sistem peradilan di indonesia power point

1. MENGIDENTIFIKASI SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Hery Luqman,S.Pd
MANU MRANGGEN DEMAK
TUJUA
N
KD
KI TUGA
S
MATE
RI

2. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

3. KOMPETENSI DASAR (KD)
Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di
Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
• Mengidentifikasi sistem peradilan di indonesia

4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui proses pembelajaran siswa mampu mengkritik
sistem hukum dan peradilan di Indonesia
2. Melalui proses pembelajran siswa mampu
mendiskusikan sistem hukum dan peradilan di
Indonesia .
3. Melalui proses mengidentifikasi, diharapkan siswa
mampu menyimpulkan Sanksi terhadap Perilaku yang
Bertentangan dengan Hukum dengan baik
.

5. PERHATIKAN VIDEO BERIKUT
https://www.youtube.com/watch?v=YYhiNgIQtlQ
Analisislah Video tersebut
dan buat pertanyaaan
berkaitan dengan sikap
yang sesuai dan tidak
sesuai dengan hukum!

8. ARTI LEMBAGA PERADILAN
Lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu
kaidah hukum ,Lembaga ini sering di sebut sebagai sebagai
lembaga peradilan,yang merupakan wahana bagi setiap rakyat
yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan
dengan pengadilan.Peradilan menunjuk pada proses mengadili
perkara sesuai dengan kategori perkara yang di
selesaikan,adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk
mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses

9. DASAR HUKUM LEMBAGA PERADILAN
1.Pancasila terutama sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia”
2.Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 bab IX
Pasal 24 ayat 2 dan 3 (1) kekuasaan kehakiman di lakukan oleh
sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan
agama,lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha
negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi

10. KLASIFIKASI BADAN PERADILAN
A.Badan peradilan di bawah mahkamah agung
1.Peradilan umum meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
2.Peradilan agama meliputi pengadilan agama kota/kabupaten dan pengadilan
tinggi agama yang berkedudukan di ibukota
3.Peradilan militer ,meliputi pengadilan militer,pengadilan militer
tinggi,pengadilan militer utama,pengadilan militer pertempuran
4.Peradilan tata usaha negara meliputi,pengadilan tata usaha negara kota dan
pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibukota.
B.Mahkamah kostitusi

11. DUA TERDAKWA PEMBUNUHAN DI PUOMAS DI VONIS MATI
Apabila terdakwa tidak terima dengan putusan hakim dalam sidang tersebut.
Langkah seperti apa yang dapat ditempuh oleh terdakwa untuk meringankan
putusan pengadilan tersebut ?
ut ?
Jawaban :

12. TERIMA KASIH SEMOGA ILMU YANG DI DAPAT BAROKAH
Sumber:
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
• UUD NRI Tahun 1945
• Internet/Web
• Media massa cetak dan elektronik