Sosialisasi-Perpres-12-Tahun-2021-Sinkronisasi-Dengan-Pengelola-Keuangan-Daerah.pdf

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 Bagi Pengelola Keuangan Daerah dan
Pelaku Pengadaan
Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Oleh :
Dr. H. Fahrurrazi, M.Si.

fahrurrazi.id | @Dipertuanagung
“Ketika semua demi ibadah kepada Mu”
#PetuahPengadaan
#ProcureAsWorship
Nama : Dr. H. FAHRURRAZI, M.Si.
Lahir : Pontianak, 21 April 1980
Alamat : Puri Cibeureum Permai II, Jln. Flamboyan No. 7 Sukabumi
Pendidikan : S-3 Doktor Administrasi Pendidikan
Jabatan : Inspektur Pembantu, Inspektorat Kota Sukabumi
Penugasan PBJ : 1. Wakil Ketua III, DPD IAPI Jawa Barat
2. Instruktur / Trainer / Narasumber PBJ
3. Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli PBJ
4. Asesor Kompetensi Ahli PBJ
5. Advisor Ahli PBJ
6. Mentor COE Modernisasi Pengadaan
7. Mediator dan Arbiter Pengadaan
Tugas lainnya : Dosen Institut Manajemen Wiyata Indonesia (IMWI)
Email : erazeti@gmail.com
HP : 085624222715
Weblog : fahrurrazi.id

PERPRES 12 TAHUN 2021
Perubahan
Tidak mencabut Perpres 16 Tahun 2018, namun hanya
mengganti beberapa ketentuan, yaitu 34 Pasal berubah dari
total 94 Pasal, 4 Pasal baru yang disisipkan, dan 144 Ayat
berubah dari total 421 Ayat
Berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 02 Februari 2021
Penulisan :
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

W
Latar Belakang
Perpres 12 Tahun 2021
UU Ciptaker
Klaster Kemudahan dan
Perlindungan UMKM
Klaster Kemudahan
Berusaha
01
Jabfung PPBJ
Masih belum
optimalnya ketersedia
Upaya optimalisasi
eksistensi
02
Kelembagaan PBJ
Masih belum
optimalnya Maturitas
kelembagaan
Upaya Optimalisasi
eksistensi
03
Perbaikan Pengaturan
Memperjelas ketentuan
sebelumnya
Memperbaiki aturan
sebelumnya untuk lebih
baik
04

W
1. Pelaku Pengadaan
2. SDM dan Kelembagaan
3. UMK, Koperasi, dan PPDN
4. Jasa Konstruksi
5. Pembinaan Penyedia
6. E-Marketplace Pengadaan
Point Utama Perubahan

Pelaku Pengadaan
1. PA
2. KPA
3. PPK
4. Pejabat Pengadaan
5. Pokja Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Penyelenggara Swakelola
8. Penyedia
Catatan :
PPHP/PjPHP dihapus

Isu Aktual
1. Bagaimana Implementasi Eksistensi Pelaku
Pengadaan dalam Tatanan Pengelolaan
Keuangan Daerah, khususnya dengan pengaturan
PMDN 77 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Peran PPTK sebagai Pihak yang juga
muncul dalam Perpres 12 Tahun 2021 ?
3. Siapa yang melaksanakan tugas PPHP/PjPHP
ketika sudah dihapus ?

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
4. BUD
5. Kuasa BUD
6. Pengguna Anggaran
7. Kuasa Pengguna Anggaran
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
10.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD
11.Bendahara Penerimaan
12.Bendahara Penerimaan Pembantu
13.Bendahara Pengeluaran
14.Bendahara Pengeluaran Pembantu
15.Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(Bab 1 Lampiran PMDN 77/2020)
PMDN 77 / 2020
Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Pengelola
Keuangan
• Pengguna Anggaran
• Kuasa Pengguna
Anggaran
• Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
Pelaku
Pengadaan
• Pengguna Anggaran
• Kuasa Pengguna
Anggaran
• Pejabat Pembuat
Komitmen
Kolaborasi Kewenangan
Pengelola Keuangan dan Pelaku Pengadaan

