Dokumen ini membahas sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat tiga macam sistem yang dijalankan yaitu demokrasi parlementer pasca kemerdekaan, demokrasi terpimpin di era Orde Lama, dan demokrasi pancasila di era reformasi sampai sekarang.

1. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
Kelompok 5:
1. M. Alfin Yudhistira (0605118I621001)
2. Maya Agustin (06051181621008)
3. Novigha Rany Akbariyah (06051281621013)
4. Veren Rudi Yanti (06051281621016)

2. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan
politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal
dari rakyat, baik secara langsung (demokarsi
langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi
tidak langsung). Kata demokrasi berasal dari dua
kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan
kratos/cratein yang berarti pemerintahan,
sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan
rakyat.

3. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi:
a. Kedaulatan rakyat.
b. Pemerintahan didasarkan pada persetujuan
rakyat.
c. Pemerintahan mayoritas dan perlindungan
hak-hak minoritas
d. Jaminan hak-hak asasi manusia
e. Pemilu yang bebas dan adil
f. Persamaan di depan hukum
g. Perlindungan hukum
h. Pemerintahan di batasi oleh konstitusi
i. Penghargaan pada keberagaman
j. Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi

4. Macam – macam pemerintahan Demokrasi.
1. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat :
- Demokrasi Langsung (Direct Democracy)
- Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy)
2. Berdasarkan Fokus Perhatiannya :
- Demokrasi Formal
- Demokrasi Material
- Demokrasi Gabungan
3. Berdasarkan Prinsip Ideologi :
- Demokrasi Liberal
- Demokrasi Komunis
- Demokrasi Pancasila

5. Perbandingan Sistem Pemerintahan Demokrasi pada
Masa setelah Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan
Reformasi sampai Sekarang.
1. Pelakasanaan Demokrasi pada Masa Kemerdekaan
Pada masa Kemerdekaan, Indonesia telah menganut
demokrasi Parlementer. Dimana pada masa berlakunya Demokrasi
Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak
stabil, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeseimbangan.
2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama
Berdasarkan pokok pikiran atas tampak bahwa Demokrasi
Terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta
budaya bangsa Indonesia.Namun dalam praktiknya, konsep - konsep
tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga
seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila UUD 1945 dan
budaya bangsa.Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak
pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan
pengontrol eksekutif, serta siatuasi social politik yang tidak menentu
saat itu.

6. 3. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi
sampai Sekarang
Pelakasanaan Demokrasi yang dijalankan di era
reformasi sekarang ini adalah masih tetap dalam bingkai
Demokrasi Pancasila, sedang pemberdayaannya terletak
pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan.