Dokumen tersebut membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan makna dan prinsip-prinsip demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah mulai dari masa kemerdekaan hingga orde baru.
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, budaya demokrasi, dan pemilu. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi didasarkan pada partisipasi rakyat dan kesetaraan hak politik. Budaya demokrasi mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, toleransi, dan solidaritas. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi secara konkret dengan memilih wakil rakyat secara berkala.
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab 3 membahas dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi dijelaskan sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila mencakup kedaulatan rakyat, rule of law, HAM. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai periode sejarah.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...Ariz Frends
Dokumen tersebut membandingkan demokrasi pada era Orde Baru dan Reformasi di Indonesia dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi. Pada era Orde Baru, sistem politik didominasi militer meskipun tercapai stabilitas ekonomi dan politik. Akan tetapi, terjadi pelanggaran HAM dan korupsi. Pada era Reformasi, diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum.
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, budaya demokrasi, dan pemilu. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi didasarkan pada partisipasi rakyat dan kesetaraan hak politik. Budaya demokrasi mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, toleransi, dan solidaritas. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi secara konkret dengan memilih wakil rakyat secara berkala.
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab 3 membahas dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi dijelaskan sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila mencakup kedaulatan rakyat, rule of law, HAM. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai periode sejarah.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...Ariz Frends
Dokumen tersebut membandingkan demokrasi pada era Orde Baru dan Reformasi di Indonesia dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi. Pada era Orde Baru, sistem politik didominasi militer meskipun tercapai stabilitas ekonomi dan politik. Akan tetapi, terjadi pelanggaran HAM dan korupsi. Pada era Reformasi, diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui pemilihan umum bebas dan adil serta perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Namun, masih terjadi kasus pelanggaran seperti money politik dan intimidasi yang mengancam demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski pada awalnya mendapat dukungan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski juga sempat menstabilkan situasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini ditujukan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Meskipun demikratisasi negara dimulai, kekuasaan presiden menjadi besar dan memberi ruang bagi militer untuk ikut campur dalam politik.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, termasuk pengertian, prinsip, jenis, dan pelaksanaannya di Indonesia. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan rakyat dan hak asasi manusia. Pentingnya sikap positif dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di berbagai lingkungan juga ditekankan.
Dokumen ini membahas tentang pengertian, jenis, prinsip, asas, ciri, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis demokrasi yaitu langsung dan perwakilan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kebebas
Dokumen ini membahas tentang pengertian, jenis, prinsip, asas, ciri, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis demokrasi yaitu langsung dan perwakilan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kebebas
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Usman Abdul Halim
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi Pancasila, serta pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesetaraan
Makalah ini membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Terdapat pembahasan mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia seperti demokrasi liberal, parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan konsep demokrasi dan penerapannya di Indonesia.
Dokumen ini membahas sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat tiga macam sistem yang dijalankan yaitu demokrasi parlementer pasca kemerdekaan, demokrasi terpimpin di era Orde Lama, dan demokrasi pancasila di era reformasi sampai sekarang.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui pemilihan umum bebas dan adil serta perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Namun, masih terjadi kasus pelanggaran seperti money politik dan intimidasi yang mengancam demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski pada awalnya mendapat dukungan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski juga sempat menstabilkan situasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini ditujukan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Meskipun demikratisasi negara dimulai, kekuasaan presiden menjadi besar dan memberi ruang bagi militer untuk ikut campur dalam politik.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, termasuk pengertian, prinsip, jenis, dan pelaksanaannya di Indonesia. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan rakyat dan hak asasi manusia. Pentingnya sikap positif dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di berbagai lingkungan juga ditekankan.
Dokumen ini membahas tentang pengertian, jenis, prinsip, asas, ciri, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis demokrasi yaitu langsung dan perwakilan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kebebas
Dokumen ini membahas tentang pengertian, jenis, prinsip, asas, ciri, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis demokrasi yaitu langsung dan perwakilan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kebebas
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Usman Abdul Halim
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi Pancasila, serta pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesetaraan
Makalah ini membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Terdapat pembahasan mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia seperti demokrasi liberal, parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan konsep demokrasi dan penerapannya di Indonesia.
Dokumen ini membahas sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat tiga macam sistem yang dijalankan yaitu demokrasi parlementer pasca kemerdekaan, demokrasi terpimpin di era Orde Lama, dan demokrasi pancasila di era reformasi sampai sekarang.
Materi ini sangat penting sebagai kita pendidik di smk untuk apa untuk memberikan motifasi kepada kita sebagai pendidik di smk bahwa tujuan akhir kita tidak hanya transfer ilmu saja melainkan juga mengantar peserta didik menuju du di
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
5. A. Berdasarkan Titik Berat
Perhatiannya
B. Berdasarkan Ideologi
C. Berdasarkan Proses
Penyaluran Kehendak
Rakyat
1. Demokrasi Formal
2. Demokrasi Material
3. Demokrasi Gabungan
1. Demokrasi Konstituional Atau Demokrasi
Liberal
2. Demokrasi Rakyat Atau Demokrasi
Proletar
1. Demokrasi Langsung
2. Demokrasi Tidak Langsung
6. 1. Negara Berdasarkan Konstitusi
2. Jaminan HAM
3. Kebebasan Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat
4. Pergantian Kekuasaan Secara Berkala
5. Adanya Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
6. Penegakan Hukum Dan Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara Di Depan Hukum
7. Jaminan Bebas Pers
7. 1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Demokrasi dengan kecerdasan.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
4. Demokrasi dengan rule of law.
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah.
9. Demokrasi dengan kemakmuran.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial.
8. a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,
diri sendiri dan orang lain.
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
9. a. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
b. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi “kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
• Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”
• Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”
d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1:
• Ayat (1) berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”
• Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
rakyat”
10.
11. a. Pelaksanaan
Demokrasi di
Indonesia pada
Periode 1945-1949
d. Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
pada Periode 1965-
1998
b. Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
pada Periode 1949-1959
c. Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
pada Periode 1959-1965
12. Akuntabilitas,
Maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, 14 November 1945
Rotasi kekuasaan,
Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin Negara untuk membentuk emerintahan
demokraris.
Rekruitmen politik,
Dengan maklumat wapres, memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi
sistem kepartaian.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh
Pemilihan Umum,
Pemilu belum dapat dilaksanakan
13. Akuntabilitas,
Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada 5 aspek.
Rotasi kekuasaan,
Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara
makaimal.
Rekruitmen politik,
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkannya
dengan maksimal
Pemilihan Umum,
Pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar
dilaksanakan dengan prinsip demokrasi
14. Akuntabilitas,
Telah terjadi pemasangan HAM yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pendapat pikiran dan tulisan.
Rotasi kekuasaan,
Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubunganantara pemerintah pusat dan daerah.
Rekruitmen politik,
Rekruitmen dilakukan dengan tertutup.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar manusia menjadi lemah.
Pemilihan Umum,
Menguburnya sistem kepartaian
15. Akuntabilitas,
Sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM.
Rotasi kekuasaan,
Rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan
Rekruitmen politik,
Sistem rekruitmen dilakukan secara tertutup.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar manusia masih lemah.
Pemilihan Umum,
Pemilu yang terjadi kecurangan.
16. Akuntabilitas,
Masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.
Rotasi kekuasaan,
Rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa
Rekruitmen politik,
Sistem rekruitmen dilakukan secara terbuka
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar rakyat terjamin.
Pemilihan Umum,
Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis.