presentasi terkait pembangunan karakter

2. Pengertian Membangun Karakter
Pembangunan karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan
untuk membina, memperbaiki, dan/atau membentuk watak, sifat
kejiwaan, dan budi pekerti sehingga menunjukkan pribadi yang
memiliki tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

3. Tujuan pembangunan karakter
Membentuk individu yang:
• Saling menghormati dan saling menghargai di antara sesama.
• Adanya rasa kebersamaan dan tolong-menolong.
• Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa.
• Adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
• Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.
• Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-
nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai budaya.
• Tumbuhnya sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai
kebangsaan.

4. Faktor-faktor yang Membangun Karakter
Kebangsaan
• Faktor Ideologi
Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan bagian dari proses pendidkan karakter yaitu menanamkan
nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai bermusyawarah, dan nilai keadilan.
• Faktor Politik
Dengan pendidikan politik maka warga negara diharapkan sadar akan hak dan kewajiban serta
memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
• Faktor Ekonomi
Pendidikan karakter akan lebih efektif dan efisien kalau dikerjakan oleh perguruan tinggi
bekerjasama dengan berbagai institusi, mass media, lembaga swasta dan tokoh masyarakat
memberikan contoh/keteladanan kehidupan yang bermakna, amanah, produktif, kreatif, inovatif,
jujur, dan bertanggung jawab.
• Faktor Sosial Budaya
Membangun karakter bangsa dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan nilai-nilai luhur yang
telah menjadi ciri khas kepribadian bangsa, seperti ramah dan santun, dan bergotong royong.
• Faktor Agama
Jika setiap orang memiliki karakter agama dia akan membentuk pribadi yang hebat, pribadi yang
hebat akan membentuk lingkungan yang sehat,

5. • Faktor Hukum dan Perundangan
• Faktor Pendidikan
Pendidikan sebagai proses untuk membantu anak dan generasi muda untuk
menjadi manusia dewasa yang cerdas, berkarakter, bermoral, berilmu dan
bertaqwa, dan menguasai ketrampilan vokasional/professional.
• Faktor Lingkungan
Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan
dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun
lingkungan psikologis. Baik itu pembentukan akhlak, prilaku, karakter, dan
sifat seseorang.
• Faktor Kepemimpinan
Leadership atau kepemimpinan akan membangun karakter dan melatih skill
seseorang. Semakin cepat dilatih maka semakin banyak dan kuat karakter
yang terbentuk serta skill yang dikuasai.

6. Karakter bangsa dalam Pancasila
1. Pandangan Tentang Pancasila
Ir. Soekarno berpendapat bahwa Pancasila tidak timbul begitu saja atau
pernyataan secara spontan, akan tetapi hasil perenungan jiwa yang dalam.
Soeharto menyampaikan bahwa Pancasila menampilkan kembali semangat
kekeluargaan yang menjadi ciri dan corak utama kebudayaan bangsa kita.
2. Karakter berlandaskan falsafah Pancasila
Pembinaan karakter bangsa dengan nilai nilai Pancasila bertujuan agar
bangsa Indonesia mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya
sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup sesuai
dengan cita cita bangsa.

7. 3. Prinsip prinsip penjelmaan Pancasila dengan kesepakatan seluruh rakyat
• Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 45 (Suhady, 2006: 53-54):
• Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1).
• Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pangkal ide kesetaraan antara individu dan masyarakat yang
bersumber pada sifat kodrat individu makhluk sosial sebagai kesatuan dwi tunggal (Pasal 28 A).
• Sistem sosial budaya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda- beda tetapi tetap satu).
• Sistem politik atas dasar kesamaan kedudukan semua Warga Negara dalam Hukum dan Pemerintahan (Pasal
27 ayat 1).
• Sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1).
• Sistem pembelaan negara berdasarkan hak dan kewajiban bagi semua Warga Negara (Pasal 30 ayat 1).
• Sistem pemerintahan Demokrasi berdasarkan sendi-sendi, Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3), Kedaulatan rakyat
(Pasal 1 ayat 2).
• Pemerintahan yang bertanggung jawab pada rakyat.
• Pemerintahan Presidensiil: Presiden adalah Kepala Pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
• Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
• Kekuasaan Kehakiman yang bebas.
• Otonomi Daerah (Pasal 18).