Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk definisi angkatan kerja dan tenaga kerja, jenis-jenis pengangguran beserta penyebabnya, upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan seperti peningkatan pendidikan dan hukum ketenagakerjaan, serta penetapan upah minimum provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2012-2013 yang mengalami kenaikan rata-rata 18%.

2. PETA KONSEP

3. KETENAGAKERJAAN
www.dailynews.com IPS KELAS 8, SMP AL HIKMAH SURABAYA - Since 2013
ANGKATAN KERJA DAN TENAGA KERJA INDONESIA
A. Angkatan kerja B. Tenaga Kerja
merupakan bagian dari tenaga UU No. 13 tahun 2003 tentang
kerja yang bekerja atau KETENAGA KERJAAN
mencari pekerjaan. Tenaga Kerja adalah setiap
Angkatan kerja adalah orang yang mampu melakukan
penduduk berusia 15 tahun ke pekerjaan guna menghasilkan
atas yang mempunyai syarat: barang dan jasa, baik untuk
1. penduduk yang seminggu memenuhi kebutuhan sendiri
sebelum sensus telah maupun untuk masyarakat.
mempunyai pekerjaan Menurut UU tersebut usia
2. tidak mempunyai tenaga kerja adalah
pekerjaan tetapi sedang penduduk Indonesia berusia
mencari kerja 18 tahun ke atas

4. BAGAN PENGELOMPOKAN TENAGA KERJA
Golongan yang bekerja
Angkatan
Kerja
Golongan yang menganggur
Golongan pencari kerja
TENAGA
KERJA
Golongan yang bersekolah
Bukan
Angkatan
Kerja Golongan yang mengurus
rumah tangga

6. PENGANGGURAN
A. Macam-macam Pengangguran Menurut Sebab Terjadinya:
1.Pengangguran Struktural: pengangguran yang terjadi karena
perubahan dalam struktur ekonomi. (dari agraris ke industrial)
2.Pengangguran Friksional : pengangguran yang terjadi karena
kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan
lowongan kerja
3.Pengangguran musiman: pengangguran yang terjadi karena
pergantian musim.

7. PENGANGGURAN
A. Macam-macam Pengangguran Menurut Sebab Terjadinya:
4. Pengangguran teknologi: pengangguran yang disebabkan penggunaan
teknologi (mesin modern)
5. Pengangguran konjungtur : pengangguran yang disebabkan adanya
siklus konjungtur (perubahan kegiatan perekonomian)
6. Pengangguran normal : pengangguran yang disebabkan karena
memang belum mendapat pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan
yang tidak memadai

8. PENGANGGURAN
B. Macam-macam Pengangguran Menurut
aktivitas subjeknya :
1. Pengangguran terselubung (disguised
unemployment) : terjadi jika tenaga kerja
yang tidak bekerja secara optimal karena
alasan tertentu.
2. Pengangguran terbuka (open unemployment):
tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak
mempunyai pekerjaan.
Penyebabnya :
a. Tidak tersedia lapangan pekerjaan
b. Tidak sesuai antara lapangan kerja
dengan pendidikan pencari kerja
c. Tidak berusaha mencari pekerjaan karena
malas

9. SETENGAH MENGANGGUR
ialah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam satu
minggu
Cara Mengatasi Pengangguran:
1. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja
2. Mendorong majunya pendidikan
3. Pemberian informasi tempat yang membutuhkan tenaga kerja
4. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja
5. Meningkatkan transmigrasi

10. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan 2004 - 2012
Pendidikan Tertinggi Yang 2012
No.
Ditamatkan
Februari Agustus
1 Tidak/belum pernah sekolah 123,213 82,411
2 Belum/tidak tamat SD 590,719 503,379
3 SD 1,415,111 1,449,508
4 SLTP 1,716,450 1,701,294
5 SLTA Umum 1,983,591 1,832,109
6 SLTA Kejuruan 990,325 1,041,265
7 Diploma I,II,III/Akademi 252,877 196,780
8 Universitas 541,955 438,210
Total 7,614,241 7,244,956

11. Masalah Pasar Kerja
Proses menemukan pekerjaan yang dilakukan oleh
pencari kerja pada umumnya menemui kenyataan :
Tingkat pendidikan, ketrampilan, dan kemampuan yang dimiliki
pencari kerja tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja.
Situasi yang diharapkan pencari kerja sering tidak sesuai
Informasi yang dimiliki pengusaha maupun pencari kerja sama-
sama terbatas

12. PERANAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI
MASALAH TENAGA KERJA
a. Peningkatan Mutu Tenaga Kerja (aspek
pendidikan)
b. Pengadaan Perangkat Hukum tentang
Ketenagakerjaan (aspek hukum)
c. Pembangunan dan Investasi Baru (aspek
ekonomi)
d. Program Transmigrasi
e. Program Padat Karya
f. Pembinaan Kewirausahaan
g. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
h. Peningkatan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

13. Upah Minimum Provinsi (UMP)
Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing
Provinsi yang bersangkutan. Saat ini, sudah ada 11
Provinsi yang sudah menetapkan Upah Minimum
Provinsi masing-masing. Rata-rata kenaikan UMP
tahun 2013 adalah sebesar 18, 32%. Kenaikan UMP
tahun ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan
rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya
sebesar 10, 27%.

14. KETERANGAN
No. PROVINSI
2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK
Peraturan Gubernur
NANGGROE ACEH
1 Rp 1,400,000 Rp 1,550,000 Aceh No. 65 Tahun 05-Oct-12
DARRUSSALAM
2012
Kep Plt Gub Sumut
No
2 SUMUT Rp 1,200,000 Rp 1,375,000 29-Nov-12
188.44/711/KPTS/201
2
SK Gubernur Sumbar
3 SUMBAR Rp 1,150,000 Rp 1,350,000 06-Nov-12
No. 562-781/2012
Peraturan Gubernur
4 RIAU Rp 1,238,000 Rp 1,400,000 12-Nov-12
No. 58 tahun 2012
Kep Gubernur Kepri
5 KEPULAUAN RIAU Rp 1,015,000 Rp 1,365,087 01-Nov-12
No. 687 tahun 2012
No.
6 JAMBI Rp 1,142,500 Rp 1,300,000 626/Kep.Gub/DISSOS 05-Nov-12
NAKERTRANS/2012
SK Gubernur
7 SUMSEL Rp 1,195,220 Rp 1,350,000 No.745/KPTS/Disnake 09-Nov-12
rtrans/2012

15. KETERANGAN
No. PROVINSI
2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK
SK Gubernur
BANGKA
8 Rp 1,110,000 Rp 1,265,000 No.188.44/792/TK.T/ 30-Nov-12
BELITUNG
2012
Keputusan Gubernur
9 BENGKULU Rp 930,000 Rp 1,200,000 01-Nov-12
No. D.308. XIV. 2012
SK No.
10 LAMPUNG Rp 975,000 Rp 1,150,000 G/741/III.05/HK/2012 28-Dec-12
Kepgub
11 JAWA BARAT Rp 780,000 Rp 850,000 No.561/Kep.1405- 21-Nov-12
Bangsos/2012
Pergub Prov DKI
12 DKI JAKARTA Rp 1,529,150 Rp 2,200,000 Jakarta No. 189 Tahun 20-Nov-12
2012
Kep Gubernur No.
13 BANTEN Rp 1,042,000 Rp 1,170,000 561/Kep.904- 27-Nov-12
Huk/2012
SK UMK Se-Jateng;
14 JAWA TENGAH Rp 765,000 Rp 830,000 SK No.561.4/58/ 12-Nov-12
2012

16. KETERANGAN
NO. PROVINSI
2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK
SK Gubernur No.
15 YOGYAKARTA Rp 892,660 Rp 947,114 20-Nov-12
370/KEP/2012
PerGub No. 72 Tahun
16 JAWA TIMUR Rp 745,000 Rp 866,250 24-Nov-12
2012
SK Gubernur No. 43
17 BALI Rp 967,500 Rp 1,181,000 01-Nov-12
Tahun 2012
Keputusan Gubernur
18 NTB Rp 1,000,000 Rp 1,100,000 05-Dec-12
No. 631 tahun 2012
19 NTT Rp 925,000 Rp 1,010,000 Kep.No.298/HK/2012 12-Nov-12
SK Gubernur No.
20 KALBAR Rp 900,000 Rp 1,060,000 14-Nov-12
632/KESSOS/2012
SK Gubernur
21 KALSEL Rp 1,225,000 Rp 1,337,500 No.188.44/0502/KUM/ 23-Oct-12
2012
SK Gubernur No.21
22 KALTENG Rp 1,327,459 Rp 1,553,127 12-Oct-12
Tahun 2012
SK Gubernur Kaltim
23 KALTIM Rp 1,177,000 Rp 1,752,073 01-Nov-12
No. 561/K.754/2012

17. KETERANGAN
NO. PROVINSI
2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK
SK Gubernur No. 173
24 MALUKU Rp 975,000 Rp 1,275,000 17-Dec-12
tahun 2012
MALUKU SK.
25 Rp 960,498 Rp 1,200,622 18-Dec-12
UTARA No.261/KPTS/MU/2012
SK. Gubernur Gorontalo
26 GORONTALO Rp 837,500 Rp 1,175,000 26-Nov-12
No. 433/12/XI/2012
Per Gub No.52 Tahun
27 SULUT Rp 1,250,000 Rp 1,550,000 29-Nov-12
2012
SK Gubernur No.29
28 SULTRA Rp 1,032,300 Rp 1,125,207 01-Nov-12
Tahun 2012
SK Gub No.
29 SULTENG Rp 885,000 Rp 995,000 561/570/Disnakertrans- 26-Nov-12
G.ST/2012
SK Gubernur No.
30 SULSEL Rp 1,200,000 Rp 1,440,000 01-Nov-12
2550/X/2012
SK Gubernur No. 526
31 SULBAR Rp 1,127,000 Rp 1,165,000 28-Nov-12
Tahun 2012
SK Gubernur No. 162
32 PAPUA Rp 1,515,000 Rp 1,710,000 10-Oct-12
tahun 2012
SK Gub No
33 PAPUA BARAT Rp 1,450,000 Rp 1,720,000 561/246/12/2012 Tahun 05-Dec-12
2012