10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) meringkas 4 proses penyusunan MPS, dimulai dari persiapan
melalui pengecekan status Pokja dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, pelatihan untuk Pokja, dan
penyusunan strategi serta jadwal kerja penyusunan MPS.
Dokumen tersebut membahas tentang penyuluhan pertanian dan sistem penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kredit, jenjang jabatan fungsional, dan aplikasi online untuk mengumpulkan usulan angka kredit secara digital.
Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten/Kota 2013infosanitasi
Pokja Kabupaten/Kota melakukan internalisasi dan penyamaan persepsi untuk memastikan adanya pemahaman yang sama mengenai manfaat Buku Putih Sanitasi sebagai dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Langkah ini mencakup penetapan rencana kerja dan pembagian tugas penyusunan Buku Putih Sanitasi.
Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum program sanitasi prioritas selama 5 tahun ke depan beserta komitmennya. MPS ini merupakan tahap ke-4 dari 6 tahapan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi sanitasi secara tepat sasaran dan sesuai kemampuan.
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanDecki Iswandi
1) Dokumen ini membahas rencana pembuatan peta indikatif batas administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
2) Tujuan pembuatan peta ini adalah untuk mendapatkan data, informasi, dan peta indikatif batas administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengus
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) meringkas 4 proses penyusunan MPS, dimulai dari persiapan
melalui pengecekan status Pokja dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, pelatihan untuk Pokja, dan
penyusunan strategi serta jadwal kerja penyusunan MPS.
Dokumen tersebut membahas tentang penyuluhan pertanian dan sistem penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kredit, jenjang jabatan fungsional, dan aplikasi online untuk mengumpulkan usulan angka kredit secara digital.
Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten/Kota 2013infosanitasi
Pokja Kabupaten/Kota melakukan internalisasi dan penyamaan persepsi untuk memastikan adanya pemahaman yang sama mengenai manfaat Buku Putih Sanitasi sebagai dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Langkah ini mencakup penetapan rencana kerja dan pembagian tugas penyusunan Buku Putih Sanitasi.
Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum program sanitasi prioritas selama 5 tahun ke depan beserta komitmennya. MPS ini merupakan tahap ke-4 dari 6 tahapan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi sanitasi secara tepat sasaran dan sesuai kemampuan.
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanDecki Iswandi
1) Dokumen ini membahas rencana pembuatan peta indikatif batas administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
2) Tujuan pembuatan peta ini adalah untuk mendapatkan data, informasi, dan peta indikatif batas administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengus
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014infosanitasi
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014 merupakan edisi revisi dan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya (2013). Pedoman ini memberikan panduan dalam rangka review Strategi Sanitasi (SSK), penetapan prioritas pembangunan sanitasi jangka menengah, penyusunan rencana pembangunan sanitasi, penyusunan rencana anggaran sanitasi, dan persiapan implementasi.
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kerja penggunaan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengidentifikasi kawasan dan kemajuan capaian kegiatan pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Gorontalo."
Memorandum Program - 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 2 meninjau kembali dokumen SSK dan menetapkan program prioritas pembangunan sanitasi. Tinjauan mencakup permasalahan, tujuan, dan sasaran untuk air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS. Program dan kegiatan ditetapkan berdasarkan prioritas guna menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan. Kerangka kerja logis diperbarui untuk mencerminkan hal ini.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Dokumen tersebut merupakan pedoman program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW). Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program mulai dari kebijakan, organisasi pengelola, komponen kegiatan, kriteria infrastruktur, hingga tahapan pengelolaan program. Program PISEW bertujuan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan.
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Air Minum, Cipta KaryaJoy Irman
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan memorandum program pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup ketentuan, penjelasan teknis, dan formulir yang diperlukan. Dokumen ini memberikan panduan lengkap untuk menyusun rencana program pengembangan air minum di tingkat kabupaten/kota.
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
Dokumen ini berisi petunjuk teknis perencanaan kegiatan infrastruktur dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Terdiri dari empat bab yang membahas pendahuluan, perencanaan teknis meliputi penyusunan DED dan proposal, verifikasi kelayakan proposal, dan ketentuan teknis berbagai jenis infrastruktur. Pada bab perencanaan teknis dijelaskan mekanisme yang meliputi tahap persiapan dan perencanaan teknis, mencakup survey
Ringkasan dokumen ini adalah: (1) membahas kebijakan pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan tahun 2011 dengan penekanan pada integrasi perencanaan pembangunan, (2) menjelaskan langkah-langkah penguatan integrasi perencanaan antar level pemerintahan dan partisipasi masyarakat, dan (3) menguraikan agenda kegiatan utama program pada tahun 2011.
Memorandum Program - 3 Rencana Kegiatan Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program - 3 Rencana Kegiatan Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan pelaporan dan pengelolaan data penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan batubara di Kabupaten Lahat melalui surat elektronik dan rapat. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan tersebut.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Dokumen tersebut membahas arahan Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mengenai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta penyelenggaraan DAK bidang jalan tahun 2021. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai kriteria kegiatan DAK, hasil konsultasi program DAK, dan kendala teknis dalam perencanaan DAK.
Memorandum Program - 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014infosanitasi
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014 merupakan edisi revisi dan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya (2013). Pedoman ini memberikan panduan dalam rangka review Strategi Sanitasi (SSK), penetapan prioritas pembangunan sanitasi jangka menengah, penyusunan rencana pembangunan sanitasi, penyusunan rencana anggaran sanitasi, dan persiapan implementasi.
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kerja penggunaan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengidentifikasi kawasan dan kemajuan capaian kegiatan pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Gorontalo."
Memorandum Program - 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 2 meninjau kembali dokumen SSK dan menetapkan program prioritas pembangunan sanitasi. Tinjauan mencakup permasalahan, tujuan, dan sasaran untuk air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS. Program dan kegiatan ditetapkan berdasarkan prioritas guna menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan. Kerangka kerja logis diperbarui untuk mencerminkan hal ini.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Dokumen tersebut merupakan pedoman program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW). Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program mulai dari kebijakan, organisasi pengelola, komponen kegiatan, kriteria infrastruktur, hingga tahapan pengelolaan program. Program PISEW bertujuan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan.
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Air Minum, Cipta KaryaJoy Irman
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan memorandum program pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup ketentuan, penjelasan teknis, dan formulir yang diperlukan. Dokumen ini memberikan panduan lengkap untuk menyusun rencana program pengembangan air minum di tingkat kabupaten/kota.
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
Dokumen ini berisi petunjuk teknis perencanaan kegiatan infrastruktur dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Terdiri dari empat bab yang membahas pendahuluan, perencanaan teknis meliputi penyusunan DED dan proposal, verifikasi kelayakan proposal, dan ketentuan teknis berbagai jenis infrastruktur. Pada bab perencanaan teknis dijelaskan mekanisme yang meliputi tahap persiapan dan perencanaan teknis, mencakup survey
Ringkasan dokumen ini adalah: (1) membahas kebijakan pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan tahun 2011 dengan penekanan pada integrasi perencanaan pembangunan, (2) menjelaskan langkah-langkah penguatan integrasi perencanaan antar level pemerintahan dan partisipasi masyarakat, dan (3) menguraikan agenda kegiatan utama program pada tahun 2011.
Memorandum Program - 3 Rencana Kegiatan Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program - 3 Rencana Kegiatan Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan pelaporan dan pengelolaan data penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan batubara di Kabupaten Lahat melalui surat elektronik dan rapat. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan tersebut.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Dokumen tersebut membahas arahan Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mengenai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta penyelenggaraan DAK bidang jalan tahun 2021. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai kriteria kegiatan DAK, hasil konsultasi program DAK, dan kendala teknis dalam perencanaan DAK.
Memorandum Program - 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.
Tugas konsultan adalah melakukan evaluasi manfaat program PAMSIMAS dan RISE 1 yang mendanai pembangunan prasarana air minum dan sanitasi serta pembangunan ekonomi pedesaan. Konsultan akan menganalisis capaian program dibandingkan target, mengidentifikasi masalah, dan menyusun laporan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program berikutnya.
Dokumen ini merangkum rencana kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora untuk tahun 2015, yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya, rencana strategis dinas, dan masukan dari masyarakat. Rencana kerja ini mencakup program dan kegiatan untuk mengelola sektor kehutanan secara efektif dan transparan sesuai tujuan pembangunan daerah.
Ringkasan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Oki adalah sebagai berikut: evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perencanaan k
Laporan ini merangkum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2013. Laporan ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sistematika penyusunan LAKIP. Laporan ini juga meninjau pencapaian kinerja program dan anggaran tahun 2013 serta strategi untuk meningkatkan kinerja di masa depan.
1. Dokumen ini berisi rencana kerja tim manajemen penyusunan program dan rencana kerja BPTP Sumatera Selatan tahun 2018.
2. Tujuannya adalah mengkoordinasi penyusunan program, proposal, dan anggaran kerja tahun 2018 serta mengkompilasi hasil pengkajian.
3. Output yang diharapkan berupa dokumen program, proposal, dan laporan kegiatan tahun 2018.
04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdfAgusTubels
Dokumen tersebut membahas tentang anggaran berbasis kinerja. Ia menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja berorientasi pada visi, misi, program, dan hasil. Ukuran kinerja digunakan sebagai indikator kinerja yang disetujui bersama untuk mengkaitkan biaya dengan kinerja program.
1. Dokumen ini memberikan pedoman pengelolaan dan pelaksanaan program UKM Puskesmas untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana.
2. Langkah-langkah pelaksanaan program meliputi identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil.
3. Tujuan akhir dari pengelolaan program ini adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pengendalian dan evaluasi pembangunan yang mencakup tahapan perencanaan, pengertian pengendalian dan evaluasi, jenis-jenis evaluasi, standar evaluasi, implikasi tanpa adanya M&E, pengalaman empiris di Australia dan Chili, serta kunci keberhasilan dan prasyarat pelaksanaan M&E.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. i
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MARET 2021
2. ii
KATA PENGANTAR
Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan dua hal yang tidak mungkin terpisahkan
dalam suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Menurut PP 39/2006, disebutkan bahwa
monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk
mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk
mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala serta
menganalisis data yang telah diperoleh dari monitoring untuk memberikan penilaian atas
pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.
Dalam hal ini monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu dan
kualitas serta akuntabilitas pembangunan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disamping
itu, kegiatan monev juga dilakukan guna mengetahui seberapa besar dampak dan manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat terkait program kegiatan Bidang Lingkungan Hidup di
Kabupaten/Kota.
Sehubungan dengan uraian diatas, maka Sub Bagian Program Data dan Evaluasi pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban untuk menyusun laporan akhir dari
kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai
bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka tersusunnya
dokumen ini disampaikan terima kasih.
Kupang, Maret 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
Ondy Christian Siagian, SE.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19651219 199403 1 007
3. iii
DAFTAR ISI
Hal.
COVER......................................................................................................................... I
KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 2
C. Sasaran................................................................................................. 3
D. Output.................................................................................................. 4
BAB II DASAR HUKUM .................................................................................... 5
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN............................................................... 7
A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.............................................................. 7
B. Sebaran Lokasi Kegiatan..................................................................... 8
C. Biaya yang dibutuhkan........................................................................ 23
D. Personil Pelaksana............................................................................... 23
E. Hasil yang diperoleh............................................................................ 24
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN................................................................ 62
BAB V PENUTUP................................................................................................ 64
4. 1
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2020
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan pengembangan di
lingkup perencanaan, tuntutan kualitas dan kuantitas mutu program merupakan keharusan
karena penyelenggaraan pelaksanaan program dan pengembangan yang bermutu merupakan
bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas menggunakan prinsip-prinsip yang tidak memberi
peluang untuk merubah konsep dan implementasi perencanaan, baik perubahan terhadap
program, besaran dana pelaksanaan maupun sasaran. Akuntabilitas mampu membatasi
ruang gerak terjadinya perubahan dan pengulangan serta revisi perencanaan. Sebagai alat
kontrol akuntabilitas publik memberi kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan, dan
pelaksanaan program serta pengembangan di lingkungan perencana Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Guna mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pelaksanaan program dan
pengembangan kegiatan di lingkup perencana, maka kegiatan monitoring dan evaluasi
merupakan instrument manajerial dalam mengontrol dan mengendalikan program mulai dari
proses perencanaan, implementasi serta capaian kegiatan dalam indicator output dan
outcome yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan
program dan pengembangan dibutuhkan adanya akivitas monitoring dan evaluasi dengan
menggunakan suatu aturan, kegiatan ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan
suatu pekerjaaan atau perencanaan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan dua hal yang tidak mungkin
terpisahkan dalam suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Menurut PP 39/2006,
disebutkan bahwa monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal,
dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang
5. 2
akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik
dan berkala serta menganalisis data yang telah diperoleh dari monitoring untuk memberikan
penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku
kepentingan utama. Dalam hal ini monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan dalam rangka
peningkatan mutu dan kualitas serta akuntabilitas pembangunan yang ada di Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Disamping itu, kegiatan monev juga dilakukan guna mengetahui seberapa
besar dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait program kegiatan Bidang
Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota.
Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan,
kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi program/kegiatan.
Untuk mengetahui tingkat capaian program yang dilakukan yaitu program Pelestarian
Lingkungan Hidup dan Program NTT Bangkit, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
output yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan dan juga kualitas output yang dapat
mendukung capaian outcome program sampai dengan tahun 2020.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan kehutanan diuraikan sebagai berikut :
Mengetahui persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan
hidup dan kehutanan yang dibiayai dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020;
Mengetahui apakah realisasi pelaksanaan program/kegiatan telah sesuai dengan rencana
yang tertuang dalam dokumen DPA;
Membandingkan persentase keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dengan indikator
seperti target dan output, outcome dan benefit kegiatan yang ada dalam dokumen DPA
dalam menjawab permasalahan yang dihadapi;
Melakukan penilaian terhadap tingkat efisiensi output, outcome dan benefit yang
diperoleh dengan cara membandingkan nilai output, outcome dan benefit terhadap nilai
input.
6. 3
Tujuan pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan kehutanan diuraikan sebagai berikut :
Menjadi data/informasi dasar dalam mendukung pelaksanaan koreksi/perbaikan/
perubahan terhadap perencanaan kebijakan, strategi, program/kegiatan di waktu yang
akan datang;
Terkoreksinya penyimpangan, keterlambatan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan
klarifikasi terhada kekeliruan pelaksanaan rencana kerja;
Terumuskannya langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan
pembangunan kehutanan;
Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
pelaksanaan pembangunan kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
C. Sasaran
Sasaran evaluasi ini adalah program/kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu :
Tahun Anggaran 2019
Kegiatan Pembuatan Tanaman Tahun 0, Pemeliharaan Tahun 1, Pembuatan Sumur
Resaran, Pembuatan Dam Penahan, Pembuatan Gully Plug, Pembangunan Resor KPH,
Konservasi Sumber Mata Air, Bank Pohon, Gerakan Penghijauan berbasis masyarakat,
Pengembangan Mangrove, Pembuatan Biogas dan Pembangunan Tempat Penampungan
Sampah (TPS) Berpilah serta pembuatan hutan wisata.
Tahun Anggaran 2020
Kegiatan Pembuatan Tanaman Tahun 0, Pemeliharaan Tahun 1, Pembuatan Sumur
Resaran, Pembuatan Dam Penahan, Pembuatan Gully Plug, Pembangunan Resor KPH,
Konservasi Sumber Mata Air, Bank Pohon, Gerakan Penghijauan berbasis masyarakat,
Pengembangan Mangrove, Pembuatan Biogas dan Pembangunan Tempat Penampungan
Sampah (TPS) Berpilah serta pembuatan hutan wisata.
7. 4
D. Output
Data/informasi pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan
kehutanan yang dibiayai dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk
Laporan Akhir Kegiatan.
8. 5
II. DASAR HUKUM
Adapun beberapa perangkat hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan evaluasi
terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kehutanan
pada tahun 2020, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan atas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem
Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : B.KEUDA.900.940/117/2020
tentang Sumber Pendanaan Pemberdayaan dan Penanganan Dampak Ekonomi
Sebagai Akibat Corona Virus Disease (COVID 19) di Provinsi Nusa Tenggara
Timur Melalui Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Perhutanan Sosial Pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun
2020;
9. 6
13. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor: NO
DPA : B.KEUDA/900.910/DPA/93/2019 tanggal 30 Desember 2019;
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : B.KEUDA/900.910/DPPA/272/2020 tanggal
02 November 2020;
10. 7
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
Anggaran 2020 dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2020. Kegiatan
dilaksankan mulai dari persiapan hingga penyelesaian penyusunan laporan dilaksanakan
sesuai jadwal berikut:
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2020
KEGIATAN BULAN
JAN FEBMAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKTNOPDES
Belanja Alat Tulis kantor √
Cetak √
Penggandaan √ √
Jilid √
Makan Minum √ √ √ √
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
√ √ √ √
11. 8
B. Sebaran Lokasi Kegiatan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Tahun Anggaran
2020 dilaksanakan di 22 (Dua Puluh Dua) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur dengan rincian sebagai berikut:
Tahun Anggaran 2019
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
1 KOTA KUPANG 367.705.745
1 Pembuatan DAM Penahan Desa Alak Unit 1 46.957.387 46.957.387
2 Pembuatan Gully Plug Desa Penkase Oeleta Unit 1 7.674.179 7.674.179
3 Pembuatan Gully Plug Desa Manulai II Unit 1 7.674.179 7.674.179
4 Pembuatan sumur resapan Kelurahan Penkase Oeleta Unit 1 21.000.000 21.000.000
5 Pembuatan sumur resapan kelurahan Manutapen Unit 1 21.000.000 21.000.000
6 Pembuatan sumur resapan kelurahan Manulai II Unit 1 21.000.000 21.000.000
7 Pembuatan Tanaman Desa Oeleta Hektar 5 8.000.000 40.000.000
8 Pembuatan Tanaman Kelurahan Naioni Hektar 5 8.000.000 40.000.000
9 Pembuatan Tanaman Kelurahan Fatukoa Hektar 5 8.000.000 40.000.000
10 Pilot Project Pengelolaan Sampah
(Wadah sampah 154 buah, alat angkut
roda 3 (1 Unit) , pengadaan bahan
Bimtek 1 Paket dan Pembangunan
TPS berpilah 1 Unit)
kelurahan Manutapen Paket 1 122.400.000 122.400.000
2 KABUPATEN KUPANG 1.173.995.246
1 Pembangunan Resort KPH Desa Sillu Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Oelatimo Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pembuatan DAM Penahan Desa Tanini Unit 1 46.957.387 46.957.387
5 Pembuatan DAM Penahan Desa Oh'aem I Unit 1 46.957.387 46.957.387
6 Pembuatan DAM Penahan Desa Fatumetan Unit 2 46.957.387 93.914.774
7 Pembuatan Gully Plug Desa Oelnasi Unit 1 7.674.179 7.674.179
8 Pembuatan Gully Plug Desa Oefafi Unit 1 7.674.179 7.674.179
9 Pembuatan Gully Plug Desa Oehaem I Unit 1 7.674.179 7.674.179
10 Pembuatan Tanaman Desa Bonmuti Hektar 5 8.000.000 40.000.000
11 Pembuatan Tanaman Desa Uiasa Hektar 5 8.000.000 40.000.000
12. 9
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
12 Pembuatan Tanaman Desa Oelatimo Hektar 5 8.000.000 40.000.000
13 Pembuatan Tanaman Desa Fatukona Hektar 5 8.000.000 40.000.000
14 Pembuatan Tanaman Desa Nefoneut Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 Pembuatan Tanaman Desa Otan Hektar 5 8.000.000 40.000.000
16 Pembuatan Tanaman Desa Tuatuka Hektar 5 8.000.000 40.000.000
17 Pembuatan Tanaman Desa Oelnasi Hektar 5 8.000.000 40.000.000
18 Pembuatan Tanaman Desa Oelatsala Hektar 5 8.000.000 40.000.000
19 Pembuatan Tanaman Desa Letkole Hektar 5 8.000.000 40.000.000
20 Pembangunan Model Instalasi Biogas
Limbah Ternak
Kab. Kupang Unit 2 15.000.000 30.000.000
21 Pengembangan Mangrove Pulau Semau Paket 1 18.000.000 18.000.000
3 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 887.736.885
1 Pembangunan Resort KPH Desa Batu Putih Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa lilana Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Tupan Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Oebaki Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Boking Hektar 3 2.592.288 7.776.864
7 Pembuatan DAM Penahan Desa Noinbila Unit 1 46.957.387 46.957.387
8 Pembuatan DAM Penahan Desa Boentuka Unit 1 46.957.387 46.957.387
9 Pembuatan Gully Plug Desa Karang Siri Unit 1 7.674.179 7.674.179
10 Pembuatan Gully Plug Desa Tunua Unit 1 7.674.179 7.674.179
11 Pembuatan Tanaman Desa Pisan Hektar 5 8.000.000 40.000.000
12 Pembuatan Tanaman Desa Fatukoto Hektar 5 8.000.000 40.000.000
13 Pembuatan Tanaman Desa Kaeneno Hektar 5 8.000.000 40.000.000
14 Pembuatan Tanaman Desa Fatukopa Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 Pembuatan Tanaman Desa Kiki Hektar 5 8.000.000 40.000.000
16 Pembuatan Tanaman Desa Fatumnasi Hektar 5 8.000.000 40.000.000
4 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 570.665.025
1 Pembangunan Resort KPH Desa Bijeli Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Insana Hektar 3 2.592.288 7.776.864
13. 10
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Kec. Musi Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pembuatan Tanaman Kecamatan Biboki Selatan Hektar 5 8.000.000 40.000.000
6 Gerakan Penghijauan Berbasis
Masyarakat
Kab. TTU Paket 1 7.745.000 7.745.000
5 KABUPATEN BELU 784.672.042
1 Pembangunan Resort KPH Desa Maudemu Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pembuatan DAM Penahan Desa Manumuti Unit 1 46.957.387 46.957.387
4 Pembuatan Gully Plug Desa Manumutin Unit 1 7.674.179 7.674.179
5 Pembuatan Gully Plug Desa Fatubenao Unit 1 7.674.179 7.674.179
6 Pembuatan Tanaman Desa Sarabau Hektar 5 8.000.000 40.000.000
7 Pembuatan Tanaman Desa Leomalu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
8 Pembuatan Tanaman Desa Lakaanmau Hektar 5 8.000.000 40.000.000
9 Pembuatan Tanaman Desa Kenebibi Hektar 5 8.000.000 40.000.000
10 Pembuatan Tanaman Desa Tasain Hektar 5 8.000.000 40.000.000
11 Pembangunan Model Instalasi Biogas
Limbah Ternak
Kab. Belu Unit 1 15.000.000 15.000.000
6 KABUPATEN MALAKA 630.774.727
1 Pembangunan Resort KPH Desa Umutnana Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Laenmanen Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pembuatan DAM Penahan Desa Raiulun Unit 1 46.957.387 46.957.387
5 Pembuatan Gully Plug Desa Takarai Unit 1 7.674.179 7.674.179
6 Pembuatan sumur resapan Desa Bakiruk Unit 1 21.000.000 21.000.000
7 Pembuatan Tanaman Desa Babulu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
7 KABUPATEN ROTE NDAO 280.378.747
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Kec. Rote Barat Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Temas Hektar 3 2.592.288 7.776.864
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Tolama Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa oetutulu Hektar 3 2.592.288 7.776.864
14. 11
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
5 Pembuatan DAM Penahan Desa Olafuliha'a Unit 1 46.957.387 46.957.387
6 Pembuatan Tanaman Desa Onatali Hektar 5 8.000.000 40.000.000
7 Pembuatan Tanaman Desa Limakoki Hektar 5 8.000.000 40.000.000
8 Pembuatan Tanaman Desa Lidamanu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
9 Pengembangan Mangrove Desa Lobalain Paket 1 18.000.000 18.000.000
8 KABUPATEN ALOR 1.129.417.327
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Kamot Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Taman Apui Unit 1 72.090.768 72.090.768
3 Pembangunan Resort KPH Desa Aramba Unit 1 470.822.590 470.822.590
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Batu Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Tude Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Kopidil Hektar 3 2.592.288 7.776.864
7 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Tamanapui Hektar 3 2.592.288 7.776.864
8 Pembuatan DAM Penahan Desa Lembur Timur Unit 1 46.957.387 46.957.387
9 Pembuatan Gully Plug Desa Pante Deere Unit 1 7.674.179 7.674.179
10 Pembuatan Gully Plug Desa Aimoli Unit 1 7.674.179 7.674.179
11 Pembuatan sumur resapan Wolwal Tengah Unit 1 21.000.000 21.000.000
12 Pembuatan Tanaman Desa Aimoli Hektar 5 8.000.000 40.000.000
13 Pembuatan Tanaman Desa Air Kenari Hektar 5 8.000.000 40.000.000
14 Pembuatan Tanaman Desa Alila Timur Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 Pembuatan Tanaman Desa Maritaing Hektar 5 8.000.000 40.000.000
16 Pembuatan Tanaman Desa Kamaifui Hektar 5 8.000.000 40.000.000
17 Pembuatan Tanaman Desa Luba Hektar 5 8.000.000 40.000.000
18 Pembuatan Tanaman Desa Probur Utara Hektar 5 8.000.000 40.000.000
19 Pembuatan Tanaman Desa Pura Selatan Hektar 5 8.000.000 40.000.000
20 Pembuatan Tanaman Desa Sobu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
21 Pembuatan Tanaman Desa Tamakh Hektar 5 8.000.000 40.000.000
9 KABUPATEN MANGGARAI BARAT 1.166.512.420
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Golo Bilas Unit 2 72.090.768 144.181.536
2 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Nangabere Unit 1 72.090.768 72.090.768
15. 12
