Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan fungsi beberapa jabatan penting di rumah sakit seperti direktur rumah sakit, wakil direktur bidang perencanaan, ketua komite medis, kepala SPI, dan PPRA. Tugas mereka meliputi mengkoordinasikan kegiatan rumah sakit, menyusun program dan anggaran, mengawasi pelaksanaan standar medis, melakukan pemeriksaan internal, serta mengendalikan penggunaan antibiotik dan m
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Program dan Kegiatan Sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang terdiri dari empat langkah yaitu penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, serta finalisasi SSK. Langkah ketiga melibatkan penyusunan program dan kegiatan sanitasi untuk lima tahun ke depan beserta indikasi pendanaannya.
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tahapan penyusunan Kerangka Pengembangan Sanitasi (SSK), yang terdiri atas 4 proses utama yaitu penyiapan kerangka SSK, penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi, penyusunan program dan kegiatan, serta finalisasi SSK. Dokumen ini juga menjelaskan indikasi jadwal penyusunan SSK selama 5,5 bulan.
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan EvaluasiJoy Irman
Tugas pokja provinsi dan kabupaten/kota dalam pemantauan dan evaluasi program PPSP meliputi memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi capaian hasil, melaporkan kemajuan pelaksanaan secara berkala, dan menyiapkan laporan triwulanan.
Memorandum Program - 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Program dan Kegiatan Sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang terdiri dari empat langkah yaitu penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, serta finalisasi SSK. Langkah ketiga melibatkan penyusunan program dan kegiatan sanitasi untuk lima tahun ke depan beserta indikasi pendanaannya.
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tahapan penyusunan Kerangka Pengembangan Sanitasi (SSK), yang terdiri atas 4 proses utama yaitu penyiapan kerangka SSK, penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi, penyusunan program dan kegiatan, serta finalisasi SSK. Dokumen ini juga menjelaskan indikasi jadwal penyusunan SSK selama 5,5 bulan.
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan EvaluasiJoy Irman
Tugas pokja provinsi dan kabupaten/kota dalam pemantauan dan evaluasi program PPSP meliputi memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi capaian hasil, melaporkan kemajuan pelaksanaan secara berkala, dan menyiapkan laporan triwulanan.
Memorandum Program - 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Strategi Sanitasi - 3-1 Penetapan Tujuan dan Sasaraninfosanitasi
Strategi Sanitasi - 3-1 Penetapan Tujuan dan Sasaran merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsimerupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasiinfosanitasi
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaMattula Ada
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman kelitbangan dan inovasi di kabupaten/kota. Secara singkat, dibahas tentang definisi dan tugas badan penelitian dan pengembangan daerah, jenis dan tahapan kelitbangan, serta tenaga dan pelaku yang terlibat dalam kelitbangan di tingkat kabupaten/kota.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Buku Putih Sanitasi - 3.5 Identifikasi Masalah dan Program Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Bab 3 dan 4 membahas profil sanitasi wilayah dan program pengembangan sanitasi saat ini dan yang direncanakan di kabupaten/kota. Termasuk didalamnya adalah identifikasi permasalahan sanitasi mendesak, pengelolaan komponen sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta rencana program dan kegiatan sanitasi untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Memorandum Program - 7 Lokakarya MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Buku Putih Sanitasi - 3-2 Pemetaan Sanitasiinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-2 Pemetaan Sanitasi merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Dokumen ini berisi laporan akhir tahun anggaran Pemerintah Provinsi Riau. Ringkasan utama adalah pencapaian target anggaran, realisasi program pemerintah provinsi, kerjasama antar daerah, dan prestasi yang dicapai tahun ini.
Self Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivationagus putu agung
Dokumen tersebut memberikan ringkasan hasil self assessment akreditasi UPT Puskesmas Dawan I. Beberapa temuan utama meliputi belum tersedianya beberapa dokumen standar seperti pedoman, kebijakan, dan SOP sesuai standar, belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala, serta capaian skor self assessment yang masih relatif rendah. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan antara lain menyusun dan mengimplementasikan standar operasi, melakukan monitoring
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasinug nugroho
Dokumen tersebut membahas perencanaan pelayanan puskesmas dalam standar akreditasi, meliputi tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan program dan kegiatan puskesmas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan guna memenuhi harapan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas yang mencakup pemantauan dan evaluasi kinerja, supervisi, lokakarya mini lintas program dan lintas sektor, audit internal, serta pertemuan tinjauan manajemen. Dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan melalui kerja sama antar program dan sektor untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) di rumah sakit. SPI bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen rumah sakit secara berkala dan independen.
2. SPI memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pengelolaan rumah sakit seperti pelayanan, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan lainnya.
3. Hasil pemer
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Strategi Sanitasi - 3-1 Penetapan Tujuan dan Sasaraninfosanitasi
Strategi Sanitasi - 3-1 Penetapan Tujuan dan Sasaran merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsimerupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasiinfosanitasi
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaMattula Ada
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman kelitbangan dan inovasi di kabupaten/kota. Secara singkat, dibahas tentang definisi dan tugas badan penelitian dan pengembangan daerah, jenis dan tahapan kelitbangan, serta tenaga dan pelaku yang terlibat dalam kelitbangan di tingkat kabupaten/kota.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Buku Putih Sanitasi - 3.5 Identifikasi Masalah dan Program Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Bab 3 dan 4 membahas profil sanitasi wilayah dan program pengembangan sanitasi saat ini dan yang direncanakan di kabupaten/kota. Termasuk didalamnya adalah identifikasi permasalahan sanitasi mendesak, pengelolaan komponen sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta rencana program dan kegiatan sanitasi untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Memorandum Program - 7 Lokakarya MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Buku Putih Sanitasi - 3-2 Pemetaan Sanitasiinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-2 Pemetaan Sanitasi merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Dokumen ini berisi laporan akhir tahun anggaran Pemerintah Provinsi Riau. Ringkasan utama adalah pencapaian target anggaran, realisasi program pemerintah provinsi, kerjasama antar daerah, dan prestasi yang dicapai tahun ini.
Self Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivationagus putu agung
Dokumen tersebut memberikan ringkasan hasil self assessment akreditasi UPT Puskesmas Dawan I. Beberapa temuan utama meliputi belum tersedianya beberapa dokumen standar seperti pedoman, kebijakan, dan SOP sesuai standar, belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala, serta capaian skor self assessment yang masih relatif rendah. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan antara lain menyusun dan mengimplementasikan standar operasi, melakukan monitoring
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasinug nugroho
Dokumen tersebut membahas perencanaan pelayanan puskesmas dalam standar akreditasi, meliputi tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan program dan kegiatan puskesmas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan guna memenuhi harapan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas yang mencakup pemantauan dan evaluasi kinerja, supervisi, lokakarya mini lintas program dan lintas sektor, audit internal, serta pertemuan tinjauan manajemen. Dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan melalui kerja sama antar program dan sektor untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) di rumah sakit. SPI bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen rumah sakit secara berkala dan independen.
2. SPI memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pengelolaan rumah sakit seperti pelayanan, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan lainnya.
3. Hasil pemer
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dokumen rumah sakit dalam akreditasi, termasuk konsep akreditasi, peraturan yang berlaku, definisi dokumen akreditasi, jenis dokumen internal rumah sakit seperti regulasi dan bukti pelaksanaan, serta format-format dokumen seperti kebijakan, pedoman, prosedur operasional standar, dan program.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman manajemen Puskesmas yang meliputi (1) perencanaan program kesehatan jangka pendek dan panjang, (2) pelaksanaan program kesehatan secara terintegrasi dan berkelanjutan, (3) pengawasan dan evaluasi kinerja Puskesmas secara berkala.
Bab-bab dalam dokumen tersebut membahas tentang standar administrasi dan manajemen puskesmas, mencakup esensi dari masing-masing bab yang membahas tentang perencanaan puskesmas, kepemimpinan dan manajemen, pelayanan klinis, UKM, layanan penunjang klinis dan sasaran kinerja.
Manajemen puskesmas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan utama puskesmas adalah pelayanan kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSKJoy Irman
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah, termasuk penyusunan rencana strategis Badan Pengelola Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). (2) Dokumen tersebut juga menjelaskan tugas pokja sanitasi provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana strategis ter
Pelaporan dan audit kesehatan merupakan dua proses penting dalam pengelolaan informasi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan, kualitas, dan keamanan layanan kesehatan. Kedua proses ini seringkali saling terkait dan dapat bekerja bersama untuk memastikan integritas dan keamanan informasi kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau profesi kesehatan. Implementasi pelaporan dan audit kesehatan yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan
Bahan paparan sosialisasi dokumen akreEKAPUSPITA23
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dokumen yang diperlukan Puskesmas dalam pelaksanaan reakreditasi. Terdiri dari:
1. Dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, SPO, program kerja, dan rencana strategis Puskesmas.
2. Dokumen bukti pelaksanaan seperti laporan kegiatan, bukti pelatihan, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen regulasi digunakan sebagai acuan pelaksanaan
Rumah Sakit Umum Daerah Salak memiliki tugas untuk menyediakan layanan kesehatan yang meliputi perawatan, pemulihan, pencegahan, dan rujukan. Untuk menjalankan tugas tersebut, RSUD Salak menyelenggarakan layanan medis, dukungan medis dan non medis, perawatan, rujukan, pendidikan, penelitian, pengembangan, dan administrasi keuangan. RSUD Salak terdiri dari direktur, sekretaris, dan beber
2. TUGAS POKOK
Memimpin, mengkoordinasikan, memgawasi dan mengendalikan
semua kegiatan kegiatan dibidang administrasi dan umum, keuangan,
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit.
