Kebijakan pengelolaan Danau Limboto belum terkonstruksi secara terpadu dalam konteks kelembagaan, substansi dan regulasi, sehingga menyebabkan degradasi ekosistem danau yang berlangsung secara masif dan berkelanjutan. Peraturan daerah pengelolaan Danau Limboto perlu direview untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi politik dan meningkatkan kolaborasi antar stakeholder guna menyelamatkan ekosistem danau.

1. Pertanyaan Diskusi Kuliah
Mana yang menurut saudara menjadi Pilihan
Prespektif Dalam menyusun Kebijakan
SDA/Lingkungan: Ekonomi, Sosial, Politik, SDA
atau Lintas Disiplin?

2. Bogor Agricultural University (IPB)
Mata Kuliah : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Dosen: Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M.S
Herwan Junaidi
H0502211003
Perspektif Ekologi Politik
Sabtu, 23 April 2022

3. Konsep Kebijakan Ekologi Politik
Antroposentrisme
Eric Wolf (1972) yang mencetuskan bahwa ekologi politik yaitu saling berpengaruhan
antara sistem ekonomi politik terhadap masalah ekologis mencakup lingkungan dan
aspek sosialnya
Ekosentrisme

4. Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto
Sumber: Bobo.id

5. Pesona Danau Limboto

6. Museum Pendaratan Soekarno
Pengembangan wisata danau didukung oleh
bangunan sejarah tempat mendaratnya Ir.
Soekarno Presiden RI pertama pada saat
melawat ke Gorontalo, sehingga memberi nilai
daya tarik lebih besar.
Dermaga kayu 1950
Pesawat Amfibi

7. Degradasi Danau Limboto
 Berdasarkan penelitian Hasim et al., tahun
2017 menyatakan luasan perairan danau
Limboto yang sesuai untuk kegiatan
perikanan budidaya mengalami
pengurangan sangat signifikan yaitu 8,03
ha (0,36%).
 Lebih lanjut Hasim menyatakan
berdasarkan analisis multidimensi
menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan
pengelolaan danau Limboto tergolong
tidak berlanjut.  Kerusakan danau limboto sebagai suatu
sumberdaya ekosistem bukanlah proses
yang terjadi secara tunggal.
 Salah satunya ialah peraturan
perundangundangan sebagai kebijakan
pemerintah tentang pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan.

8. Kebijakan Pemerintah
Landasan hukum kebijakan pengelolaan Danau Limboto
No
Peraturan Uraian Tema
Konservasi Danau
1 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA dan
Ekosistem
23 0
2 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 14 1
3 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang SDA 28 11
4 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 15 3
5 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 1 0
6 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang 1 1
7 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
10 0
8 PERDA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau 1 1
Sumber: Hasim, 2018

9. Tata Ruang Kawasan Danau
 UU No. 26 tahun 2007 merupakan
instrumen kebijakan dalam aspek
perencanaan ruang secara umum
termasuk danau.
 Substansi konservasi pada undang-undang
ini ialah penataan ruang salah satunya
diarahkan pada konservasi sumberdaya
alam. Sedangkan danau dalam undang-
undang ini dipandang sebagai kawasan
lindung setempat mencakup sempadan
sungai, sempadan pantai dan sempadan
danau.
 Pemanfataan sumberdaya alam harus
dalam sistem perencanaan tata ruang
yang mendorong keberlanjutan
sumberdaya alam tersebut.

10. Manajemen SDA
Government
and regulation
at other scales
State
Policies and
laws promoting
resource
management
Scientific, media and
other institutions
Other civil societty groups
Resource users

11. Kesimpulan
Kesimpulan
Kebijakan pengelolaan danau secara umum masih berorientasi politik lingkungan
sehingga lemah dalam politik aksinya. Kebijakan ekologi politik pengelolaan danau
Limboto belum terkonstruksi secara terpadu dalam konteks kelembagaan, substansi
dan regulasi. Implikasi lemahnya kebijakan ekologi politik menjadi factor pengungkit
terjadinya degrdasi ekosistem danau Limboto berlangsung secara massif dan dalam
waktu yang lama. Perda No.1 Tahun 2008 tentang pengelolaan Danau Limboto
belum mengakomodir spirit pengelolaan secara terpadu. Implikasinya efektivitas
pengelolaan danau Limboto masih lemah yang ditunjukkan oleh degradasi yang
terus berlanjut.
Saran
Perlu ada reformasi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang
menguatkan penyelamatan ekosistem danau di Indonesia. Perlu ada review PERDA
No 1 tahun 2008 untuk diletakkan dalam spirit ekologi politik dan menegaskan
ruang kolaboratif berbagai stakeholder dan keterpaduan kawasan.

12. Pustaka
Hasim. (2018). Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau
Limboto. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 7(1), 44-52.
Hasim. (2012). Desain kebijakan pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan
Danau Limboto Provinsi Gorontalo. Disertasi IPB, Bogor
Jati, Wasisto Raharjo. Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis
Paradigma Ekologi Politik.

13. Terima Kasih