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi
ulang gagal;
7. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
8. Menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara
swakelola, tim teknis, tim juri/tim ahli pelaksanaan melalui
sayembara/ kontes;
9. Menyatakan tender gagal seleksi gagal; dan
10. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode
pemilihan: 1) tender/penunjukan langsung/e-purchasing
untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas
rp100.000.000.000,00; atau seleksi/penunjukan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu
anggaran paling sedikit di atas rp10.000.000.000,00.
Pelaku Pengadaan
PENGGUNA ANGGARAN
1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengelola Keuangan

1. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan
dari PA.
2. Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan
Konstruksi.
3. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan yang terkait dengan: a. melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
Pelaku Pengadaan
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
Pelimpahan sebagian kewenangan PA meliputi:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; dan
7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
Pengelola Keuangan

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa
3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. menetapkan tim pendukung;
9. menetapkan tim atau tenaga ahli;
10. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
11. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
12. mengendalikan Kontrak;
13. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/ KPA;
14. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
15. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan
16. menilai kinerja Penyedia.
Pelaku Pengadaan
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
Diemban oleh PA/KPA dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
Pengelola Keuangan

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung
2. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai PaguAnggaran paling banyak Rp100M; dan
Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Arrggaran paling banyak
Rp10 M.
Pelaku Pengadaan
Catatan :
1. Bukan Pengelola Keuangan
2. Menghilangkan tugas Pokja melaksanakan persiapan dan
pelaksanaan pemilihan Penyedia dalam rangka katalog
elektronik
3. Penegasan pengecualian tugas pokja pemilihan untuk E-
purchasing dan Pengadaan Langsung
4. Perbaikan redaksional bahwa Pokja Pemilihan dapat dibantu
oleh tim ahli atau tenaga ahli
5. Pengaturan Rencana Aksi Pemenuhan SDM Pengelola
Fungsi Pengadaan, seperti komposisi Pokja, pengaturan
Personel lain dalam komposisi Pokja, Pejabat Pengadaan
kerita belum Pengelola Pengadaan
Pokja Pemilihan

Bukan pelaku pengadaan, namun dalam hal tidak ada
penetapan PPK pada Pengadaan Barang/,Jasa yang
menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA
menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, sepanjang
memenuhi persyaratan kompetensi PPK, yaitu :
1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa
3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan Kontrak;
10. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/ KPA;
11. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/
KPA dengan berita acara penyerahan;
12. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan
13. menilai kinerja Penyedia.
Pelaku Pengadaan
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan, meliputi :
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.
Pengelola Keuangan

1. Tidak digeneralisir setiap Perangkat Daerah akan memiliki pola organisasi
pengelola keuangan dan pengadaan yang sama
2. Mempertimbangkan segenap aturan atas tugas kewenangan masing-masing
pihak serta sifat kewenangan itu sendiri (Atribusi, Delegasi, mandat)
3. Mempertimbangkan beban/besaran anggaran, rentang kendali, dan/atau lokasi
4. Penugasan dan pelimpahan tugas didasari justifikasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, bukan karena menghindar dari tanggungjawab
Approach
Membentuk Pengelola Keuangan
dan Pelaku Pengadaan

Pendekatan Sinkronisasi
Pengelola Keuangan dan Pelaku Pengadaan di Daerah
No Pilihan Dasar Kewenangan Contoh Pelaksanaan Catatan
1 PA
bertindak
sebagai
PPK
a. Sebagai Pengelola Keuangan dan Pelaku
Pengadaan, PA memiliki kewenangan
Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja dan
Mengadakan perjanjian dengan pihak lain
dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan (Pasal 9 Perpres 12/2021 dan
Bab 1 Bagian E Angka 1, Lampiran PMDN
77/2020)
b. Dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa, PA bertindak
sebagai pejabat pembuat komitmen
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Bab 1 Bagian E
Angka 8, Lampiran PMDN 77/2020)
a. Berlaku secara umum untuk
semua Perangkat Daerah
b. Dapat digunakan pada
Perangkat Daerah dengan
nilai anggaran relatif kecil,
contoh Kecamatan (tanpa
kelurahan), Dinas
Perpustakaan dan Arsip,
Inspektorat
c. PA bertindak sebagai PPK
dan menandatangani
kontrak, dibantu oleh PPTK
dalam menyiapkan
dokumen proses
pengadaannya
a. Cenderung tidak memiliki
pertentangan pemaknaan
dari sudut pandang aturan
Pengelolaan Keuangan dan
Pelaku Pengadaan
b. Lebih efisien dalam
penggunaan sumber daya
personel dan pembiayaan
secara langsung
c. PA dapat dibantu banyak
pihak sesuai peraturan
dalam menjalankan
kewenangan (Ahli, Tim
Teknis, Tim Pendukung,
Pengelola PBJ, PPTK)

2 KPA
bertindak
sebagai
PPK
a. Sebagai Pelaku Pengadaan, KPA memiliki
kewenangan melaksanakan pendelegasian
sesuai dengan pelimpahan dari PA,
termasuk dalam mengadakan perjanjian
(Pasal 10 Perpres 12/2021)
b. Sebagai pengelola keuangan, KPA memiliki
kewenangan melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja dan mengadakan ikatan dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan (Bab 1 Bagian F
c. Dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak
sebagai pejabat pembuat komitmen
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Bab 1 Bagian F
a. Dapat digunakan pada
Sekretariat Daerah (Kepala
Biro untuk Provinsi dan
Kepala Bagian untuk
Kota/Kab sebagai KPA)
b. Dapat digunakan pada
nilai anggaran relatif besar
dan/atau pertimbangan
rentang kendali/lokasi,
contoh: Dinas PUPR, Dinas
Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Kecamatan
(dengan kelurahan)
c. KPA bertindak sebagai PPK
dan menandatangani
kontrak, dibantu oleh PPTK
dalam menyiapkan
dokumen proses
pengadaannya
Pelaku Pengadaan
b. Lebih efisien dalam
penggunaan sumber daya
personel dan pembiayaan
secara langsung
c. KPA dapat dibantu banyak
pihak sesuai peraturan
dalam menjalankan
kewenangan (Ahli, Tim
Teknis, Tim Pendukung,
Pengelola PBJ, PPTK)
d. KPA diangkat oleh Kepala
daerah berdasarkan usulan
PA sesuai kriteria yang
ditetapkan Kepala Daerah

3 PA/KPA
menugaskan
PPTK untuk
laksanakan
tugas PPK
(dengan
Batasan)
a. Dalam hal tidak ada penetapan PPK
pada Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan anggaran belanja dari
APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK (tugas huruf a
sampai dengan m. PPTK yang
melaksanakan tugas PPK tersebut wajib
memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
(Pasal 11 ayat 3 dan 4 Perpres 12/2021)
b. PPTK memiliki tugas menyiapkan
dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa (Bab
1 Bagian G Angka 3, Lampiran PMDN
77/2020)
a. Berlaku secara umum untuk
semua Perangkat Daerah
b. PA/KPA tetap berwenang
untuk berkontrak dan
menjalankan tugas yang
tidak diserahkan kepada
PPTK
Pelaku Pengadaan
b. Mengoptimalkan tugas PPTK
sebagai bagian dari
pengelola keuangan
c. PA/KPA tetap dapat dibantu
banyak pihak sesuai
peraturan dalam
menjalankan kewenangan
(Ahli, Tim Teknis, Tim
Pendukung, Pengelola PBJ)
d. Memperhatikan kewajiban
pemenuhan syarat
kompetensi PPK bagi PPTK
yang ditugaskan

