Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan modal syariah melalui berbagai bentuk kerjasama usaha seperti syirkah, mudharabah, dan penanaman modal. 2. Ada beberapa jenis syirkah yang dibahas seperti syirkah inan, abdan, wujuh, dan mufawaddah beserta syarat-syaratnya. 3. Sistem investasi melalui mudharabah dan penanaman modal juga dibahas bes

1. USAHA PENGELOLAHAN
MODAL YANG
DISYARIATKAN
KELOMPOK 10:
YODI RIZMANTO (11390036)
AGENG ASMARA SANI (11390045)

2. PENDAHULUAN
 Islam tidak mengenal pemisahaan total
antara agama dengan keduniaan. Islam
juga tidak menjadikan dunia ini sebagai
pengikat antara Allah dengan para thaghut
manusia, sehingga timbul fenomena seperti
agama yang menyimpang.
Problematika dunia usaha termusak
problematika yang diperhatikan oleh ajaran
syariat islam. Islam memberikan konsep-
konsep serta hukum dalam menetapkan
usaha yang beragam, sehingga bisa
dijadikan naungan bagi usahawan sepanjang
perputaran masa.

3. SYIRKAH
 Syirkah dalam bahasa Arab berarti
pencampuran atau interaksi. Disebut
juga membagikan sesuatu antara dua
orang atau lebih.
 Dalam terminologi fiqh arti syirkah
berarti: Persekutuan usaha untuk
mengambil hak atau beroperasi.
Sementra aliansi dalam beroperasi
mengisyaratkan Syirkatul Uqud (Syirkah
Transaksional)
 Dalil tentang syirkah:
An-Nisa:12
An-Anfal: 41

4. MACAM-MACAM SYIRKAH
Syirkah ada 2 macam:
 Pertama: Syirkah Hak milik (Syirkatul
Amlak). Yaitu persekutuan antara dua
orang atau lebih dalam kepemilikan
satu barang dengan salah satu sebab
kepemilikan. Ex: Warisan
 Kedua: Syrikah Transaksional
(syirkatul Uqud). Yaitu akad kerjasama
antara dua orang yang bersekutu
dalam modal dan keuntungan.

5. MACAM-MACAM SYIRKAH
TRANSAKSIONAL
SYIRKAH INAN
Pengertian:
Yakni persekutuan dalam modal, usahan dan keuntungan. Dalam hal ini
modal berasal dari mereka semua, dan usaha dilakukan bersama, dan
keuntungan juga dibagi bersama.
Hukum:
Syirkah ini doperbolehkan berdasarkan ijma. Dan ini merupakan bentuk
kerjasama yang disyariatkan.
Rukunnya:
Pertama; adanya dua transaktor. Keduanya harus memiliki kompetensi, yakni
akil baligh. Dan boleh beraliansi dengan NON MUSLIM.
Kedua; Objek Transaksi. Objek transaksi ini meliputi modal, usaha, dan
keuntungan
Keuntungan
1. Harus diketahui
Modal harus bersifat: Usaha
Jumlahnya
1. Diketahui Jumlahnya masing-masing pihak
2. Harus merupakan
2. Modalnya itu Rill bebas menggunakan
sejumlah keuntungan
3. Tidak merupakan hutang modalnya
denga prosentase
tertentu.

6. Lanjud
Berakhirnya Sirkah:
 Asal daripada sirkah ini adalah bentuk
kerja usaha yang lazim. Sirkah ini berakhir
apabila masing-masing pihalk
membatalkan perjanjiannya
 Namun kalangan Malikiyah mengatak:
apabila ingin mengakhiri sirkah tersebut
harus melalui hakim. Agar dapat
diputuskan keutungan dari harga layak
jual sahamnya.

7. Lanjud
Kemudian Muncul pertanyaan:
Apakah Syirkah itu batal dengan habisnya Modal slah
stu pihak?
= Apabila modal salah satu pihak habis Seblum dicampur maka syirkah itu
batal. Dan apabila setelah di campur, maka harus diterima syirkah (syirkah
Bagaimana cara memfungsikan Syirkah agar dapat
tetap berjalan)
menggantikan posisi pengembangan Modal berbasis Riba?
= Syirkah Simultan; dengan melayangkan modal para pengelola modal muslim
ke dalam musyarakah yang simultan pada berbagai proyek prencanaan.
1. Musyarakah dengan kriteria khusus
dengan mengarahkan investor untuk kerjasama pada proyek tertentu.
Kemudian hasilnya dibagikan untung atau pun rugi
2. Musyarakah Non Permanen
semacam syirkah dimana seorang terlibat dalam memberikan hak kepada
pihak lain untuk menempati kepemilikan secara langsung/bertahap. Yakni
dengan cara penyusunan konsep yang menyisihkan devisa menjadi
cicilan untuk menutupi kontribusi pihak lain.

8. Lanjud
Gambaran 1:
Pihak investor sepakat menetapkan jumlah jatah masing-masing yang
berkaitan dengan syaraynta.kemudian saham2 investor dijual kepada
pengelolah setelah syirkah berakhir dengan perjanjian baru. Dimana
investor bebas menjual sahamnya baik kepada orang lain maupun
partnernya dan hal itu juga berlaku kepada penanam saham.
 Hal ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama karena
perjanjiannya mengandung akar yang terpisah dan secara hukum
diperbolehkan.
Gambaran 2
Investor dan pengelolah bersepakat dalam syirkah untuk pendanaan penuh
sebagai pelaksanaa proyek yang punya prospek keuntungan. Berdasarkan
kesepakatan bank dengan penanam saham lain, dimana bank mendapat
keuntungan secara rill, disamping haknya untuk menyimpan sisa dana yang
dikeluarkan, untuk menutupi kekurangan pendanaan pihak bank.
> Hal ini merupakan perjanjian syirkah yang tidak diharamkan, namun ada
kerancuan . Karena pihak bank telah bekerjasama sejak awal dengan
persyaratan modal itu akan kemabali denganprosenatse tertentu dari
keuntungan proyek. Yang mengkibatkan rancu: adanya syirkah dan jual beli
dalam satu perjanjian.

9. SYIRKAH ABDAN (USAHA)
Pengertian:
Kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yabg dilakukanoleh
tubuh/keterkaitan dengan mereka sendiri. Ex. Dokter di klinik.
 Hukum:
Para ahli Fiqh berpendpat: membolehkan syirkah ini mereka adlah dari kalangan
“Hanafiyyah”
= berasarkan riwayat Abu Ubaidah Ibnu Abdillah (ayah Abdullah bin Mas’ud).
Abdullah bin mas’ud dan Sa’ad melakukan kerjasama pada hari Badar. Namun hanya
Sa’ad yang mendapat 2 tawanan, sedangkan Mas’ud tidak. Dan nabi menarkan apa
yang dilakukan mereka.
Namun dalam hal ini Imam Syafi’I melarangnya, karena dilakukan tanpa modal
sehingga tidak akan mencapai tujuan, yakni keuntingan.
= karena syirkah dalam keuntungan itu dibangun diatas syirkah dalam modal.
Kemudian 2 hal ini tidak hanya modal harta saja tapi juga ada dengan modal kerja.
Rukunnya:
Dua Transaktor; masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas. Objek transaksi;
usaha dan keuntungan. Palafalan akad/perjanjian.
Usaha. Ulama berpendpat: usaha syirkah tidak disyariatkan karena tujuannya
memperoleh keuntungan. Namun ada riwyat yang menyatakn syirkah ini disyariatkan
karena konsekuensi syiah ini bahwa usaha yang duterima masing2 pihak juga ditekankan
kepada pihak lain.
Keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan kesepakatan pihak yang beraliansi.

10. Lanjud
Dasar kerja dalam Keuntungan pada Syirkah ini
Berasaskan kerja sama antar sesama mitra usaha dalam syirkah ini adalah
jaminan/garansi. Karena setiap usaha yang diterima masing2 pihak berada
dalam jaminan semua pihak.
Jaminan dalam syirkah
jaminannya terdapat pada masing2 pihak. Sehingga masing2 pihak
dituntut melakukan usaha, dan berhak menuntut mitra ushanya untuk
mendapat keuntungan.
Berakhirnya Syirkah ini
Berakhir apabila: pemabatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian slah
satu dari pihak yang bekerja sama, karena sudah tercekal akibar bangkrut
terlilit hutang, karena idiot dan sejenisnya

11. SYIRKAH WUJUH
Pengertian
 Yakni kerjasama dlam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan
nama baik mereka. Tidak seorangpun memiliki modal namun masing2
punya nama baik di masyarakat, membeli secara utang kemudian untung di
bagi bersama. Dibolehkan oleh Hanfiyah dan Hambali namun ditentang oleh
Syafi’I dan Malikiyah
Sebab disebut sebagai Syirkatul Wujuh
 Karena anggotanya tidaj bisa membeli barang
dengan hutang tanpa memiliki prestige (nama baik).
Dalil Al-Ahzab:69
Disyariatkan Syirkah Ini
Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, membolehkan secara mutlak;
karena syiah itu mengandung unsur membeli dengan pembayaran
tertunda, dan memberi pinjmana untuk jual beli, di bolehkan
Kalangan Syafi’I dan Malikiyah melarang aplikatifnya tapi membolehkan
sebagian bentuk lainnya

12. Syirkah Mufawaddah
Pengertian:
Sebuah syirkah yang di dalamnya itu semua anggota sepakat
melakukan aliansi dalam semua jenis kerjasama, seperti
inan, abdan, wujuh. Masing2 pihak menyerahkan kepada pihak lain
untuk mengoperasikan segala aktivitas kerja, sperti; jula
beli, pinjaman, sewa, dll. Keuntungan dibagikan sesuai persyaratan.
Alasan Penamaan dan Syariat:
Para ahli berpendapat kata mufawaddah diambil dari kata tafwied yang
artinya penyerahan. Karena masing2 pihak menyerahkan hak operasionla
kepada mitranya
Hannafiyah; artinya adlah penyamaan. Maka kerjasama ini syartnya adalah
kesamaan modal.
Disyariatkan karena sirkah ini menggabungkan macam-macam bentuk
syirkah
Karena masyarakat di berbagai tempat telah terbiasa melakukan syirkah ini
Syarat-syarat Syirkah Mufawaddah
Kesamaan modal, keumuman dalam syirkah, satu pihak tidak memiliki
saham di syirkah lain.
Hendaknya dengan pelafalan mufawaddah.

13. MUDHARABAH (SISTEM
INVESTASI)
 Definisi: mudhrabah/penanaman modal; menyerahkan modal uang kepada
orang yang berniagabsehingga mendpatkan keuntungan. Melbatkan kedua
bela pihak.
 Disyariatkan Penanaman Modal
Diriwyatkan dalam Al- Muwaththa: ketika Abdullah bin Ubaidullah ke negeri
Iraq kemudian menjumpai Gubernur Bashrah, lalu ketika itu beliau
meminjamkan uang yang seharusnya akan diberikan kepada Amirul
Mukminin. Agar Gubernur tersebut membelanjkan uang itu kemudian
brangnya di jual ke Madinah. Lalu ia mengatakan agar mengembalikan
modalnya kepada Amirul Mukmnin dan keuntungannya menjadi milik
mereka.
 Rukun-rukun Bisnis Investasi
Pertama; Dua atau lebih pelaku, keduannya berkompetensi dalam

14. MODAL
 Modal disyariatkan
 harus merupakan alat tukar seperti emas, perak atau
uang. Penanaman modal seogianya harus dengan
uang tidak barang.
 Penambahan atau Penarikan Modal
 Investor boleh menambahkan dana segar ke dalam
modal yang ditanam, dengan syrat harus meneliti
modal yang digerakkan para pengelola.
 Investor boleh saja menarik modalnya kembali dan
membatalkan kerjasama. Namun jika itu dilakukan
sebelum keuntungannya jelas maka yang diambil
modalnya saja. Tpi apabila stelah
keuntungan, investor berhak mengambil modal dan
keuntungannya.

