Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to MATERI KETUA.pptx
Similar to MATERI KETUA.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
MATERI KETUA.pptx
- 1. TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILU2024 ABHAN Advokat / Praktisi Hukum Ketua Bawaslu 2017-2022 (Disampaikan pada Webinar Bawaslu Wonogiri Tanggal 6 Juli 2022)
- 2. BAGIAN 1 PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
- 3. NAME OR LOGO Permasalahan Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih DPT+Daftar Pemilih Berkelanjutan Elemen Data dalam Daftar pemilih tidak padan dengan data kependudukan DAFTAR PEMILIH COKLIT Besarnya Pantarlih = Besarnya Biaya pemutakhiran Pandemi & Pembatasan Sosial Kinerja Sidalih Potensi Coklit dilakukan masih di masa Pandemi dan pembatasan sosial Coklit dilakukan secara langsung oleh Pantarlih (1 TPS = 1-2 Pantarlih) Sidalih tidak tersedia tepat waktu, tepat regulasi, Bawaslu menemukan 23.968 pemilih yang terdaftar dalam DPT/DPK Pemilu 2019 tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilihan 2020. Bawaslu menemukan 73.130 pemilih yang telah dicoret pada Pemilu 2019, kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilihan 2020. • NIK & KKK kosong/ tidak lengkap/tidak padan • Nama, TTL, Alamat,, umur, status perkawinan tidak padan dengan data kependudukan • Data DP4 yang digunakan saat sinkronisasi hanya pemilih pemula Kualitas Daftar pemilih menambah Beban Pemutakhiran saat Coklit Sinkronisasi tidak menampilkan data kependudukan secara utuh sehingga tidak tersedia pembanding bagi data pemilih yang tidak padan dengan data kependudukan
- 4. NAME OR LOGO Modal Positif KPU Sudah memiliki pengalaman penggunaan Sistem Informasi (Sidalih) yang memadahi untuk memeutakhirakan data pemilih dan digunakan dalam beberapa Pemilu dan Pemilihan “ ” Sidalih “ ” KPU Sudah memiliki pengalaman dalam memperbaiki akurasi data pemilih dengan membandingkan dengan data kependudukan’ Sinkronisasi data pemilih & data kependudukan “ ” KPU sudah memiliki pengalaman untuk meningkatkan kualitas DPT terakhir dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelajutan Pemutakhiran Berkelanjutan 4 “ ” Kesiapan Regulasi Sejak Awal karena tidak adanya revisi UU 7/2017 Regulasi
- 5. NAME OR LOGO Maksimalkan pemutakhiran berkelanjutan dengan DPT Terakhir + pemeliharaan DPT + DPK & Data Kependudukan Data pemilih yang tidak padan disesuaikan dengan data kependudukan DAFTAR PEMILIH COKLIT Kombinasi Coklit oleh Pantarlih dan Coklit Mandiri via IT (sepereti sensus BPS) Problem teknis Coklit Kinerja Sidalih Potensi Coklit masih di masa Pandemi Peningkatan kualitas daftar pemilih dan pelaksanaan coklit mandiri menggunakan IT Penyiapan sistem IT Sidalih harus tersedia tepat waktu, tepat regulasi, dan mudah digianakn sampai di level Pantarlih& PPS. Sehingga dapat digunakan untuk verifikasi hasil coklit oleh pantarlih Membersihkan DPT terakhir dari pemilih ganda, pemilih meninggal, pindah domisili, • Menyandikangkan data pemilih terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan data pemerintah secara utuh (seperti Pemilu 2014). Diperlukan revisi Pasal 6 (5) dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) PKPU 11/2018 Kualitas Daftar pemilih menambah Beban Pemutakhiran saat Coklit Upaya Perbaikan
- 6. BAGIAN 2 Pengadaan dan Distribusi Logistik
- 7. NAME OR LOGO Permasalahan Pengadaan dan Distribusi Logistik Waktu dibatasi jadwal & Tahapan Pemilu Kondisi Gerografis & akses trasportasi Besarnya Jumlah & jenis barang logistik 7
- 8. NAME OR LOGO Modal Positif PENGALAMAN Tersedianya peta permasalahan dari pemilu 2019 REGULASI Kesiapan Regulasi Sejak Awal karena tidak adanya revisi UU 7/2017 Sudah adanya Sistem Informasi Logitik (Silog) yang SILOG
- 9. NAME OR LOGO Evaluasi Komprehensif Problem pengadaan & Distribusi Plosgistik Pemilu 2019 JIKA TETAP SENTRALISTIK Norma Pengadaan dan distribusi harus memastikan pihak K-3 yang memenagkan lelang memiliki kemampuanuntuk mengadakan & mendisitribusikan barang & jasa tepat Jumlah, tepat Waktu & sesuai standar Solusi lain: pengadaan yang Tidak Sentralistik 9 Upaya Perbaikan Pengadaan dan Distribusi Logistik
