Sertifikasi dewan hakim mtq

Sertifikasi Dewan Hakim LPTQ Provinsi Maluku 1
Dokumen LPTQ Provinsi Maluku
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN
(LPTQ) PROVINSI MALUKU TAHUN 2015

SERTIFIKASI DEWAN HAKIM MTQ PROVINSI
MALUKUSEBAGAI WUJUD PENINGKATAN
PROFESIONALISME
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN
(LPTQ) PROVINSI MALUKU TAHUN 2015

A. Latar belakang
Problematika Dewan hakim di Provinsi Maluku kadang
mengahadapi masalah yang tak kunjung selesai sehingga
melahirkan benturan psikologis karena tidak adanya standar
kompetensi yang perlu dimiliki oleh dewan hakim Nasional,
Provinsi, dan Kecamatan.
Keadaan ini kerap kali terjadinya kesalapahaman yang
mendalam sehingga terjadi klaim bahwa si A yang berkompeten
dan si B kurang berkompeten sehingga sertifikasi untuk
menentukan standar Dewan Hakim dalam Pertandingan
Musabaqah Tilawatil Qur’an mendapatkan finalis yang dapat
bertanding pada MTQ Nasional dan Internasional.
Selain itu ada kecenderungan individualis yang kurang
produktif dalam menentukan dewan hakim akibat kepentingan
sepihak bukan karena kompetensi. Inilah urgensinya pelaksanaan
sertifikasi Dewan Hakim (MTQ) Musabaqah Tilawatil Qur’an
Provinsi Maluku sebagai wujud peningkatan profesionalisme.
Pelaksanaan sertifikasi Dewan Hakim (MTQ) Musabaqah
Tilawatil Qur’an Provinsi Maluku sebagai wujud peningkatan
profesionalisme dewan hakim sangat penting dan menduduki posisi
sentral dalam karena berorientasi pada peningkatan kualitas

sumber daya manusia di bidang ilmu Al-Quran. Penataan sumber
daya manusia bidang Al-Quran perlu diupayakan secara bertahap
dan berkesinambungan melalui sistem sertifikasi Dewan Hakim
yang berkualitas baik pada jalur formal, informal, maupun non
formal. Said Agil Al-Munawwar mengemukakan Dewan Hakim
adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses pencerahan
manusia Qur’ani, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan
sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.
Berkaitan dengan pemikiran tersebut Dewan Hakim yang
merupakan salah satu unsur yang harus berperan aktif dan
menempatkan kedudukannya sebagai dewan hakim profesional,
sesuai sumpah dan bai’at untuk pertanggung jawaban pada
masyarakat yang semakin berkembang akan kebutuhannya pada
Al-Quran sebagai panduan dalam menata pembangunan dan
ekosistem sosial di tengah masyarakat.
Dalam menciptakan sumber daya qur’ani yang berkualitas,
Dewan Hakim berada pada garis terdepan, karena Dewan Hakim
langsung berhadapan dengan peserta MTQ dalam proses
pembacaan, penalaran yang dipertandingkan dalam MTQ baik di
Daerah maupun nasional. Dewan Hakim adalah salah satu
komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut
berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang
potensial dalam bidang pembangunan (Sardiman, 2005). Oleh

karena itu, Dewan Hakim yang merupakan salah satu unsur dalam
bidang pendidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan
kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan
masyarakat yang semakin berkembang. Dalam hal ini Dewan
Hakim tidak semata mata sebagai penilai tetapi juga sebagai
pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, spiritual, dan
hidayah.
Sertifikasi dan Kompetensi Dewan Hakim Landasan utama
yang menjadi acuan program sertifikasi dan kompetensi Dewan
Hakim adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 42 ayat 1 yang
mengatakan bahwa ”Pendidik dan dewan hakim harus memiliki
kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan jenjang
kewenangan penilaian, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan MTQ
nasional, sedang pasal 43 ayat 2 mengatakan bahwa :
”sertifikasi dewan hakim diselenggarakan oleh dengan cara
profesonal agar dewan hakim semuanya tersertifikasi untuk
mendapatkan standar dewan hakim yang profesional.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indoensia (WJS
Poerwodarminto) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan
untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar
kompetensi (competency) yakni kemampuan atau kecakapan.