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
3 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Macang Tanggar Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Golo Tantong Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Lewat Hektar 3 2.592.288 7.776.864
7 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Poco Rutang Hektar 3 2.592.288 7.776.864
8 Pembuatan DAM Penahan Desa Tanjung Boleng Unit 1 46.957.387 46.957.387
9 Pembuatan DAM Penahan Desa Golo Leleng Unit 1 46.957.387 46.957.387
10 Pembuatan Gully Plug Desa Golo Bilas Unit 1 7.674.179 7.674.179
11 Pembuatan sumur resapan Desa Kombo Tengah Unit 1 21.000.000 21.000.000
12 Pembuatan Tanaman Desa Wae Buka Hektar 5 8.000.000 40.000.000
13 Pembuatan Tanaman Desa Rego Hektar 5 8.000.000 40.000.000
14 Pembuatan Tanaman Desa Compang Suka Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 Pembuatan Tanaman Desa Robo Hektar 5 8.000.000 40.000.000
16 Pembuatan Tanaman Desa Ranggu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
17 Pembuatan Tanaman Desa Suka Kiong Hektar 5 8.000.000 40.000.000
18 Pembuatan Tanaman Desa Wajur Hektar 5 8.000.000 40.000.000
19 Pembuatan Tanaman Desa Wae Kanta Hektar 5 8.000.000 40.000.000
20 Pembuatan Tanaman Desa Pondo Hektar 5 8.000.000 40.000.000
21 Pembuatan Tanaman Desa Nanga Kantor Hektar 5 8.000.000 40.000.000
22 Pembuatan Tanaman Desa Mbakung Hektar 5 8.000.000 40.000.000
23 Pembuatan Tanaman Desa Kombo Tengah Hektar 5 8.000.000 40.000.000
24 Pembuatan Tanaman Desa Nggorang Hektar 5 8.000.000 40.000.000
25 Pembuatan Tanaman Desa Golo Bilas Hektar 5 8.000.000 40.000.000
26 Pembuatan Tanaman Desa Golo Sengang Hektar 5 8.000.000 40.000.000
27 Pembuatan Tanaman Desa Warloka Hektar 5 8.000.000 40.000.000
28 Pembuatan Tanaman Desa Macang Tanggar Hektar 5 8.000.000 40.000.000
29 Pembuatan Tanaman Desa Golo Sepang Hektar 5 8.000.000 40.000.000
30 Pembuatan Tanaman Desa Tanjung Boleng Hektar 5 8.000.000 40.000.000
10 KABUPATEN MANGGARAI 680.598.975
1 Pembangunan Resort KPH Desa Wudi Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Golo Cador Hektar 3 2.592.288 7.776.864
16. 13
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Ladur Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Ulu Belang Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Wongka Hektar 3 2.592.288 7.776.864
7 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Urang Hektar 3 2.592.288 7.776.864
8 Pembuatan Gully Plug Desa Bangka Lelak Unit 1 7.674.179 7.674.179
9 Pembuatan Gully Plug Desa Goloworok Unit 1 7.674.179 7.674.179
10 Pembuatan sumur resapan Desa Bangka Jong Unit 1 21.000.000 21.000.000
11 Pembuatan Tanaman Desa Torong Koe Hektar 5 8.000.000 40.000.000
12 Pembuatan Tanaman Desa Bajak Hektar 5 8.000.000 40.000.000
13 Pengembangan Mangrove Desa Satarmese Paket 1 18.000.000 18.000.000
11 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 360.161.153
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Wejang Mali Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Ulung Baras Unit 1 72.090.768 72.090.768
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Poco Rii Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Bangka Kempo Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Wejang Mali Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Ulung Baras Hektar 3 2.592.288 7.776.864
7 Pembuatan DAM Penahan Desa Poco Ri'i Unit 1 46.957.387 46.957.387
8 Pembuatan DAM Penahan Desa Gunung Unit 1 46.957.387 46.957.387
9 Pembuatan DAM Penahan Desa Compang Teber Unit 1 46.957.387 46.957.387
10 Pembuatan Tanaman Desa Compang Ndejing Hektar 5 8.000.000 40.000.000
11 Konservasi Sumber mata air Kab. Manggarai Timur Paket 1 4.000.000 4.000.000
12 KABUPATEN NGADA TOTAL NGADA 283.923.467
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Kawasan Hutan Wolobobo Unit 3 72.090.768 216.272.304
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Nirmala Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Radabata Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Sadha Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Tiworiwu Hektar 3 2.592.288 7.776.864
13 KABUPATEN NAGEKEO 498.909.611
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Nageoga Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Ulupulu I Hektar 3 2.592.288 7.776.864
17. 14
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Ngededhawe Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Raja Timur Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Nageoga Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pembuatan DAM Penahan Desa Boawae Unit 1 46.957.387 46.957.387
7 Pembuatan sumur resapan Desa Airamo Unit 1 21.000.000 21.000.000
8 Pembuatan Tanaman Desa Nagerawe Hektar 5 8.000.000 40.000.000
9 Pembuatan Tanaman Desa Tendatoto Hektar 5 8.000.000 40.000.000
10 Pembuatan Tanaman Desa Kotakeo I Hektar 5 8.000.000 40.000.000
11 Pembuatan Tanaman Desa Bidoa Hektar 5 8.000.000 40.000.000
12 Pembuatan Tanaman Desa Ngegedhawe Hektar 5 8.000.000 40.000.000
13 Pembuatan Tanaman Desa Tedakisa Hektar 5 8.000.000 40.000.000
14 Pembuatan Tanaman Desa Tengatiba Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 Pembuatan Tanaman Desa Renduwawo Hektar 5 8.000.000 40.000.000
16 Gerakan Penghijauan Berbasis
Masyarakat
Kab. Nagekeo Paket 1 7.754.000 7.754.000
14 KABUPATEN ENDE 615.323.684
1 Pembangunan Resort KPH Kota Ende Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pembuatan DAM Penahan Desa Kebesani Unit 1 46.957.387 46.957.387
4 Pembuatan sumur resapan Desa Onekore Unit 1 21.000.000 21.000.000
5 Pembuatan Tanaman Desa Wolokelo Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 KABUPATEN SIKKA 1.268.103.661
1 Pembangunan Resort KPH Desa Alok Timur Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pembangunan Resort KPH Kecamatan Mego Unit 1 470.822.590 470.822.590
3 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
4 Pembuatan DAM Penahan Desa Lewomada Unit 1 46.957.387 46.957.387
5 Pembuatan DAM Penahan Desa Alok Timur Unit 1 46.957.387 46.957.387
6 Pembuatan sumur resapan Kecamatan Waigete Unit 1 21.000.000 21.000.000
7 Pembuatan Tanaman Desa Pruda Hektar 5 8.000.000 40.000.000
8 Pembuatan Tanaman Desa Ojang Hektar 5 8.000.000 40.000.000
9 Pembuatan Tanaman Desa Egon Gahar Hektar 5 8.000.000 40.000.000
10 Pembuatan Tanaman Desa Reroroja Hektar 5 8.000.000 40.000.000
11 Pembangunan Model Instalasi Biogas
Limbah Ternak
Kab. Sikka Unit 1 15.000.000 15.000.000
16 KABUPATEN FLORES TIMUR 725.314.196
18. 15
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Boru Kedang Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Kec. Titehena Unit 1 72.090.768 72.090.768
3 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
4 Pembuatan DAM Penahan Desa Sinar Hading Unit 1 46.957.387 46.957.387
5 Pembuatan DAM Penahan Desa Mokantarak Unit 1 46.957.387 46.957.387
6 Pembuatan Gully Plug Desa Pohon Sirih Unit 1 7.674.179 7.674.179
7 Pembuatan sumur resapan Desa Waibao Unit 1 21.000.000 21.000.000
8 Pembuatan Tanaman Desa Hewa Hektar 5 8.000.000 40.000.000
9 Pembuatan Tanaman Desa Nawakote Hektar 5 8.000.000 40.000.000
10 Pembuatan Tanaman Desa Kolaka Hektar 5 8.000.000 40.000.000
11 Pembuatan Tanaman Desa Bahinga Hektar 5 8.000.000 40.000.000
12 Pembuatan Tanaman Desa Bugalima Hektar 5 8.000.000 40.000.000
13 Pembuatan Tanaman Desa Wureh Hektar 5 8.000.000 40.000.000
14 Pembuatan Tanaman Desa Wulublolong Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 Pembuatan Tanaman Desa Daniwoto Hektar 5 8.000.000 40.000.000
16 Pembuatan Tanaman Desa Lewobele Hektar 5 8.000.000 40.000.000
17 Pembuatan Tanaman Desa Waibao Hektar 5 8.000.000 40.000.000
18 Konservasi Sumber mata air Kab. Flores Timur Paket 1 4.000.000 4.000.000
19 Pengembangan Mangrove Desa Witihama Paket 1 18.000.000 18.000.000
17 KABUPATEN LEMBATA 1.216.918.421
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Ile Kimok Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Lewoleba Barat Unit 1 72.090.768 72.090.768
3 Pembangunan Resort KPH Desa Belabaja Unit 1 470.822.590 470.822.590
4 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Ile Kimok Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Lewoleba Barat Hektar 3 2.592.288 7.776.864
7 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Tubuk Rajan Hektar 3 2.592.288 7.776.864
8 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Katakeja Hektar 3 2.592.288 7.776.864
19. 16
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
9 Pembuatan DAM Penahan Desa Lewoleba Timur Unit 1 46.957.387 46.957.387
10 Pembuatan DAM Penahan Desa Lewoleba Unit 1 46.957.387 46.957.387
11 Pembuatan Gully Plug Desa lewoleba selatan Unit 1 7.674.179 7.674.179
12 Pembuatan Gully Plug Desa lewoleba Unit 1 7.674.179 7.674.179
13 Pembuatan sumur resapan Desa Boalangu Unit 1 21.000.000 21.000.000
14 Pembuatan Tanaman Desa Mahal I Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 Pembuatan Tanaman Desa Balauring Hektar 5 8.000.000 40.000.000
16 Pembuatan Tanaman Desa Laranwutun Hektar 5 8.000.000 40.000.000
17 Pembuatan Tanaman Desa Napasabok Hektar 5 8.000.000 40.000.000
18 Pembuatan Tanaman Desa Lamatokan Hektar 5 8.000.000 40.000.000
19 Pembuatan Tanaman Desa Ile Limok Hektar 5 8.000.000 40.000.000
20 Pembuatan Tanaman Desa Tubukrajan Hektar 5 8.000.000 40.000.000
21 Pembuatan Tanaman Desa Katakeja Hektar 5 8.000.000 40.000.000
22 Pembuatan Tanaman Desa Nuba Atalojo Hektar 5 8.000.000 40.000.000
23 Pembuatan Tanaman Desa Baolangu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
24 Konservasi Sumber mata air Kab. Nagekeo Paket 1 4.000.000 4.000.000
18 KABUPATEN SUMBA TIMUR 586.840.831
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Pabera Menara Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Kataka Unit 1 72.090.768 72.090.768
3 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Pambotanjara Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Mbinu Dita Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Lailara Hektar 3 2.592.288 7.776.864
7 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Praimbana Hektar 3 2.592.288 7.776.864
8 Pembuatan DAM Penahan Desa Nappu Unit 1 46.957.387 46.957.387
9 Pembuatan DAM Penahan Desa Wunga Unit 1 46.957.387 46.957.387
10 Pembuatan Gully Plug Desa Prai Mbana Unit 1 7.674.179 7.674.179
11 Pembuatan Gully Plug DesaMehang Mata Unit 1 7.674.179 7.674.179
12 Pembuatan Tanaman Desa Ngadulanggi Hektar 5 8.000.000 40.000.000
13 Pembuatan Tanaman Desa Mbatakapidu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
14 Pembuatan Tanaman Desa Tarimbang Hektar 5 8.000.000 40.000.000
15 Pembuatan Tanaman Desa Umalulu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
20. 17
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
16 Pembuatan Tanaman Desa La Tena Hektar 5 8.000.000 40.000.000
17 Pembuatan Tanaman Desa Persiapan Tanggedu Hektar 5 8.000.000 40.000.000
18 Pengembangan Mangrove Desa Kambera Unit 1 18.000.000 18.000.000
19 Gerakan Penghijauan Berbasis
Masyarakat
Kab. Sumba Timur Unit 1 7.745.000 7.745.000
19 KABUPATEN SUMBA TENGAH 321.670.724
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Wee Luri Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Katikutana Selatan Hektar 3 2.592.288 7.776.864
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Katikutana Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Umbu Ratu Nggay
Barat
Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Mamboro Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pembuatan sumur resapan Desa Soru Unit 1 21.000.000 21.000.000
7 Pembuatan sumur resapan Desa Cendana Unit 1 21.000.000 21.000.000
8 Pembuatan sumur resapan Desa Dewa Jara Unit 1 21.000.000 21.000.000
9 Pembuatan Tanaman Desa Soru Hektar 5 8.000.000 40.000.000
10 Pembuatan Tanaman Desa Cendana Hektar 5 8.000.000 40.000.000
11 Pembuatan Tanaman Desa Dewa Jara Hektar 5 8.000.000 40.000.000
12 Pilot Project Pembangunan Bank
Pohon
DLH Kab. Sumba Tengah Paket 1 31.472.500 31.472.500
13 Konservasi Sumber mata air Kab. Sumba Tengah Paket 1 4.000.000 4.000.000
20 KABUPATEN SUMBA BARAT 599.473.753
1 Pembangunan Resort KPH Desa Wanokaza Unit 1 470.822.590 470.822.590
2 Pengadaan Kendaraan Patroli Kota Kupang Unit 1 36.543.707 36.543.707
3 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Gaura Hektar 3 2.592.288 7.776.864
