Dokumen ini berisi laporan akhir tahun anggaran Pemerintah Provinsi Riau. Ringkasan utama adalah pencapaian target anggaran, realisasi program pemerintah provinsi, kerjasama antar daerah, dan prestasi yang dicapai tahun ini.

2. Assalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

3. Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau,
Yth. Rekan-rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Riau,
Yth. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Riau dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau,
Yth. Para Rektor Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama,
Cendekiawan, Pemuka Adat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, segenap
insan pers,
Yth. Encik-encik, Tuan-tuan, dan Puan-puan undangan Majelis yang
saya hormati.

4. LKPJ AKHIR
TAHUN
ANGGARAN
Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2007AMANAH
ACUAN 1. Arah Kebijakan Umum
Pemerintahan Daerah
2. Pengelolaan Keuangan
Daerah secara makro
3. Pendapatan dan Belanja
Daerah
4. Penyelenggaraan Urusan
Desentralisasi
5. Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan
6. Penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2012, tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah atau RPJMD Provinsi Riau
Tahun 2009-2013 dan dokumen
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah atau RKPD tahun 2013

5. 5,900
107
481
6,100
144
522
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
JUMLAH
PENDUDUK
PENDUDUK
TIDAK BEKERJA
PENDUDUK
MISKIN
2012
2013
GAMBARAN UMUM
Ket: dalam ribu rupiah

6. GAMBARAN
EKONOMI MAKRO
19.14
6.55
12.58
17.55
5.89
11.66
0
5
10
15
20
25
EKSPOR EKSPOR MIGAS EKSPOR NON
MIGAS
2012
2013
Ket: dalam milyar US$

7. GAMBARAN
EKONOMI MAKRO II
7.82
3.55
6.13
2.61
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
pertumbuhan ekonomi tanpa
migas
pertumbuhan ekonomi
dengan migas
2012
2013
Ket: dalam persentase

8. Sektor Pertambangan
dan Penggalian
PDRB dengan migas
PDRB tanpa migas
1,47%
Rp. 522,24 trilyun
Rp. 340,63 trilyun
GAMBARAN
EKONOMI MAKRO III

9. SEKTOR PERTANIAN
GAMBARAN
EKONOMI MAKRO
IV
PDRB TANPA MIGAS
MENURUT
PENGGUNAAN
MENURUT
LAPANGAN USAHA
28,23%
KONSUMSI RUMAH
TANGGA
49,14%

10. 2012: 3,35%
2013: 8,83%
2013: 8,38%
2012: 3,21%
2013: 8,60%
GAMBARAN
EKONOMI MAKRO
IV
INFLASI
NASIONAL DUMAIPEKANBARU

11. 5.45
4.8
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
2012 2013
PMDN
1.15
1.3
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
2012 2013
PMA
GAMBARAN
EKONOMI MAKRO
IV
Ket: - Dalam Juta US Dollar Ket: - Dalam Trilyun Rupiah

12. ”Terwujudnya
Pembangunan
Ekonomi yang Mapan
dan Pengembangan
Budaya Melayu Secara
Proporsional Melalui
Kesiapan Infrastruktur
dan Peningkatan
Pembangunan
Pendidikan Dalam
Masyarakat Yang
Agamis”
VISI
ANTARA
2009-2013

13. VISI ANTARA
7 PRIORITAS
EKONOMI
INFRASTRUKTUR
KEBUDAYAAN &
PARIWISATA
SDM
REFORMASI
BIROKRASI
SARANA &
PRASARANA
LINGKUNGAN
HIDUP

14. PENDAPATAN DAERAH
Rp 6,99 trilyun Rp 6,93 trilyunTARGET
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp 2,75 trilyun Rp 2,48 trilyunTARGET

15. PENERIMAAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
Rp 146,46 Milyar Rp 139,6 MilyarTARGET
DANA PERIMBANGAN
Rp 3,61 trilyun Rp 3,79 trilyunTARGET
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Rp 636,21 milyar Rp 658,62 milyarTARGET

16. 8.91
3.98
4.93
1.97
7.53
3.29
4.23
1.97
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Belanja
Daerah
Belanja Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
Penerimaan
Pembiayaan
Daerah
Anggaran
Realisasi
KEUANGAN
DAERAH
Ket: dalam trilyun rupiah