Sedang kompetensi Dewan Hakim (teacher competency)
adalah the ability of a teacher responsibibly perform has or her
duties appropriately (M, Uzer Usman, 2008: 14). Sedang, pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 ayat 1, 2, 3, 4, 5,
dan 6 dikatakan bahwa setiap pendidik harus memiliki sertifikat
profesi Dewan Hakim sesuai dengan jenjang pendidikan yang
diperlukan seperti Dewan Hakim tingkat kecamatan, kabupaten,
Provinsi, dan Nasional.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2005 tentang Dewan Hakim bahwa sertifikasi adalah
proses pemberian sertifikat Dewan hakim. Sedangkan sertifikat
pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada Dewan Hakim dan dosen sebagai tenaga profesional.
Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi Dewan Hakim dapat
diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa
seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan
pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus
uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.
Dengan kata lain, sertifikasi Dewan Hakim adalah proses uji
kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan
kompetensi seseorang Dewan Hakim sebagai landasan
pemberian sertifikat pendidik (E.Mulyasa, 2007: 33-34).

Selanjutnya pada tataran aplikatifnya juga diatur dalam
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dewan Hakim
pasal 8; ”Dewan Hakim wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik sesuai
kaidah-kaidah ilmu tajwid, serta memiliki kompetensi untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan pasal 28 ayat 3
”kompetensi dewan hakim sebagai agen pencerahan Al-Quran pada
jenjang MTQ tingkat kecamatan Kabupaten, Provinsi Nasional
dan Internasional. Standar kompetensi dewan hakim meliputi
kompetensi AISYATEK yang meliputi;
a. Kompetensi Umum
Unsur Nilai Kompetensi
AISYATEK
Indikator Kecerdasan Dewan
Hakim MTQ
Aqidah Kompetensi
Islam
Keindonesiaan
1. Dewan hakim memiliki keyakinan pada Allah
dan Rasulnya melalui rukum Islam dan
Rukun Imam.
2. Semua aktifitas penilaiannya dilandasi ilmu
pengetahuan yang disepakati oleh para ulama
Al-Quran karena Allah bukan motivasi lain.
3. Idiologi dan keyakinannya ahlusunnah wal-
Jama’ah
Intelektual Kompetensi
Intelektual
1. Mampu membaca Al-Quran sesuai ilmu
kaidah ilmu tajwid.
2. Memiliki keilmuan metode dalam Memahami
Al-Quran.
3. Mampu berpikir sistematis dan metodologis
sesuai spirit Al-Quran dan kompetensi
professional.
4. Mengetahui sistem pelaksanaan MTQ
5. Mengetahui ilmu penilaian sesuai format yang

disepakati
Syari’ah Komptensi
Syari’ah dan
sosial meliputi
kompetensi
kepribadian.
1. Memiliki prilaku kedisiplinan terhadap
tatatertib yang disepakati dan memiliki
kecerdasan sosial.
2. Sifat dan prilakunya tidak bertentangan
dengan maqasit Syari’ah.
3. Disiplin dari terhadap tugas yang telah
diamanahkannya
4. Memahami sangsi dewan hakin yang sesuai
syari’ah.
Teknologi Kompetensi
Teknologi
1. Dapat menggunakan teknologi Handphone.
2. Mampu mengguakan teknologi komputer.
3. Dapat menggunakan teknologi sebagai media
mudah memahami Al-Quran.
4. Mengetahui perangkat MTQ sesuai bidang
yang dinilainya.
5. Mentahui teknik penilaian ICT (elektronik)
dan penilaian manual.
Entrepreneur
ship
Kemampuan
Penataan
Ekonomi
1. Memiliki kecerdasan penataan ekonomi
sehingga di saat pertandingan tidak kehabisan
biaya dalam proses pertandingan.
2. Mampu menata emosional kebutuhan
sehingga tidak terkontaminasi oleh
kecernderungan materi yang berlebihan.
3. Materi sebagai media bukan tujuan sehingga
karakter dewan hakin lebih profesionalisme.
4. Memiliki inisiatif kreatif dalam
menyukseskan MTQ.
Contoh Standar kompetensi Dewan Hakim Bidang M2IQ
b. Kompetensi Khusus Dewan Hakim M2IQ
Unsur
Nilai
Kompetensi
AISYATEK
Indikator Kecerdasan Dewan
Hakim M2IQ
Aqidah Kompetensi
Islam
Keindonesiaan
1. Dewan hakim memiliki kompetensi metodologi
penulisan karya ilmiah misalnya relevansi antara
judul dan pembahasan, bobot dan kebagusan ide dan
kemapuan melakukan eksplorasi ayat Al-Quran.

