MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
•
8 likes•8,750 views
Local Development Planning
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH: MASALAH DAN SOLUSI Deddy S. Bratakusumah, PhD +62-816968367 deddys@bappenas.go.id deddys@menpan.go.id 2013
- 2. Bangsa Bernegara Suatu bangsa bernegara bukanlah semata takdir dari yang mahakuasa, melainkan suatu keputusan politik dari para pendirinya INDONESIA NEGARA KESATUAN
- 3. Bagan Negara Kesatuan PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERANGKAT PUSAT DI DAERAH PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA PROSES DESENTRALISASI PROSES DEKONSENTRASI
- 4. Dua azas yang kontinum Azas desentralisasi dan azas sentralisasi tidak bersifat dikotomis tetapi kontinum Tidak mungkin desentralisasi tanpa sentralisasi Desentralisasi tanpa sentralisasi akan terjadi disintegrasi
- 5. Daerah Menurut UUD 1945 (pasal 18) NEGARA KESATUAN R.I DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN
- 6. Filosofi Otonomi Daerah “Bringing the State closer to the People” (Mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat) Artinya Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat Bukan Meningkatkan kekuasaan
- 7. Pengaturan Kewenangan URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT PUSAT 1. PERTAHANAN; 2. KEAMANAN; 3. YUSTISI; 4. POLITIK LUAR NEGERI; 5. MONETER; DAN 6. AGAMA. CONCURRENT (BERSAMA) KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN 1. EXTERNALITAS (DAMPAK) 2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN) 3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) URUSAN PILIHAN (POTENSI UNGGULAN) MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMUM
- 8. Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA- KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Diacu UU SPPN Pemerintah Daerah UU KN Bahan Bahan Bahan Bahan Sistem Perencanaan dan Penganggaran
- 9. Dana Perimbangan 2013 Deddy S Bratakusumah, PhD 9 0 50 100 150 200 250 300 350 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DBH DAU DAK D-OTSUS D-PENYESUAIAN Linear (DAK)
- 10. Masalah Pada Percepatan Penetapan APBD • Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar dari APBD • Penetapan APBD harus menunggu penetapan alokasi Dana Perimbangan pada APBN • Penetapan APBD memerlukan penelaahan dari propinsi, pusat • Daerah yang baru selesai memilih Kepala Daerah, memerlukan waktu untuk penyusunan RPJMD baru, berdasarkan “visi-misi” Kepala Daerah baru 2013 Deddy S Bratakusumah, PhD 10
- 11. Masalah Pelaksanaan APBD • Keterlambatan penetapan APBD • Keterlambatan penunjukkan pengelola anggaran • Khusus dana yang berasal dari DAK, harus menunggu berbagai pedoman dan petunjuk dari K/L • Pelaksanaan penunjukkan pelaksana (konsultan/kontraktor) memerlukan waktu minimal satu bulan 2013 Deddy S Bratakusumah, PhD 11
- 12. Pemecahan Masalah • Perubahan (Revisi) berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional • Sinkronisasi penjadwalan yang terkait dengan proses politik, proses perencanaan, dan proses pelaksanaan pembangunan. • Menerapkan secara konsisten prinsip “money follow function” 2013 Deddy S Bratakusumah, PhD 12
- 13. Thank You