Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk penilaian kinerja PNS. SKP terdiri dari target kerja tahunan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, dengan bobot 60% serta perilaku kerja 40%. SKP harus memuat kegiatan, target kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang akan dicapai. Penilaian capaian SKP dihitung berdasarkan pencapaian target masing

1. Jamaludin
TEKNIS PENYUSUNAN
SASARAN KINERJA PEGAWAI
Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam satu
tahun yaitu pada akhir bulan Desember atau paling lambat akhir Januari tahun
berikutnya. Adapun unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja PNS adalah :
1. Target atau rencana kerja yang ditetapkan oleh PNS sesuai dengan uraian
tugas pokok dan fungsi PNS, yang dituangkan dalam Sasaran Kerja PNS (SKP)
dengan bobot 60 (enam puluh) persen;
2. Perilaku kerja PNS dengan bobot 40 (empat puluh) persen, yang meliputi
aspek:
a. Orientasi pelayanan;
b. Integritas;
c. Komitmen;
d. Disiplin;
e. Kerja sama;
f. Kepemimpinan (bagi pemimpin)
UNSUR-UNSUR SKP
1. Kegiatan Tugas Jabatan : Mengacu pada penetapan kinerja atau rencana kerja
tahunan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya
pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan jabatan
terendah secara hierarki.
2. Jabatan Fungsional : satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi
nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seseorang pejabat fungsional
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah
angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus
menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam satu tahun.
3. Target : Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target
yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Penyusunan
target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai
dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan masing-masing unit kereja. Apabila
kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai atau dianggarkan, maka dapat disertai

2. Jamaludin
aspek biaya dalam penyusunan SKP. Dalam menetapkan target meliputi aspek
sebagai berikut :
a. Kuantitas (Target Output)
Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep,naskah,
surat keputusan, paket, laporan, dll.
b. Kualitas (Target Kualitas)
Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja
yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).
c. Waktu (Target Waktu)
Dalam menetapkan target waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan,
tribulanan, kwartal, semester dan tahunan.
d. Biaya (Target Biaya)
Dalam menetapkan target biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun,
misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran dll.
PENYUSUNAN SKP
SKP Tugas Jabatan Fungsional
Pejabat fungsional lingkup Dinas Pendidikan adalah pengawas sekolah, guru
TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK dan SMLB, pamong belajar
pada SKB, Penilik PNFI. Dalam menyusun SKP, pejabat fungsional mengacu
pada tugas pokok dan fungsi dengan target angka kredit yang direncanakan
dalam satu tahun. Angka kredit sebagaimana dimaksud, berdasarkan
peraturan perundangan yang mengatur angka kredit jabatan fungsional
masing-masing. Dalam menyusun SKP pejabat fungsional menuangkan tugas
jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya meliputi unsur utama dan
unsur penunjang.
1. Kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri : menyusun uraian tugas jabatan
dengan mengacu pada Tugas Pokok Fungsi Kepala sekolah dan Tugas
Pokok Fungsi Guru, yang dijabarkan sesuai wewenang, tanggung jawab,
dan tugasnya sebagai target kegiatan yang akan dilakukan dalam satu
tahun dan dituangkan dalam SKP Kepala Sekolah.

3. Jamaludin
2. Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK dan SLB Negeri : menyusun uraian tugas
jabatan guru dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi guru yang
diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009, yang dijabarkan
sesuai wewenang, tanggung jawab, dan tugasnya sebagai target kegiatan
yang akan dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan dalam SKP Guru
TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri.
3. Pengawas Sekolah: menyusun uraian tugas jabatan pengawas sekolah
dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam
Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010, yang dijabarkan sesuai
wewenang, tanggung jawab, dan tugasnya sebagai target kegiatan yang
akan dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan dalam SKP pengawas
sekolah.
FORMULIR SKP
Formulir SKP bagi PNS merupakan instrumen yang harus diisi oleh PNS terdiri
dari tiga bagian yaitu : 1) Bagian I Identitas Pejabat Penilai, 2) Bagian II Identitas
PNS yang dinilai, 3) Bagian III Kegiatan Tugas Jabatan yang meliputi jenis
pekerjaan dan target kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun.
Sedangkan target kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari a) angka kredit
(khusus diisi pejabat fungsional) b) kuantitas/output, c) kualitas/mutu, d) waktu
dan e) biaya. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan format SKP :
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

