Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

dadang‐solihin.blogspot.com 1

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta
10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang‐solihin.blogspot.com


Materi

• Langkah Penyusunan RPJMD
• Log-Frame
• Indikator
• RPJMN 2010-2014
• Pelayanan Publik
• Janji Jokowi-Ahok 2012-2017


Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD

dadang-solihin.blogspot.com 5

Log‐Frame

AT

INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT

ABK


Indikator


Pengertian Indikator

 Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).


RPJMN 2010‐2014
V I S I
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

M I S I
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR‐PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA
I. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
II. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
III. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
V. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

PRIORITAS NASIONAL
11 + 3


Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009‐2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat


1/3
Potret Pelayanan
• Baru sebagian kecil dari keseluruhan
instansi yang wajib menyediakan
pelayanan yang memiliki prosedur yang
jelas.
– Sementara banyak instansi
penanggungjawab dan pemberi pelayanan
yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam
menyediakan pelayanan.
• Waktu pelayanan umumnya tidak efisien
dan merugikan masyarakat yang sedang
dadang- 12
solihin.blogspot.com
membutuhkan pelayanan.

2/3
Potret Pelayanan
• Masih banyak petugas menunjukkan
sikap, cara berbicara, memanggil, atau
memberitahukan sesuatu yang tidak
ramah dan santun.
– Sebagian ada yang merasa berada pada
posisi superior dan arogan.
• Masih ada instansi-instansi pemberi
pelayanan yang belum menggunakan
prasarana dan sarana yang layak dan
sesuai perkembangan jaman, seperti
dadang-
13

3/3
Potret Pelayanan
• Sudah ada beberapa instansi yang
memiliki sistem informasi pelayanan yang
berisi informasi tentang prosedur, biaya,
waktu, dan sebagainya.
– Tetapi, jumlah yang belum menerapkan
sistem informasi yang baik lebih banyak lagi.
• Sistem penampungan pengaduan dan
tindak lanjut pengaduan merupakan unsur
standar pelayanan yang paling sedikit
ditemukan di instansi-instansi pelayanan
dadang-
14

Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?

• Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D
kurang memahami filosofi bernegara
(tujuan bernegara, guna mandat politik,
hak warga negara, kewajiban pemerintah,
dsb);
• Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas
SDM, dan organisasi birokrasi belum
mengalami perubahan berarti (tetap korup
dan tidak berkualitas);
• Reformasi birokrasi 15
dadang-
solihin.blogspot.com belum tuntas dan

Asas Pelayanan Publik
1.Transparansi: Bersifat terbuka, mudah
dan dapat diakses oleh semua pihak,
disediakan secara memadai dan mudah
dimengerti.
2.Akuntabilitas: Dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Kondisional: sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada
dadang- 16
prinsip-prinsip efisiensi & efektivitas

Prinsip Pelayanan Publik 1/2

1.Kesederhanaan: prosedur pelayanan
tidak berbelit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan
2.Kejelasan:
a.Persyaratan teknis dan administratif
pelayanan publik
b.Unit kerja/pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan
pelayanan dan penyelesaian
keluhan/sengketa
dadang- Rincian biaya dan tata cara pembayaran
c. 17

Prinsip Pelayanan Publik 2/2

6. Tanggung jawab: Pimpinan
penyelenggara pelayanan publik atau
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab
atas pelyanan dan penyelesaian
keluha/sengketa.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana:
Sarana dan prasarana kerja dan
pendukung lainnya yang memadahi
termasuk sistem T I.
8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi
dadang- 18
pelayanan mudah dijangkau dan mudah

UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
• Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan
administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu
badan usaha.
• Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung
jawab Negara dan/atau masyarakat.
– Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam
peraturan per-UU-an  a.l. KTP & Akta Kelahiran
– Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan
kepada penerima pelayanan publik.
• Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan
DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per-
UU-an.

Indikator Pelayanan Publik
1.Prosedur pelayanan;
2.Waktu yang dijalani pengguna pelayanan;
3.Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;
4.Prasarana dan sarana yang disiapkan
instansi pemberi pelayanan;
5.Sistem informasi pelayanan,
6.Mekanisme penampungan dan tindak
lanjut pengaduan dari pengguna
pelayanan; dan
dadang- 20

1/2
Bidang Pelayanan
Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:
1. Ketertiban umum; 11. Prasarana dan sarana
2. Kepolisian; transportasi massal;
3. Pertahanan dan keamanan; 12. Rumah sakit khusus;
4. Sanitasi; 13. Informasi pemerintahan;
5. Pengelolaan sampah; 14. Pengolahan air limbah;
6. Penerangan listrik di tempat 15. Penanggulangan darurat
umum; bencana alam;
7. Air baku bersih; 16. WC umum;
8. Saluran air buangan (drainase); 17. Pengolahan air limbah;
9. Pembangunan dan 18. Trotoar dan jembatan
pemeliharaan jalan; penyeberangan;
10. Rumah sakit dan klinik berobat 19. Kendaraan dan peralatan
umum; pemadam kebakaran;
20. Sarana pembasmi wabah
penyakit menular;

dadang- 21

Bidang Pelayanan 2/2
21. Sarana olah raga, kesenian dan 29. Pelayanan surat-surat identitas
rekreasi; dan pengesahan (KTP, SIM,
22. Penjara dan panti rehabilitasi; Aktaakta, Pasport, Surat
23. Prasrana dan sarana pengaturan Keterangan, dll);
lalu lintas; 30. Pelayanan surat ijin;
24. Pengendalian polusi udara; 31. Lahan pemakaman;
25. Sentra-sentra penujualan barang- 32. Ambulan dan mobil derek;
barang kebutuhan pokok; 33. Perpustakaan umum;
26. Alun-alun dan lapangan terbuka; 34. Museum;
27. Taman dan kawasan paru-paru 35. Pendidikan dasar dan umum;
kota; 36. Gedung pementasan;
28. Pelayanan fakir miskin dan orang 37. Balai latihan kerja;
cacad; 38. Prasarana ibadah;
39. Terminal terpadu;
40. Dan lain-lain….
Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik,
atau sebagian besar tersedia dengan baik
dadang- 22

Janji Jokowi – Ahok
2012-2017

1. Revitalisasi Pemukiman
Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir
3. Merintis Angkutan Massal
4. Layanan Kesehatan Gratis
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi
Pasar Tradisional
6. Menyediakan Ruang Publik
7. Birokrasi Bersih Profesional
8. Gubernur - Wagub Tanpa
Voorijder
9. Pendidikan Gratis

24
dadang-solihin.blogspot.com

2012-2017
PENANGGUNG
NO JANJI TARGET STRATEGI PROGRAM ANGGARAN
JAWAB
1. Revitalisasi Pemukiman
Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir
3. Merintis Angkutan
Massal
4. Layanan Kesehatan
Gratis
5. Bangun Mal PKL
Revitalisasi Pasar
Tradisional
6. Menyediakan Ruang
Publik
7. Birokrasi Bersih
Profesional
8. Gubernur - Wagub
Tanpa Voorijder

25

2012-2017
NO JANJI
1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh
• Revitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan
penggusuran.
• Pembangunan superblok rumah susun yang dilengkapi ruang publik
berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.
2. Mengatasi Banjir
• Pembangunan Embung/Folder untuk menangkap dan menampung air
hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan.
• Kerja sama dengan daerah penyangga Jakarta untuk membuat
sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang
bermuara di Jakarta.
• Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan
kanal-kanal pembuangan air.
26

2012-2017
NO JANJI
3. Merintis Angkutan Massal
• Memperbanyak angkutan massal.
• Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di
koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus.
• Dirintis pembangunan MRT/subway. Nantinya sebagian busway akan diubah
menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar.
• Bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas
pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa
ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah.
• Kendaraan umum seperti Metro Mini, Kopaja, dan Bus diganti dengan
kendaraan yang lebih layak agar warga nyaman menggunakan kendaraan
umum.
• Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem Electronic Road
Pricing (ERP), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan
nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja.
27

2012-2017
NO JANJI
4. Layanan Kesehatan Gratis
• Kartu Sehat diluncurkan. Kartu ini bisa memperpendek jalur birokrasi
pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Pembayaran layanan ini
ditanggung pemerintah.
• Disediakan Pusat Kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama
pasar-pasar yang dibangun di superblok untuk kalangan menengah ke
bawah.
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional
• Membangun mal khusus bagi PKL agar lebih tertib sehingga tidak
mengganggu pengguna jalan, berdasarkan pengalaman Jokowi menata
5.817 pedagang kaki lima (PKL) di Solo tanpa unjuk rasa.
• Keberadaan pasar tradisional diperhatikan sehingga bisa bersaing dengan
pasar modern dan menggerakkan perenomian warga kota.
• Hal ini dilakukan Jokowi karena pasar modern tidak menolong rakyat kecil.
Padahal jika pasar tradisional dan PKL dikelola dengan baik bisa
mendatangkan untung besar.
28

2012-2017
NO JANJI
6. Menyediakan Ruang Publik
• Memfasilitasi pergaulan warga dengan menyediakan sarana
mengekspresikan diri. Hal itu dilakukan dengan menyediakan ruang-ruang
publik.
• Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas.
• Pembangunan pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif.
• Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia. Tujuannya
adalah agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta.
7. Birokrasi Bersih Profesional
• Melaksanakan Reformasi Birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih,
transparan, dan profesional.
• Waktu pengurusan izin dipercepat dan lebih pendek, maksimal hingga enam
hari kerja.

29

2012-2017
NO JANJI
8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder
• Gubernur dan wakilnya tidak akan menggunakan voorijder yang
membuat mereka tidak merasakan kemacetan jalanan Ibukota.
• Hanya akan berada di kantor selama 1 jam. Sisa waktunya akan
digunakan untuk meninjau proses pembangunan dan pelayanan
publik di lapangan.
• Untuk mendukung pelayanan hingga ke tingkat terkecil pemerintahan,
insentif pada Ketua RT dan RW dinaikkan.
• Kepada wartawan terbuka, tidak akan ngambek atau tersinggung bila
ada pertanyaan wartawan yang dinilai menyudutkan.
• Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi
Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga.

30

2012-2017
NO JANJI
• Kartu Jakarta Pintar diluncurkan. Dengan kartu ini maka warga
Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA.
• Ide kartu pintar ini muncul karena sepanjang pengetahuan Jokowi-
Ahok, banyak anak yang putus sekolah di SMP dan SMA. Program
yang sama, menurut Jokowi, telah berhasil diterapkan di Solo selama
5 tahun.
• Dalam kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta
Selatan, Jumat 29 Juni 2012 Jokowi berkomitmen merealisasikan
apa yang telah disampaikan kepada warga. "Kalau apa yang saya
sampaikan tidak terbukti, tagih janji itu" ujarnya.

31

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Similar to Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik