Your SlideShare is downloading. ×
0
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional

181,760

Published on

Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda.

Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda.

Published in: Technology, News & Politics
15 Comments
28 Likes
Statistics
Notes
  • Assalamualaikum Pak,,Mhon bantuannya,,saya sangat membutuhkan file ni pak untuk tgas kuliah. Terimakasih sebelumnya,tolong share ke chese_smile@yahoo.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • apabila kita ingin menjaga keutuhan NKRI, maka dalam sistim DO khususnya pemprov segera dijadikan sbg bagian dr pemerintah pusat, bukan lagi sbg DO

    http://www.facebook.com/elfizon.anwar#!/home.php?sk=group_156982247677297&ap=1
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • sistim OD akan mampu berfungsi sbg penjaga NKRI, apabila pemprov dijadikan sebagai bagian langsung dari pemerintah pusat, bukan lagi sebagai daerah otonom;

    http://www.facebook.com/elfizon.anwar#!/home.php?sk=group_156982247677297&ap=1
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Ass pak, bisa tolong di share ke email saya, mediharyono@gmail.com pak, saya butuh untuk pelajaran saya, skrg lg membahas otda. makasih pak :)
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • saya ingin membahas epektipitas otonomi terhadap kebijakan bupati,, karna sy melihat klhususnya di lombok timur banyak ketimpangan,,
    sejauhmana kebijakan antara wakil dan bupati itu sendiri,,
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
181,760
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
828
Comments
15
Likes
28
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional Drs. Dadang Solihin, MA Kuliah Umum FISIP Universitas Pasundan Kampus Lengkong Besar-Bandung, 20 Maret 2004
  • 2. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 3. dadang-solihin.blogspot.com 3  Dadang holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His post is Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.  He got various training around the globe, included Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com 4 Materi • Pendahuluan • Karakteristik Dasar Desentralisasi • Rationale Kebijakan Desentralisasi • Alasan Dianutnya Desentralisasi • Permasalahan Pokok dan Rekomendasinya
  • 5. dadang-solihin.blogspot.com 5 Pendahuluan • Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. • Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah.
  • 6. dadang-solihin.blogspot.com 6 Karakteristik Dasar Desentralisasi 1. Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut. 2. Pemerintah daerah mempunyai batas-batas geografis yang jelas dan diakui secara hukum di mana mereka menggunakan kekuasaan dan menjalankan fungsi-fungsi publik.
  • 7. dadang-solihin.blogspot.com 7 Karakteristik Dasar Desentralisasi . . . 3. Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya. 4. Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh. 5. Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.
  • 8. dadang-solihin.blogspot.com 8 Rationale Kebijakan Desentralisasi 1. Memungkinkan penyusunan rencana serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen. 2. Mampu memotong red tape dan prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di pusat. 3. Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif.
  • 9. dadang-solihin.blogspot.com 9 4. Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi memungkinkan terwakilinya bermacam-macam kelompok kepentingan, seperti politik, agama, dan etnis. 5. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis. Dengan desentralisasi juga dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara). 6. Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat pusat dari tugas-tugas rutin, di mana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif. Rationale Kebijakan Desentralisasi . . .
  • 10. dadang-solihin.blogspot.com 10 7. Desentralisasi memungkinkan pemerintahan yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif. Daerah bisa menjadi semacam laboratorium untuk eksperimen kebijakan dan program baru dengan melokalisir pada tempat-tempat tertentu. 8. Desentralisasi dalam perencanaan pembangunan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin lokal untuk memberikan pelayanan dan fasilitas lebih efektif, mengintegrasikan daerah terpencil dan terbelakang ke dalam ekonomi regional, memonitor, dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan secara lebih efektif dibandingkan instansi perencanaan dari pusat. Rationale Kebijakan Desentralisasi
  • 11. dadang-solihin.blogspot.com 11 Alasan Dianutnya Desentralisasi 1. Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani; 2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak- hak demokrasi; 3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
  • 12. dadang-solihin.blogspot.com 12 Alasan Dianutnya Desentralisasi 4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya; 5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.
  • 13. dadang-solihin.blogspot.com 13 Permasalahan Pokok 1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap 2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan-undangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas 3. Sosialisasi UU 22 /1999 dan pedoman yang tersedia belum mendalam dan meluas; 4. Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat lemah;
