Dokumen tersebut merangkum prosedur pelayanan penerimaan laporan polisi dan penanganan tempat kejadian perkara oleh polisi di Indonesia. Mekanisme pelayanan dimulai dari penerimaan laporan secara ramah, pembuatan berkas laporan, koordinasi antar unit, hingga tindak lanjut penyelidikan. Dokumen juga menjelaskan standar mutu layanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

1. MEKANISME PELAYANAN
PENERIMAAN LAPORAN
POLISI DAN PENANGANAN
TEMPAT KEJADIAN
PERKARA (TKP)

2. PEDOMAN / ACUAN
1.Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
2.UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3.UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4.Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan.
5.Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Polri 2010-2025.
6. Perkap No. 3 tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
7.Perkap No. 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian daerah.
8.Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang
Program Akselerasi Transformasi Poli menuju Polri yang mandiri, Profesional
dan dipercaya masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan
1. Mekanisme Pelayanan Penerimaan Laporan Polisi dan Penanganan TKP
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ini adalah sebagai pedoman
untuk anggota SPKT Polres Metropolitan Jakarta Selatan agar dapat
melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat sesuai dengan
mekanisme yang baku, seragan dan efektif sehingga masyarakat merasa
terlayani, nyaman dan aman.
2. Mekanisme ini untuk persamaan persepsi, visi dan pola tidak dalam
pelaksanaan program, kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi polri
dilingkungan Polres Metropolitan jakarta Selatan Khususnya fungsi SPKT
dalam pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan
Kepolisian, penerimaan Laporan Polisi / pengaduian dari Masyarakat serta
Penanganan Tempat Kejadian Perkara agar dapat berjalan secara obyektif
terukur dan akuntable.

4. Prosedur Standar Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat
1.Penerimaan Laporan Polisi
1.1. Tahap Pra Pelayanan
-Menerima warga yang melaporkan perkara dengan mengedepankan keramah
tamahan, kesopanan dan kesantunan.
-Mempersilahkan pelapor untuk dudu dan siapkan minum untuk pelapor.
-Petugas memperkenalkan terlaebih dahulu identitasnya kepada pelapor.
-Petugas bertanya dengan sopan kepada pelapor dengan tidak langsung kepada materi
laporan tetapi dengan pertanyaan pembuka baik identitas pelapor, asalkan bantyuan
apa yang dalat kami berikan dan sebagainya.
-Jika menyangkut pidana, Petugas menanyakan apakah laporan yang akan dilaporkan
tersebut pernah dilaporkan kekesatuan lain.
-Menghubungi dan melakukan koordinasi dengan fungsi terkait yaitu siaga Fungsi
Reskrim, Narkoba, Intel, Binamitra, Sabhara, Lantas serta Identifikasi.
-Segera dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dengan baik.
-Tidak diskriminasi terhadap pelapor.
-Tidak ada pungli dalam penerimaan laporan oleh Petugas, dan apabila laporan tersebut
dinilai layak untuk diterima segera dibuatkan Laporan Polisi dan Surat Tanda
Penerimaan Laporannya.

5. 1.2. Tahap Pelayanan
-Laporan diterima.
-Laporan dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi (Pembuatan laporan Polisi)
-Dibuatkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model B-1)dan laporan yang
menyangkut Bantuan Kepolisian dibuatkan Surat Tanda Laporan Kehilangan
Barang/Surat-Surat (Model C-1) atau Surat lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1.3.Tahap Pasca Pelayanan
-Setelah Laporan Polisi selesai dibuat kemudian ditanda tangani oleh Pelapor.
-Laporan yang menyangkut Perkara Tindak Pidana diserahkan ke Siaga Unit Reskrim.
-Laporan yang menyangkut Perkara Narkotika diserahkan ke Siaga Unit Narkoba.
-Laporan yang menyangkut Perkara Lalu Lintas diserahkan ke Siaga Unit Lalu Lintas.
-Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model B-1 atau Model C-1 atau surat lain)
diberikan kepada Pelapor/Masyarakat.
-Pelayanan Kepolisian telah selesai dilaksanakan dan Pengadministrasian (Laporan
ditulis dalam buku Register)

6. 2. Penanganan TKP
2.1.TPTKP Bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap
dalam status quo.
2.2.TPTKP dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dengan fungsi-fungsi
lain, seleksi prioritas tindakkan represif tahap awal dan ketanggap segeraan.
2.3.Menerima warga yang melaporkan perkara atau kejadian baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan mengedepankan keramah tamahan, kesopanan,
senyum dan kesopanan, senyum dan kesantunan (tahap Penerimaan Laporan).
2.4.Mengumpulkan piket Siaga Fungsi yaitu Siaga Fungsi Reskrim, Narkoba, Intel,
Binamitra, Sabhara, Lalu Lintas, dan Identifikasi.
2.5.Melakukan pengecekan sarpras perorangan maupun satuan sebelum berangkat
tugas ke TPTKP.
2.6.Menerima APP dari Ka SPKT / Ka Unit SPKT, koordinasi dengan fungsi teknis dan
pendukung lainnya.
2.7.Mendatangi TKP dengan penentuan rute terpendek diupayakan Maksimal 15 menit
(untuk dalam kota).
2.8.Melakukan pertolongan terhadap korban bila terdapat korban.

7. 2.9.Memasang garis Polisi (police line).
2.10.Mengamati dan mencatat secara umun tentang situasi, orang, barang dan benda-
benda, tempat, waktu kejadian, keadaan cuaca TKP terutama yang mengetahui tentang
kejadian dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat.
2.11.melakukan olah TKP oleh Team Identifikasi, melakukan Konsolidasi.
2.12.Membuat BAP TKP dan Sket Kasar TKP dan menyerahkan hasil penanganan TKP
kepada petugas sesuai fungsi teknisnya.
3. Penanganan Orang Terlantar/Gila
3.1. Menerima warga yang melaporkan karena Terlantar dengan mengedepankan
keramahtamahan, kesopanan, senyum, dan kesantunan.
3.2.Petugas mempersilahkan duduk dan memberikan minum.
3.3.Petugas bertanya dengan sopan kepada pelapor dengan tidak langsung kepada
materi laporan tetapi dengan pertanyaan pembuka baik identitas pelapor, asal, bantuan
apa yang dapat kami berikan dan sebagainya (pertanyaan pembuka).
3.4.Membuatkan surat rujukan ke Dinas sosial untuk orang terlantar dan membuatkan
surat rjukan ke Rs Jiwa Grogol untuk orang gila dan menghubungi siaga binamitra
untuk mengantar yang bersangkutan ke instansi yang dibutuhkan

8. 4. Standar Mutu Pelayanan yang diharapkan :
4.1. Adanya standar mutu pelayanan untuk menurunkan complain masyarakat(zero
Complain) :
4.1.1. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
4.1.2.Tidak ada diskriminasi dan setiap laporan pengaduan masyarakat direspon
dengan prosedur dan quick respons oleh masing masing fungsi.
4.2. Standar Mutu Pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyakarat terhadap
pelayanan Prima Polri:
4.2.1.Berkomunikasi berbasis kepedulian, cepat tanggap.
4.2.2.Memberikan kemudahan dalam informasi, prosedur, efektif dan efisien dalam
penyelesaian urusan.
4.2.3.biaya yang normal dan wajar (tidak ada pungutan lain diluar ketentuan)
4.2.4.Memberikan tempat pelayanan yang nyaman dan lingkungan kerja yang
presentatif.

9. Mekanisme Pelayanan Penerimaan Laporan Polisi
Warga/ pelapor SPKT
PIKET FUNGSI
RESKRIM
Model B-1
Model C-1
Surat lain
PELAPOR
PASCA PELAYANAN
PIKET FUNGSI
POLRES / POLSEK
Administrasi
dibukukan
TAHAP PRA
PELAYANAN
DILAKUKAN TANYA
JAWAB OLEH
BUTIR RESKRIM
TAHAP PELAYANAN
DIBUATKAN LP
ATAU SURAT YANG
DIPERLUKAN

10. WARGA /
PELAPOR
SPKT PIKET FUNGSI
APP KA SPKT /
KANIT SPKT
TKP
OLAH TKP
IDENTIFIKASI
KONSOLIDASI
BAP TKP
TAHAP PRA PELAYANAN
DILAKUKAN TANYA JAWAB
OLEH BUTIR RESKRIM
KOORDINASI PIKET
FUNGSI DAN
IDENTIFIKASI
MEKANISME PENANGANAN TKP