4 PA/KPA
menugaskan
PPK untuk
laksanakan
Pengadaan
(dengan
Batasan)
a. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana melaksanakan
pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari PA. KPA dapat
menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan yang terkait dengan: a.
melakukan tindakan yang
belanja; dan/atau b. mengadakan
perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan (Pasal 10 ayat 1 dan 3
Perpres 12/2021)
b. PA memiliki kewenangan menetapkan
pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah (Bab 1 Bagian E Angka
1 huruf m, Lampiran PMDN 77/2020)
dan/atau pertimbangan
rentang kendali/lokasi,
contoh: Dinas PUPR, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan
b. PA/KPA tetap berwenang
untuk berkontrak dan
menjalankan tugas yang
tidak diserahkan kepada PPK
Pelaku Pengadaan
b. Mengoptimalkan tugas PPK
sebagai bagian dari Pelaku
Pengadaan
c. PA/KPA tetap dapat dibantu
banyak pihak sesuai
peraturan dalam
menjalankan kewenangan
(Ahli, Tim Teknis, Tim
Pendukung, Pengelola PBJ,
PPTK)
d. Memperhatikan kewajiban
pemenuhan syarat
pengangkatan PPK
e. Harus mempertimbangkan
beban kerja dan remunerasi
yang layak

5 PA
menetapkan
PPK untuk
laksanakan
Pengadaan
dan sampai
dengan
berkontrak
a. PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA, meliputi: a.
melakukan tindakan yang
belanja; dan b. mengadakan dan
menetapkan perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan. (Pasal 11 ayat 2
Perpres 12/2021)
b. PA memiliki kewenangan menetapkan
pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah (Bab 1
Bagian E Angka 1 huruf m, Lampiran
PMDN 77/2020)
Dinas PUPR, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan
b. PPK melaksanakan tugas
kewenangan dalam
pengadaan, melaksanakan
tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA
mengadakan dan
menetapkan perjanjian
dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang
telah ditetapkan.
c. Kewenangan bersifat mandat
atas nama PA/KPA
a. Penerapan berdasarkan identifikasi
kebutuhan
b. Memuat potensi pertentangan
pemaknaan dari sudut pandang
aturan Pengelolaan Keuangan dan
Pelaku Pengadaan
c. Dapat didukung pengaturan oleh
Kepala daerah yang memiliki
kewenangan dalam menerbitkan
Sisdur Pengelolaan Keuangan
Daerah, berdasarkan beban
anggaran, rentang kendali dan/atau
lokasi
d. Mengoptimalkan tugas PPK sebagai
bagian dari Pelaku Pengadaan
e. Memperhatikan kewajiban
pemenuhan syarat pengangkatan
PPK
f. Harus mempertimbangkan beban
kerja dan remunerasi yang layak

Pemeriksaan dan penerimaan hasil
pekerjaan menjadi tanggungjawab
PPK (Pihak yang berkontrak)
Proses pemeriksaan kelengkapan
administrasi dilakukan masing-masing pihak
sesuai tugas dan kewenangan
Bagaimana PPHP/PjPHP ?
PPK dalam pemeriksaan dan penerimaan
dapat dibantu Ahli/Tim Teknis/Tim
Pendukung

Sumber : Materi Presentasi Kepala LKPP
1. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi
jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga
yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk
UKPBJ.
3. UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui
model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

UMK, Koperasi, dan
PPDN
Spesifikasi
Teknis / KAK
Spesifikasi teknis/KAK
menggunakan:
a. produk dalam
negeri;
b. Produk
bersertifikat SNI;
c. produk usaha
mikro dan kecil
serta koperasi dari
hasil produksi
dalam negeri; dan
d. produk ramah
lingkungan hidup.
K/L/Pemda wajib
menggunakan produk
usaha kecil serta
koperasi dari hasil
produksi dalam negeri
K/L/Pemda wajib
mengalokasikan
paling sedikit 40%
dari nilai anggaran
belanja barang/jasa
K/L/Pemda
Paket pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran
sampai dengan
Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar
rupiah) diperuntukan
bagi usaha kecil
dan/atau koperasi.
Kewajiban PPDN
dilakukan apabila
terdapat produk
dalam negeri yang
memiliki penjumlahan
nilai TKDN ditambah
nilai BMP paling
sedikit 40%
Kewajiban PPDN
dilakukan pada tahap
Perencanaan,
Persiapan, atau
Pemilihan Penyedia.
Alokasi Produk
UKK dan PDN
Alokasi nilai
paket UKK
PPDN

