banyak menuntut investigasi gabungan. 0 5 10 15 20 25 Kunjungan Ke LP Rapat Kerja Rencana Bentuk Pansus Kunjungan Ke Polda Tuntut Investigasi Gabungan Lain-lain
  • 20. TINDAKAN TIM INVESTIGASI TNI • Tim Investigasi lebih banyak melakukan koordinasi dengan Polri. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Pemeriksaan Anggota Kopassus Kunjungan Ke LP Pemeriksaan Saksi Lapas Koordinasi Ke Kepolisian Lain-lain
  • 21. TINDAKAN TIM INVESTIGASI KOMNAS HAM • Tindakan Komnas HAM yang paling banyak menjadi sorotan media adalah di saat melakukan kunjungan LP. 0 2 4 6 8 10 12 Kunjungan Ke LP Pemerikasaan Ruang Tahanan Polda Pemeriksaan Saksi Lapas Kunjungan Ke Markas Kopassus Kunjungi Mabes TNI Pemeriksaan Anggota Kopassus Pemerikasaan alat bukti Perlindungan Saksi Dugaaan Pelanggaran HAM Lain-lain
  • 22. TINDAKAN INVESTIGASI KOMPOLNAS • Pelibatan interpol atau FBI menjadi isu yang paling banyak diungkapkan oleh Kompolnas. 0 1 2 3 4 5 6 Kunjungan ke LP Kunjungan Ke Polda Pemeriksaan saks-saksi Pelibatan Interpol & FBI Lain-lain
  • 23. TEMUAN 6 • Hampir semua lembaga/institusi yang terlibat membuat tim investigasi internal. • Namun, kerja tim investigasi Komnas HAM yang paling banyak mendapat sorotan media. • Pemberitaan seputar investigasi Komnas HAM lebih dominan seputar pemeriksaan LP, pemeriksaan saksi dan perlindungan saksi serta kunjungan ke Markas Kopasus.
  • 24. TEMUAN 6 • Kalangan DPR lebih banyak meminta dibentuk tim investigasi TNI-Polri. • Sementara investigasi yang dilakukan oleh TNI untuk sementara belum membuahkan hasil dan lebih banyak melakukan koordinasi dengan kepolisian. • Kompolnas lebih banyak mendorong keterlibatan pihak luar seperti FBI dalam investigasi penyerangan LP Cebongan.
  • 25. RESPON INSTRUKSI PRESIDEN • TNI paling sering merespon instruksi presiden dibanding Polri. Respon TNI 56% Respon Polri 44%
  • 26. RESPON TNI ATAS INPRES • Respon TNI diwujudkan dengan pembentukan Tim Investigasi. 0 2 4 6 8 10 12 14 Pembentukan Tim Investigasi Koordinasi TNI-Polri Lain-lain
  • 27. RESPON POLRI ATAS INPRES • Respon Polri lebih ditekankan pada aspek koordinasi dengan TNI. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Koordinasi TNI Polri Penyelidikan ditingkatkan Lain-lain
  • 28. TEMUAN 7 • Dalam menanggapi instruksi presiden terkait LP Cebongan, TNI terlihat lebih responsif dibanding Polri. • TNI langsung membentuk Tim Investigasi internal setelah instruksi presiden keluar. • Sementara Polri lebih banyak melakukan koordinasi dengan pihak TNI.
  • 29. RESPON ATAS TULISAN DI FACEBOOK • Tanggapan yang paling sering diutarakan beberapa institusi adalah terkait tulisan tersebut meresahkan masyarakat. 0 2 4 6 8 10 12 Polri TNI Komnas HAM Ahmad Yani Kontra Sanggahan Pengusutan Meresahkan Masy Lain-lain
  • 30. TEMUAN 8 • Hampir semua institusi dan person membantah tudingan akun Idjon Djanbi di Facebook. • Bahkan TNI dan Polri menganggap tulisan akun Idjon Djanbi meresahkan masyarakat.
  • 31. TANGGAPAN KOMNAS HAM • Komnas HAM lebih cenderung memberikan tanggapan yang bersifat netral. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 TNI POLRI LAPAS Positif Netral Negatif Positif-Negatif
  • 32. TANGGAPAN ORMAS/ LSM • LSM/Ormas lebih cenderung memberikan tanggapan negatif bagi TNI dan Polri. 0 2 4 6 8 10 12 TNI POLRI LAPAS Positif Netral Negatif Positif-Negatif
  • 33. TANGGAPAN PENGAMAT/ AKADEMISI • Pengamat/Akademisi lebih cenderung memberikan tanggapan negatif bagi Polri dan TNI. 0 2 4 6 8 10 12 TNI POLRI LAPAS Positif Netral Negatif Positif-Negatif
  • 34. TANGGAPAN DPR • DPR terlihat lebih berimbang dalam memberikan tanggapan meski lebih dominan netral. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 TNI POLRI LAPAS Positif Netral Negatif Positif-Negatif
  • 35. TEMUAN 9 • Bagi pengamat/akademisi dan LSM/Ormas, TNI dan Polri dianggap masih belum maksimal dalam menyelesaikan kasus penyerangan LP Cebongan. Bahkan TNI dianggap tidak transparan dalam penyelesaian kasus ini. • Sementara bagi Komnas HAM dan DPR, TNI dan Polri dianggap sudah berada pada jalur yg benar dalam menyelesaikan kasus ini.
  • 36. KESIMPULAN 1 • Pemberitaan tentang penyerangan LP Cebongan menjadi pemberitaan utama di beberapa media terutama terkait siapa pelaku penyerangan. Implikasi • Institusi TNI menjadi institusi yang paling dirugikan dalam kasus ini karena pelaku penyerangan diduga berasal dari satuan TNI. Rekomendasi • TNI harus mengusut tuntas kasus ini untuk membuktikan keseriusan TNI dalam menindak anggotanya yang terlibat penyerangan. Disamping untuk memperbaiki citra TNI.
  • 37. KESIMPULAN 2 • Penyerangan LP Cebongan membuat daftar konflik TNI-Polri semakin panjang. Implikasi • Hubungan TNI-Polri yang tidak harmonis bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Rekomendasi • Pemerintah harus mengkaji ulang posisi TNI dan Polri terutama dalam aspek kesejahteraan prajurit yang dianggap sangat timpang.
  • 38. KESIMPULAN 3 • Media masih cukup hati-hati dalam menyimpulkan pelaku penyerangan dengan tidak langsung menyebut nama lembaga/institusi. Implikasi • Penyebutan nama lembaga/institusi yang dianggap sebagai pelaku penyerangan oleh media sebelum ada kesimpulan dari hasil investigasi bisa menyebabkan media dianggap berpihak pada institusi tersebut. Rekomendasi • Ada baiknya media dalam mencari sumber berita tidak keluar dari pihak-pihak yang terlibat dalam investigasi sehingga pemberitaannya berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan.
  • 39. KESIMPULAN 4 • Dalam mengusut pelaku penyerangan, banyak tim investigasi yang dibentuk. Implikasi • Pembentukan tim investigasi yang dibuat oleh beberapa institusi bisa menjadi bumerang dalam penyelesaian kasus ini karena hasil yang bisa jadi berbeda-beda. Selain itu, psikologi saksi akan tertekan karena banyak tim investigasi yang meminta keterangan. Rekomendasi • Sebaiknya pembentukan tim investigasi cukup dibuat secara lintas sektoral.
  • 40. KESIMPULAN 5 • Instruksi Presiden untuk menyelesaikan kasus LP Cebongan direspon cukup baik oleh TNI-Polri. Implikasi • Mabes TNI langsung membentuk tim investigasi pasca instruksi presiden disampaikan, sedangkan Polri memperkuat koordinasi dengan Mabes TNI. Rekomendasi • Presiden juga harus memberikan instruksi kepada TNI dan Polri untuk memastikan tidak ada lagi kasus yang melibatkan prajurit TNI dan Polri.
  • 41. KESIMPULAN 6 • Tulisan akun Idjon Djanbi di media sosial (Facebook) tidak direspon secara berlebihan oleh institusi yang terkait. Implikasi • Tulisan tersebut malah dianggap bisa meresahkan masyarakat. Rekomendasi • Polisi harus bisa mengungkap pemilik akun Idjon Djanbi dan motif tulisannya sehingga tidak meresahkan publik.
  • 42. KESIMPULAN 7 • TNI dan Polri dianggap masih belum serius dalam menyelesaikan kasus LP Cebongan. Implikasi • Penggiat LSM/Ormas maupun akademisi cukup mendapat perhatian dari media, sehingga penilaian mereka cukup berpengaruh ke publik. Rekomendasi • TNI dan Polri harus terbuka dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini sehingga tidak mendapat tanggapan yang negatif dari publik yang terekam lewat pernyataan pengamat dan aktivis LSM/Ormas.