Cara Mengerti Prinsip Bisnis

www.shared777.blogspot.com
KUNCI JAWABAN
MODUL MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP BISNIS
Bab 1 (Hal 17 sd 20)
a. Pilihan ganda
1. e 6. c 11. e 16. C
2. a 7. c 12. d 17. A
3. a 8. d 13. c 18. A
4. a 9. c 14. e 19. C
5. e 10. b 15. c 20. D
b. Isian
1. Inggris.
2. Agraris.
3. Rumah sakit, lembaga pendidikan, panti asuhan, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
4. UU Nomor 40 Tahun 2007.
5. Persekutuan perdata, persekutuan/perusahaan firma (Fa), dan
persekutuan/perusahaan komanditer (CV).
6. Penggabungan suatu usaha perseroan.
7. Berlaku bagi seluruh golongan.
8. SM. Amin, SH.
9. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis.
10.Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri, dan asas kebebasan berkontrak.
c. Esai
1. Bentuk koperasi :
a. Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang-seorang.
b. Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan koperasi.

2. 6 dasar kerja koperasi sebagai badan usaha berdasarkan pasal 5 UU
Perkoperasian :
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis
c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e. Kemandirian
f. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi
3. Perbedaan bentuk usaha berbadan hukum dengan bentuk usaha tidak
berbadan hukum :
Perbedaannya terlihat dari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Bila
seseorang akan mendirikan perkumpulan/perusahaan yang bukan badan
hukum, maka tidak diperlukan adanya syarat pengesahan akta pendirian oleh
pemerintah, cukup dengan adanya kesepakatan para pihak, tanpa ada
pendaftaran.
4. Maksud dari keanggotaan bersifat persoonlijk :
Yaitu dimana menyebabkan keanggotaan seorang peserta tidak dapat
dialihkan/dioperkan kepada pihak lain.
5. Joint venture, dan alasan dibentuknya joint venture :
Joint venture merupakan suatu perusahaan baru yang didirikan bersama-
sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dengan menggabungkan
potensi usaha, termasuk modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan
menurut perjanjian atau kontrak yang telah sama-sama disetujui.
Alasan dibentuknya joint venture ialah
a. Untuk mengambil alih suatu perusahaan yang sedang berjalan untuk
memperluas suatu pasar tertentu.
b. Untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pajak.
c. Untuk mendapatkan sumber-sumber baru bagi dalam proses produksi.
d. Untuk memperoleh cadangan uang tunai.

a. Pilihan ganda
1. a 6. b 11. b 16. c
2. c 7. b 12. b 17. e
3. a 8. c 13. d 18. c
4. d 9. e 14. a 19. d
5. a 10. b 15. c 20. d
b. Isian
1. Trade on Related Aspects of Intellectual Property Rights.
2. HaKI.
3. Undang-Undang No. 14 tahun 2001.
4. Dirjen HaKI.
5. Merek dagang dan merek jasa.
6. Berita Resmi Merek.
7. Pasal 28.
9. Hak moral dan hek ekonomi.
10.4 (empat).
c. Esai
1. Yang dapat dilindungi oleh HaKI :
Hak paten, rahasia dagang, hak merek, dan hak cipta.
2. Jangka waktu perlindungan paten biasa dan paten khusus :
Paten biasa berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
Paten, sedangkan jangka waktu perlindungan paten sederhana adalah 10
tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
3. Hal-hal yang menyebabkan merek tidak bisa didaftarkan :
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan
atau jasa yang sejenis.
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa
sejenis.

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi geografis yang sudah dikenal.
d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari
yang bersangkutan.
e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional
maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang.
f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
4. Hak eksklusif dalam hal hubungan kepemilikan terhadap hak cipta :
Bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta
tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta
tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
5. UU Hak Cipta Indonesia melindungi ciptaan orang yang bukan warga negara
Indonesia :
Perlindungan diberikan selama hasil ciptaan tersebut diumumkan untuk
pertama kali di Indonesia, atau sejauh negara dari warga negara atau
penduduk atau badan hukum tersebut mengadakan perjanjian bilateral
mengenai perlindungan hak cipta dengan Indonesia, atau menjadi peserta
perjanjian multilateral yang sama di bidang hak cipta yang diikuti pula oleh
Indonesia.
a. Pilihan ganda
1. e 6. c 11. c 16. a
2. c 7. a 12. d 17. c
3. b 8. e 13. b 18. a
4. e 9. a 14. d 19. e
5. a 10. d 15. d 20. a