4 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Loli Hektar 3 2.592.288 7.776.864
5 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Bondu Sula Hektar 3 2.592.288 7.776.864
6 Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 Desa Patiala Dete Hektar 3 2.592.288 7.776.864
7 Pembuatan sumur resapan Desa Kabukarudi Unit 1 21.000.000 21.000.000
8 Pembuatan Tanaman Desa Praibakul Hektar 5 8.000.000 40.000.000
21 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 702.913.358
21. 18
NO Kegiatan Lokasi Satuan Unit Unit Cost Total
1 Pengadaan Sarana Prasarana Ekonomi
Produktif
Desa Mandungo Unit 1 72.090.768 72.090.768
2 Pembangunan Resort KPH Desa Mandungo Unit 1 470.822.590 470.822.590
3 Pembuatan Tanaman Desa Wewewa Tengah Hektar 5 8.000.000 40.000.000
4 Pembuatan Tanaman Desa Wewewa Selatan Hektar 5 8.000.000 40.000.000
5 Pembuatan Tanaman Desa Kodi Balaghar Hektar 5 8.000.000 40.000.000
6 Pembuatan Tanaman Desa KoBangedo Hektar 5 8.000.000 40.000.000
22 KABUPATEN SABU RAIJUA 61.000.000
1 Pembuatan sumur resapan Desa Depe Unit 1 21.000.000 21.000.000
2 Pembuatan Tanaman Desa Raidewa Hektar 5 8.000.000 40.000.000
3 Gerakan Penghijauan Berbasis
Masyarakat
Kab. Sabu Raijua Paket 1 7.745.000 7.745.000
TOTAL 22 UPT KPH/ Kabupaten Kota 14.913.009.998
Tahun Anggaran 2020:
NO Kegiatan Satuan Unit Unit Cost Total
1 KOTA KUPANG 1.518.228.700
1 Pembuatan Arboretum Paket 1 163.123.700 163.123.700
2 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
3 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
4 Hutan Flobamora Paket 1 5.080.000 5.080.000
5 Pilot Projek bank pohon Provinsi Paket 1 18.775.000 18.775.000
2 KABUPATEN KUPANG 1.585.157.143
1 Pengembangan Ekowisata Paket 1 75.000.000 75.000.000
2 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
3 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
4 Pembangunan instalasi biogas limbah
ternak
Paket 1 25.000.000 25.000.000
5 Pembuatan DAM penahan Unit 1 45.600.000 45.600.000
6 Pembuatan Gully Plug Unit 2 7.600.000 15.200.000
7 Pembuatan Tanaman P0 Ha 5 7.600.000 38.000.000
22. 19
NO Kegiatan Satuan Unit Unit Cost Total
8 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
9 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (kelor)
Tanaman 6250 5.000 31.250.000
3 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 720.579.733
1 Pembangunan Sarana Penunjang
Kawasan Hutan Eko Wisata
Paket 1 150.000.000 470.822.590
2 Sarpras Sentra HHBK Madu Paket 1 100.000.000 100.000.000
3 Mesin Pengupas Kemiri Unit 1 24.000.000 24.000.000
4 Mesin Pengupas Biji Mente Unit 1 24.000.000 24.000.000
5 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman 12.000 27.900.000 27.900.000
6 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
7 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (pinang)
Tanaman 5000 50.000.000 50.000.000
4 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 140.407.143
1 Pengembangan Ekowisata Paket 1 75.000.000 75.000.000
2 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
3 Pilot Projek bank pohon Tanaman 25.000 41.550.000 41.550.000
5 KABUPATEN BELU 1.503.007.143
1 Pengadaan Kotak Kandang Lebah
(Rumah Sekaligus pabrik mini pemisah
cairan madu dan sarangnya)
Paket 1 40.000.000 40.000.000
2 Pengadaan Peralatan Vakum Peralatan
Pengelolah Madu / Mesin Penyulingan
dan Penyaringan
Paket 1 40.000.000 40.000.000
3 Pengadaan sarana dan prasarana
peralatan lebah madu
Paket 1 40.000.000 40.000.000
4 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
5 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
6 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman 12.000 27.900.000 27.900.000
7 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
6 KABUPATEN MALAKA 80.107.143
1 Pembangunan instalasi biogas limbah
ternak
Paket 1 25.000.000 25.000.000
2 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
3 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (kelor)
Tanaman 6250 5.000 31.250.000
7 KABUPATEN ROTE NDAO 412.257.143
1 Pengembangan Ekowisata Paket 1 388.400.000 388.400.000
23. 20
NO Kegiatan Satuan Unit Unit Cost Total
2 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
3 Konservasi Sumber Mata Air Paket 1 2.310.000 2.310.000
4 Pilot Projek bank pohon Tanaman 25.000 41.550.000 41.550.000
8 KABUPATEN ALOR 227.857.143
1 Mesin Destilasi Minyak Kayu Putih Unit 1 93.500.000 93.500.000
2 Mesin Pengupas Kolang Kaling Unit 2 22.500.000 45.000.000
3 Pengadaan Mesin Perajang Porang Unit 1 35.290.000 35.290.000
4 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman 12.000 27.900.000 27.900.000
5 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
6 Konservasi Sumber Mata Air Paket 1 2.310.000 2.310.000
7 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (pinang)
Tanaman 5000 50.000.000 50.000.000
9 KABUPATEN MANGGARAI BARAT 509.780.843
1 Pembangunan Sarana Penunjang Green
Park
Unit 1 150.000.000 150.000.000
2 Alat Pengolah Madu Paket 1 100.000.000 100.000.000
3 Pembuatan Arboretum Paket 1 163.123.700 163.123.700
4 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
5 Pilot Projek bank pohon Tanaman 25.000 41.550.000 41.550.000
6 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (kelor)
Tanaman 6250 5.000 31.250.000
10 KABUPATEN MANGGARAI 1.383.007.143
1 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
2 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
3 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman
12.000
27.900.000 27.900.000
4 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
11 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 111.757.143
1 Peralatan Pengupas Kulit Kopi Paket 1 30.000.000 30.000.000
2 Peralatan Pengupas Kulit Kopi Basah Paket 1 30.000.000 30.000.000
3 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman
12.000
27.900.000 27.900.000
4 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
12 KABUPATEN NGADA TOTAL NGADA 1.590.107.143
1 Pengembangan Ekowisata Paket 1 75.000.000 75.000.000
2 Sarpras Pendukung (HHBK) Paket 1 60.000.000 60.000.000
24. 21
NO Kegiatan Satuan Unit Unit Cost Total
3 Pembangunan Rumah Produksi Kopi Paket 1 100.000.000 100.000.000
4 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
5 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
6 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
13 KABUPATEN NAGEKEO 1.408.007.143
1 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
2 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
3 Pembangunan instalasi biogas limbah
ternak
Paket 1 25.000.000 25.000.000
4 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman 12.000 27.900.000 27.900.000
5 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
14 KABUPATEN ENDE 1.714.557.143
1 Pembangunan Sarana Penunjang Green
Park
Unit 1 150.000.000 150.000.000
2 Mesin Pengupas Kopi Basah Unit 2 15.000.000 30.000.000
3 Mesin Pengupas Kopi Kering Unit 2 15.000.000 30.000.000
4 Mesin Pemecah Kemiri Unit 2 15.000.000 30.000.000
5 Mesin Pengolah Minyak Kemiri Unit 2 25.000.000 50.000.000
6 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
7 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
8 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman 12.000 27.900.000 27.900.000
9 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
10 Pilot Projek bank pohon Tanaman 25.000 41.550.000 41.550.000
15 KABUPATEN SIKKA 1.922.657.143
1 Pengembangan Ekowisata Paket 1 75.000.000 75.000.000
2 Alat Pemeras Madu Manual (HON31) Unit 5 7.000.000 35.000.000
3 Alat Pengelolah Minyak Kemiri Paket 4 5.000.000 20.000.000
4 Mesin Pemecah Kemiri Paket 1 35.000.000 35.000.000
5 Alat Pengelolah Kacang Mente Paket 1 70.000.000 70.000.000
6 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
7 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
8 Pembuatan DAM penahan Unit 1 45.600.000 45.600.000
9 Pembuatan Gully Plug Unit 2 7.600.000 15.200.000
10 Pembuatan Tanaman P0 Ha 5 7.600.000 38.000.000
25. 22
NO Kegiatan Satuan Unit Unit Cost Total
11 Pengadaan wadah sampah 200 buah,
alat angkut roda 3, Pembangunan TPS
berpilah
Paket 1 202.500.000 202.500.000
12 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
13 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (kelor)
Tanaman 6250 5.000 31.250.000
16 KABUPATEN FLORES TIMUR 203.007.143
1 Peralatan Pengelolah Mente Paket 1 40.000.000 40.000.000
2 Peralatan Pemecah Kemiri Paket 1 40.000.000 40.000.000
3 Peralatan Pengelolah Kopi Paket 1 40.000.000 40.000.000
4 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman 12.000 27.900.000 27.900.000
5 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
6 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (kelor)
Tanaman 6250 5.000 31.250.000
17 KABUPATEN LEMBATA 1.355.107.143
1 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
2 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
3 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
18 KABUPATEN SUMBA TIMUR 1.508.007.143
1 Pengembangan Ekowisata Paket 1 75.000.000 75.000.000
2 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
3 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
4 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman 12.000 27.900.000 27.900.000
5 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
6 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (pinang)
Tanaman 5000 10.000 50.000.000
19 KABUPATEN SUMBA TENGAH 1.405.107.143
1 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
2 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
3 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
4 Belanja tanaman pengembangan
unggulan lokal (pinang)
Tanaman 5000 10.000 50.000.000
20 KABUPATEN SUMBA BARAT 1.383.007.143
1 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
2 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
3 Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan
Penghijauan Berbasis Masyarakat
(GPBM)
Tanaman 12.000 27.900.000 27.900.000
4 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
26. 23
NO Kegiatan Satuan Unit Unit Cost Total
21 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 1.677.607.143
1 Pengembangan Tanaman Porang
(HHBK) Sarpras
Paket 1 120.000.000 120.000.000
2 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
3 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
4 Pengadaan wadah sampah 200 buah,
alat angkut roda 3, Pembangunan TPS
berpilah
Paket 1 202.500.000 202.500.000
5 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
22 KABUPATEN SABU RAIJUA 1.355.107.143
1 Konstruski/ Pembangunan Kantor KPH Unit 1 1.181.250.000 1.181.250.000
3 Sarpras Kantor KPH Paket 1 150.000.000 150.000.000
4 Pengembangan Agroforestry (5 Ha) Paket 1 23.857.143 23.857.143
TOTAL 22 UPT KPH/ Kabupaten Kota 23.714.424.990
C. Biaya Yang Dibutuhkan
Kegiatan ini akan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Pelaksana Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Pembinaan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan Kode rekening 2.00.04.1.02.05.01.15.01, dengan total anggaran Rp.
172.360.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta TIga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang
dialokasikan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 22 Kabupaten/Kota se Nusa
Tenggara Timur.
D. Personil Pelaksana
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di
laksanakan di 22 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan
personil pelaksana sebagai berikut:
1. Ir. YANDRI LASI, M.Si
2. SEMUEL YENDRI LADA, S.Hut
3. CRESCENTIA YUSTISIANE ASSAN ST, MM
27. 24
4. AKBAR ALI, S. Hut, M.Env
5. MARLIN ARIANCE TALAN, S. Hut
6. HELENA ERNAWATI, S.Si
7. DANA SATRIYA, S.Hut
8. MELKY ALFA E. LIUNOME, S. Hut
9. FERDINAN MAKONDA, S.Hut
10. YENI YOSINTA BENU, SST
11. YIMMY BERNADUS, S.Si
12. SALMAN ISNAYNI UMERIEN NURY
13. MARIANUS LAKLO, S.Hut
14. JEKY TERRY MASU, SH
15. GUSTI G.B. LOPO
16. JOSEPH CH. MOCKA
17. ALEXANDER FRARE
18. YOSEPH TANTO ERAP
E. HASIL YANG DIPEROLEH
Monitoring dan Evaluasi Tahun 2018
Pembangunan dan Pemeliharaan Bank Pohon
Kegiatan Pilot Project Bank Pohon dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu
kabupaten Belu, MAnggarai dan Lembata, dengan jumlah 77.684 anakan dan
jenis anakan berupa trambesi, sawo, angsana, glodok, palem, sengon, mahoni,
manga, cendana, nangka, jatiputih, advokat, flamboyant dan kelor.
28. 25
Dokumentasi Bank Pohon di Kabupaten
Kegiatan Panenan Air Hujan (Pembangunan Sumur Resapan)
Pembangunan sumur resapan di Kota Kupang dilaksanakan sebanyak 4 unit yang
berlokasi di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang, Kantor Lurah
Pankase, Kantor Camat Alak, SDI Tenau dan Dinas LH Provinsi NTT.
Pembangunan sumur resapan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 4 unit
yang berlokasi di SD Oebiupsai Ds. Neometo Kec. Kota Soe, Rumah warga, Jl. Silla
Selan No. 45 Kota Soe, Gereja Oenay dan Kantor Desa Oenay.
Pembangunan sumur resapan di Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan
sebanyak 4 unit yang berlokasi di Kantor Dinas LH Kabupaten TTU, Gereja Paroki
Santo Antonius Padua Sasi, SMA Negeri I Kefamenanu dan Gereja Paroki Santa
Theresia.
Pembangunan sumur resapan di Kabupaten Belu sebanyak 4 unit yang berlokasi di
Rumah Dinas Kepala Desa Kabuna kec. Kakuluk Mesak (Ruben E.F. Gonkalves),
Rumah Bapak Trensius Baudesi RT. 01/RW. 01 Railaku, Rumah Bapak RT. 16/
RW. 005 Desa Manumutin Kec. Kota Atambua dan SDI Tanabot RT. 01/RW. 01
Kamp. Tanubot Desa Manumutin Kec. Kota Atambua
Pembangunan sumur resapan di Kabupaten Alor sebanyak 4 unit yang berlokasi
Rumah milik Ibu Umiyati Toda RT. 11 RW. 03 Kel. Binongko, Rumah Milik Ibu
Teri Posa Bessi RT. 12. RW. 03 Kel. Binongko, SD Inpres Kampung Binongko dan
DLH Kabupaten Alor.
29. 26
Dokumentasi Sumur Resapan di Kabupaten
Kegiatan pengembangan mangrove
Kegiatan pengembangan mangrove dilakukan sebagai upaya konservasi dengan luasan
2,5 hektar untuk 2 lokasi sehingga total pengembangan mangrove dilaksanakan seluas 5
hektar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sikka Kecamatan Talibura Desa
Nangahale Dusun Namandoi dengan kelompok tani pelaksana Hapitaka dan di
Kabupaten Manggarai Timur Kecamatan Borong Kelurahan Kota Ndora dengan
kelompok tani pelaksana Cinta Lingkungan.
Dokumentasi Hasil Penanaman Mangrove
30. 27
Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
1. Terlaksananya pengembangan budidaya lebah madu sebanyak 60 stup di 3 lokasi
(Kabupaten Kupang, sebanyak 20 stup lokasi Desa Uiasa, Kecamatan Semau
pengelola KTH Bangun Hidup; Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 20 stup
lokasi Desa Binaus Kecamatan Mollo Tengah pengelola KTH Familia, dan
Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 20 stup lokasi Kelurahan Nantai Kec. Kuwus
pengella KTH Soa;
Dokumentasi Hasil Budidaya Lebah Madu
2. Terlaksananya budidaya jenis tanaman obat-obatan seluas 30 ha di 3 lokasi (Kab.
Sikka dengan jenis tanaman berupa porang seluas 10 ha lokasi Desa Wolomotong
Kecamatan Doreng pengelola KTH Watutena, Kabupaten Ngada dengan jenis
tanaman berupa jahe seluas 10 ha lokasi Inelike Kec. Bajawa Utara pengelola KTH
Gue Doi dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jenis tanaman berupa porang
seluas 10 ha lokasi Desa Mandunga Kecamatan Wewewa Selatan pengelola KTH
Olegeile;
31. 28
Dokumentasi Hasil Budidaya Porang
Pengelolaan Cendana Lestari
a) Pembangunan Hutan Tanaman Cendana (HTC) lanjutan Tahun Jamak (multi-
years) Tahun Anggaran 2016 – 2018 untuk tahun ke tiga seluas 100 ha di
Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, Sumba Barat dan Sumba Barat
Daya, dengan rincian sebagai berikut:
Pembuatan hutan tanaman cendana (HTC) Kegiatan Tahun Jamak
Pengelolaan Cendana Lestari Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA.
2016-2017-2018 seluas 20 ha pada kelompok hutan Sisimeni Sanam
(RTK.185), lokasi Tuamnanu, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten
Kupang, oleh kontrator pelaksana CV. Berkat Bersama;
Pembuatan hutan tanaman cendana (HTC) Kegiatan Tahun Jamak
Pengelolaan Cendana Lestari Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA.
2016-2017-2018 seluas 20 ha pada kelompok hutan Mutis Timau (RTK.183),
lokasi Noenbila, Desa Noenbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor
Tengah Selatan, oleh kontraktor pelaksana CV. Cahaya Putera;
Pembuatan hutan tanaman cendana (HTC) Kegiatan Tahun Jamak
Pengelolaan Cendana Lestari Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA.
32. 29
2016-2017-2018 seluas 20 ha pada kelompok hutan Gunung Besar (RTK.2),
Tapunfui, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, oleh
kontraktor pelaksana CV. Nurvita Alam Raya dengan luas 20 hektar.
Pembuatan hutan tanaman cendana (HTC) Kegiatan Tahun Jamak
Pengelolaan Cendana Lestari Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA.
2016-2017-2018 seluas 20 ha pada kelompok hutan Kenunggara (RTK.52),
lokasi Bina Kasih, Desa Lakori’i, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba
Barat, oleh kontraktor pelaksana CV.Ole Milla, dengan luas seluas 20 hektar.
Pembuatan hutan tanaman cendana (HTC) Kegiatan Tahun Jamak
Pengelolaan Cendana Lestari Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA.
2016-2017-2018 seluas 20 ha pada kelompok hutan Matakapore (RTk.163),
lokasi Matakapore, Desa Matakapore, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten
Sumba Barat Daya, oleh kontraktor pelaksana CV. Sinar Tani dengan luas 20
hektar.
Dokumentasi Hasil Pengembangan Hutan Tanaman Cendana
b) Pemeliharaan tanaman cendana, pemeliharaan tahun ke-III, di Kabupaten Flores
Timur, Alor dan Sumba Timur, dengan luas 30 hektar, dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut:
Pemeliharaan tanaman cendana tahun ke-III (PT-III), kawasan hutan Omtel
(RTK 1), lokasi Adang Buom, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, oleh kontraktor pelaksana CV. Nurvita Alam Raya, dengan
luas 10 hektar;
33. 30
Pemeliharaan tanaman cendana tahun ke-III (PT-III), kawasan hutan
Kumorado Ilenubi (RTK 128) lokasi Kawohoanatani, Desa Ratulodong,
Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, oleh kontraktor
pelaksana CV.Silvana dengan luas 10 hektar;
Pemeliharaan tanaman cendana tahun ke-III (PT-III), kawasan hutan Praipaha
Mandas (RTK 46), lokasi Pinu Hambangilu, Kelurahan Temu, Kecamatan
Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, oleh kontraktor pelaksana CV.Prima
Karya Sejahtera, dengan luas 10 hektar;
c) Pembangunan potensi cendana masyarakat melalui kegiatan gerakan cendana
keluarga (GCK) yang dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota dengan jumlah
anakan cendana yang ditanam sebanyak 31.500 batang.
Gerakan cendana keluarga di Desa Makun, Kecamatan Biboki Feotleu
Kabupaten Timor Tengah Utara, pengelolaan dilakukan oleh Pimpinan
lembaga Penyelenggara Paroki Hati Kudus Yesus Manumean (Romo Imanuel
Fkun, Pr) dengan jumlah anakan cendana yang ditanam sebanyak 3.500
anakan;
Gerakan cendana keluarga di Desa Onelako, Kecamatan Ndona Kabupaten
Ende, pengelolaan dilakukan oleh Pimpinan lembaga Penyelenggara Paroki
Santa Maria Imaculata Ndona Ende (RD Yohanes DB. Odang) dengan jumlah
anakan cendana yang ditanam sebanyak 3.500 anakan;
Gerakan cendana keluarga di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa Kabupaten
Ngada, pengelolaan dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Stasi St. Paulus
Dadawea (Fabianus Watu) dengan jumlah anakan cendana yang ditanam
sebanyak 3.500 anakan;
Gerakan cendana keluarga di Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan,
Kabupaten Timor Tengah Selatan, pengelolaan dilakukan oleh Pimpinan
lembaga Penyelenggara Kelompok Tani Hutan Nekmese (Agus Pay) dengan
jumlah anakan cendana yang ditanam sebanyak 3.500 anakan;
Gerakan cendana keluarga di Pastorian Paroki santo Hubertus Sok-Borong,
Kabupaten Manggarai Timur, pengelolaan dilakukan oleh Lembaga
34. 31
Penyelenggara Paroki Santo Hubertus Sok-Borong (Pater Frederikus Sampur
CMF) dengan jumlah anakan cendana yang ditanam sebanyak 3.500 anakan;
Gerakan cendana keluarga di Desa Rigi, Kecamatan Boawae Kabupaten
Nagekeo, pengelolaan dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara KUB Benteng
Daud B (Kristoforus Dhay) dengan jumlah anakan cendana yang ditanam
sebanyak 3.500 anakan;
Gerakan cendana keluarga di Desa Satarloung, Kecamatan Satarmese Kab.
Manggarai, pengelolaan dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Stasi Rua
Paroki St. Stefanus Heng (Saverius Sadat) dengan jumlah anakan yang
ditanam sebanyak 3500 anakan;
Gerakan cendana keluarga di Desa Wendewa Timur, Kecamatan Mamboro
Kabupaten Sumba Tengah, pengelolaan dilakukan oleh Lembaga
Penyelenggara GKS Jemaat Sangumata (Pdt. Benyamin Habba, S.Th) dengan
jumlah anakan cendana yang ditanam sebanyak 3.500 anakan;
Gerakan cendana keluarga di Desa Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat
Kabupaten Sabu Raijua, pengelolaan dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara
GMIT Mata Jemaat Sion Wadumaddi (David Riwu Bati) dengan jumlah
anakan cendana yang ditanam sebanyak 3.500 anakan;
Dokumentasi Hasil Penanaman Gerakan Cendana Keluarga
35. 32
d) Pembangunan potensi cendana siswa siswi/pelajar sekolah melalui kegiatan
gerakan cendana pelajar (GCP) 2018 di 9 Kabupaten/kota dengan anakan cendana
yang ditanam sebanyak 18.000 batang.
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 2 Lobalain
(Maritje S. Thien, S.Pd) alamat penyelenggara Tuabolok, Kelurahan Mokdale
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan jumlah anakan cendana
yang ditanam sebanyak 2.000 anakan;
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh SMP Negeri Derokmasin
(Aplonius Nahak, S.Pd) alamat Jl. Vetor Lau, Kel. Derefaturene, Kecamatan
Tasifeto Barat, Kab. Belu, dengan jumlah anakan cendana yang ditanam
sebanyak 2.000 anakan;
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh Sekolah SMK Khatolik
Tambolaka, Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah anakan
cendana yang ditaman sebanyak 2.000 anakan;
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh SMP Negeri Laenmanen
(Alexander Manek, S.Pd) alamat penyelenggara Eokpuran, Desa Tniumanu
Kecamatan Laenmanen, Kab. Malaka, dengan jumlah anakan cendana yang
ditanam sebanyak 2.000 anakan;
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh SMK Katholik Kawula
Karya (Vinsensius P.B. Atawuwur S.Sos) alamat penyelenggara Kel.
Lewoleba Barat Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, dengan jumlah anakan
cendana yang ditanam sebanyak 2.000 anakan;
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh SDK Lewolein (Kepala
SDK Leolen) alamat penyelenggara Desa Tana Lein Solor Barat, Kab. Flores
Timur, dengan jumlah anakan cendana yang ditanam sebanyak 2.000 anakan;
36. 33
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh SMP PGRI Egon
Waigete (Jln. Raya Maumere-Larantuka Km.21 Kel. Egon Kecamatan
Waigete, Kab. Sikka, dengan jumlah anakan cendana yang ditanam sebanyak
2.000 anakan;
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh SMKN 2 Komodo
(Kepala SMKN 2 Komodo) alamat penyelenggara Tanah Dereng Ds.
Compang Longo Kecamatan Komodo, Kab.Manggarai Barat, dengan jumlah
anakan cendana yang ditanam sebanyak 2.000 anakan;
Gerakan cendana pelajar yang diselenggarakan oleh Sekolah SMP Negeri 3
Waikabubak (Marthen B. Pekamila, SE) alamat penyelenggara Wee Karou-
Waikabubak Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat, dengan jumlah anakan
cendana yang ditanam sebanyak 2.000 anakan;
Dokumentasi Hasil Penanaman Gerakan Cendana Pelajar
Rehabilitasi Hutan Secara Vegetatif
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Timor Tengah
Selatan di 4 desa : Desa Lilana seluas 5 ha dengan nama kelompok tani
Tuikeno; Desa Tupan seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Sehati; Desa
37. 34
Oebaki seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Olifta; Desa Boking seluas 5
ha dengan nama kelompok tani Aelasa;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Timor Tengah Utara
di 2 desa : Desa Ainam Kecamatan Musi seluas 5 ha dengan nama kelompok
tani Suka Maju; Desa Keun Kecamatan Insana seluas 5 ha dengan nama
kelompok tani Oelpah;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Rote Ndao di 3
desa : Desa Temas Kecamatan Rote Barat Laut seluas 5 ha dengan nama
kelompok tani Berkat Kita; Desa Tolama seluas 5 ha dengan nama kelompok
tani Tungga Dea; Desa Oetutulu seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Fali
Fai;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Ngada di 4 desa :
Desa Nirmala seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Rindu Sejatera; Desa
Sadha seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Papalaka; Desa Radabata
seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Sehati; Desa Tiwuriwu seluas 5 ha
dengan nama kelompok tani Woinwu;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Manggarai Timur di
4 desa : Desa Pocorii Kecamatan Borong seluas 5 ha dengan nama kelompok
tani Kontas Tonda; Desa Bangka Kempo Kecamatan Ranamese seluas 5 ha
dengan nama kelompok tani CaNal; Desa Wejang Mali Kecamatan Poco
Ranaka Timur seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Momang Tana Kaeng;
Kelurahan Ulung Barans, Kecamatan Sambi Rampas seluas 5 ha dengan
nama kelompok tani Lengo Tanah;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Manggarai di 5 desa
: Desa Wongka Kecamatan Satar Mese seluas 5 ha dengan nama kelompok
tani Na Ca Anggit; Desa Ladur Kecamatan Cibal seluas 5 ha dengan nama
kelompok tani Watu Mbaring; Desa Ulu Belang Kecamatan Satar Mese. Cibal
seluas 5 ha dengan nama kelompok Rebang Ca Nai; Desa Golo Cadar Kec.
Wee Ri’I seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Tingo Nae; Desa Urang
Kecamatan Lelak seluas 5 ha dengan nama kelompok Tani Benteng Waka;
38. 35
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Sumba Timur di 4
desa : Desa Pambotandjara seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Rijung
Pahamu; Desa Persiapan Mbinu Dita/ Desa Praipaha seluas 5 ha dengan nama
kelompok tani Hilonari I; Desa Lailara Kecamatan Katara Hamu Lingu seluas
5 ha dengan nama kelompok tani Pingi Ailiri; Desa Praimbana seluas 5 ha
dengan nama kelompok tani Kalung Bidi;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Sumba Tengah di 4
Kec. : Kec. Katikatuna Selatan seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Dewa
Mila; Kec. Katikatuna seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Kara Watu;
Desa Kec. Umbu Ratu Nggay Barat seluas 5 ha dengan nama kelompok tani
Peduli Hutan; Kec. Mamboro seluas 5 ha dengan nama kelompok taniPanjalu;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Malaka di 1 Desa :
Desa Oenaek Kec. Laen Manen seluas 5 ha dengan nama kelompok tani
Merpati;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Nagekeo di 1 Kel.
Dan 3 desa: Kel. Nageoga Kec. Boawae seluas 5 ha dengan nama kelompok
taniSama Fonga; Desa Ulupulu I Kec. Nangaroror seluas 5 ha dengan nama
kelompok tani Sama Rasa; Desa Ngegedhawe Kec. Aesesa seluas 5 ha dengan
nama kelompok taniWua Mesu; Desa Raja Timur Kec. Boawae seluas 5 ha
dengan nama kelompok tani Bonifasius Tenga;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Sumba Barat di 4
desa : Desa Gaura Kec. Lamboya Barat seluas 5 ha dengan nama kelompok
taniSurya Sabana; Desa Bodo Hula seluas 5 ha dengan nama kelompok
taniSuka Maju; Desa Patiala Dete seluas 5 ha dengan nama kelompok tani
Idaman; Desa Ubu Raya Kec. Loli seluas 5 ha dengan nama kelompok tani
Togo Letena;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kabupaten Alor di 4 desa :
Desa Batu seluas 5 ha dengan nama kelompok taniMoling Kame; Desa Tude
seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Fajar Baru; Desa Kopidil seluas 5 ha
dengan nama kelompok tani Dian Lestari; Desa Taman Apui seluas 5 ha
dengan nama kelompok tani Maju Bersama;
39. 36
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kab. Lembata di 4 desa : Desa
Urumite seluas 5 ha ; Kel, Leoleba seluas 5 ha; Desa Pada seluas 5 ha; Desa
Lie Kimok seluas 5 ha;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kab. Kupang di 4 desa : Desa
Oelatimo seluas 5 ha ; Desa Fatukonek seluas 5 ha; Desa Nefonaek seluas 5
ha; Desa Nefoneuk seluas 5 ha;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Kab. Manggarai Barat di 4 desa
: Desa Macang Tanggar seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Lonta Ca;
Desa Golo Tantong seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Tenda Satu; Desa
Lewat seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Senior; Desa Poco Ruteng
Apui seluas 5 ha dengan nama kelompok tani Damai Sejati;
Dokumentasi Hasil Penanaman Secara Vegetatif
Pemanfaatan dan Pengelolaan DAS
a. Terbangunnya demplot agroforestri seluas 25 hektar.
Demplot agroforestry di Kabupaten Kupang seluas 5 ha;Malaka seluas 5 ha;
Lembata seluas 5 ha; Ngada seluas 5 ha dan Flores Timur seluas 5 ha;
b. Terpeliharanya tanaman seluas 20 ha
Terpeliharanya hutan fobamora seluas 20 ha
40. 37
Dokumentasi Pemeliharaan Hutan Flobamora
Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019
Pembangunan Model Instalasi Biogas Limbah Ternak
1. Kabupaten Kupang :
Pada peternakan milik bapak Abden Ndolu di Dusun I Desa Uiasa Kecamatan
Semau dengan jumlah ternak sapi 8 ekor dan babi 8 ekor.
Pada peternakan milik bapak Robby Lie di Desa Lifuleo Kecamatan Kupang
Barat dengan jumlah ternak 13 ekor babi.
2. Kabupaten Sikka : Pada peternakan milik bapak Thadeus Pega di Keluranah
Wolomarang Kecamatan Alok Barat dengan jumlah ternak babi sebanyak 32
ekor.
3. Kabupaten Belu : Pada peternakan milik Keuskupan Atambua di Dusun
Weraihenek Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak dengan jumlah ternak babi
sebanya 100 ekor.
41. 38
Dokumentasi Hasil Pembuatan Biogas
Pembangunan Bank Pohon
Bank Pohon di Kabupaten Sumba Tengah dengan hasil ketersediaan bibit sebagaimana
rincian berikut:
Mahoni sebanyak 5000 anakan
Sengon sebanyak 3500 anakan
Trembesi sebanyak 1500 anakan
Jati Putih sebanyak 5000 anakan
Gerakan Penanaman Berbasis Masyarakat (GPBM)
Gerakan Penanaman Berbasis Masyarakat (GPBM) dilaksanakan di Desa Tublopo
Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Desa Gero Kecamatan
Boawae Kabupaten Nagekeo, Desa Lewa Kecamatan Lewa Paku Kabupaten Sumba
Timur dan Desa Menia Kecamatan Menia Kabupaten Sabu Raijua, dengan hasil
terlaksananya penanaman 12.000 bibit sebagai berikut:
42. 39
Jenis Mahoni sebanyak 4000 anakan
Jenis Jati Putih sebanyak 4000 anakan
Jenis Sengon sebanyak 4000 anakan
Konservasi Sumber Mata Air
Kabupaten Manggarai Timur pada Mata Air Wae Manuk Kelurahan Kota Ndora
Kecamatan Borong dengan jumlah anakan yang ditanam sebanyak 600 bibit dengan
rincian 150 bibit jenis Beringin/Ara; 100 bibit jenis Sengon; 150 bibit jenis Menii;
100 bibit jenis Mahoni dan 100 bibit jenis Jati Putih;
Kabupaten Sumba Tengah pada Mata Air Mai Winu Desa Manurara Kecamatan
Katikutana Selatan dengan jumlah anakan yang ditanam sebanyak 500 bibit Pinang.
Kabupaten Lembata pada Mata Air Wai Ili Desa Nubamado Kecamatan Nubatukan
dengan jumlah anakan yang ditanam sebanyak 750 bibit, dengan rician 500 bibit
jenis Trembesi dan 250 jenis Mahoni.
Dokumentasi Konservasi Sumber Mata Air
43. 40
Dokumentasi Konservasi Sumber Mata Air
kegiatan Pengembangan Mangrove dengan hasil tertanamnya anakan Mangrove
di lokasi pesisir:
Desa Uitao Kecamatan Semau Kabupaten Kupang seluas 10 Ha
Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao seluas 2 Ha
Desa Legu Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai seluas 3 Ha
Desa Sinar Hadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupten Flores Timur
seluas 1.5 Ha
Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Produktif (DAK Fisik)
Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi produktif yang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas Hasil Hutan Bukan Kayu pada 20 Gapoktan di 11 UPT
dengan hasil sebagai berikut:
1. UPT KPH Kabupaten Alor
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa 1 unit
alat pengolah madu di Desa Kamot Kecamatan Alor Timur Laut dan 1 unit alat
pembuat gula aren dan kolang kaling di Desa Taman Apui Kecamatan Alor
Selatan.
2. UPT KPH Kabupaten Rote Ndao
44. 41
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa unit
mesin penyuling asap cair di Kecamatan Rote Barat pada Desa Sedeoen dan
Desa Mbueain.
3. UPT KPH Kabupaten Manggarai Timur
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa 1 unit
mesin pengupas kopi di Desa Wejang Mali Kecamatan Poco Ranaka Timur dan
1 unit mesin pemecah kemiri di Desa Ulung Baras Kecamatan Sambi Rampas.
4. UPT KPH Kabupaten Sumba Barat Daya
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa 1 unit
alat pengolah porang di Desa Mandungo Kecamatan Wewewa Selatan.
5. UPT KPH Kabupaten Manggarai Barat
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif oleh rekanan CV ARJ
Konstruksi berupa 1 unit alat pengolah madu di Desa Golo Bilas Kecamatan
Komodo dan masing-masing 1 unit mesin evaporator vacum di Desa Golo Bilas
Kecamatan Komodo dan Desa Nangabere Kecamatan Lembor Selatan.
6. UPT KPH Kabupaten Flores Timur
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa 1 unit
alat pemecah kemiri di Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang dan 1 unit
alat pengolah madu di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena.
7. UPT KPH Kabupaten Ngada
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa 3 unit
alat pengupas biji kopi, 1 diantaranya berupa mesin sangrai, roaster kopi dan
mesin sortasi kopi, dan 1 lainnya berupa mesin pembubuk kopi, mesin
pengemas kopi dan mesin pengolah lahan kopi di Kawasan Hutan Wolobobo.
8. UPT KPH Kabupaten Nagekeo
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa 1 unit
alat pengelola kemiri dan kopi di Kecamatan Boawae.
9. UPT KPH Kabupaten Lembata
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa 1 unit
alat pemecah kemiri di Desa Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan dan 1 unit
alat pengolah madu di Desa Ile Kimok Kecamatan Atadei.
45. 42
10. UPT KPH Kabupaten Sumba Timur
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa
masing-masing 1 unit alat pemecah kemiri, mesin penggiling kopi dan mesin
penggiling kelapa di Desa Pabera Manera Kecamatan Paberiwai dan Desa
Kataka Kecamatan Kahaunguweti.
11. UPT KPH Kabupaten Sumba Tengah
Terlaksananya pengadaan sarana usaha produktif secara swakelola berupa 1 unit
alat pemipil kemiri di Desa Wee Luri Kecamatan Mamboro.
Dokumentasi Hasil Pengadaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Produktif
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif (DAK Fisik),
1. Pembuatan Tanaman
1) UPT KPH Kota Kupang
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Penkase Oeleta Kecamatan Alak
Kelurahan Naioni Kecamatan Alak
Keluarahan Fatukoa Kecamatan Maulafa
2) UPT KPH Kabupaten Kupang
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Bonmuti Kecamatan Amfoang Tengah
46. 43
Desa Uiasa Kecamatan Semau
Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur
Desa Fatukona Kecamatan Takari
Desa Nefoneut Kecamatan Amfoang Barat
Desa Otan Kecamatan Semau
Desa Tuatuka Kecamatan Kupang Timur
Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah
Desa Oelatsala Kecamatan Taebenu
Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya
3) UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Selatan
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Pisan Kecamatan Kie
Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara
Desa Kaeneno Kecamatan Fautmolo
Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa
Desa Kiki Kecamatan Fatukopa
Desa Fatumnasi Kecamatan Fatumnasi
4) UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara
Terlaksananya pembuatan tanaman seluas 5 hektar pada Desa Bijaepasu
Kecamatan Miomafo Tengah secara swakelola.
5) UPT KPH Kabupaten Belu
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Sarabau
Desa Leomalu
Desa Lakaanmau
Desa Kenebibi
Desa Tasain
6) UPT KPH Kabupaten Malaka
47. 44
Terlaksananya pembuatan tanaman seluas 5 hektar pada Desa Niti Kecamatan
Rinhat secara swakelola.
7) UPT KPH Kabupaten Rote Ndao
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Onatali Kecamatan Rote Tengah
Desa Limakoki Kecamatan Rote Tengah
Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah
8) UPT KPH Kabupaten Alor
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut
Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara
Desa Alila Timur Kecamatan Kabola
Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur
Desa Kamaifui Kecamatan Mataru
Desa Luba Kecamatan Lembur
Desa Probur Utara Kecamatan Alor Barat Daya
Desa Pura Selatan Kecamatan Pulau Pura
Desa Sobu Kecamatan Alor Selatan
Desa Tamak Kecamatan Pantar Tengah
9) UPT KPH Kabupaten Manggarai Barat
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Wae Buka Kecamatan Ndoso
Desa Rego Kecamatan Macang Pacar
Desa Compang Suka Kecamatan Kuwus
Desa Robo Kecamatan Welak
Desa Ranggu Kecamatan Kuwus Barat
Desa Sukakiong Kecamatan Kuwus
Desa Wajur Kecamatan Kuwus Barat
48. 45
Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor
Desa Pondo Kecamatan Lembor
Desa Nanga Kantor Timur Kecamatan Macang Pacar
Desa Mbakung Kecamatan Macang Pacar
Desa Kombo Tengah Kecamatan Macang Pacar
Desa Nggorang Kecamatan Komodo
Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
Desa Golo Sengang Kecamatan Sano Nggoang
Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
Terdapat 2 desa target pelaksanaan dimana kegiatan ini mengalami penolakan
dari masyarakat sehingga pelaksanaannya dibatalkan yaitu di di Kecamatan
Komodo pada Desa Golo Bilas dan Desa Warloka.
10) UPT KPH Kabupaten Manggarai
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Bajak Kecamatan Reok
Desa Torong Koe Kecamatan Reok Barat
11) UPT KPH Kabupaten Manggarai Timur
Terlaksananya pembuatan tanaman seluas 5 hektar pada lokasi Purang Mese
Desa Compang Ndejing secara swakelola.
12) UPT KPH Kabupaten Nagekeo
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Negerawe Kecamatan Boawae
Desa Tendatoto Kecamatan Wolowae
Desa Kotakeo I Kecamatan Nangaroro
Desa Bidoa Kecamatan Nangaroro
Desa Ngegedhawe Kecamatan Aesesa
Desa Tedakisa Kecamatan Aesesa
Desa Tengatiba Kecamatan Aesesa Selatan
49. 46
Desa Renduwawo Kecamatan Aesesa Selatan
13) UPT KPH Kabupaten Ende
Terlaksananya pembuatan tanaman seluas 5 hektar pada Desa Wolokelo
Kecamatan Kelimutu secara swakelola.
14) UPT KPH Kabupaten Sikka
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Pruda Kecamatan Waiblama
Desa Ojang Kecamatan Talibura
Desa Egon Gahar Kecamatan Mapitara
Desa Reroroja Kecamatan Magepanda
15) UPT KPH Kabupaten Flores Timur
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga
Desa Bahinga Kecamatan Tanjung Bunga
Desa Bugalima Kecamatan Adonara Barat
Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat
Desa Wulublolong Kecamatan Solor Timur
Desa Daniwoto Kecamatan Solor Barat
Terdapat 4 desa target pelaksanaan dimana kegiatan ini mengalami penolakan
dari masyarakat sehingga pelaksanaannya dibatalkan yaitu Desa Lewobele
Kecamatan Adonara Tengah, Desa Hewa Kecamatan Wulanggitang, Desa
Nawakote Kecamatan Wulanggitang dan Desa Waibao Kecamatan Tanjung
Bunga.
16) UPT KPH Kabupaten Lembata
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Mahal Kecamatan Omesuri
Desa Balauring Kecamatan Omesuri
Desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape
50. 47
Desa Napasabok Kecamatan Ile Ape
Desa Lamatokan Kecamatan Ile Ape Timur
Desa Ile Limok Kecamatan Atadei
Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei
Desa Tubukrajan Kecamatan Atadei
Desa Katakeja Kecamatan Atadei
Desa Boalangu Kecamatan Nubatukan
17) UPT KPH Kabupaten Sumba Timur
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Ngadulanggi Kecamatan Ngaha Ori Angu
Desa Mbatakapidu Kecamatan Kota Waingapu
Desa Tarimbang Kecamatan Tabundung
Desa Umalulu Kecamatan Umalulu
Desa La Tena Kecamatan Wulla Waijelu
Desa Persiapan Tanggedu Kecamatan Kanatang
18) UPT KPH Kabupaten Sumba Tengah
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay
Desa Cendana Kecamatan Mamboro
Desa Dewa Jara Kecamatan Katikutana
19) UPT KPH Kabupaten Sumba Barat
Terlaksananya pembuatan tanaman seluas 5 hektar pada Desa Praibakul
secara swakelola.
20) UPT KPH Kabupaten Sumba Barat Daya
Terlaksananya pembuatan tanaman secara swakelola seluas masing-masing 5
hektar di:
Desa Weekokora Kecamatan Wewewa Tengah
Desa Buru Deilo Kecamatan Wewewa Selatan
Desa Waimakaha Kecamatan Kodi Balaghar
51. 48
Desa Deludepa Kecamatan Kodi Bangedo
21) UPT KPH Kabupaten Sabu Raijua
Terlaksananya pembuatan tanaman seluas 5 hektar pada Desa Raidewa
Kecamatan Sabu Barat secara swakelola.
Dokumentasi Hasil Penanaman Secara Vegetatif
2. Pemeliharaan Tanaman Tahun I
1) UPT KPH Kabupaten Kupang
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I seluas 3 hektar di Desa
Oelatimo secara swakelola.
2) UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Selatan
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Lilana
52. 49
Desa Tupan
Desa Oebaki
Desa Boking
3) UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Ainam Kecamatan Musi
Desa Keun Kecamatan Insana
4) UPT KPH Kabupaten Malaka
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I seluas 3 hektar di Desa Oenaek
Kecamatan Laenmanen secara swakelola.
5) UPT KPH Kabupaten Rote Ndao
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Temas Kecamatan Rote Barat Laut
Desa Tolama Kecamatan Rote Barat Laut
Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut
6) UPT KPH Kabupaten Alor
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Batu Kecamatan Pantar
Desa Tude Kecamatan Pantar Tengah
Desa Kopidil Kecamatan Kabola
Desa Tamanapui Kecamatan Alor Selatan
7) UPT KPH Kabupaten Manggarai Barat
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
Desa Golo Tantong
Desa Lewat
Desa Poco Rutang
53. 50
8) UPT KPH Kabupaten Manggarai
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Wongka Kecamatan Satar Mere
Desa Ladur Kecamatan Cibal
Desa Ulu Belang Kecamatan Satar Mese
Desa Golo Cadar Kecamatan Wae Ri‘i
Terdapat 1 lokasi yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak layak
dilakukan pemeliharaan sehingga tidak dilaksanakan realisasi kegiatan yaitu
pada Desa Urang Kecamatan Lelak.
9) UPT KPH Kabupaten Manggarai Timur
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Poco Rii Kecamatan Borong
Desa Bangka Kempo Kecamatan Ranamese
Desa Wejang Mali Kecamatan Poco Ranaka Timur
Desa Ulung Baras Kecamatan Sambi Rampas
10) UPT KPH Kabupaten Ngada
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Nirmala
Desa Radabata
Desa Sadha
Desa Toworiwu
11) UPT KPH Kabupaten Nagekeo
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Kelurahan Nageoga Kecamatan Boawae
Desa Ulupulu I Kecamatan Nagaroro
Desa Ngegedhawe Kecamatan Aesesa
Desa Raja Timur Kecamatan Boawae
54. 51
12) UPT KPH Kabupaten Lembata
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan
Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan
Desa Pada Kecamatan Nubatukan
Desa Tubukrajan Kecamatan Atadei
13) UPT KPH Kabupaten Sumba Timur
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Kelurahan Pambotanjara
Kelurahan Persiapan Mbinu Dita Kecamatan Praipaha
Desa Lailara Kecamatan Katala Hamu Lingu
Desa Praimbana
14) UPT KPH Kabupaten Sumba Tengah
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Kecamatan Katikutana Selatan
Kecamatan Katikutana
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat
Kecamatan Mamboro
15) UPT KPH Kabupaten Sumba Barat
Terlaksananya pemeliharaan tanaman Tahun I secara swakelola seluas
masing-masing 3 hektar di:
Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat
Desa Bondo Hula
Desa Patiala Dete
Desa Uburaya Kecamatan Loli
55. 52
Dokumentasi Hasil Pemeriharaan Tanaman Tahun I Secara Vegetatif
a) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis (DAK Fisik), dengan rincian
sebagai berikut:
Terlaksananya penyediaan bangunan rehabilitasi hutan dan lahan secara teknik sipil
dengan hasil sebagai berikut:
1. Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi berupa DAM Penahan
sebanyak 22 unit pada wilayah kerja UPT KPH dengan hasil sebagai berikut:
a. UPT KHP Wilayah Kota Kupang sebanyak 1 unit di Kelurahan Naioni
Kecamatan Alak
b. UPT KPH Wilayah Kabupaten Kupang sebanyak 3 unit di Desa Tanini, Desa
Oh’aem I Kecamatan Amfoang Selatan dan Desa Fatumetan Kecamatan
Amfoang Selatan.
c. UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 2 unit di
Desa Noinbila Kecamatan Mollo Selatan dan Desa Boentuka Kecamatan Batu
Putih
d. UPT KPH Wilayah Kabupaten Belu sebanyak 1 unit di Desa Manumutin
Kecamatan Kota Atambua
e. UPT KPH Wilayah Kabupaten Malaka sebanyak 1 unit di Desa Oenaek
Kecamatan Laenmanen
f. UPT KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 1 unit di Desa
Olafuliha’a Kecamatan Pantai Baru
56. 53
g. UPT KPH Wilayah Kabupaten Alor sebanyak 1 unit di Desa Lembur Timur
Kecamatan Lembur
h. UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 3 unit di Desa
Poco Ri’i Kecamatan Borong, Desa Gunung Kecamatan Kota Komba dan
Desa Compang Teber Kecamatan Ranamese
i. UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai sebanyak 2 unit di Desa Tanjung
Boleng Kecamatan Boleng dan Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang
j. UPT KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo sebanyak 1 unit di Desa Natanage
Kecamatan Boawae
k. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sikka sebanyak 2 unit di Desa Lewomada
Kecamatan Talibura dan Desa Watugong Kecamatan Alok Timur
l. UPT KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur sebanyak 1 unit di Desa
Mokantarak Kecamatan Larantuka
m. UPT KPH Wilayah Kabupaten Lembata sebanyak 2 unit di Kelurahan
Lewoleba Kecamatan Nubatukan dan Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan
Nubatukan
n. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur sebanyak 1 unit di Desa Nappu
Kecamatan Haharu
Dokumentasi Hasil Pembuatan Dam Penahan
57. 54
Terdapat rencana pembangunan bangunan konservasi berupa DAM Penahan
sebanyak 6 unit yang tidak terealisasi dengan rincian sebagai berikut:
a. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Kupang di Desa Fatumetan
Kecamatan Amfoang Selatan, tidak terlaksana karena lokasi tersebut tidak
sesuai persyaratan teknis.
b. 2 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Tanjung
Boleng dan Desa Golo Leleng, tidak terlaksana karena lokasi tersebut
mengalami penolakan oleh masyarakat.
c. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Ende di Desa Kebesani Kecamatan
Detukeli, tidak terlaksana karena lokasi tersebut mengalami penolakan oleh
masyarakat.
d. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur di Desa Sinar
Hading Kecamatan Lewolema, tidak terlaksana karena lokasi tersebut tidak
sesuai persyaratan teknis.
e. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur di Desa Wunga
Kecamatan Haharu, tidak terlaksana karena lokasi tersebut mengalami
penolakan oleh masyarakat.
2. Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi berupa Gully Plug sebanyak
15 unit pada wilayah kerja 11 UPT KPH dengan rincian sebagai berikut:
a. UPT KHP Wilayah Kota Kupang sebanyak 2 unit di Kelurahan Penkase
Oeleta Kecamatan Alak dan Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak
b. UPT KPH Wilayah Kabupaten Kupang sebanyak 3 unit di Desa Oelnasi
Kecamatan Kupang Tengah, Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur dan Desa
Oh’aem I Kecamatan Amfoang Selatan
c. UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 2 unit di
Kelurahan Karang Siri Kecamatan Kota SoE dan Desa Tunua Kecamatan
Mollo Utara
d. UPT KPH Wilayah Kabupaten Belu sebanyak 2 unit di Desa Manumuti dan
Desa Fatubenao
58. 55
e. UPT KPH Wilayah Kabupaten Malaka sebanyak 1 unit di Desa Oenaek
Kecamatan Laenmanen
f. UPT KPH Wilayah Kabupaten Lembata sebanyak 2 unit di Kelurahan
Lewoleba Kecamatan Nubatukan dan Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan
Nubatukan
g. UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1 unit di Desa
Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
h. UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai sebanyak 1 unit di Desa Golo
Worok Kecamatan Ruteng
i. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur sebanyak 1 unit di Desa
Praimbana Kecamatan Paberiwai Desa Mehang Mata
Dokumentasi Hasil Pembangunan Gully Plug
Terdapat rencana pembangunan bangunan konservasi berupa Gully Plug sebanyak
5 unit yang tidak terealisasi dengan rincian sebagai berikut:
a. 2 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Alor di Desa Pante Deere dan
Desa Aimoli, tidak terlaksana karena lokasi tersebut mengalami penolakan
oleh masyarakat
59. 56
b. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur di Desa Pohon Siri,
tidak terlaksana karena lokasi tersebut mengalami penolakan oleh masyarakat
c. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai di Desa Bangka Lelak,
tidak terlaksana karena lokasi tersebut mengalami penolakan oleh masyarakat
d. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur di Desa Mehang
Mata Kecamatan Paberiwai
3. Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi berupa Sumur Resapan
sebanyak 15 unit pada wilayah kerja 13 UPT KPH dengan rincian sebagai
berikut:
a. UPT KHP Wilayah Kota Kupang sebanyak 3 unit di Kelurahan Penkase
Oeleta Kecamatan Alak, Desa Manutapen Kecamatan Alak dan Kelurahan
Manulai II Kecamatan Alak
b. UPT KPH Wilayah Kabupaten Malaka sebanyak 1 unit di Desa Niti
Kecamatan Rinhat
c. UPT KPH Wilayah Kabupaten Lembata sebanyak 1 unit di Kelurahan
Leweoleba Tengah Kecamatan Nubatukan
d. UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1 unit di Desa
Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
e. UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai sebanyak 1 unit di Desa Bangka
Jong Kecamatan Wae Ri’i
f. UPT KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo sebanyak 1 unit di Kelurahan Danga
Kecamatan Aesesa
g. UPT KPH Wilayah Kabupaten Ende sebanyak 1 unit di Desa Onekore
Kecamatan Ende Tengah
h. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sikka sebanyak 1 unit di Desa Watu Gong
Kecamatan Alok Timur
i. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 3 unit di Desa Soru
Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Desa Cendana Kecamatan Mamboro dan
Desa Dewa Jara Kecamatan Katikutana
j. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat sebanyak 1 unit di Desa
Kabukarudi Kecamatan Lamboya
60. 57
k. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 1 unit di Desa Depe
Kecamatan Sabu Barat
Terdapat rencana pembangunan bangunan konservasi berupa Sumur Resapan
sebanyak 2 unit yang tidak terealisasi dengan rincian sebagai berikut:
a. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Alor di Desa Wolwal Tengah
Kecamatan Alor Barat Daya, tidak terlaksana karena lokasi tersebut
mengalami penolakan oleh masyarakat;
b. 1 unit pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur di Desa Lewogeka
Kecamatan Solor Timur, tidak terlaksana karena lokasi tersebut mengalami
penolakan oleh masyarakat.
b) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH (DAK Fisik), dengan rincian
sebagai berikut:
Terlaksananya perencanaan, pengawasan dan pembangunan sarana dan prasarana
dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan KPH dengan hasil sebagai
berikut:
1) Terlaksananya pengadaan 14 unit kendaraan bermotor roda dua dengan
peruntukan kendaraan patroli pengamanan hutan. Kendaraan dimaksud belum
61. 58
terdistribusi ke UPT KPH karena masih menunggu proses kelengkapan dokumen
kendaraan.
2) Terlaksananya pembangunan 13 unit kantor resort pada 12 UPT KPH dengan
rincian sebagai berikut:
a. UPT KPH Wilayah Kabupaten Kupang sebanyak 1 unit di Desa Sillu,
b. UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 1 unit di
Desa Batu Putih
c. UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 1 unit di
Desa Bijeli
d. UPT KPH Wilayah Kabupaten Belu sebanyak 1 unit di Desa Maudemu
e. UPT KPH Wilayah Kabupaten Malaka sebanyak 1 unit di Desa Umutnana
f. UPT KPH Wilayah Kabupaten Alor sebanyak 1 unit di Desa Aramba
g. UPT KPH Wilayah Kabupaten Ende sebanyak 1 unit di Kota Ende
h. UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai sebanyak 1 unit di Desa Wudi
i. UPT KPH Wilayah Kabupaten Lembata sebanyak 1 unit di Desa Belabaja
j. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sikka sebanyak 2 unit di Desa
Nangameting dan Desa Wolokoli.
k. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat sebanyak 1 unit di Desa
Wanokaza
l. UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 unit di Desa
Mandungo
62. 59
Dokumentasi Hasil Pembangunan Kantor Resort UPTD KPH
Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020
Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan
anggaran akibat adanya pandemic Covid 19:
Pembangunan Model Instalasi Biogas Limbah Ternak sebanyak 3 unit yang
direncanakan di Kabupaten Kupang, Kanupaten Malaka dan Kabupaten Nagekeo.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksankan karena adanya perubahan kebijakan anggaran
akibat adanya pandemic Covid 19;
Pengadaan wadah sampah 200 buah, alat angkut roda 3, Pembangunan TPS berpilah
di Kabupaten Sika dan Sumba Barat Daya;
Pengembangan Bank Pohon Provinsi dan Pembangunan Bank Pohon sebanyak 4 unit
di Kabupaten Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Manggarai Barat dan Ende;
Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi produktif dengan melakukan
pengadaan alat-alat pendukung produksi maupun alat alat pengolah bahan baku
seperti Mesin Pengupas Kemiri, Pengadaan sarana dan prasarana peralatan lebah
madu, Mesin Pemecah Kemiri, Peralatan Pengelolah Mente, Pembangunan Rumah
Produksi Kopi, Mesin Destilasi Minyak Kayu Putih dan lain sebagainya. Kegiatan ini
direncanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Flores Timur, SIkka,
Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya;
Ppengembangan tanaman unggulan lokal dengan jenis tanaman Pinang. Kegiatan
ini direncanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Alor, Sumba Timur dan
Sumba Tengah;
Pengembangan tanaman Porang yang direncanakan di Kabupaten Sumba Barat
Daya;
Pembuatan bibit Kegiatan Gerakan Penghijauan Berbasis Masyarakat (GPBM)
dengan rencana pembuatan bibit sebanyak 120.000 bibit tanaman. Kegiatan ini
direncanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Flores Timur, Ende,
Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat;
63. 60
Pengembangan Agroforestry dengan rencana seluas 105 hektar yang pada masing-
masing lokasi dibangun seluas 5 hektar. Kegiatan ini direncanakan di 21 kabupaten
di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pembuatan DAM penahan sebanyak 2 unit yang direncanakan di Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Sikka;
Pembuatan Gully Plug sebanyak 4 unit yang direncanakan di Kabupaten Kupang dan
Kabupaten Sikka;
Pembuatan Tanaman T0 seluas 10 hektar yang direncanakan di Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Sikka;
Konservasi Sumber Mata Air yang direncanakan di Kabupaten Rote Ndao;
Pembuatan Arboretum sebanyak 2 unit yang direncanakan di Kota Kupang dan
Kabpaten Manggarai Barat;
Pembangunan dan pemeliharaan hutan wisata sebanyak 8 unit yang direncanakan di
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Ende, Ngada,
Manggarai Barat dan Sumba Timur; Untuk 1 lokasi di Kabupaten Sikka dapat
dilaksanakan;
Pembangunan Kantor KPH dan penyediaan sarana dan prasarana kantor KPH
sebanyak 14 Gedung kantor dan 14 paket sarpras kantor KPH. Kegiatan ini
direncakan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Lembata, Sikka, Ende,
Nagekeo, Ngada, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba
Barat Daya dan Sabu Raijua;
Kegiatan yang dapat dilaksanakan dan dilakukan monitoring dan evaluasi berupa:
Belanja tanaman pengembangan unggulan lokal dengan jenis tanaman Kelor. Dengan
jumlah bibit tanaman sebanyak 6.250 anakan masing-masing di Kabupaten Manggarai
Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka dan Kabupaten
Kupang.
64. 61
Dokumentasi Hasil Pembuatan anakan kelor sebelum dilakukan penanaman
Pembagunan Hutan Wisata di Kabupaten Sikka yang berlokasi di Desa persiapan Egon
Buluk Kecamatan Waigete. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa toilet, kamar
mandi, bak penampungan air, rumah jaga, 3 unit lopo, spot selfie dan instalasi air.
65. 62
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan telah selesai dilaksanakan. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena
beberapa hal, antaralain:
a. Adanya penolakan dari kelompok masyarakat yang direncanakan menjadi
pelaksana kegiatan;
b. Adanya pertimbangan teknis yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak
sesuai dengan kondisi lahan yang direncanakan;
c. Adanya perubahan kebijakan anggaran akibat penanganan pandemic Covid
19.
Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa
perbaikan pada perencanaan program dan kegiatan, antara lain:
b. Pada Kegiatan pembuatan tanaman, perencanaan sebaiknya disesuaikan
dengan kebutuhan dan minat kelompok masyarakat, sehingga tidak terjai
penolakan, selain itu harus dilakukan pengecekan lapangan agar sesuai
dengan kriteria tumbuh tanaman sehingga prosentase hidup tanaman
meningkat;
c. Pada perencanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana ekonomi
produktif perlu dilakukan penyeseuaian kebutuhan alat yang disediakan
dengan potensi dan minat kelompok;
d. Perlu kegiatan lanjutan dari pengembangan sarana dan prasarana
ekonomi produktif, yaitu berupa pendampingan dan penyuluhan baik
pengembangan pengelolaan hasil produksi, maupun pengembangan
kelompok tani; Selain itu barang-barang yang sudah tersedia harus
secepatnya di distribusikan ke kelompok;
e. Perencanaan kegiatan melalui sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus,
sudah pada 2 tahun terakhir sudah langsung tertuang nama kelompok
pelaksana, jenis kegiatan dan lokasi kegiatan, sehingga perlu dilakukan
kelayakan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan;
66. 63
f. Kegiatan pembangunan biogas secara teknis bukan menjadi kewenangan
sector lingkungan hidup di tingkat provinsi, namun merupakan
kewengan sector lingkungan hidup ditingkat kabupaten/kota, sehingga
tidak perlu lagi dilakukan di tingkat provinsi;
g. Kantor resort pada UPT KPH yang telah selesai dibangun, hingga
dilakukan monitoring dan evaluasi masih ada yang belum dimanfaatkan,
hal ini terjadi karena bum adanya sarpras pendukung kantor dan juga
belum dilakukannya serah terima dari Dinas ke UPT; sehingga perlu
dilakukan percepatan serah terima;
h. Pembuatan tanaman secara vegetatif ditemukan pada beberapa lokasi
tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disusun, khususnya pada
penentuan lokasi. Lokasi sesuai petunjuk teknis berupa lokasi yang
kompak dan tidak terpisah seluas 5 hektar, sedangkan dilapangan
ditemukan beberapa lokasi penanaman yang tersebar dengan luasan
yang kecil sesuai dengan kepemilikan lahan pada anggota kelompok
pelaksana. Dalam hal ini sebaiknya di petunjuk teknis bias discover
sehingga kesalahan secara administrative dapat dihindari.
67. 64
V. PENUTUP
Demikian laporan akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kehutanan Tahun anggaran 2020 ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas
kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tahun berikutnya.