Sistem pemilihan alternatif yang diusulkan Bung Hatta menggunakan pemilihan langsung di tingkat desa-kelurahan dan musyawarah perwakilan untuk tingkat yang lebih tinggi, dengan tujuan membuat proses pemilihan lebih murah, mudah, dan demokratis serta mencegah devide et impera."

1. Pemilu Alternatif ala Bung
Hatta:
Tanpa Partai,
Murah,
Mudah dan
Lebih Demokratis
INSPIRASI dari Buku Demokrasi
Kita,
karya Bung Hatta

2. LATAR BELAKANG
(Kondisi Pemilu Saat Ini)

3. Berbagai Kerusuhan Pemilu Kada
 Banyaknya kerusuhan
pilkada, a.l:
 Sumbawa Barat
 Flores Timur, NTT
 Mojokerto, Jatim
 Papua, 17 Tewas
 Samosir, Sumut
 Kab Karo, Sumut
 Kota Sibolga, Sumut
 Konawe
Selatan, Sulteng
 Tana Toraja, Sulsel
 Soppeng, Sulsel
 Gayo Alas, Aceh
 dan banyak lagi

4. Pemilu yang MAHAL
Biaya KPU Biaya Partai Biaya Kandidat

5. Biaya KPU
(Membebani APBN dan APBD)
 Biaya untuk KPU:
 KPU Nasional
 KPU seluruh Provinsi
 KPU seluruh Kabupaten dan
Kota
 Sumber KPU:
 Biaya Pemilukada 2010 s/d
2014
( 15 Trilyun)
 Biaya Pemilu 2009:
49,7 Trilyun

6. Biaya Partai
 Tidak semua partai bisa
ikut pemilu
 Ada syarat sulit, yakni:
Kepengurusan di:
33 propinsi,
350an Kab/Kota dan  Selain sulit, syarat itu butuh
2500an Kecamatan biaya sangat tinggi
 Karena Previlage dan
Keanggotaan: berbiaya tinggi,
minimal 1000 orang di tiap Partai malah menjadi
cabang. lembaga transaksi bisnis
politik
 ..

7. Biaya Kandidat (Pemilu 2009)
Legislatif Eksekutif
 DPRD Kab-  Bupati-Walikota
Kota  5 – 25 Milyar
 150 - 250 jt
 Gubernur
 DPRD Provinsi  50 – 100 Milyar
 700an jt
 Presiden
 DPR Nasional  > 1.5 Trilyun
 > 1.5 Milyar

8. Dampak Pemilu Biaya Mahal
Bagi yang Kalah Bagi yang Menang
 Bayar Hutang  Bayar Hutang
 Stress atau  Balik Modal
 Bunuh Diri  Ambil keuntungan (Korupsi)

9. Perilaku Pejabat Hasil Pemilu
dan Pilkada
 Untuk DPRD, izin
pemeriksaan terkait
berbagai kasus a.l: perzinahan,
korupsi, perjudian,
penipuan, hingga pembunuhan
penganiayaan,

10. Pemilu yang Sulit
Sulit untuk distribusi logistik ke seluruh
pelosok tanah air negara kepulauan
Indonesia

11. Pemilu yang Sulit Dilaksanakan
Sulit untuk Verifikasi DPT

12. Kebutuhan Mencari Pemilu Alternatif
 Mahfud MD:
“……………., kita
perlu mencari
berbagai
ALTERNATIF
terkait pelaksanaan
Pilkada
mendatang”
 Pada Seminar Nasional MK: “Evaluasi Praktek
Pilkada”,
Januari 2012

13. PENDAHULUAN

14. Ingatkah anda bahwa:
 Sila ke – 4
Pancasila, menyatakan:
 “Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
 PERMUSYAWARATAN
dan
 PERWAKILAN”

15. Bung Hatta menyatakan:
 Demokrasi BARAT berdasarkan kepada Individualisme.
 Demokrasi KITA berdasarkan kepada Kolektivisme.
 Sifat pertamanya, mengambil keputusan dengan
MUSYAWARAH MUFAKAT,
merupakan DASAR untuk DEMOKRASI POLITIK.
 Sifat keduanya, TOLONG MENOLONG dan GOTONG -
ROYONG,
merupakan dasar untuk DEMOKRASI EKONOMI.
- dari buku Demokrasi Kita, hal 69.

16. Bung Hatta menyatakan:
 Pemerintahan diatur dengan PERWAKILAN
melalui RAPAT - RAPAT,
yang sekecil-kecilnya di DESA hingga yang
sebesar-besarnya yaitu Dewan Rakyat Indonesia.
 Demikianlah Dasar Demokrasi Indonesia menurut
dasar Kedaulatan Rakyat
 BADAN – BADAN PERWAKILAN dibangun
mulai dari level DESA, kemudian ke kecamatan,
kabupatan-kota, keresidenan hingga NASIONAL.
 - dari buku Demokrasi Kita

17. BAGAIMANA PROSES PEMILU
ALA BUNG HATTA

18. Pemilu Alternatif
Musyawarah Mufakat untuk
pilih wakil (di antara mereka)
Perwakilan ke Kabupaten - Kota
Level
Kecamatan
Musyawarah Mufakat untuk pilih
wakil (di antara mereka) ke
Kecamatan
Perwakilan Level
Desa –
Kelurahan/
Nagari/Pasirah
Warga memilih seseorang di
Musyawarah atau RW/Dusun/Kampung untuk
Pemilu Langsung di menjadi perwakilan di level
Level Desa/Kelurahan
RW/Dusun/Kampung

19. Pemilu Alternatif (Cont…)
Perwakilan
Level
Nasional Musyawarah – Mufakat
Menunjuk Wakil (diantara
mereka) ke Level Nasional
Perwakilan
Level Propinsi
Musyawarah – Mufakat
Menunjuk Wakil (diantara
mereka) ke Level Provinsi
Perwakilan
Level
Kabupaten/Kota

20. Mengapa pemilu berbasis
di level Desa-Kelurahan?
 Karena:
Ruang DESA - KELURAHAN
cukup kecil
sehingga sesama WARGA
LEBIH SALING MENGENAL  Karena
Rakyat akan lebih mudah
 Sehingga menjangkau
 Rakyat dapat lebih mudah untuk: (mempengaruhi atau
mengetahui, menelusuri dan bahkan memecat) wakil
memverifikasi rakyatnya
secara langsung/tidak langsung di (dan melalui) Desa –
Kelurahan masing-
siapa orang-orang yang masing.
terpercaya atau tidak.
..

21. Apa Maksud Pemilu Tidak Wajib Partai?
 Bukan berarti tidak boleh ada
partai
 Bahkan partai lokal maupun
regional boleh dibentuk
 Siapapun,
baik pribadi maupun dengan
lembaga,
pake partai ataupun tidak,
boleh ikut bertanding menjadi
kandidat
 Yang penting,
semua kandidat
harus bertanding
melalui DESA – KELURAHAN
masing-masing.

22. Apa Maksud  Tidak perlu biaya kampanye besar,
karena WILAYAH KAMPANYE
Pemilu Murah? hanya seluas DESA - KELURAHAN
 Tidak perlu BIAYA DAFTAR PARTAI
 Tidak perlu Biaya KPU di APBN/APBD,
karena „KPU‟ dibentuk, berada, dan
dibiayai
oleh masyarakat di masing2 Desa-
Kelurahan.
 Tidak perlu biaya mahal
untuk memilih perwakilan maupun
eksekutif
cukup dengan musyawarah perwakilan.
 Tidak perlu biaya mahal
untuk MENCOPOT (dan MENGGANTI)
legislatif maupun eksekutif,

23. Pemilihan Pemimpin  Mudah karena
yang Mudah PEMILU LANGSUNG hanya di level
DESA – KELURAHAN
 Mudah karena
untuk memilih perwakilan KECAMATAN
hingga NASIONAL
cukup dengan musyawarah perwakilan
saja
 Mudah karena
untuk memilih eksekutif
cukup dengan musyawarah perwakilan
saja
 Mudah karena
Musyawarah – Mufakat untuk MENCOPOT dan MENGGANTI
legislatif maupun eksekutif
cukup dengan MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN
YANG MEMILIHNYA.

24. Mengapa Pemilu di Desa - Kelurahan
Lebih Mudah?
 MUDAH (dan MURAH)
untuk:
 Distribusi logistik
pemilu (kertas, tinta
dan kotak suara)
 Verifikasi Daftar
Pemilih Tetap (DPT),
 Verifikasi kecurangan
pemilu maupun
 Penyelesaian konflik
Rusuh karena SULIT untuk pasca pemilu.
verifikasi kecurangan pemilu

25. Maksud Sistem  Dewan Perwakilan di level bawah
bisa mencopot/mengganti anggota dewan di
Lebih Demokratis? level atas yang mereka pilih/utus.
Dewan paling bawah yang paling berkuasa.
 Rakyat bisa menjangkau / memecat Wakil
Rakyat di Desa – Kelurahan masing2.
 Rakyat memiliki saluran memperjuangkan
kepentingan
melalui rantai wakil rakyat dari Desa -
Kelurahan hingga Nasional
 Sehingga rakyat banyak
Demokratis = Rakyat  (melalui Desa – Kelurahan masing2)
Berkuasa  akan memiliki
jangkauan yang LEBIH KUAT
atas keputusan publik
daripada Pemilik Modal Besar.

26. Saringan Berlapis Hasilkan Wakil
Rakyat Terpercaya
 Memilih wakil rakyat di DESA -KELURAHAN
DPR Nasional
akan mendapatkan figur-figur
DIKENAL dan TERPERCAYA
DP Provinsi
 Selanjutnya
mereka memilih perwakilan TERPERCAYA
DPR Kabupaten -
(di antara mereka)
Kota
sebagai utusan ke level kecamatan,
begitu seterusnya hingga level nasional.
DP Kecamatan
 Pada akhirnya sistem ini
secara BERLAPIS akan MENYARING
DPR Desa -
Kelurahan sekumpulan orang wakil rakyat
PALING TERPERCAYA (wakil rakyat nasional)

27. Sistem Pemilihan yang dapat
mencegah Devide et Impera
pada NKRI

28. Pemilu Saat Ini:
Penyebab Devide et Impera

29. Pemilu Saat Ini: Tidak Ada Ikatan antar Lembaga Negara
No Direct
Connection
No Direct DPR Level Eksekutif Level
Connection Nasional Nasional No Direct
Connection
No Direct
Connection Eksekutif No Direct
DP Level
No Direct Provinsi Level Provinsi Connection
Connection No Direct
Connection
DPR Level DPR Level Eksekutif Level Eksekutif Level
Kabupaten -Kota Kabupaten -Kota Kabupaten - Kota Kabupaten - Kota
P E M I LI HAN LAN G S U N G
RAKYAT

30. Pemilu Langsung = Tidak ada ikatan
antar Lembaga
 Karena semua pemilihan dengan ‘Pemilihan
Langsung‟,
maka tidak terjadi ikatan (no connection) antar
No Direct
Connection DP Level
lembaga negara, Provinsi
No Direct
yakni: Connection
 antara legislatif se level, DPR Level DPR Level
Kabupaten -Kota Kabupaten -Kota
 antara legislatif antar level,
 antara legislatif dengan eksekutif,
Pemilihan Langsung
 antara eksekutif se level, maupun
 antara eksekutif antar level. RAKYAT

31. Bandingkan dengan Pemilu Bung Hatta:

32. Direct
Connection Ada Ikatan
Eksekutif
DPR Nasional Nasional Antar Lembaga
Connection
Direct Indirect
Connection
DP Provinsi
Eksekutif Provinsi
Connection
Indirect
Direct
Connection
DPR Kabupaten Eksekutif
-Kota Kabupaten - Kota
Top-Down
Bottom up Goverment
Legislatif
DP Kecamatan Eksekutif
Kecamatan
DPR Desa - Eksekutif
Kelurahan Kelurahan
RAKYAT

33. Adanya Ikatan Antar Lembaga
Antar Wilayah membuat
hubungan yang kuat antar
kelembagaan negara
Menelaah Adanya Ikatan Antar Lembaga,
menggunakan konsep
2 mode network
dari Social Network Analysis

34. Adanya Ikatan antar Lembaga Legislatif
 Ada ikatan antara  Ada ikatan antara
legislatif antar legislatif se-level
level

35.  Agar masyarakat DESA-KELURAHAN, Cara Memilih
terutama di PEDALAMAN, Pemimpin yang Khas
tidak menggunakan Budaya Indonesia
cara pemilihan yang ASING
dan DIPAKSAKAN
dari luar konteks pengertian mereka.
 Agar memberi kesempatan
budaya dan nilai-nilai asli setempat
untuk digunakan dalam pemilihan Cara pemilihan pemimpin
pemimpin. yang BELUM TENTU
sesuai dengan budaya asli
setempat
 Dengan mengaktifkan 1.128 suku di akan berdampak pada
76.613 desa,
budaya dan nilai asli
dengan berbagai adat cara pemilihan setempat
pemimpinnya,
terlibat dalam
yang khas,
perkembangan dan cara
demokratisasi khas

36. So…?
 Apakah sistem Pemilu Bung Hatta
akan menghasilkan PEMIMPIN Indonesia
yang lebih baik?

37. So…?
 Bagaimana jika Pemilu Bung Hatta
dijadikan
Pemilu Indie 2014??

38. Lalu bagaimana, teman?
 Jika dianggap bagus,
mohon menyebarkan gagasan ini
minimal KEPADA 3 rekan anda.
 Kira-kira bagaimana cara untuk merealisasikannya?
 Mari membincangkannya, teman.
 Hubungi kami:
 Zaid Nasution (0812.207.377.38) atau
 Harum Marpaung (0821.606.49.292)
 E.mail: pemilu.alternatif@gmail.com