2. Keluasan wawasan dan keluasan referensi yang
digali dalam kitab tafsir dai para ulama.
3. Semua aktifitas penilaiannya dilandasi ilmu
pengetahuan yang disepakati oleh para ulama Al-
Quran karena Allah bukan motivasi lain.
4. Idiologi dan keyakinannya ahlusunnah wal-Jama’ah
Intelektual Kompetensi
Intelektual
1. Mampu membaca Al-Quran sesuai ilmu kaidah ilmu
tajwid.
2. Memiliki keilmuan metode dalam Memahami Al-
Quran.
3. Mampu berpikir sistematis dan metodologis sesuai
spirit Al-Quran dan kompetensi professional.
4. Idealnya dari alumni STAIN, IAIN, UIN, dan
Pesantren
5. Memahami ilmu tafsir dan ilmu hadis
6. Mengetahui batas waktu yang digunakan dalam
proses pertandingan serta referensi tafsir yang
digunakan dapat diakses oleh Dewan hakim.
Syari’ah Komptensi
Syari’ah dan
sosial meliputi
kompetensi
kepribadian.
1. Memiliki prilaku kedisiplinan terhadap tatatertib
yang disepakati pada mata lomba M2IQ dan
memiliki kecerdasan sosial.
2. Sifat dan prilakunya tidak bertentangan dengan
maqasit Syari’ah dalam membangun paradigma
keilmuan
3. Prilakunya tidak bertentangan dengan kode etika Al-
Quran, Sunnah, dan pandangan para ulama ahlu
sunnah
4. Mengetahui proses pelaksanaan Manajemen
perhakiman MTQ M2IQ.
5. Dewan hakim memahami kode etika, norma
penilaian perhakiman dan perangkat yang digunakan
dalam proses pertandingan MTQ M2IQ.
Teknologi Kompetensi
Teknologi
1. Dapat menggunakan teknologi Handphone.
2. Mampu mengguakan teknologi komputer.
3. Dapat menggunakan teknologi sebagai media mudah
memahami Al-Quran.
4. Memahami ilmu presentasi dengan baik dan benar
sesuai ilmu presentasi dan speaking publik.
Entrepren
eurship
Kemampuan
Penataan
Ekonomi
1. Memiliki kecerdasan penataan ekonomi keluarga.
2. Mampu menata emosional kebutuhan sehingga tidak
terkontaminasi oleh kecernderungan materi yang
berlebihan.
3. Materi sebagai media bukan tujuan sehingga
karakter dewan hakin lebih profesionalisme.

Untuk meningkatkan kualitas penilaian Dewan Hakim,
perlu suatu system pengujian terhadap kompetensi Dewan
Hakim. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, beberapa daerah
telah melakukan uji kompetensi Dewan Hakim (Said Agil Husin
Al-Munawwar. Selanjutnya, uji kompetensi Dewan Hakim baik
secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat yang
sangat penting, terutama dalam rangka meningkatkan mutu
kualitas dewan hakim melalui peningkatan mutu Dewan Hakim .
Profesionalisme Dewan Hakim Istilah profesional sudah
melekat sejak lama setelah orang menyadari bahwa pekerjaan
khusus yang selalu berdampak baik positif maupun negatif
harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dewan Hakim
dengan perangkat didiknya harus menyadari bahwa
keprofesionalannya itu harus dibayar mahal sehingga harus cerdas
dan selalu responsif dalam menanggapi dan menyikapi segala
permasalahan yang berhubungan dengan profesinya (Isjoni, 2008:
39). Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap
pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang
yang profesional ialah orang yang memiliki profesi (A.Tafsir,
2008: 107).

a. Kompetensi Khusus Dewan Hakim Syarhil Qur’an
Tugas ketua dewan hakim menata tatatertib lomba sesuai
keahlian dan kompetensi dewan hakim sehingga proses
pertandingan berjalan sesuai dengan target pencapaian yang telah
ditentukan sebelumnya. Secara teknis ketua dewan hakim
menetapkan pembagian tugas dewan hakim. Berikut ini standar
spesifikasi dewan hakim pashaha;
No Kompetensi Indikator Kompetensi
1 Kemampuan
Terjemahan ayat
1) Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
ilmu linguistik dan mampu menterjemahkan Al-
Quran dan hadis secara baik.
2) Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki
pengetahuan struktur bahasa Indonesia yang
baik dan benar.
3) Memiliki pengetahuan metodologis terjemahan
ayat dari aspek qawait, nahu, dan syaraf.
2 Kemampuan sistematika
dan metodologis struktur
kalimat.
tentang penataan metodologi bahasa, struktur
kata, kalimat, dan
baik dan benar.
keterampailan publik speaking.
3 Wawasan kaidah bahasa
dan gaya bahasa
gramatikal bahasa arab, inggris, dan bahasa
Indonesia yang baik.

Tata bahasa adalah ilmu yang mempelajari
kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan
bahasa. Ilmu ini merupakan bagian dari bidang
ilmu yang mempelajari bahasa yaitu linguistik.
Tata bahasa bahasa Indonesia telah diatur dalam
buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesi.
4 Vokal Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
tentang penataan; Ilmu Vokal adalah ungkapan
perasaan yang dikeluarkan melalui suara manusia.
Pengetahuan Dasar Pola dan Bentuk Komposisi
3. Memiliki Pengetahuan Bahasa yang Baik
a. Kemampuan menentukan tema lagu
b. Kemampuan membuat kalimat yang baik
c. Kemampuan memilih kata dan mengaturnya
sehingga mampu menimbulkan ujaran bahasa
yang menarik.
1). Tanda dinamik,2), Tanda tempo, 3). Tanda
4). ekspresi dan Tangga nada. 5) Interval ( suara
antara ).
5 Artikulasi Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
Pengetahuan Dasar Ilmu Harmoni adalah
keselarasan paduan bunyi. Secara teknis dewan
hakim meliputi susunan peraduan peranan dan
hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan
sesamanya atau dengan bentuk keseluruhanya.
Pengetahuan mencakup konsep artikulasi,
fonologi, fonetik dan fonemik, organ
bicara/artikulasi, klasifikasi vocal dan
konsonan, pembentukan vokal dan metode &
teknik latihan artikulasi, pembinaan artikulasi,
desain ruang artikulasi, dan mengevaluasi
kemampuan artikulasi. Dengan demikian,
dengan selesainya perkuliahan ini, mahasiswa
diharapkan memiliki pengetahuan dan
keterampilan akademik dan empirik tentang
artikulasi anak berkebutuhan khusus yang
mencakup fonologi, fonetik dan fonemik,
klasifikasi vocal (depan, tengah, belakang) vocal
bundar tak bundar dan konsonan bersuara tak
bersuara, bilabial, velar, apikointerdental, dst),
pembentukan vocal dan konsonan, metode &
teknik latihan artikulasi, latihan pembinaan
artikulasi.
6 Gaya dan Mimik Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan

Rythme adalah gerak teratur mengalir karena
munculnya aksen secara tetap. Keindahannya akan
lebih terasa oleh adanya jalinan satuan – satuan
bunyinya.
1) Fungsi Rythme dalam lagu
2) Peranan pola rythme
3) Bentuk dan macam irama
7 Kesopanan dan
keserasian
Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
Peranan Dasar tentang ungkapan, gaya, bahasa
yang baik, indah dan untaian kata yang puitis.
b. Kompetensi Khusus Dewan Hakim Kaligrafi
ditentukan sebelumnya. cabang ini dalam pelaksanaan MtQ baik di
tingkat kabupaten maupun Nasional di kerjakan dalam waktu 7 jam
berikut iastirahat, baik penulisan naskah wajib maupun naskah
pilihan, cabang ini di kerjakan dengan menggunakan media kertas
berukuran 60cmx80cm, ditulis dengan menggunakan khath naskh
untuk karya wajib, sedangkan untuk karya pilihan ditulis dengan
cara menggabungkan berbagai jenis khath kecuali khat naskh.
Berikut adalah contoh penulisan naskah Al-Qur’an wajib. Secara
teknis ketua dewan hakim kaligrafi menetapkan pembagian tugas
dewan hakim. Berikut ini standar spesifikasi dewan hakim
kaligrafi;

1 Naskah 1) Dewan hakim Kaligrafi naskah memiliki
wawasan ilmu linguistik dan mampu
menterjemahkan Al-Quran dan hadis secara
baik.
2) Secara teknis dewan hakim kaligrafi memahami
ilmu desain kaligrafi, proporsional huruf, spasi
antar huruf, keserasian, komposisi, balansi
ruang, orisinalitas, kreatifitas, dan sentuhan
akhir.
3) Dewan hakim Kaligrafi naskah memiliki
pengetahuan struktur bahasa Arab yang baik dan
benar.
4) Memiliki pengetahuan metodologis penulisan
kaidah bahasa dan ilmu penunjang adalah ilmu
qawait, nahu, dan syaraf.
2 Hiasan mushhab 1) Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
kata, kalimat, dan
baik dan benar.
3 Dekorasi 1) Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
desain grafis balans dan peralatan teknis seperti;
pena, tinta, warna, dan teknik percampuran
warna sekunder dan primer.
3) Memiliki Ilmu Penunjang yang mempengaruhi
gaya pemikiran dan bentuk kreativitas terkait
dengan kaligrafi Arab antara lain kajian seputar
al-Qur’an dan bahasa Arab serta cabang-cabang
yang terkait dengannya, Bakat Banyak orang
yang menganggap bahwa bakat merupakan satu-
satunya jalan mulus untuk memperoleh sesuatu.
4 Kontemporer Dewan hakim kaligrafer kontemporer memiliki
wawasan sejarah kaligrafi. Dewan hakim Kaligrafi
kontemporer merupakan seni arsitektur rohani,
yang dalam proses penciptaannya melalui alat
jasmani. Kaligrafi atau khath, dilukiskan sebagai

kecantikan rasa, penasehat pikiran, senjata
pengetahuan, penyimpan rahasia dan berbagai
masalah kehidupan. Para pakar Arab mencatat,
bahwa Nabi Adam As-lah yang pertama kali
mengenal kaligrafi. Pengetahuan tersebut datang
dari Allah SWT, sebagaiman firman-Nya dalam
surat al-Baqarah ayat 31:
“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama
seluruhya…. “ Perkembangan selanjutnya
mengalami perubahan akibat pergeseran zaman
dan perubahan watak manusia.
c. Kompetensi Khusus Dewan Hakim Tilawatil Qur’an
ditentukan sebelumnya. Secara teknis ketua dewan hakim
menetapkan pembagian tugas dewan hakim. Berikut ini standar
spesifikasi dewan hakim tilawatil Qur’an;
1 Kemampuan
Terjemahan ayat
ilmu linguistik dan mampu menterjemahkan Al-
Quran dan hadis secara baik.
baik dan benar.
3) Memiliki pengetahuan metodologis terjemahan
ayat dari aspek qawait, nahu, dan syaraf.
2 Kemampuan sistematika
dan metodologis struktur
kalimat.
kata, kalimat, dan
baik dan benar.