Jasa Konstruksi
1. Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi
oleh LKPP
2. Pengaturan dalam ketentuan Klaster
Pemilihan Penyedia

Sumber : Materi Presentasi Kepala LKPP

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-
purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,
TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah
lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan
informasi lainnya terkait barang/jasa.
Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring
memiliki kriteria:
a. standar atau dapat distandarkan;
b. memiliki sifat risiko rendah;
c. harga sudah terbentuk di pasar.
Barang/jasa tersebut tidak ditayangkan pada Katalog
Elektronik.
Lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga.
E-Marketpalce

Catatan !
Tidak tercapainya sebuah target kerja, sering
ditimpakan penanggung jawab kegagalan
tersebut adalah pihak pemilik tugas dan
kewenangan.
Permasalahan besar yang kerap terjadi adalah
ketika pemilik tugas dan kewenangan tidak
mengetahui tanggungjawab yang diemban.
32

33
01
02
03
Tugas dan kewenangan yang tidak berjalan
Ketidaktahuan atas peraturan
Rakus / serakah
04
05
Intervensi kewenangan untuk menyimpang
Persepsi pembiasaan pelanggaran
Penyebab Pelanggaran

Kewenangan Dalam Beberapa
Penugasan
34
Kelembagaan

Apa dasar Saudara memiliki kewenangan sebagai PA/KPA ?
Kapan Saudara menerima kewenangan sebagai PA/KPA ?
Apakah Saudara sudah membaca dan mengetahui apa saja kewenangan yang
diberikan kepada Saudara sebagai PA/KPA ?
Apa saja kewenangan Saudara sebagai PA/KPA dalam Pengadaan ? Apa
dasarnya ?
Terkait kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja, apa saja yang sudah Saudara lakukan?
Bagaimana prosedur kerja Saudara dalam menjalankan kewenangan melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ?
Bagaimana Saudara bisa memastikan proses pengadaan pekerjaan ini bisa
dibayarkan ? Bagaimana tugas Saudara mengendalikannya agar tidak
menyimpang?
Terkait kewenangan melakukan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang ditetapkan, apa saja yang sudah Saudara lakukan?
Jika Saudara melakukan pelimpahan kewenangan dalam mengadakan perjanjian
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, siapa yang Saudara
limpahkan? Apakah memenuhi persyaratan pelimpahan kewenangan? Bagimana
kontrol Saudara dalam pelimpahan kewenangan?
Terkait kewenangan menetapkan perencanaan pengadaaan, apa saja yang sudah
Saudara lakukan?
Bagaimana Jika PA/KPA ditanya :
35

Terkait kewenangan menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka
Acuan Kerja, apa saja yang sudah Saudara lakukan? Bagaimana proses kerja
Saudara menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja?
Apakah spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja yang saudara susun dan
tetapkan ada justifikasi atau pertimbangan teknisnya? Apa saja?
Apakah spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja yang saudara tetapkan dibantu
oleh Ahli/Tim Teknis dalam penyusunannya? Apakah sudah Saudara periksa?
Bagaimana tata cara Saudara memeriksanya?
Apakah spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja yang saudara tetapkan terdapat
hal-hal yang berpotensi diskriminatif?
Terkait kewenangan menyusun dan menetapkan HPS, apa saja yang sudah
Saudara lakukan? Bagaimana proses kerja Saudara menyusun dan menetapkan
HPS?
Apakah HPS yang saudara susun dan tetapkan ada justifikasi atau pertimbangan
teknisnya? Apa saja?
Apakah HPS yang saudara tetapkan dibantu oleh Ahli/Tim Teknis dalam
penyusunannya? Apakah sudah saudara periksa? Bagaimana tata cara Saudara
memeriksanya?
Apakah HPS Acuan Saudara menyusun HPS? Perlihatkan bukti penyusunan HPS
dan cara perhitungannya!
Apakah Saudara mengetahui adanya diskon dalam nilai HPS ini?
Apakah HPS ini mengacu harga pasar? Perlihatkan buktinya!
Bagaimana Jika PPK ditanya :
36

Bagaimana Jika PPTK ditanya :
37
Apa dasar Saudara memiliki kewenangan sebagai PPTK ?
Kapan Saudara menerima kewenangan sebagai PPTK ?
Apakah Saudara sudah membaca dan mengetahui apa saja kewenangan yang
diberikan kepada Saudara sebagai PPTK ?
Apa saja kewenangan Saudara sebagai PPTK dalam Pengadaan ? Apa dasarnya ?
Terkait kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja, apa saja yang sudah Saudara lakukan?
Bagaimana prosedur kerja Saudara dalam menjalankan kewenangan membantu
tugas PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD
yang dipimpinnya ?
Bagaimana Saudara mengendalikan kegiatan?
Terkait kewenangan melakukan mengendalikan kegiatan, apa saja yang sudah
Saudara lakukan?
Bisa diperlihatkan, apa saya laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan yang
pernah saudara terbitkan?
Terkait kewenangan dalam pengadaaan, apa saja yang sudah Saudara lakukan?
Saudara terlibat dalam penyusnan Spesifikasi Teknis dan HPS?
Apa peran Saudara dalam pelaksanaan kontrak

“Ketika akan memberikan
kewenangan, pelajari terlebih
dahulu kesesuaian aturan, sifat
kewenangan, dan batasan
kewenangan yang akan diberikan,
serta lakukan kajian mengukur
kapasitas kemampuan penerima
kewenangan”
Pemberi

“Setelah diketahui kewenangan
akan diterima, pelajari secara
proaktif kesesuaian aturan, sifat
kewenangan, dan batasan
kewenangan yang diberikan,
kemudian lakukan pengukuran diri
atas kewenangan tersebut”
Penerima

Contoh pada PPTK :
Tugas : melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perulndang-undangan yang
mengatur pengadaan barang/jasajaan
Pertanyaan :
⊷ Sudah pahamkah tahapan pengadaan?
⊷ Kompetensi mumpuni?
⊷ Dukungan Sumber Daya ada?
Tindaklanjut :
⊷ Komunikasi kepada pemberi kewenangan
⊷ Siapkan dukungan sumber daya
⊷ Berbagi peran dan tugas
40

“
Tak menutup kemungkinan
kewenangan memuat
tanggungjawab dan risiko yang
besar, untuk itu perlu dipersiapkan
ikhtiar mitigasi risiko, bahkan dengan
skema distribusi kepada pihak yang
layak
41

BIG
CONCEPT
Pastikan setiap kewenangan akan
menjadi ibadah
42

Fahrurrazi, 085624222715
Weblog : fahrurrazi.id
Terimakasih

Sosialisasi-Perpres-12-Tahun-2021-Sinkronisasi-Dengan-Pengelola-Keuangan-Daerah.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Sosialisasi-Perpres-12-Tahun-2021-Sinkronisasi-Dengan-Pengelola-Keuangan-Daerah.pdf

Similar to Sosialisasi-Perpres-12-Tahun-2021-Sinkronisasi-Dengan-Pengelola-Keuangan-Daerah.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Sosialisasi-Perpres-12-Tahun-2021-Sinkronisasi-Dengan-Pengelola-Keuangan-Daerah.pdf