- 11. NAME OR LOGO PERMASALAHAN DALAM TAHAPAN KAMPANYE Potensi Pandemi Belum ada kepastian Pemilu 2024 bebas dari pandemi. Penindakan pelanggaran ‘mengandalkan’ institusi di luar penyelenggara pemilu Pelibatan ASN, pelanggaran UU ITE, dll Permasalan Fasilitasi kampanye Terbatasanya waktu pengadaan APK & bahan kampanye
- 12. NAME OR LOGO Modal Positif PENGALAMAN Tersedianya peta permasalahan dari pemilu 2019 REGULASI Kesiapan Regulasi Sejak Awal karena tidak adanya revisi UU 7/2017
- 13. NAME OR LOGO TEROBOSAN DALAM TAHAPAN KAMPANYE Potensi Pandemi Adanya PKPU yang implementatif terkait pelaksanana prokes Covid-19 di setiap tahapan kampanye. Belajar dari PKPU 6/2020, PKPU 10/2020 dan PKPU 13/2020 dalam pemilihan Serentak 2020. Efektifitas penindakan Pelanggaram Memberikan peran Bawaslu dalam pemberian saknsi administrasi bagi pelanggaran kampanye (Terkait Prokes Covid-19, pelibatan ASN, berita bohong dan ujaran kebencian) Fasilitasi kampanye Memaksimalkan Medos dan penyebaran informasi kampanye melalui TI
- 14. BAGIAN 4 PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA
- 15. NAME OR LOGO 15 Permasalahan Teknis Pelaksanaan Pemungutan & Penghitungan Suara Pemahaman penyelengara Adanya PSU akibat pemilih Pemilih non DPT/DPTB gunakan KTP-E luar daerah atau gunakan KK Integritas penyelenggara Surat suara dirusak KPS setelah digunakan pemilih Surat suara ditandai sebelum digunakan pemilih Penyelengara menggunakan hak pilih lebih dari satu kali Beratnya Beban KPPS pada hari H Adanya panggota KPPS yang sakit dan meninggal saat menjalankan tugas. Menurunnya kecermatan Logistik Keterlambatan dan ketidaklengkapan Logistik, Surat Suara tertukar
- 16. NAME OR LOGO Permasalahan beban kerja penyelenggara : Meningkatnya Jumlah Penyelengara pemilihan Umum Y ang meninggal Pemilu 2014 144 Meninggal Pemilu 2019 894 orang Meninggal Dunia 5.175 orang Sakit
- 17. PSS, PSU dan PSL Pemilu 2019 Pemungutan suara Susulan ( PSS) = 2.293 TPS Pemungutan suara Ulang (PSU) = 1.114 TPS Pemungutan suara Lanjutan (PSL) = 384 TPS
- 18. NAME OR LOGO 17 Problem Sirekap JARINGAN INTERNET Lokasi TPS terkendala Jaringan Internet 11.559 JARINGAN LISTRIK Lokasi TPS terkendala Aliran Listrik 3.039 SMARTPHONE Penyelenggara Pemilihan Tidak Dapat Log in Sirekap saat Simulasi 3.338 Perbedaan Pemilu 2024 & Pemilihan 2020 Banyak calon anggota legislatif yang harus direkap melalui Sirekap dalam pemilu 2024 Tantangan Politis Politisasi Data Sirekap
- 19. Tingginya Surat Suara Tidak Sah Dalam Pemilu 2019 Perlu Penelitian: Kenapa Suara Tidak Sah Besar? Agar kebijakan yang dibuat menjawab akar masalah Pemahaman Pemilih Sosialisasi yang lebih efektif Sistem Pemilu & Desain surat suara Penyederhanaan desain surat suara Pilihan ‘sadar’ Pemilih - Varian surat suara sah (Apakah di luar kolom, coblosan lebih sekali, atau tidak ditandai sama sekali) Faktor Lain? NAME OR LOGO 18
- 20. NAME OR LOGO 19 Permasalahan Teknis: Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilu 2019 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Jumlah Surat Suara Tidak sah 3.754.905 (2,38%) Pemilu DPD Jumlah Surat Suara Tidak sah 29.710.175 (19,02%) Pemilu DPR Jumlah Surat Suara Tidak sah 17.503.953 (11, 12%) Catatan: Surat suara DPD lebih sederhana dan memuat calon yang jumlahnya lebih kecil daripada surat suara DPR RI, tetapi persentase surat suara rusaknya lebih tinggi (Sumber: Perludem:2019:14)
- 21. NAME OR LOGO Modal Positif PENGALAMAN Tersedianya peta permasalahan dari pemilu 2019 REGULASI Kesiapan Regulasi Sejak Awal karena tidak adanya revisi UU 7/2017
- 22. NAME OR LOGO 21 • Mengkaji penyederhanaan desain surat suara dan formulir BA dan sertifikat hasil pemungutan & Penghitungan suara “ ” • Mengkaji sistem penghitungan surat suara di TPS yang dibagi menjadi 2 Panel Sistem Pemilu & Desain Surat Suara • Mengkaji efektifitas Bimtek bagi penyelenggara ad hoc dengan melibatkan ahli. “ ” • Meningkatkan efektifitas Bimtek bagi penyelenggara ad hoc. • Mengefektifkan sistem Supervisi. Profesionalitas dan integritas penyelenggara ad hoc Memperbaiki dan menyesuaikan desain dan cara kerja Sirekap/Situng “ ” Sistem informasi Upaya Perbaikan Sistem dan Regulasi
- 23. Terimakasih