b. Isian
1. 1457.
2. Konsumen.
3. Nomor 39/248 Tahun 1985.
4. Asas hukum Perlindungan Konsumen.
5. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.
6. Pasal 60 sampai dengan pasal 63 UU Perlindungan Konsumen.
7. Sanksi pidana tambahan.
8. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
9. Presiden.
10.Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen.
c. Esai
1. Terjadinya hubungan hukum antara penjual dan pembeli :
Kedua belah pihak memiliki Hak dan Kewajiban, dimana pembeli
berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban
memberikan barang atau jasa yang dijualnya.
2. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dianggap sah
oleh undang-undang :
a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa adanya paksaan,
kekhilafan maupun penipuan.
b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.
c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.
d. Didasarkan pada suatu klausa yang halal (diperbolehkan secara hukum).
3. Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha :
Sanksi administratif berikan oleh Undang-Undang kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan
persengketaan konsumen di luar pengadilan.
4. Fungsi BPKN :
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya
mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia
5. Tugas-tugas dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat :

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak
dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen.
d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.
a. Pilihan ganda
1. b 6. c 11. a 16. a
2. d 7. c 12. e 17. a
3. e 8. e 13. c 18. e
4. e 9. c 14. b 19. c
5. a 10. b 15. a 20. d
b. Isian
1. Monopoly by law, monopoly by nature, dan monopoly by license.
2. 5 Maret 1999.
3. 9 bab, dan 53 pasal.
4. Pasal 1.
5. HaKI.
6. Hak cipta.
7. anti kompetitif.
8. Monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.
9. Persekongkolan.
10. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
c. Esai
1. Pengertian monopoli dan monopsoni :

a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang
dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha.
b. Monopsoni merupakan bentuk monopoli dalam kelompok penguasaan
pembelian.
Dengan demikian, monopoli menguasai produksi dan/atau pemasaran,
sedangkan monopsoni menguasai pembelian.
2. Empat unsur dasar hukum anti-monopoli :
a. Hukum Paten memberikan kepada para penemu berupa hak-hak
eksklusif untuk menggunakan, memproduksi dan memanfaatkan
penemuan tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-
hak tersebut tanpa izin.
b. Hak Cipta memberikan monopoli kepada pencipta suatu karya
tertentu untuk memproduksi dan memanfaatkan karyanya.
c. Hukum merek mencegah seseorang menggunakan merek orang lain
yang telah ada dan telah terdaftar.
d. Hukum mengenai rahasia dagang mencegah orang untuk meng-
ungkapkan rahasia kepada umum, dan mengizinkan pemegang rahasia
dagang tersebut untuk memperoleh dan mengelola hak monopoli atas
informasi rahasia tersebut.
3. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku monopoli :
Sanksi administatif, pidana, dan pidana pokok.
4. Definisi :
a. Praktik monopoli, yaitu suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu
atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi
dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan
kepentingan umum.
b. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas
suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga
mereka dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.
c. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang

dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha.
5. Suatu pelaku usaha atau kelompok usaha dianggap memiliki posisi dominan :
a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu, atau
b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu.
Bab 5 Pengayaan (Hal 83 sd 85)
a. Pilihan ganda
1. e 6. c 11. b 16. d
2. d 7. d 12. a 17. d
3. d 8. b 13. e 18. a
4. a 9. c 14. a 19. b
5. c 10. e 15. c 20. d
b. Isian
1. Mengikat (normatif).
2. Sanksi atau ancaman hukumannya.
3. Perjanjian obligator.
4. 2 (dua).
5. Menyatakan bahwa semua barang-barang milik debitur menjadi jaminan
piutang krediturnya.
6. 4 (empat)
7. Adanya kebutuhan, dan merupakan hasil yurisprudensi dari pengadilan yang
didirikan sendiri (peraturan-peraturan itu kemudian menjadi sumber Hukum
Dagang).
8. Vennotschaap onder firma (Fa), Commanditer Vennotschaap (C.V.),
Naamloze Vennotschaap (N.V) atau PerseroanTerbatas (P.T), dan koperasi.
9. Hak milik perindustrian.
10.Pasal 3.

