Rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mencakup penyesuaian syarat dan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, perluasan subjek yang dapat mengajukan pengujian undang-undang, serta penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pertimbangan konstitusional kepada lembaga negara lain dan mengeluarkan provisi sementara dalam menunggu putusan.
Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Tujuannya adalah mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dilarang dan korban berhak mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab mencegah kekerasan dan menyediakan layanan untuk korban, sementara masyarakat harus
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo. Pengadilan Tinggi Gorontalo akan melayani wilayah Provinsi Gorontalo dan mengambil alih daerah hukum pengadilan negeri di Gorontalo dari Pengadilan Tinggi Manado. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan perkara yang sedang berjalan dari Pengadilan Tinggi Manado ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Investigative Report English Version March 2008People Power
1. The document is an investigative report by Eyes on the Forest (EoF), a coalition of environmental NGOs, calling on Asia Pulp & Paper (APP) to cease destruction of the Kampar peninsula forest in Sumatra, Indonesia.
2. EoF is concerned that APP may restart clearing natural forest and destroying peatlands in Kampar, home to critically endangered Sumatran tigers. EoF investigations found a new logging highway and forest clearing by APP in Kampar.
3. Kampar is considered a globally important conservation area but APP operations there are strongly indicated as illegal and threaten remaining forests and wildlife like tigers. EoF demands APP immediately halt all destructive activities
The net worth of Indonesia's 40 richest individuals declined significantly due to falling stock prices, commodity prices, and the weakening rupiah currency. Total wealth fell from $40 billion to $21 billion, and the number of billionaires dropped from 11 to 7. Sukanto Tanoto reclaimed the top spot despite a $2.7 billion drop in his net worth. Several individuals lost over half their wealth.
Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Tujuannya adalah mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dilarang dan korban berhak mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab mencegah kekerasan dan menyediakan layanan untuk korban, sementara masyarakat harus
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo. Pengadilan Tinggi Gorontalo akan melayani wilayah Provinsi Gorontalo dan mengambil alih daerah hukum pengadilan negeri di Gorontalo dari Pengadilan Tinggi Manado. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan perkara yang sedang berjalan dari Pengadilan Tinggi Manado ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Investigative Report English Version March 2008People Power
1. The document is an investigative report by Eyes on the Forest (EoF), a coalition of environmental NGOs, calling on Asia Pulp & Paper (APP) to cease destruction of the Kampar peninsula forest in Sumatra, Indonesia.
2. EoF is concerned that APP may restart clearing natural forest and destroying peatlands in Kampar, home to critically endangered Sumatran tigers. EoF investigations found a new logging highway and forest clearing by APP in Kampar.
3. Kampar is considered a globally important conservation area but APP operations there are strongly indicated as illegal and threaten remaining forests and wildlife like tigers. EoF demands APP immediately halt all destructive activities
The net worth of Indonesia's 40 richest individuals declined significantly due to falling stock prices, commodity prices, and the weakening rupiah currency. Total wealth fell from $40 billion to $21 billion, and the number of billionaires dropped from 11 to 7. Sukanto Tanoto reclaimed the top spot despite a $2.7 billion drop in his net worth. Several individuals lost over half their wealth.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi
NO. PENGATURAN ISU SUB ISU KETERANGAN REKOMENDASI
1 Pasal 10 Kekuasaan MK Pemberian pertimbangan Pada dasarnya MK memiliki Memberikan pertimbangan,
konstitusional kewenangan yang melekat secara keterangan dan nasihat
inheren pada dirinya, yaitu masalah konstitusi kepada
kewenangan untuk menafsirkan siapa pun jika diminta
konstitusi dan memberikan (constitutional question)
pertimbangan konstitusional.
Kewenangan tersebut bisa juga
dianalogikan dengan kewenangan
MA untuk memberikan
pertimbangan hukum kepada
lembaga negara lainnya.
2 Pasal 15 Pengangkatan dan a. Syarat materiil calon Untuk lebih mendekatkan pada Syarat umur minimal untuk
Pemberhentian hakim konstitusi syarat adil, negarawan, dicalonkan sebagai hakim 50
Hakim mengetahui konstitusi dan tahun.
ketatanegaraan, syarat minimal
umur perlu dinaikkan, karena hal Syarat umur maksimal untuk
itu akan berkorelasi positif dengan dicalonkan sebagai hakim 60
pemenuhan syarat-syarat di atas. tahun.
Selain itu untuk menjaga
efektifitas kinerja MK, perlu juga
ada pembatasan syarat maksimal
umur bagi seseorang yang
dicalonkan sebagai hakim
konstitusi.
2. Pasal 20 b. Tata cara seleksi Pengaturan secara tegas prosedur Pengaturan interval waktu
hakim konstitusi seleksi hakim konstitusi. Tidak pelaksanaan seleksi hakim
diserahkan pengaturannya pada konstitusi (minimal 6 bulan
masing-masing lembaga (DPR, sebelum masa jabatan hakim
Presiden, MA). Sebab jika tata cara konstitusi yang akan digantikan
seleksi diserahkan sepenuhnya berakhir)
pada masing-masing lembaga,
prinsip-prinsip umum yang Sanksi bilamana prinsip-prinsip
diperintahkan oleh UU, tidak umum dalam UU tidak
dijalankan dengan sepenuhnya. dipenuhi.
Pasal 23 c. Pemberhentian hakim Selama ini pengaturan mengenai Masuknya unsur Komisi Yudisial
konstitusi mekanisme pemberhentian hakim dalam Majelis Kehormatan
konstitusi, diatur sendiri oleh MK Mahkamah Konstitusi (MKMK).
memalui PMK. MKMK sebagai KY diberi peranan untuk
forum penjatuhan sanksi pun menginisiasi/memfasilitasi
hanya terdiri dari internal MK, forum MKMK yang hasilnya
keterlibatan pihak luar dilakukan dapat langsung disampaikan
pemilihan sendiri oleh MK kepada Presiden.
(akademis dan praktisi), akibatnya
muncul kesan kuat bahwa MKMK
yang diatur saat ini cenderung
memunculkan esprit de’corps
(melindungi kepentingan hakim
konstitusi) yang terkena ancaman
pemberhentian. Oleh karena itu,
sebaiknya KY dilibatkan dalam
forum MKMK.
3 Pasal 22 Periodesasi Masa Jabatan Mengingat bahwa perkara yang Periodisasi masa jabatan 5
Hakim ditangai MK adalah perkara- (lima) tahunan sebaiknya
perkara yang sifatnya politik dan ditiadakan. Masa jabatan
kenegaraan, yang berimplikasi hakim konstitusi sebaiknya
pada banyaknya upaya penetrasi ditentukan hanya untuk sekali
3. kepentingan, sehingga seorang menjabat dengan masa jabatan
hakim konstitusi harus senantiasa 10 tahun. Artinya pembatasan
dijaga independensi dan usia pensiun juga tidak perlu,
imparsialitasnya. Oleh karena itu, jika pengaturannya demikian.
periodisasi masa jabatan lima
tahunan sebaiknya ditiadakan.
Masa jabatan hakim konstitusi
sebaiknya ditentukan hanya untuk
sekali menjabat. Dengan begitu,
prinsip independensi dapat lebih
terjaga, peluang terjadinya
intervensi dan penyimpangan
dapat diminimalisir, prakteknya
lebih mudah diselenggarakan dan
tidak menyulitkan, serta tidak
terlalu berpengaruh terhadap
kinerja MK dalam mengadili
perkara. Apalagi jika melihat
perbandingan di banyak negara,
pilihan satu kali masa jabatan
hakim konstitusi ini, merupakan
pilihan yang paling banyak
dipraktekkan.
4 Pasal 51 ayat (1): Pemohon Perkara Pembatasan hak perorangan Pemohon pada perkara
Pemohon adalah pihak Pengujian UU untuk mengajukan permohonan pengujian UU, ditambah dengan
yang menganggap hak pengujian formiil dan membatasi kelompok minoritas di
dan/atau kewenangan mereka yang sedang menjalani parlemen, dan hakim di
konstitusionalnya proses hukum kasus pidana pengadilan umum
dirugikan oleh mengajukan uji materiil.
berlakunya undang- Menegaskan kelompok minoritas
undang, yaitu: di parlemen dan hakim di
pengadilan umum dapat menjadi
subyek pemohon dalam perkara
4. pengujian undang-undang.
Penegasan tentang terminologi
dan unsur-unsur kerugian
konstitusional.
5 Pasal 51 ayat (1a) Kerugian Selama ini UUMK menganut Dua konsep ini harus
Kerugian hak dan/atau konstitusional paradigma konkret review, artinya diakomodasi dalam UUMK.
kewenangan bersifat konkrit dan seorang pemohon harus dapat Sehingga UU yang implikasi
konstitusional abstrak membuktikan scara nyata, telah kerugian konstitusionalnya
sebagaimana dilanggar hak-hak bersifat konkret maupun yang
dimaksud pada ayat konstitusionalnya. Meskipun MK masih bersifat abstrak
(1) harus secara nyata kerap juga menggunkan (diprediksi) dapat berakibat
dialami sendiri dan paradigma abstrak review. pada terjadinya kerugian
dapat dibuktikan. konstitusional, dapat dilakukan
Revisi UUMK saat ini menegaskan pengujian di MK.
bahwa kerugian konstitusional
harus nyata dan dapat dibuktikan.
Ketentuan tersebut akan menutup
kemungkinan diajukannya UU yang
nyata-nyata bertentangan dengan
UUD 1945, namun belum
berakibat pada adanya kerugian
konstitusional yang nyata dialami.
Harus dibedakan antara
tootsingenreecht dan judicial
review. Pada hakikatnya Indonesia
menganut konsep
tootsingenreecht, di mana
seharusnya seluruh UU yang
bertentangan dengan peraturan di
atasnya dapat dilakukan
pengujian. Berbeda dengan judicial
5. review, yang menyaratkan
kerugian harus bersifat konkrit.
Pasal 45 a: Putusan Boleh Tidaknya Ultra Larangan ultra petita sebaiknya Peniadaan rumusan Pasal 45a.
Mahkamah Konstitusi Petita ditiadakan karena hanya akan
tidak boleh memuat melanggar prinsip independensi
amar putusan yang peradilan, dan memungkinkan
tidak diminta oleh banyak munculnya kondisi
Pemohon atau kekosongan hukum
melebihi permohonan (reechtvacuum).
Pemohon.
6 Pasal 57 ayat (2a) Legitimasi Putusan karena hanya akan Peniadaan rumusan Pasal 57
Putusan Mahkamah memeperlemah kekuatan ayat (2a)
Konstitusi tidak boleh mengikat putusan Mahkamah
memuat: Konstitusi.
amar selain
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dalam
perkara pengujian
Undang-Undang.
perintah kepada
pembuat undang-
undang.
rumusan norma
sebagai pengganti
norma dari undang-
undang yang
dinyatakan
bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar
Tahun 1945.
6. 7 Kewenangan Seringkali terjadi proses hukum MK diberi kewenangan untuk
Mengeluarkan Provisi yang sedang dialukan oleh bisa mengeluarkan penetapan
lembaga negara atau lembaga bagi pihak terkait untuk tidak
peradilan umum tidak membuat atau mengeluarkan
memperhatikan bahwa UU yang keputusan/kebijakan atau
sedsng dijadikan sebagai dasar peraturan yang bersifat penting
proses hukum tersebut sedang dan strategis terkait dengan
diajukan judicialreview di MK. perkara yang sedang diuji.
Akibatnya keputusan yang
dikeluarkan oleh lembaga negara
dan peradilan dimaksud tidak
sinkron dengan putusan MK,
sehingga munculkonflik di
kemudian hari. Oelh karena itu,
sebaiknya Mk memiliki
kewenangan untuk meminta
kepada lembaga negara atau
lembaga peradilan, untuk
menghentikan sementara proses
hukum yang sedang berjalan,
sembarai menunggu keluarnya
putusan MK.