analisis lingkungan

1. Analisis dan
perencanaan
lingkungan
Team of environment

2. Reza reski
Haeruddin
Home
Aktifis
Nabila syahra
Para ahli
Ita pebrita
Burhanuddin
Selvida rara’
Nisma

3. Inventarisasi lingkungan
Inventarisasi lingkungan adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan informasi mengenai sumber daya
lingkungan dan karakteristik suatu wilayah untuk mengetahui potensi sumber daya lingkungan dan melaksanakan perencanan
berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam
Inventarisasi Lingkungan Hidup, dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam yang
bersumber dari : Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 5 Tahun terakhir. Profil Daerah. Daerah Dalam Angka, 5 Tahun
terakhir.
1. Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UU Pasal 10 inventarisasi lingkungan hidup Pasal 5
huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
• Tingkat nasional
• tingkat pulau/kepulauan
• tingkat wilayah ekoregion
2. lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
• potensi dan ketersediaan
• jenis yang dimanfaatkan
• bentuk penguasaan
• pengetahuan pengelolaane
• bentuk kerusakan
• konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

4. Tujuan adanya
inventarisasi
terhadap
lingklungan
Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan
untuk memperoleh data dan informasi mengenai
sumber daya alam yang meliputi potensi dan
ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk
penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk
kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang
timbul akibat pengelolaan.Penetapan wilayah
ekoregion dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kesamaan karakteristik
bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora
dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan
masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan
hidup.
Slides for

5. Bentuk kerusakan lingkungan hidup dan penyebabnya
1. Faktor alam
Kerusakan lingkungan hidup karena
faktor alam terjadi karena adanya bencana alam,
seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus.
2. Banjir
Selain karena ulah manusia, banjir
juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya
hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti
ini akan membuat sungai meluap atau membuat
tanggul jebol karena tidak mampu lagi
menampung debit air. Banjir yang sering terjadi
saat musim penghujan dapat membuat
bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup
rusak, lapisan tanah yang subur hilang terbawa
air, serta tanaman-tanaman rusak.
Saat ini, lingkungan hidup sudah banyak mengalami kerusakan. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan menimbulkan
dampak yang sangat besar pada ekosistem. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah
sebagai berikut.
4. Gunung berapi meletus
Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan
lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya
bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi
akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi
tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika
kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan
menimbulkan tsunami.
2. Banjir
Saat meletus, gunung berapi akan mengelurkan
abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya
yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan
tersebut dapat berlangsung lama bergantung pada besarnya
kekuatan letusan, tetapi saat kembali normal, daerah yang
terdampak letusan akan menjadi subur. Letusan gunung
berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas
beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan
lingkungan sekitar.

6. Bentuk kerusakan lingkungan hidup dan penyebabnya
5. Faktor manusia
Selain faktor alam, faktor manusia
juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan
hidup.
6. Membuang sampah sembarangan
Saat ini, masih banyak orang yang
membuang sampah sembarangan, terutama di
sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika
musim penghujan tiba.
7. Membuang sampah sembarangan
Limbah industri ini dapat berasal dari
pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola
dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan
merusak lingkungan hidup.
Saat ini, lingkungan hidup sudah banyak mengalami kerusakan. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan menimbulkan
dampak yang sangat besar pada ekosistem. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah
sebagai berikut.
8. Menebang hutan secara liar
Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin
berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang
gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan
sehingga dapat terjadi banjir dan longsor.
Dampak penebangan hutan secara liar
diantaranya adalah: Hilangnya kesuburan tanah
mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak
sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi
dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bias menyapu
sisa-sisa nutrisis dari tanah dan mengakibatkan hutan gundul.
Hutan gundul ini akan menyebabkan berkurangnya
kandungan oksigen yang diterima manusia untuk bernapas.
Dengan keadaan yang seperti ini, manusia akan mengalami
kesulitan mendapatkan oksigen, sehingga tidak baik juga
untuk kesehataan

7. Extinct Animals
Games
Pinta Island Tortoise POlar Bear
Click on the extinct animal
Next

8. Meskipun berbagai ajakan cinta lingkungan menjamur melalui ruang edukasi, namun permasalahan lingkungan belum
juga tampak berujung sampai hari ini. Banyaknya ajakan menanam sejuta pohon ternyata tak dapat memulihkan
lahan-lahan gambut yang masih terus dirusak dan digantikan oleh sawit. Begitu juga dengan kawasan karst yang
terancam pabrik semen, tak akan pulih hanya dengan ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya.
Beraneka permasalahan serta konflik lingkungan yang terjadi kerap berupa konflik
struktural.Penyelesaian konflik secara struktural diawali dengan memahami bahwa akar utama konflik
adalah kebijakan negara.
Back
Pengelolaan
Konflik akibat

9. struktual
Konflik
Kebijakan negara yang melegitimasi perusakan
lingkungan, mulai dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemerintah (PP), keputusan menteri
(Kepmen), peraturan daerah (Perda), sampai surat
keputusan gubernur. Sejumlah kebijakan tersebut
contohnya melegitimasi perampasan tanah rakyat,
penanaman monokultur seperti sawit, dan
perizinan-perizinan (konsesi) bagi tambang dan
sebagainya.
law

10. Konflik struktual
Konflik struktural maka penyelesaiannya pun harus struktural. Ini mengapa kerja-kerja WALHI juga
menyasar pada kebijakan negara, berupa advokasi dan keterlibatan secara politik. Tujuannya jelas, agar
kebijakan negara berpihak pada masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah dengan
mendorong pergantian Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU No. 32 tahun 2009 lebih melindungi lingkungan karena menerapkan prinsip pencegahan pencemaran
dan perusakan lingkungan dalam perumusannya.
Selain itu, UU tersebut juga mewajibkan penanggulanan serta penegakkan hukum dengan aspek transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Undang-undang bermasalah lainnya di antaranya undang-undang yang
mengatur perkebunan, kehutanan, mineral, pesisir, pertanian, dan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan, serta yang sedang dikerjakan dan perlu diperangi adalah rancangan undang-undang kelapa sawit.
Dua lingkup kerja dalam penyelesaian konflik struktural adalah penegakan hukum dan pembenahan tata kelola.
Penegakan hukum terdiri dari review kebijakan dan pencabutan izin. Dalam kerja, kami menggunakan paradigma
ecopopulism yang memandang manusia dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang sama-sama perlu
dipertimbangkan dalam membuat kebijakan. Dengan paradigma ini, konservasi harus berbasis masyarakat sehingga
tidak terjadi lagi konservasi yang akan menyisihkan masyarakat yang hidup di dalamnya (RUU Keanekaragaman
Hayati).
Next

11. Konflik struktual
Konflik struktural maka penyelesaiannya pun harus struktural. Ini mengapa kerja-kerja WALHI juga
menyasar pada kebijakan negara, berupa advokasi dan keterlibatan secara politik. Tujuannya jelas, agar
kebijakan negara berpihak pada masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah dengan
mendorong pergantian Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU No. 32 tahun 2009 lebih melindungi lingkungan karena menerapkan prinsip pencegahan pencemaran
dan perusakan lingkungan dalam perumusannya.
Selain itu, UU tersebut juga mewajibkan penanggulanan serta penegakkan hukum dengan aspek transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Undang-undang bermasalah lainnya di antaranya undang-undang yang
mengatur perkebunan, kehutanan, mineral, pesisir, pertanian, dan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan, serta yang sedang dikerjakan dan perlu diperangi adalah rancangan undang-undang kelapa sawit.
Dua lingkup kerja dalam penyelesaian konflik struktural adalah penegakan hukum dan pembenahan tata kelola.
Penegakan hukum terdiri dari review kebijakan dan pencabutan izin. Dalam kerja, kami menggunakan paradigma
ecopopulism yang memandang manusia dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang sama-sama perlu
dipertimbangkan dalam membuat kebijakan. Dengan paradigma ini, konservasi harus berbasis masyarakat sehingga
tidak terjadi lagi konservasi yang akan menyisihkan masyarakat yang hidup di dalamnya (RUU Keanekaragaman
Hayati).
Next

12. TERIMAKASIHhhh
Next

13. Benarkah Rasulullah Melarang Umatnya
Banyak Bertanya?
ْ‫ث‬َ‫ك‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫ْن‬‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬
ََ ْ‫م‬ُُِ‫ف‬َ‫َا‬ِِْْ‫ا‬ ََ ْ‫م‬ِِِ‫ل‬ِِ‫ا‬َََ‫م‬ ُُ َ‫َر‬
ْ‫م‬ِِِِ‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ل‬
Terimakasih
Back
Artinya, “Sesungguhnya orang-orang sebelum
kalian binasa karena banyak bertanya dan
berselisih dengan para nabi,” (HR Bukhari dan
Muslim).