c. Esai
1. Kodifikasi hukum :
Membukukan atau mengkitabkan peraturan hukum yang sejenis secara
sistematis dan lengkap ke dalam suatu kitab undang-undang.
2. Tujuan utama kodifikasi hukum :
Untuk memperoleh kepastian hukum di samping untuk kesatuan dan
keseragaman hukum.
3. Perjanjian yang batal karena hukum :
Perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu
yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya perjanjian jual-beli narkotika
adalah batal karena hukum, sebab undang-undang narkotika melarang untuk
melakukan jual beli narkotika.
4. Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata :
Hukum Dagang merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Karena hal-hal
yang diatur dalam Hukum Dagang juga diaturnya dalam Hukum Perdata,
sepanjang tidak diatur secara khusus.
5. Tiga sumber Hukum Dagang :
a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai
kodifikasi.
b. Peraturan-peraturan tersendiri di luar KUHD, seperti dalam Lembaran
Negara (L.N) dan Berita Negara (B.N)
c. Menurut kebiasaan-kebiasaan.
Bab 6 Pengayaan (Hal 96 sd 98)
a. Pilihan ganda
1. a 6. b 11. d 16. d
2. c 7. c 12. a 17. c
3. c 8. e 13. a 18. a
4. b 9. d 14. a 19. b
5. a 10. d 15. e 20. c
b. Isian

1. Makhluk sosial.
2. Kebaikan (rightness), atau moralitas (kesusilaan).
3. Bisnis.
4. Bisnis.
5. Informasi palsu (deceptive information).
6. Etika bisnis.
7. Pelaku bisnis.
8. Prinsip konsekuensialis, dan prinsip non-konsekuensialis.
9. Prinsip hak, dan prinsip keadilan.
10. Keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensatoris.
c. Esai
1. Arti dari ‘ethos’ :
‘Ethos’, yang dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan, akhlak, moral,
watak, perasaan, sikap atau perilaku.
2. Perbedaan antara etika dan etiket :
Etika diartikan sebagai, aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku
yang diterima masyarakat sebagai baik atau buruk, sedangkan etiket berarti
ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang
dianut suatu kelompok tertentu.
3. 3 bidang pengelompokkan kegiatan bisnis :
a. Kegiatan Perdagangan (jual-beli).
b. Bisnis dalam arti kegiatan industri.
c. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa.
4. Prinsip-prinsip etika bisnis :
a. Etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi
Tidak ada perbedaan yang tegas antara etika bisnis dengan etika pribadi.
b. Etika bisnis itu berdasarkan pada keadilan (fairness)
Setiap pihak diperlakukan dengan adil.
c. Etika bisnis membutuhkan integritas
Integritas merujuk pada keutuhan pribadi, kepercayaan dan konsistensi.
d. Etika bisnis itu membutuhkan kejujuran

Pengusaha harus jujur mengakui keterbatasan yang dimiliki oleh
produknya.
e. Etika bisnis harus dapat dipercayai
Bersikap terbuka kepada klien atau stakeholder (pemangku kepentingan)
anda, seperti konsumen, pemasok, pemegang saham, pemerintah dan
masyarakat sekitar.
f. Etika bisnis membutuhkan perencanaan bisnis
Sebuah perusahaan yang beretika dibangun di atas realitas sekarang, visi
atas masa depan dan perannya di dalam lingkungan.
g. Etika bisnis diterapkan secara internal dan eksternal
h. Bisnis yang beretika memperlakukan setiap konsumen dan
karyawannya dengan bermartabat dan adil. Etika juga diterapkan di dalam
ruang rapat direksi, ruang negosiasi, dalam menepati janji, dalam
memenuhi kewajiban terhadap karyawan, buruh, pemasok, pemodal dll.
i. Etika bisnis membutuhkan keuntungan
Bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan keuntungan
bukanlah perusahaan yang beretika.
j. Etika bisnis berdasarkan nilai
Perusahaan yang beretika harus merumuskan standar nilai secara tertulis
k. Etika bisnis dimulai dari pimpinan
Perilaku seorang pemimpin yang beretika akan menjadi teladan bagi anak
buahnya.
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis :
a. Pengendalian diri.
b. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility).
c. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh
pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
d. Menciptakan persaingan yang sehat.
e. Menerapkan konsep ‘pembangunan berkelanjutan’.
f. Menghindari sifat 3K (Koneksi, Kolusi, dan Komisi).
g. Mampu menyatakan yang benar itu benar.
h. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha besar
dan golongan pengusaha kecil.

i. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati
bersama.
j. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa
yang telah disepakati.
k. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu
hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.
EVALUASI (Hal 79 sd 87)
a. Pilihan ganda
1. a 11. c 21. b 31. c 41. c
2. d 12. c 22. d 32. d 42. b
3. b 13. a 23. c 33. b 43. c
4. a 14. e 24. d 34. e 44. b
5. e 15. a 25. b 35. e 45. b
6. c 16. c 26. a 36. a 46. a
7. c 17. d 27. e 37. c 47. c
8. b 18. d 28. a 38. e 48. e
9. d 19. b 29. b 39. d 49. c
10. a 20 c 30 d 40. a 50. c
b. Isian
1. Agraris.
2. Persekutuan perdata, persekutuan/perusahaan firma (Fa), dan
persekutuan/perusahaan komanditer (CV).
3. Undang-Undang No. 14 tahun 2001.
5. Nomor 39/248 Tahun 1985.
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
7. Monopoly by law, monopoly by nature, dan monopoly by license.
8. 9 bab, dan 53 pasal.
9. Mengikat (normatif).
10. Keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensatoris.
c. Esai
1. Pengertian joint venture, dan alasan dibentuknya joint venture :

Joint venture merupakan suatu perusahaan baru yang didirikan bersama-
sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dengan menggabungkan
potensi usaha, termasuk modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan
menurut perjanjian atau kontrak yang telah sama-sama disetujui.
Alasan dibentuknya joint venture ialah
a. Untuk mengambil alih suatu perusahaan yang sedang berjalan untuk
memperluas suatu pasar tertentu.
b. Untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pajak.
c. Untuk mendapatkan sumber-sumber baru bagi dalam proses produksi.
d. Untuk memperoleh cadangan uang tunai.
2. Perbedaan jangka waktu perlindungan paten biasa dan paten khusus :
Paten biasa berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
Paten, sedangkan jangka waktu perlindungan paten sederhana adalah 10
tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
3. Maksud dari "merek diberikan kepada pemohon yang beritikad baik" :
Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya
sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek
tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa
untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan
untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.
4. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dianggap sah
oleh undang-undang :
a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa adanya
paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.
c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.
d. Didasarkan pada suatu klausa yang halal (diperbolehkan secara
hukum).
5. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar
UU Perlindungan Konsumen :
a. Sanksi administratif
Merupakan suatu ‘hak khusus’ yang berikan oleh Undang-Undang kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan

persengketaan konsumen di luar pengadilan. Sanksi administratif yang
dapat dijatuhkan oleh BPSK berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-
tingginya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku
usaha.
b. Sanksi pidana pokok
Adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh pelaku usaha.
c. Sanksi pidana tambahan tambahan berupa:
perampasan barang tertentu,
pengumuman keputusan hakim,
pembayaran ganti rugi,
perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen,
kewajiban penarikan barang dari peredaran, serta
pencabutan izin usaha.
6. Alasan perlu adanya pembuatan UU Larangan Praktik Monopoli :
a. Untuk menghilangkan distorsi ekonomi sebagai
akibat persaingan usaha tidak sehat
b. menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada
perorangan atau kelompok tertentu dan
c. untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan
perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha sehingga memberikan
jaminan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat umum.
7. Suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dianggap memiliki posiis
dominan :
a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu, atau
b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu.

8. Kodifikasi hukum :
Membukukan atau mengkitabkan peraturan hukum yang sejenis secara
sistematis dan lengkap ke dalam suatu kitab undang-undang.
9. Perjanjian yang batal karena hukum :
Perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu
yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya perjanjian jual-beli narkotika
adalah batal karena hukum, sebab undang-undang narkotika melarang untuk
melakukan jual beli narkotika.
10.Tujuan etika bisnis :
a. Para Pelaku Bisnis dituntut untuk profesional.
b. Persaingan yang semakin tinggi.
c. Kepuasan konsumen merupakan faktor utama.
d. Agar perusahaan dapat dipercaya dalam jangka panjang.
e. Mencegah jangan sampai dikenakan sanksi-sanksi pemerintah atas hasil
dari pengambilan keputusan.

Cara Mengerti Prinsip Bisnis

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Cara Mengerti Prinsip Bisnis

Similar to Cara Mengerti Prinsip Bisnis (20)

Cara Mengerti Prinsip Bisnis