4. Jamaludin
Pengisian formulir SKP
I Pejabat Penilai : diisi identitas lengkap pejabat penilai atau atasan langsung
yang meliputi nomor, nama, nip, pangkat gol/ruang, dan unit
kerja.
II PNS yang dinilai : diisi identitas lengkap PNS yang dinilai, meliputi nomor, nama,
nip, pangkat gol/ruang, dan unit kerja.
III Kegiatan :
a. Kolom 1 Nomor : diisi nomor urut kegiatan yang akan
dilaksanakan selama 1 tahun.
b. Kolom 2 Kegiatan : diisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
selama 1 tahun.
c. Kolom 3 Angka Kredit : Diisi jumlah angka kredit yang akan
diperoleh dalam satu tahun (khusus jabatan
fungsional)
d. Kolom 4 Kuantitas/output : Jumlah target output kegiatan yang akan
dilaksanakan selama satu tahun.
e. Kolom 5 Kualitas/Mutu : Diisi mutu pekerjaan yang direncanakan
dengan asumsi kualitas terbaik adalah 100
f. Kolom 6 Waktu : Diisi waktu penyelesaian pekerjaan yang
direncanakan, seperti 7 hari, 1 bln, 3 bln, 6
bln, 9 bln, 12 bln.
g. Kolom 7 Biaya : Diisi jumlah biaya yang dianggarkan dalam
APBD, APBN atau sumber lain.
PENANDATANGANAN SKP
Penyusunan SKP yang telah dilaksanakan oleh PNS dengan formulir yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, disampaikan
kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai untuk disepakati kedua belah
pihak sebagai kontrak kerja. Dalam hal SKP yang telah disusun oleh PNS dan
tidak disetujui oleh atasan langsung atau pejabat penilai, maka keputusannya
diserahkan pada atasan pejabat penilai dan keputusannya bersifat final.

5. Jamaludin
PENGHITUNGAN SKP FUNGSIONAL
Perhitungan penilaian SKP jabatan fungsional pada prinsipnya sama dengan jabatan
struktural, hanya karena jabatan fungsional dalam menyusun SKP mengacu pada
tugas pokok dan fungsi dengan target angka kredit yang direncanakan dicapai dalam
satu tahun, sehingga nilai kualitas atau mutu pada unsur utama menggunakan hasil
penilaian kinerja guru (PKG), sedangkan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan yang berrlaku. Selanjutnya nilai tersebut akan
mempengaruhi realisasi angka kredit yang diperoleh. Penilaian kualitas pada unsur
penunjang, angka kredit yang diperoleh menggunakan tabel lampiran peraturan
menteri yang mengatur jabatan fungsionalnya masing-masing.
CONTOH KASUS PERHITUNGAN
Seorang Guru PNS bernama Dra. Hamidah Jabatan Guru Pertama dengan
golongan IIIb. Pada awal tahun yang bersangkutan menyusun SKP dengan atasan
langsungnya sesuai dengan tupoksi dan angka kredit yang akan dicapai dalam satu
tahun berdasarkan Permenegpan dan RB 16/2009. jumlah angka kredit komulatif
naik pangkat ke golongan III/c dibutuhkan angka kredit minimal 50, yang berasal
dari unsur utama 38 dan unsur lainnya 12. Jika Dra. Hamidah menargetkan naik
pangkat 4 tahun maka jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun adalah
9,5 dari unsur utama. SKP disusun sbb :
a. Angka Kredit yg akan dicapai = 9,5
b. Aspek kuantitas/output = 1 Laporan Penilaian Kinerja
c. Aspek Kualitas = 100
d. Aspek Waktu = 12 Bulan
Kemudian pada akhir tahun realisasinya sebagai berikut:
a. Angka Kredit yg akan dicapai = Nilai PKG/100*Target Angka Kredit
b. Aspek Kuantitas/output = 1 Laporan Penilaian Kinerja
c. Aspek kualitas = 92 (nilai PKG)
d. Aspek Waktu = 12 Bulan

6. Jamaludin
Penyelesaian:
Pada soal tersebut di atas, diketahui bahwa Target Angka Kredit untuk golongan III/b
adalah 9,5 (38 : 4 tahun = 9,5/tahun). Selanjutnya untuk menentukan Realisasi
Angka Kredit berdasarkan nilai PKG yaitu 92 (Baik) adalah sebagai berikut:
Selanjutnya untuk menghitung SKP Aspek Kuantitas menggunakan rumus sebagai
berikut:
Aspek kedua yaitu aspek kualitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
Aspek ketiga yaitu aspek waktu. Sama halnya dengan jabatan struktural, terlebih
dahulu harus dihitung tingkat efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

7. Jamaludin
Dari hasil perhitungan persentase efisiensi waktu adalah 0% atau kurang dari 24%,
sehingga perhitungan SKP aspek waktu adalah sebagai berikut:
Dari hasil perhitungan di atas, bila dimasukkan dalam formulir SKP adalah sebagai
berikut:
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jombang, 2 Januari 2015
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai
_________________________ __________________________
NIP. ............................................ NIP. ............................................

8. Jamaludin
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jombang, 2 Januari 2015
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai
_________________________ __________________________
NIP. ............................................ NIP. ............................................

9. Jamaludin
PENGHITUNGAN
PENUNJANG TUGAS GURU
Seorang Guru PNS bernama Drs. Husnaidi, Jabatan Guru Pertama dengan
golongan III/b, dan aktif sebagai pengurus dalam organisasi PGRI Kabupaten dan
memiliki Kartu Anggota. Pada awal tahun yang bersangkutan menyusun SKP
dengan atasan langsungnya sesuai dengan tupoksi dan angka kredit yang akan
dicapai dalam satu tahun berdasarkan Permenpan 16/2009. jumlah angka kredit
kumulatif naik pangkat sejumlah 50 yang berasal dari unsur penunjang 5, jika Drs.
Husnaidi menargetkan naik pangkat 4 tahun maka jumlah angka kredit yang harus
dicapai setiap tahun adalah 1,25 dari unsur penunjang. SKP disusun sbb :
a. Angka Kredit yg akan dicapai = 1,25
b. Aspek kuantitas/output = 1 Kegiatan
c. Aspek Kualitas = 100
d. Aspek Waktu = 12 Bulan
Kemudian pada akhir tahun realisasinya sebagai berikut:
a. Angka Kredit yg akan dicapai = 1 (lampiran permenpan 16/2009)
b. Aspek Kuantitas/output = 1 Kegiatan
c. Aspek kualitas = 100
d. Aspek Waktu = 12 Bulan
Aspek kedua yaitu aspek kualitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

10. Jamaludin
Aspek ketiga yaitu aspek waktu. Sama halnya dengan jabatan struktural, terlebih
harus dihitung tingkat efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
Dari hasil perhitungan persentase efisiensi waktu adalah 0% atau kurang dari 24%,
sehingga perhitungan SKP aspek waktu adalah sebagai berikut:
Dengan demikian Penilaian Capaian SKP pada akhir tahun adalah: Angka Kredit 1,
aspek kuantitas = 100, aspek kualitas = 80 dan aspek waktu = 76,Jadi Total
penghitungan capaian SKP unsur Penunjang adalah :
= 100 + 100 + 76 = 276 : 3 = 92 (Baik).
Dari hasil perhitungan di atas, bila dimasukkan dalam formulir SKP adalah sebagai
berikut:

11. Jamaludin
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jombang, 2 Januari 2015
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai
_________________________ __________________________
NIP. ............................................ NIP. ............................................

12. Jamaludin
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jombang, 2 Januari 2015
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai
_________________________ __________________________
NIP. ............................................ NIP. ............................................

13. Jamaludin
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL