Dokumen ini merangkum analisis sistem pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan. Ia menjelaskan pentingnya memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan kawasan industri, dan menganalisis studi kasus di PT Kawasan Industri Medan. Analisis menemukan beberapa faktor kunci pengembangan kawasan industri seperti jumlah industri, permintaan lahan, dan kebijakan pemerintah. Dokumen ini

1. Review
Analisis Sistem Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berwawasan Lingkungan
Opissen Yudisyus
20100430019
Pengembangan kawasan industri terpadu merupakan salah satu sarana dan prasarana
penunjang untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi dalam sektor industri yang
bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, mempermudah kegiatan
industri, mendorong kegiatan industri untuk berloksai di kawasan industri dan meningkatkan
upaya pengembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan.
Untuk mencapai dan menghasilkan manfaat optimal, pengembangan kawasan industri
terpadu berwawasan lingkungan perlu memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan
(Sustainable development) yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, kelestarian
lingkungan, dan sosial. Menurut World Commision On Environment and Development
(WCED,1987) kriteria yang dijadikan acuan pembangunan berkelanjutan, yaitu : aspek
ekonomi, ekologi, dan sosial. Beberapa literatur lain menambahkan aspek hukum dan
kelembagaan serta aspek teknologi.
Dari studi kasus yang dilakukan di PT. Kawasan Industri Medan (KIM), Kodrat, K.F
(2011) dengan menganalisis Situasional telah menyediakan kolam pengolahan limbah cair
terpadu namun penanganan limbah padat dan gas belum di analisis. Melalui analisis perilaku
penduduk dengan hadirnya PT.KIM menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat
sekitar sehingga secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pendapatan, tingkat
pendidikan, dan tingkat umur masyarakat sekitar namun dari persepsi dan sikap masyarakat
dengan hadirnya PT tersebut belum dijelaskan. Dari hasil analisis kualitas limbah cair dan
efisiensi unit IPAL PT. KIM belum berfungsi secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain : aerator tidak berfungsi secara kontinu, teknologi pengolahan limbah masih
sederhana, tenaga ahli belum memadai, lemahnya pematuhan UU Lingkungan Hidup. Di
penelitian ini kurang menambahkan solusi dalam pengolahann limbah, selain dengan IPAL
industri atau perusahaan dapat mengelola limbah dengan cara minimisasi limbah, pembatasan
pemakaian bahan-bahan berbahaya, desain produk berwawasan lingkungan, pertukaran
limbah dan mengubah limbah menjadi produk.

2. Untuk analisis faktor menggunakan hasil analisis kondisi saat ini dan analisis
kebutuhan stackholders diintegrasikan dengan pendekatan sistem melalui analisis prospektif,
diperoleh faktor-faktor penentu kebutuhan stakholders pengembangan PT. KIM sebanyak
sembilan faktor yaitu daya dukung lingkungan, jumlah industri, ketersediaan lahan,
permintaan lahan, modal pengembangan, peraturan pemerintah, harga lahan, kerjasama antar
stakholders dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah ( RUTRW) berwawasan lingkungan.
Untuk meningkatkan kinerja pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan
lingkungan diperoleh lima faktor penting yaitu jumlah industri, permintaan lahan, kebijakan
pemerintah, modal pengembangan, dan iklim investasi yang kondusif.Selain itu faktor
sumber daya manusia dan teknologi berperan penting. Adapun pemodelan yang digunakan
dalam penelitian yaitu struktur model (diagram air), simulasi model dan validasi model serta
menggunakan skenario yaitu, 1) skenario konservatif-pesimistik, guna mengukur (penurunan)
pertambahan jumlah industri, permintaan lahan, kebijakan pemerintah, peraturan daerah,
modal pengembangan, dan iklim investasi, 2) skenario moderat, guna mengukur
(peningkatan) faktor-faktor seperti skenario konservatif-pesimistik, 3) skenario optimistik,
guna mengukur (peningkatan) faktor-faktor seperti skenario konservatif-pesimistik dan
kaitannya.Disini hanya menganalisis model pengembangan kawasan industri terpadu
berwawasan lingkungan yang dirancang untuk keputusan dan manajemen strategik namun
untuk model operasional belum dilaksanakan. Peran pemerintah pusat maupun daerah
dituntut lebih proaktif baik dengan kebijakan atau dengan memberikan insentif keringanan
pajak PPH, PBB, dan PPN sehingga dapat mengikuti persaingan bebas agar dapat mencapai
optimalisasi pemanfaatan kawasan industri untuk menjalankan misi pengembangan kawasan
industri.