15. USAHA
 Landasan
Asal dari usaha dalam penanaman modal adalah di
bidang perniagaan/ bidang terkaitlainnya. Pengelola
modal tidak boleh kerjasama dalm penjualan barang
HARAM.
 Investasi dengan Kriteria Tertentu
 penanaman modal dengan kriteria tertentu adalah
dengan menetukan dari salah satu faktor; mitra
usaha, jenis ussha, tempat usha, dll.
 Parameter untuk menentukan apakah kriteria itu
bermanfaat adalah hukum KEBIASAAN.
 Pembatasan Waktu penanaman Modal
 Tidak ada masalah dalam pembatasan waktu
(menurut ulama Hanffiyah)

16. Lanjud
 Memperkerjakan Orang Untuk melakukan Investasi
 Seirang pengelola dapat menyewa orang untuk melakukan
hal2 yang tidaj harus dikerjaknnya sendiri. Pembatasan hal
ini hanya dikemblikan kepada kebiasaan, namun alangkah
lebuh baik pengelola modal mengurus sendiri usahanya.
 Melakukan usaha berantai dengan penanaman
modal
 Dibolehkan bagi pengelola modal untuk mengurus usaha
stelah diizinkan pemilik modal, dan juga pengelola modal
boleh saja menanamkan modal itu kembali kepada orang
lain (berantai)
 Syirkah dengan Penanaman Modal
 Boleh saja mengajak orang lain untu bersyirkah dengan
modal tadi. Hal ni didukung oleh Hanafiyyah dan
Hambaliyyah, dan mreka boleh mencapur dengan harta
pribadinya.

17. Hukum-Hukum Keuntungan
 Syarat-syarat keuntungan; Hendaknya jelas
keuntungan antara pengelola dan pemilik modal
 Kode Etik Pembagian Keuntungan; Berdasarkan
Kesepakatan kedua belah pihak, Keuntungan
sebagai cadangan modal, keuntungan diambil
setelah masa pembagian, Hak pengambilan
keuntungan diambil saat perhitungan akhir
 Berakhirnya Usaha Investasi; Usaha ini berakhir
dengan pembatalan satu pihak, karena masing-
masing pihak bisa membatalkannya kapan saja.
Namun sebaiknya perjanjian wajib dilaksanakan
ketika telah memulai

18. Murabahah (Usaha Fixed Profit)
 Definisi;Murabahah adalah menjual dengan
modal asli bersama tambahan keuntungan
 Syarat2 Murabahah; Modal dan keuntungan
sama2 diketahui dengan jelas, dan hendaknya
modal adalah harus berupa barang yang ada
padananya, serta sahnya jual beli apabila
perjanjiannya sah.
 Agar Murabahah terhindar dari
kecurangan, caranya harus menjelaskan segala
hal dengan jelas terkait transaksi yang
dilakukan.
 Implementasinya, barang dagangan berada di

19. Konstruksi Teoritis Aplikasi
Murabahah Kemudian bank membelikan barang
Pihak bank bank menerima pesanan tersebut dan berlakulah sistem
dari pelanggan untuk (fixed price), yakni bahwa pihak
membelikan barang tertentu bank menjual barang setelah
(dengan perjanjian tertulis) terjadi kesepakatan dengan
pembeli
Pihak bank dalam hal ini tidak berarti menjual barang
yang tidak dimilkinya, karena transaksi terjadi
sebelum bank membeli barang. Maka yang terjadi
antara pihak bank dan pembeli sebelumnya disebut
perjanjian pembelian
Keputusan majelis Terkai sistem Fixed price
Pertama; jual beli dengan cara fixed price dianggap sah selama penjual bertanggung
jawab apabila barang terjadi kerusakan sebelum serah terima
Kedua; perjanjian. Janji dari pihak pemesan dan penjual terpisah. Sehingga adanya
keharusan menepati janji tau kompensasi atas bahaya dari tidak dapat
menempati janji tersebut.
Ketiga; Saling berjanji, yakni berasal dari kedua belah pihak. Agar perjanjian tersebut
dkatakan sah

20. Bentuk Usaha Jual beli As-Salm dan Hukumnya
Definisi; adalah transaksi terhadap suatu barang yang digambarkan dan
dalam kepemilikan dengan harga kontan dalam waktu perjanjian namun
penyerahan barngnya tertunda. Jual beli as-salm disyriatkan oleh dalil:
Al;qur’an Al:baqarah:282
Rukun2; adanya dua transaktor, objek transaksi (barang), Pelafalan Perjanjian
Syarat barang; Hendaknya barang itu diketahui ukuran jumlahnya,
Harus tepat gambarnnya, (harga)
hendaknya barang itu menjadi utang, namun dalam kepemilikan
Hendaknya penyerahannya jelas diketahui
Tidak diberlakukan riba
Jual beli As-salm secara kredit
Ulama mengatakn pembayaran secara kredit diperbolehkan.
Namun kalangan syafiiah melarang jual beli ini, karena harga
barang yang lebih lama diserahkan lebih sedikit harganya
daripada harga barang yang lebih dulu diserahkan

21. Apakah Sah Adanya Hak Pilih terhadap Persyaratan dalam Jual Beli as-
salm?
= Ulama Fiqh hak pilih tersebut tidak sah. Karena penerimaan uang
muka merupakn syarat sah. Namun pihak Malikayah membolehkan
adanya hak pilih hingga 3 hari (penangguhan pembayaran.
Bolehkah Hutang Dijadikan Pembayaran Dalam Jual Beli as-salm?
= Moyaritas ulama melarangnya. Karena hal itu serupa dengan
menjual piutang dan itu dilarang dan perbuatan itu mirip dengan
riba.
Bolehkah menjual Kembali Barang yang dibeli dengan sistem as-salm ini
sebelum diserahterimakan?
= Aplikasi 1. Menjual Kembali barang tersebut dengan pihak ketiga
sebelum menerimanya dari pihak penjual.
> Menjual barang yang akan diterima secra tertunda berarti juga
menerima keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin menjadi
pemiliknya. Hal itu dilarang oleh Nabi.

22. = Aplikasi 2. Menjual barang kembali barang itu kepada penjualnya
sebelum diserahkan kepadanya.
> Mayoritas ulama melarang nya, karena mengoperasikan barang
sebelum diterima atau mencari untung dari barang yang belum
pasti itu dilarang.
> Namun Maliyah dan Hambaliyyah membolehkan jual beli dengan
syarat barang dengan pembayaran harus diserahkan secara
langsung
Kemudia ini adalah jawaban dari Lembaga Ulama:
1. Barang transaksi tidak boleh dijual sebelum diserahterimakan
2. Namun sistem as-salm mebolehkan menjual brang yang sejenis
tanpa menghubungkan perjanjian yang telah ada
3. Tidak boleh menjadikan jual beli yang dibolehkan ini sebagai usaha
perniagaan.

23. Perjanjian Pemesana (istishna) dan Hukum
Definisi Istishna (pemesanan); Penjualan terhadap barang jualan yang
berbeda dalam kepemilikan pejual dengan syarat dibuatkan oleh penjual.
Hukum Pemesanan;
Apabila dikiyaskan perjanjian ini tidak dibolehkan karena sama dengan
menjual barang yang belum ada wujudnya.
Namun perjanjian ini akhirnya dibolehkan karena manusia telah
terbiasa melakukan jual beli itu dan umat amat membutuhkannya.
Hanaffiyah Membolehkan dengan syrat; adanya penjelasan tentang
pesanan, dan kriteria barang, dan dan barang tersebut harus memiliki
kebiasaan yang sudah bisas di pesan, kemudaian tidak boleh ada
penanggalan waktu.
Kriteria pemesanan:
Menurut Hanaffiyah;
1. Kedua pihak mempunyai hak pilik untuk membatalkan perjanjian
2. Hak pilih berlaku kepada pembuat barang untuk menjual barnagnya pada
siapapun
3. Apabila barang pesanan sudah dibuat sesuai yang diminta pemesan, dan
pemesan sudahmelihatnya. Hak pilih kemudian dimiliki oleh si
pemesan, apakah dia mau membeli atau tidak.

24. Ijarah dan Hukumnya
Definisi:
 Ijarah atau menyewakan dalam arti kata ajr adalah
imbalan
 Ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan
imbalan
 Ijarah disyariatkan dlam al’quran surah al- Qashash ayat
26-27 dan ath-talaq: ayat 6
 Para ulama berijma tentang bolehnya perjanjian sewa
menyewa.
Macam-macam Penyewaan
 Penyewaan terhadap fasilitas sesuatu seperti tempat
tinggal’ tanah garapan dan mobil angkutam
 Penyewaan terhadap posisi atausumber daya manusia.

25. Rukun-Rukun Penyewaan
1. Ada dua Transaktor dan Syarat-syarat yang berkaitan
Dengannya
kedua transaktor harus berkompetensi, serta dapat
membedakan yang baik dan yang buruk (akil baliq). Dalil
An-Nisa:6
Bolehkah Seorang Muslim Menjadi Pekerja Kafir?
= Ulama fiqh membolehkan akan tetapi pekerjaan tersebut
harus sesuai syariat islam. Namun apabila pekerjaan
tersebut terlanjur dilakukan maka upah yang diterima oleh
pekerja tersebut harus disedekahkan.
= Ahli Fiqh Hambaliyah membolehkan dengan syarat
pekerjaan itu tidak bersifat hina dan rendah bagi si muslim
= Hanaffiyah menebarkan perjanjian namun menganggapnya
makruh.

26. 2. Objek Transaksi, Yakni Fasilitas dan Upah
Syarat-syarat berkaitan Fasilitas:
 Hendaknya fasilitasnya mubah
 Hendaknya fasilitas itu diketahui
 Objek transaksi bisa diserah terimakan
 Hendaknya penggunaan fasilitas objek
sewaan tidak menghabiskan
substantinya
 Hendaknya fasilitas objek sewaan itu
memnpunyai nilai
 Hendaknya fasilitas objek sewaan
kembali kepada penyewa.

27. Syarat-syarat berkaitan upah
Syarat2 upah; upah harus merupakan harta yang halal dan
bersih
Mengetahui humlah upah; upah harus jelas dan sama2
diketahui
Menyewa dengan upah sebagian hasil produksi;
Hal ini tidak dibolehkan manurut “syafii dan hanafii”,karena
upah tidak diketahui jumlahnya. Namun “hambali”
membolehkan dengan syarat.
Penyewaan dengan upah jumlah tertentu dari hasil produksi;
Kalangan syafii dan hanafii berpendapat penyewaan itu
tidak sah, karena ketidak jelasan. Namun Malikiyah
membolehkan, karena ada proses produksi untuk
menghasilkannya.
Syarat Memperoleh Upah;
Pertama: Pekerja umum
Kedua : Pekerja pribadi

28. 3. Pelafalan Janji
 Pelafalan secara lisan;
ucapan yang menunjukkan dilaksanakannya pejanjian
tersebut
 Pelafalan Perjanjian melalui Tindakan
= Maksudnya melakukan sesuatu tanpa ucapan.
 Terlaksananya perjanjian dengan Tulisan; perjanjian
terlaksana melalui tulisan meskipun terpisah jarak dan
waktu. Dan cara seperti sah menurut ulama fiqh
 Pengaruh Perjanjian Penyewaan; pihak penyewa
melakukan pemberian kesempatan kepada si penyewa
atas objek sewa.
jika objeknya manusia pihak yang disewa menjlankan
kerjannya sesuai perjanjian

29. Apakah seorang pekerja bertanggung jawab terhadap alat atau
barang produksi yang rusak di tangannya?
= Ulama Fiqh mengatakan; bahwa tangan pkerja adalah
amanah, sehingga dia tidak bertanggung jawab kecuali akibat
keteledorannya.
= Malikiyah berpendapat; si pkerja bertanggung jawab bila dilihat dari
kemaslahatannya
= kemudian apabila kerusakan terjadi akibat sesuatu yang bisa tidak
bisa di elak (banjir, kebakran, dll) merek tidak tanggung jawab, dan
apabila kejadian bisa di elak (karena teledor) mereka tanggung
jawab
Komitmen bagi penyewa Biaya Operasional perwatan barang dan
1. Membayar upah sewa yang transaksi
disepakati 1. Yang berkaian dengan objek sewaan
2. Memeprlakukan pekerja dengan semuanya dibebankan kepada pemilik.
baik 2. Yang berkaitan kepada optimalisasi
3. Memberikan waktu libur seuai fasilitas yang disewa tanggung jwab
kebiasaan yang ada. penyewa.