3 Wawasan kaidah bahasa
dan gaya bahasa
Tata bahasa adalah ilmu yang mempelajari
kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan
bahasa. Ilmu ini merupakan bagian dari bidang
ilmu yang mempelajari bahasa yaitu linguistik.
Tata bahasa bahasa Indonesia telah diatur dalam
buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesi.
4 Vokal Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
tentang penataan; Ilmu Vokal adalah ungkapan
perasaan yang dikeluarkan melalui suara manusia.
Pengetahuan Dasar Pola dan Bentuk Komposisi
3. Memiliki Pengetahuan Bahasa yang Baik
a. Kemampuan menentukan tema lagu
b. Kemampuan membuat kalimat yang baik
c. Kemampuan memilih kata dan mengaturnya
sehingga mampu menimbulkan ujaran bahasa
yang menarik.
1). Tanda dinamik,2), Tanda tempo, 3). Tanda
4). ekspresi dan Tangga nada. 5) Interval ( suara
antara ).
5 Artikulasi Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
Pengetahuan Dasar Ilmu Harmoni adalah
keselarasan paduan bunyi. Secara teknis dewan
hakim meliputi susunan peraduan peranan dan
hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan
sesamanya atau dengan bentuk keseluruhanya.
Pengetahuan mencakup konsep artikulasi,
fonologi, fonetik dan fonemik, organ
bicara/artikulasi, klasifikasi vocal dan
konsonan, pembentukan vokal dan metode &
teknik latihan artikulasi, pembinaan artikulasi,
desain ruang artikulasi, dan mengevaluasi
kemampuan artikulasi. Dengan demikian,
dengan selesainya perkuliahan ini, mahasiswa
diharapkan memiliki pengetahuan dan
keterampilan akademik dan empirik tentang
artikulasi anak berkebutuhan khusus yang
mencakup fonologi, fonetik dan fonemik,
klasifikasi vocal (depan, tengah, belakang) vocal

bundar tak bundar dan konsonan bersuara tak
bersuara, bilabial, velar, apikointerdental, dst),
pembentukan vocal dan konsonan, metode &
teknik latihan artikulasi, latihan pembinaan
artikulasi.
6 Gaya dan Mimik Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
Rythme adalah gerak teratur mengalir karena
munculnya aksen secara tetap. Keindahannya akan
lebih terasa oleh adanya jalinan satuan – satuan
bunyinya.
1) Fungsi Rythme dalam lagu
2) Peranan pola rythme
3) Bentuk dan macam irama
7 Kesopanan dan
keserasian
Dewan hakim syarhil Qur’an memiliki wawasan
Peranan Dasar tentang ungkapan, gaya, bahasa
yang baik, indah dan untaian kata yang puitis.
B. DASAR HUKUM KEGIATAN
Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi dewan hakim provinsi
Maluku dalam Bentuk kegiatan ini pemberian teknik penilaian dan
uji kompetensi AISYATEK sebagai indikator dewan hakim
profesional dilaksanakan berdasarkan undang-undang sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014
Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok
peningkatan mutu Dewan Hakim.
2. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang‑Undang
Dasar 1945 sebagaimana sosial dalam GBHN 1999‑2004

meliputi peningkatan mutu sumber daya sebagai dewan
Kehormatan hakim.
3. KMA Kementerian Agama Menteri Agama Nomor 207
tahun 2013 tentang pedoman asesmen kompetensi bagi
pegawi negeri sipil kementerian agama.
4. Undang-undang republik indonesia Nomor 20 tahun 2014
Tentang Standardisasi dan penilaian kesesuaian.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil.
Dari undang-undang dan peraturan menteri tersebut
menunjukkan pentingnya peningkatan mutu dan komptensi Dewan
hakim sebagai tim penilai dalam MTQ sehingga kegiatan
tentangnya sangat penting.
C. PESERTA
Peserta sertifikasi dewan hakim ini bertujuan untuk
memantapkan dan meningkatkan kualitas para hakim Musabaqah
Tilawatil Qur’an (MTQ) dan memberikan sertifikasi kepada para
hakim pemula, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)