17. 2013
26 urusan wajib &
8 urusan pilihan
dilaksanakan
PEMERINTAH
PROV. RIAU
Urusan Wajib: 369
program dan 2.890
kegiatan mencapai
Rp 4,49 trilyun
dengan realisasi
keuangan 86,23
persen dan fisik
85,53 persen
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
urusan pilihan: 86
program dan 654
kegiatan sebesar Rp
441,50 milyar dengan
realisasi keuangan
82,75 persen dan fisik
8,54 persen

18. Tahun 2013
- diterima dari: Kementerian Pertanian, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Sosial, Kelautan dan
Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- dilaksanakan: 9 SKPD
- anggaran: Rp 118,9 milyar
- realisasi keuangan: Rp 106 milyar atau 89,21 persen
- realisasi fisik: 96%
TUGAS PEMBANTUAN

19. I. KERJASAMA ANTAR DAERAH
A. Antar Daerah
- pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya
pengentasan kemiskinan
- melaksanakan revitalisasi pertanian melalui
pengembangan agribisnis sistem terpadu
- peningkatan investasi dunia usaha
- pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp 28 milyar dari
APBD Provinsi untuk membangun 640 unit rumah
- infrastruktur perdesaan telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp 26 milyar untuk 47 desa
- program Pemberdayaan Desa, telah dialokasikan
dana sebesar Rp 30 milyar untuk 5 kelurahan dan 55
desa
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

20. B. Antar Provinsi
- percepatan pelaksanaan Program MP3EI Koridor
Sumatera
- percepatan pembangunan jalan tol Sumatera dan
dukungan percepatan pembangunan Jembatan Selat
Sunda
- Kerjasama regional melalui Kerjasama Ekonomi Sub
Regional, berupa Forum IMT-GT
C. Kerjasama dengan Instansi Vertikal
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau
Fokorpimda, Komunitas Intelijen Daerah atau
Kominda, kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan
Kegiatan Orang Asing dan Forum Kerukunan Umat
beragama

21. D. Pembinaan Batas Wilayah Antar-provinsi Dan Antar-
Kabupaten/Kota
- Tingkat Provinsi
1) Batas Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi telah tuntas
dilaksanakan dengan penandatanganan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Batas
Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi tanggal 29 Mei 2013
2) Batas antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat telah
tuntas dilaksanakan dengan penandatanganan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat 26
Juli 2013
3) Batas antar provinsi yang hingga saat ini belum tuntas adalah
perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara

22. - Tingkat Kabupaten/Kota
1) Batas antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten
Rokan Hulu
Menteri Dalam Negeri melalui
surat 136.5/824/SJ tanggal 2
Maret 2010 tentang
penegasan status ke 5 desa
KABUPATEN
ROKAN
HULU
Mahkamah Agung-RI pada Tahun 2012, Menyatakan
batal surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor
surat 136.5/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 tentang
penegasan status ke 5 (lima) desa

23. E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam
- bencana banjir, tanah longsor, puting
beliung, gelombang pasang, banjir dan tanah longsor
serta kabut asap
- Pemerintah Provinsi telah membentuk Pos Komando
Tanggap Darurat Bencana Asap yang ditetapkan
melalui Keputusan Gubernur Riau
- Langkah teknis dilakukan melalui Operasi Pemadaman
Udara dan Operasi Pemadaman Darat

24. 1. Penghargaan Citra Pelayanan Prima atas Prestasi Dalam
meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
yang diserahkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
2. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang
diserahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Penghargaan sebagai Badan Publik dalam Keterbukaan
Informasi Publik di Indonesia yang diserahkan oleh Wakil
Presiden Republik Indonesia.
4. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap
pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2012
dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5. Penghargaan lain yang secara tidak langsung diterima oleh
Pemerintah Provinsi diraih melalui prestasi gemilang siswa-
siswa pada tingkat nasional maupun internasional mulai dari
jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah
Atas.
PRESTASI YANG DICAPAI

25. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Wabillahi Taufiq wal Hidayah