30. Apakah pihak penyewa bertanggung jawab terhadap kecelakaan
yang menimpa orang sewaannya?
= di beda menjadi 2 oleh ahli Fiqh
 Jika pekerjanya masih muda (belum aqil baliq) dan si sewa tanpa
izin walinya, maka penyewa yang bertanggung jawab apabila
pekerja mengalami kecelakaan.
 Jika orang tua (sudah aqil baliq) penyewa tidak tanggung jawab
apabila terjadi kecelakaan. Kecuali kecelakaan disebabkan
majikannya sendiri.
Bolehkah Penyewa Mengembangkan Objek Sewanya?
= Abu Hanifah dal riwayatnya; membolehkan karena tidak ada dalil
yang melarangnya. Kecuali memang adanya kesepakatan yang
tegas untuk tidak boleh melakukan pengembangan penyewaan
tersebut.

31. Berakhirnya Perjanjian Penyewaan
1. Adanya pemabatalan
2. Tercapainya target tertentu dari perjanjian
3. Berakhirnya masa tertntu seuai jumlah upah dalam perjanjian
penyewaan yang tidak dibatasi oleh waktu
Apakah penyewaan itu berakhir Karena alsan tiba-tiba
= ahli fiqh mengatakan; masing2 transaktor tidak berhak
membatalkannya sendirian tanpa kesepakatan pihak lain. Kecuali
karena adanyatuntutan yang membatalkan perjanjian tersebut.
=Hanafiyyah mengtakan; alasan tersebut perlu diperhatikan untuk
menghindari bahaya yang terpaksa ditanggung karena menunaikan
perjanjian.
= yang jelas bahwa mengharuskan orang berhalangan tersebut tetap
meneruskan transaksi meskipun jelas ada halangan
mendadak/tiba2, tidak lah sesuai dengankompleksitas ajaran islam.
(penulis)

32. Kiat Memfungsikan sewa menyewa dalam
Manejemen
Pengembangan Modal kolektif
Seiring perkembangan ada aplikais lain dari perjanjian
sewa menyewa yang diciptakan oleh bank2
modern,Sebagian Metode Penyewaan Finansial berbasis riba.
baik bank islam maupun bank
Jual beli plus sewa menyewa; metode bisa menjadi
pengganti dari pinjaman berbunga dengan dasar
pengadaian
Sewa menyewa peralatan kerja;
Penyewaan Finansial
Jual beli Penyewaan atau Penyewaan yang berakhir
dengan Janji pemindahan Kepemilikan

33. Pengkajian Fiqh Untuk Perjanjian Jual beli plus Sewa Menyewa ini
Perjanjian penyewa dan pemilik dalam transaksi secara pembayaran (cicilan) sah
apabila akad sebagai berikut:
◦ Menetapkan batas waktu penyewaan dan menerapkan hukum sepanjang
penyewaan
◦ Menetapkan jumlah cicilan upah dari barang sewaan
◦ Pemindahan kepemilikan setelah berakhirnya masa sewaan
Menurut majelis Fatwa telah ditetapkan bahwa sisitem tersebut sah.
Beberapa aplikasi lain dari bentuk sewa menyewa yang berakhir
dengan pemindahan kepemilikan
Aplikasi dapat dilihat seperti seseorang yang sengaja memberikan mobilnya
kepada orang lain dengan melakukan pembagian nilai saham yang dibayarkan.
Hingga pada akhirnya kepemilikan mobil berpindah kepada orang lain tersebut
Bentuk perjanjian ini merealisasikan secara sempurna keadilan antara kedua
belah pihak