Dokumen tersebut membahas tentang konsep Wawasan Nusantara sebagai pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mencakup kepentingan nasional dan regional untuk mencapai tujuan nasional secara inklusif dan menghargai pluralitas.
2. IDEOLOGI
• Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),ideologi
merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan
asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan
tujuan untuk kelangsungan hidup.
• Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar,
keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis.
• Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter
berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita.
3. • Sebagai sarana untuk memformulasikan (merumuskan)
dan mengisi kehidupan manusia secara individual.
(Cahyono, 1986).
• Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari
generasi tua (founding fathers) dengan generasi muda.
(Setiardja, 2001).
• Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan
motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk
menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. (Hidayat,
2001).
4. • Menanamkan nila-nilai
Pancasila Sejak Dini
• Menerapkan Sistem
Pertahaan Semesta
• Menggalakan Sosialisasi dan
Implementasi Wawasan
Nusantara
5.
6. 1. Sila pertama meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya.
2. Sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama
dan meliputi serta menjiwai sila-sila selanjutnya.
3. Sila ketiga diliputi dan dijiwai oleh sila-sila
sebelumnya serta meliputi dan menjiwai sila
selanjutnya
4. Sila keempat diliputi dan dijiwai oleh sila-sila
sebelumnya serta meliputi dan menjiwai sila kelima
5. Sila kelima dijiwai dan diliputi oleh sila-sila
sebelumnya
7. “HIERARKHIS
PIRAMIDAL
PANCASILA”
“HIERARKHIS
PIRAMIDAL
PANCASILA”
Kesatuan bertingkat yang tiap sila
di muka sila lainnya merupakan
basis atau pokok pangkalnya, dan
tiap sila berikutna merupakan
pengthususan dari sila di
mukanya
Berkaitan dengan pengamalan Pancasila.
Dalam pengamalan Pancasila yang asasi /
paling utama adalah mengamalkan sila
pertama. Jika seseorang mengamalkan
sila pertama secara konsekuen secara
langsung ia sudah mengamalkan semua
10. Secara singkat uraian Notonagoro di atas dapat dinyatakan
bahwa bentuk susunan hierarkis-piramidal Pancasila ialah: Kesatuan
bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau
pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila
di mukanya. Sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu
meliputi dan menjamin isi sila 2, 3, 4, dan 5, begitu pula sila- sila
berikutnya saling berkaitan erat dan menjiwai satu dengan yang lain.
Bentuk susunan hierarkis-piramidal Pancasila, dapat digambarkan
dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram hierarkis-piramidal
Pancasila.
11. BENTUK SUSUNAN HIERARKHIS
PIRAMIDAM
Mengacu pada hukum logika perbandingan
terbalik, yaitu : isi pengertian
kecil tetapi luas cakupan besar dan
sebaliknya, isi pengertian
besar tetapi luas cakupan kecil
Mengacu pada hukum logika perbandingan
linear, yaitu : isi pengertian kecil tetapi luas
cakupan juga kecil dan sebaliknya,
isi pengertian besar tetapi luas
cakupan juga besar.
12. TERTULI
S
Aturan yang telah ditulis dan telah dicantumkan di dalam
peraturan Negara, tertulis lengkap dalam KUHP(Perdata)
dan tertulis lengkap dalam KUHP (Pidana).
Perdata : Hukum yang menentukan cara mengajukan kedepan
pengadilan mengen perkara perdata.
Contohnya perjanjian utang piutang, pembagian waris, jual beli dll.
Perdata : Hukum mengatur perbuatan yang dilarang peraturan
pemerintah dan perundangan.
Contohnya Pembunuhan, Pencurian, Perampokan, Pemerkosaan
dll.
13. TIDAK TERTULIS
Aturan yang tumbuh turun temurun dalam masyarakat atau
adat dan bisa juga dalam praktik ketatanegaraan. Kebalikan
dari Aturan tertulis, karena aturan ini tidak dituangkan
dalam kitab-kitab dan peraturan perundang-undangan.
Contohnya Hukum adat, Musyawarah untuk mufakat,
Pidato kenegaraan Presiden, dll.
14. Istilah Negara Kesutuan Republik
Indonesia Menurut UUD 1945 Pasal 1 (1)
berbunyi
“Negara Indonesia Ialah Negara
Kesatuan yang berbentuk Republik”
15. Istilah NKRI diperjelas oleh Pasal 18 ayat
(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kota dan
kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten
dan provinsi itu mempunyai pemerintahan
daerah yang
diatur dengan undang-undang.
16. Cara memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai
tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan
Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya,
ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan
berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD
1945 dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
17. ENAM
DIMENSI
Penghargaan terhadap harkat
dan martabat manusia Sebagai
makhluk ciptaanTuhan Yang
Maha Esa
Cinta akan tanah air dan
bangsa
Kesetiakawanan sosial
Tekad bersama untuk
berkehidupan kebangsaan
yang bebas, merkeka, dan
besatu
Demokrasi atau
kedaulatan
rakyat
Masyarakat adil-makmur
18. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai
strategis dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan
menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek
kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional
19. TUJUAN WAWASAN
NUSANTARA Tujuan nasional, dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan
bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh t
umpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial. “
Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap
aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka
dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia
adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional,
serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan
dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi
luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
20. Wadah
(Contour)
Wadah kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara mencakup
seluruh wilayah
Indonesia yang memiliki
sifat serba nusantara
dengan kekayaan alam
dan penduduk serta
aneka ragam budaya.
Isi (Content) Tata laku (Conduct)
aspirasi bangsa yang
berkembang di
masyarakat dan
cita-cita serta
tujuan nasional
yang terdapat
dalam Pembukaan
UUD 1945
- -Tata laku Bathiniah
yaitu mencerminkan
jiwa, semangat dan
mentalitas yang
baik dari bangsa
Indonesia.
− -Tata laku Lahiriah
yaitu tercermin dalam
tindakan, perbuatan
dan perilaku dari
bangsa Indonesia.
21.
22. Aktuliasasi objektif adalah aktualisasi
dalam bentuk realisasi nilai-nilai
Pancasila pada setiap aspek
penyelenggaraan Negara, realisasinya
dalam bentuk peraturan perundang-
undangan Negara Indonesia.
Aktualisasi subyektif, artinya
pelaksanaan dalam pribadi setiap
warga Negara, setiap individu, setiap
penduduk, setiap penguasa dan setiap
orang Indonesia.
23. AKTUALISASI UNDANG UNDANG
DASAR 1945
• Aktualisasi objektif adalah aktualisasi dalam bentuk
realisasi nilai-nilai UUD 1945
• Aktualisasi subjektif artinya memahami setiap pasal
dari hasil amandemen
24. 1. Berperilaku Inklusif
2. Mengakomodasi Sifat Pluralistik
3. Menghargai pendapat orang lain
AKTUALISASI BHINEKA TUNGGAL IKA