Teks tersebut membahas mengenai pengaruh banyaknya pengajuan keberatan dan banding oleh wajib pajak terhadap penurunan penerimaan pajak akibat kesalahan perhitungan petugas pajak. Banyaknya kasus kemenangan wajib pajak di pengadilan pajak mengindikasikan rendahnya kualitas aparat pemeriksa pajak. Oleh karena itu perlu pelatihan berkelanjutan untuk petugas pajak

1. Nama : Yashinta Setyowati
NIM : 041411535027
Kelas : Akuntansi BWI
TUGAS ARTIKEL PAJAK
Tema : PENGARUH KEBARATAN DAN BANDING TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK.
Judul : Banyaknya pengajuan Keberatan dan Banding dikarenakan kesalahan perhitungan
dari Petugas Pajak, sehingga menurunkan Penerimaan Pajak.
Pengajuan keberatan atau banding, yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki
beberapa syarat yang dirasa cukup memberatkan WP. Salah satunya adalah UU Nomor 17
tahun 1997 pasal 34 tentang pengajuan banding yang harus melunasi dahulu semua jumlah
pajak terhutang. Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak yang akan melakukan banding
merasa dipersulit. Akibatnya adalah banyak WP yang tidak bisa melakukan banding. Jika
ditelaah lebih jauh lagi, sebenarnya sebelum banding, ada keberatan yang diajukan WP secara
tertulis pada KPP setempat. Namun, jika dari KPP tidak memberikan timbal balik yang
memuaskan bagi WP, maka WP berhak mengajukan banding pada Pengadilan Pajak, dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah UU Nomor 17 tahun 1997 pasal 34
tersebut.
Sebenarnya terjadinya pengajuan keberatan hingga banding, merupakan hal yang baik
dalam penegakan keadilan hukum di Indonesia. Namun hal tersebut sering disalah artikan
sebagai tindakan yang mencari keuntungan pribadi. Kenyataannya, wajib pajak mengajukan
banding, semata-mata adalah karena ketetapan pajak (SKPKB) yang dibuat Ditjen Pajak
dianggap tidak benar. Dan berdasarkan data empiris, setiap tahun rata-rata 1.128 (39,5%)
wajib pajak mengalami hambatan dalam mencari keadilan di BPSP (Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak) karena tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi banding tersebut.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa menurunnya penerimaan pajak karena kesalahan
perhitungan yang dilakukan oleh petugas pajak.
Berangkat dari alasan fundamental tersebut, harusnya bisa disadari bersama bahwa
dari pihak Direktorat Jendral Pajak lebih giat lagi dalam melatih pegawainya, agar tidak
sering terjadi kesalahan. Karena kesalahan yang disebabkan oleh perhitungan pegawai
tersebut maka dapan menurunkan penerimaan pajak. Menurunkan disini dalam artian bahwa
selain mengembalikan biaya yang diajukan WP saat banding, namun DJP juga akan
dikenakan dana sebagai sanksi atas kesalahannya, jika BPSP memenangkan pihak WP.
Sebaiknya untuk mengurangi hal tersebut DJP sering melakukan pelatihan kepada
para pegawainya agar kesalahan perhitungan yang dilakukan dapat diminimalisir. Karena
berdasarkan putusan BPSP, secara nasional rata-rata 560 perkara banding tiap tahun
dimenangkan oleh wajib pajak, relatif lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata 495
perkara pajak yang dimenangkan oleh Ditjen Pajak. Dalam hal ini putusan BPSP tidak

2. berpihak kepada Ditjen Pajak, melainkan tergantung pada kebenaran laporan pajak oleh wajib
pajak itu sendiri. Dengan kata lain, BPSP dalam memeriksa dan memutuskan perkara
banding tidak terpengaruh oleh eksekutif. Dari segi banyaknya jumlah wajib pajak yang
memenangkan perkara banding di BPSP setiap tahun, secara signifikan mengindikasikan
rendahnya kualitas aparatur pemeriksa pajak di DJP.
Menurut hasil pemeriksaan DJP rata-rata 560 wajib pajak setiap tahun melaporkan
kewajiban pajaknya “tidak benar”, ternyata setelah diperiksa ulang BPSP, laporan
perhitungan wajib pajak tersebut adalah “benar”. Selain itu untuk meningkatkan keadilan
pada masyarakat yang notabenenya adalah WP, baiknya pihak DJP juga melakukan revisi
pada syarat yang digunakan untuk pengajuan perkara banding. Banding yang dilakukan oleh
WP juga di batasi waktu yaitu 3 bulan atau 60 hari setelah Surat Ketetapan Pajak diterbitkan.
Sebenarnya apabila terjadi kekurangan atau pengaruh kerugian pada penerimaan
pajak, itu bukan keslahan WP yang melakukan keberatan atau banding. Namun hal tersebut
karena kesalahan pegawai atau fiskus yang melakukan kesalahan penghitungan. Karena awal
mula terjadinya banding adalah kesalahan fiskus yang merugikan WP, sehingga WP yang
mengajukan banding sudah yakin bahwa pihaknya benar dan memutuskan melakukan
keberatan hingga ke banding. Bagaimanapun juga yang mengerti kondisi sebenarnya pada
sebuah badan itu adalah WP sendiri, maka jika WP melakukan banding, sudah berindikasi
bahwa pihak DJP yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu sebaiknya DJP sering
melakukan pelatihan pada setiap pegawainya agar tidakterjadi kesalahan perhitungan yang
merugikan WP dan menurunkan penerimaan pajak pada akhirnya. Selain itu DJP juga bisa
menegakkan hukum bagi pegawainya yang melakukan kesalahan penghitungan.
Hal tersebut dirasa lebih baik, sehingga kedepannya penerimaan pajak tidak akan
mengalami penurunan yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak DJP sendiri. Selain itu
sebaiknya juga menjadi alat ukur atau indikasi keberhasilan tersendiri bagi kinerja DJP dan
jajaran di bawahnya, agar lebih teliti dan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pada
masyarakat. Karena bagaimanapun juga penerimaan pajak menyumbangkan 60% lebih atas
pendapatan negara, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Daftar Pustaka
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14931
http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian/Walujo%20Djoko%20Indarto%20-
%20Romulus%20-%202000.pdf
http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=516