Kabupaten Maluku, menggelar pelatihan sertifikasi majelis hakim
di salah satu hotel di Maluku.
Pelatihan yang dibuka oleh Ketua Harian LPTQ Arianto ini
dikhususkan bagi para hakim yang belum pernah mengikuti
pelatihan dan belum memiliki sertifikat namun memiliki
kemampuan dasar untuk menjadi hakim MTQ cabang Tilawah,
Hifdzil Quran, Tafsir Quran, Khattil Quran, Syarhil Quran, Fahmil
Quran dan M2IQ.
Dalam pandangan Said Agil sebagai koordinator dewan haki
Nasional pentingnya sertifikasi sebagai standar untuk mengetahui
kapasitas dewan hakim MTQ. Ia mengatakan pelatihan sertifikasi
majelis hakim ini merupakan upaya untuk memantapkan dan
meningkatkan kualitas para hakim serta memberikan sertifikasi
kepada para hakim. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran
serta tanggungjawab para hakim dalam setiap kegiatan MTQ
sehingga para hakim-hakim perlu dibekali ilmu dan keterampilan
yang berkaitan dengan keahliannya masing-masing.
”Hal ini bertujuan agar keputusan yang dibuat oleh para
hakim benar-benar sesuai dengan yang diharapkan,” ungkapnya.
Ismail Usemahu juga berpesan kepada para peserta untuk
mengikuti pelatihan ini dengan baik, sehingga bisa meningkatkan
kemampun tentang metode dan teknik penjurian yang akan
disampaikan narasumber, baik dari Provinsi Maluku. Peserta

berasal dari 11 Kabupaten Maluku sebanyak 80 peserta.
Menghadirkan narasumber berpengalaman dibidangnya, seperti
…………………………………………………………...
D. PENERIMA MANFAAT
Manfaat dari kegiatan sertifikasi ini adalah Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an Provinsi Maluku sebagai data
awal dan salah satu indikator prasarat dewan hakim profesional.
Berupaya meningkat akreditasi dewan hakim profesional di
Provinsi Maluku. Selaian itu dapat memberikan kontribusi baru
bagi LPTQ Provinsi dalam mengetahui kompetensi Dewan hakim
yang berkaitan dengan kajian-kajian ilmu Al-Quran dan
implementasinya dalam proses penilaian dan pertnadingan sesuai
bidang yang dipertandingkan dalam MTQ nasional;
1. Bermanfaat bagi Pengurus LPTQ Provinsi untuk untuk
mengetahui kompentesi Dewan hakim yang digunakan
dalam penilaian dalam pelaksanaan MTQ di berbagai
bidang lomba.

2. Bermanfaat bagi Dewan hakim sendiri dalam peningkatan
kapasitas sumber daya dewan hakim yang selam ini kurang
ditingkatkan secara formal.
3. Mendapatkan sertifikat dewan hakim yang selama ini
dewan hakim belum memiliki sertifikat sebagai standar
penilaian pada cabang mata lomba tertentu saat MTQ di
laksanakan.
4. Dewan hakim memiliki otoritas keilmuan dalam bidang
penilaian agar sesuai dengan standnar dewan hakin
nasional.
E. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
Strategi pencapaian yang akan dilakukan dalam pelaksanaan
sertifikasi ini menggunakan pemateri dua eksternal dan lima
pemateri internal sebagai tim pemateri sesuai bidang lomba di
MTQ. Semua pemateri ini akan melakukan visitasi dan
mensertifikasi menilai kompetensi dewan hakim provinsi yang
akan menajdi dewan hakin di MTQ Provinsi di Provinsi Maluku.
Peserta dari kegiatan ini terdiri dari:
a. Penanggung Jawab 1 orang.
b. Pemateri eksternal 2 orang.

c. Pemateri internal 5 orang.
d. Peserta 25 orang.
e. Pelaksana 15 orang dan
f. Sekretariat 3 orang.
Jumlah 51 Orang
2. Volume Pelaksanaan Sertifikasi Dewan Hakim
Kegiatan Volume Pelaksanaan Sertifikasi Dewan Hakim
dilakukan 1 kali dalam satu tahun setiap bulan Maret.
Jumlah peserta dan pamteri disesuaikan dengan kebutuhan
Daerah berdasarkan kelender yang ditetapkan oleh LPTQ
Provinsi maluku sebagai lembaga yang mengurus
peningkatan mutu Dewan hakim.
3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Waktu dan tempat pelaksanaan sertifikasi dewan hakim
setiap bulan Maret tahun berjalan. Tempat pelaksanaannya
di gedung Ismaic Center Waihaong Ambon sesuai
ketetapan panitia pelaksana LPTQ Provinsi Maluku.

F. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan sertifikasi dewan hakim dan panitra
pada Kegiatan LPTQ Provinsi Maluku dari dana DIPA APBD
Provinsi Maluku dan pertanggungjawabnnya sesuai manajemen
keuangan daerah provnsi Maluku. Metode pelaksanaan sertifikasi
dewan hakim berdasarkan ketentuan LPTQ pusat sebagai standar
dalam menentukan sertifiaksi dewan hakim nasional. Adapun alur
pelaksanaan sertifikasi Dewan hakim sebagai berikut;
No Langkah-Langka Kegiatan Waktu
1 Membuat proposal ke Pemda Negeri. 19 Maret 2015
2 Membuat Pengumuman Dewan hakim
yang akan mengikuti sertifikasi dewan
hakim.
20 Maret 2015
3 Membuat pengumuman secara onlien
lewat Web pemda dan kemenetrian
agama provinsi maluku pengumuman
sertifikasi secara online.
21 Maret 2015
4 Calon peserta dewan hakim
Memasukkan biodata dan
pengalamannya sebagai dokumen yang
akan divisitasi oleh tim sertifikasi
dewan hakim nasional.
22 Maret 2015
5 Ferifikasi biodata peserta dewan hakim 23 Maret 2015
6 Pembagian materi uji kompetensi dewan
hakim:
1. Uji ketentuan umum perhakiman pada

MTQ.
2. Uji penilian pada bidang Tilawah
3. Uji penilian pada bidang Hifzil
4. Uji penilian pada bidang Syarhil
5. Uji penilian MTQ pada bidang anak,
remaja, Canet dan dewasa.
6. Uji penilian pada bidang M2IQ
7 Sertifikasi Panitra;
1. Uji Kompetensi manajemen
Perhakiman
2. Uji kompetensi penggunaan
komputer
3. Uji kompetensi penggunaan ICT
dalam MTQ
24 Maret 2015
8 Membuat jadwal pelaksanaan 25 Maret 2015
9 Proses sertikasi dewan hakim di mulai 24 Maret 2015
10 Perfikasi dan peenntuan nilai kelulusan
dewan hakim
24 Maret 2015
11 Membaca surat keputusan penentuan
dewan hakim oleh panitia LPTQ Provinsi
24 Maret 2015
12 Penutupan 24 Maret 2015
G. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan sertifikasi dewan
hakim dan panitra dalam pelaksanaan tingkat Provinsi ini bulan
Maret 2015. Waktu dan pencapaian keluaran selama kegiatan ini
mendapatkan 19 orang Dewan hakim yang telah di uji dan lulus

dalam proses sertifikasi dewan hakim yang dilakukan oleh LPTQ
Provinsi.
H. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1. OUTPUT
Output dari kegiatan sertifikasi dewan hakim tingkat
Provinsi ini bulan Maret 2015 ini adalah profesionalisme
dewan hakim yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan
dalam melakukan penilaian pada setiap perlombaan mTQ di
Provinsi Maluku dan Nasional.
2. OUTCAME
Outcame dari kegiatan kegiatan sertifikasi dewan hakim
tingkat Provinsi yang dilakukan oleh LPTQ Provinsi yang
dilakukan setiap bulan Maret 2015 adalah mendapatkan
data secara rinci kompetensi dewan hakim yang dimiliki
oleh LPTQ Provinsi lengkap dengan indikator
kompetensinya dan bidang keahlian masing-masing yang
dimiliki oleh dewan hakim sesuai uji kompetensi yang
dinilai oleh Dewan hakim nasional sebagai pemateri dalam
kegiatan sertifikasi dewan hakim provinsi.
I. RINCIAN BIAYA YANG DIKELUARKAN

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini berjumlah
104.680.500. (tipuluh lima juta rupian) dengan rincian sebagai
berikut;
J. PENUTUP
Demikian proposal kegiatan pelaksanaan sertifikasi Dewan
Hakim tahun 2015 ini disusun dan disampaikan kepada ketua
LPTQ Provinsi Maluku. Atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
Ambon, 7 Pebruari 2015
Ketua LPTQ provinsi Maluku
Ir. Ismail Usemahu

Sertifikasi dewan hakim mtq

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to Sertifikasi dewan hakim mtq

Similar to Sertifikasi dewan hakim mtq (20)

More from Syarifudin Amq

More from Syarifudin Amq (20)

Sertifikasi dewan hakim mtq