  • 14. dadang-solihin.blogspot.com 14 Permasalahan Pokok 5. Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah dikelola; 6. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah; 7. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan konsep otonomi yang proporsional ke dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI.
  • 15. dadang-solihin.blogspot.com 15 Permasalahan Pokok Permasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen pokok yang membentuk pemerintah daerah yaitu; 1. Kewenangan, 2. Kelembagaan, 3. Kepegawaian, 4. Keuangan, 5. Perwakilan, 6. Manajemen pelayanan publik, dan 7. Pengawasan.
  • 16. dadang-solihin.blogspot.com 16 1. Kewenangan Daerah Permasalahan: 1. Friksi antara Pusat dengan Daerah 2. Friksi antara Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota 3. Friksi antar Kabupaten/Kota itu sendiri
  • 17. dadang-solihin.blogspot.com 17 Rekomendasi 1. Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenangan 2. Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale, akuntabilitas dan externalitas
  • 18. dadang-solihin.blogspot.com 18 2. Kelembagaan Permasalahan: Dengan adanya batas maksimum dalam penetapan jumlah dinas, akan terjadi pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV yang akan berpotensi mengganggu iklim politik daerah.
  • 19. dadang-solihin.blogspot.com 19 Rekomendasi 1. Untuk mengatasi kekecewaan ataupun konflik kepegawaian dan organisasi yang diakibatkan oleh para pejabat yang dirasionalisasi, dapat dikembangkan Jabatan Fungsional bagi mereka yang masih memenuhi persyaratan. 2. Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda. 3. Memilih kelembagaan publik dalam pembentukan unit-unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta (public private partnership) 4. Perlu adanya standar kelembagaan baik besaran maupun nomenklatur
  • 20. dadang-solihin.blogspot.com 20 3. Kepegawaian Daerah Permasalahan: 1. Pegawai Daerah cenderung dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daerah 2. Status kepegawaian Daerah menjadi sangat statis 3. Mencuatnya isu "Putera Daerah" karena penafsiran otonomi yang sempit 4. Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI 5. Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru 6. Adanya kerancuan antara jabatan politis (political appointee) dan jabatan karir (career appointee)
  • 21. dadang-solihin.blogspot.com 21 Rekomendasi 1. Pegawai pada tingkatan tertentu (misal Sekda) sebaiknya menjadi kewenangan Pusat 2. Penyesuaian antara UU 22/1999 dengan UU 43/1999 beserta PP pelaksanaannya. 3. Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan Pejabat Politik 4. Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas
  • 22. dadang-solihin.blogspot.com 22 4. Keuangan Daerah Permasalahan: 1. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan 2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency). 3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum. 4. Overhead cost pemda yang tinggi. 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD 6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan 7. Terbatasnya pemanfaatan DAK 8. Kurangnya manajemen aset 9. Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas 10. Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif
  • 23. dadang-solihin.blogspot.com 23 Rekomendasi 1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan 2. Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah 3. Sistem subsidi didasarkan atas fiscal gap yang muncul atas dasar perbandingan antara fiscal capacity dengan fiscal need 4. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah 5. Diadakan pemisahan biaya gaji pegawai dari DAU 6. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi APBN 7. Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah 8. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK
  • 24. dadang-solihin.blogspot.com 24 5. Perwakilan Rakyat Daerah Permasalahan: 1. Kemitraan yang tidak jelas 2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD 3. Kerancuan LPJ 4. Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala daerah 5. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD 6. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir 7. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan perundangan 8. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking
  • 25. dadang-solihin.blogspot.com 25 Rekomendasi 1. Peningkatan hubungan DPRD dengan masyarakat 2. Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah 3. LPJ didasarkan atas pengukuran kinerja 4. Kepala daerah dipilih secara langsung
  • 26. dadang-solihin.blogspot.com 26 6. Manajemen Pelayanan Publik Permasalahan: 1. Semakin rendahnya kualitas pelayanan 2. Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan daerah 3. Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan pelayanan 4. Tidak jelasnya standard pelayanan 5. Rendahnya akuntabilitas pelayanan
  • 27. dadang-solihin.blogspot.com 27 Rekomendasi 1. Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda 2. Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 3. Peningkatan kinerja pelayanan oleh Pemda
  • 28. dadang-solihin.blogspot.com 28 7. Pengawasan Permasalahan: 1. Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah 2. Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan 3. Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah
  • 29. dadang-solihin.blogspot.com 29 Rekomendasi 1. Perlunya unit dekonsentrasi sebagai perangkat Gubernur 2. Revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil pusat di daerah 3. Perlunya sosialisasi peraturan perundangan 4. Penegakan hukum yang tegas
  • 30. dadang-solihin.blogspot.com 30

×