Direktur RS juga memiliki wewenang dalam mengangkat dan
memberhentikan Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala
Instalasi dan Ketua Komite
3. FUNGSI
• Pelaksanaan membantu Walikota dibidang pelayanan kesehatan, dalam perencanaan maupun
perumusan kebijakan
• Pelaksanaan Informasi mengenai upaya pelayanan kesehatan kepada kepala Dinas Kesehatan serta
saran atau pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau keputusan
• Pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan semua kegiatan Rumah Sakit
• Pelaksanaan tugas mempersiapkan bahan bagi penetapan dibidang Kepegawaian berdasarkan
peraturan per undangundangan yang berlaku
• Pertanggungjawaban tugas tugas rumah sakit umum daerah secara administratif dan taktis operasional
kepada Walikota serta teknis medis kepada kepala Dinas Kesehatan
• Pengangkatan atau penunjukan pegawai-peawai Rumah Sakit dalam jabatan tertentu dilingkungan
Rumah Sakit
• Penyusunan atau pelaksanaan program kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah maupun
swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
5. TUGAS POKOK
Bertanggung jawab kepada direktur Rumah Sakit, menyusun
program pelaporan dan menyusun anggaran, menyusun peraturan
perundang-undangan dan pengurusan masalah hukum, perpustakaan,
publikasi dan informasi.
6. FUNGSI
• Penyusunan program
• Penyusunan Anggaran
• Penyusun peraturan perundang-undangan dan pengurusan masalah hukum, perpustakaan,
publikasi dan informasi RS
• Melaksanakan koordinasi dengan lintas program atau lintas sektoral
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
• Penyusunan laporan kegiatan dibidangnya
7. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
LAPORAN
Tugas Pokok:
Melaksanakan persiapan, mengelola dan menyusun program dan laporan kegiatan disemua unsur di
lingkungan Rumah sakit
Fungsi:
• Pelaksanaan persiapan penyusunan program dan laporan
• Pengelolaan program dan lapaporan kegiatan semua unsur dilingkungan rumah sakit
• Melaksanakan koordinasi dengan lintas program atau lintas sektoral
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang tugasnya
• Penyusunan laporan kegiatan dibidangnya
8. BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
Tugas Pokok:
mengumpulkan bahan dan menyusun konsep anggaran, menghitung anaggaran dan perubahan
anggaran keuangan Rumah sakit
Fungsi:
• Pengumpulan bahan dan penyusunan konsep anggaran
• Penghitungan dan perubahan anggaran
• Melaksanakan koordinasi dengan lintas program atau lintas sektoral
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang tugasnya
• Penyusunan laporan kegiatan dibidangnya
9. BAGIAN HUKUM , PERPUSTAKAAN, PUBLIKASI
DAN INFORMASI
Tugas Pokok:
Menyusun aturan perundang-undangan
Fungsi:
• Penyusunan peraturann perundangundangan
• Penyelesaian masalah hukum
• Pengelolaan perpustakaan, publikasi dan informasi
• Melaksanakan koordinasi dengan lintas program atau lintas sektoral
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang tugasnya
• Penyusunan laporan kegiatan dibidangnya
11. TUGAS POKOK
• Bertanggung jawab atas terlaksananya semua program komite medik dan
mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Rumah Sakit.
• Mewakili komite medik untuk tugas eksternal.
• Koordinasi internal dengan anggota komite medik.
• Bila berhalangan, secara otomatis diwakili wakil ketua komite medik, atau
sekertaris komite medik.
12. FUNGSI
• Memeberikan saran kepada direktur rumah sakit/Kepala bidang pelayanan medik
• Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medik
• Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran
• Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan
oleh semua kelompok staf medis dirumah sakit
17. TUGAS DAN FUNGS SPI
• Melaksanaka pemeriksaan internal rumah sakit berupa:
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan
efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta
administrasi umum dan keuangan;
c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh
Kepala Rumah Sakit;
d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil
pemeriksa internal; dan
e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam
pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
18. WEWENANG SPI
1. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja pelayanan/operasional
dan kinerja keuangan dari Kepala Rumah Sakit;
2. menyusun, mengusulkan perubahan dan melaksanakan kebijakan pemeriksaan
internal;
3. mendapatkan akses terhadap dokumen, informasi atas obyek pemeriksaan dari unit
struktural dan nonstruktural pada organisasi Rumah Sakit dalam rangka
pelaksanaan tugasnya; dan
4. berkoordinasi dengan dewan pengawas rumah sakit terkait hasil pemeriksaan
internal yang dilakukan dengan sepengetahuan Kepala Rumah Sakit atau Direktur
Rumah Sakit.
19. TUGAS DAN FUNGSI PPRA
• mengendalikan berkembangnya mikroba resisten akibat tekanan seleksi oleh
antibiotik, melalui penggunaan antibiotik secara bijak; dan
• mencegah penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan ketaatan terhadap
prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi.