Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan dan rapat pembentukan. Akta didirikan oleh notaris dan diajukan ke pejabat berwenang beserta dokumen pendukung. Pejabat melakukan penelitian dan pengesahan dalam 3 bulan sejak berkas lengkap diterima.
Cara mendirikan koperasi meliputi beberapa tahapan seperti penyuluhan perkoperasian, rapat pembentukan, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan kepada pejabat berwenang, dan penerbitan SK setelah penelitian dan pengecekan oleh pejabat berwenang.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan, rapat pendirian dihadiri minimal 20 anggota, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan ke pejabat berwenang selambat-lambatnya 3 bulan setelah berkas lengkap diterima, dan penerbitan SK pengesahan.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan dan rapat pembentukan, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan ke pejabat berwenang, dan penerbitan SK pengesahan setelah memenuhi syarat administrasi dan dilakukan penelitian serta pengecekan.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan dan rapat pembentukan. Anggota pendiri membuat akta koperasi dengan notaris dan mengajukan permohonan pengesahan ke pejabat berwenang. Pejabat berwenang melakukan penelitian dan pengecekan selama 3 bulan sebelum menerbitkan SK pendirian koperasi.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan, rapat pendirian dihadiri minimal 20 anggota, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan ke pejabat berwenang selambat-lambatnya 3 bulan setelah berkas lengkap diterima, dan penerbitan SK pengesahan.
Cara mendirikan koperasi meliputi beberapa tahapan seperti penyuluhan perkoperasian, rapat pembentukan, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan kepada pejabat berwenang, dan penerbitan SK setelah penelitian dan pengecekan oleh pejabat berwenang.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan, rapat pendirian dihadiri minimal 20 anggota, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan ke pejabat berwenang selambat-lambatnya 3 bulan setelah berkas lengkap diterima, dan penerbitan SK pengesahan.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan dan rapat pembentukan, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan ke pejabat berwenang, dan penerbitan SK pengesahan setelah memenuhi syarat administrasi dan dilakukan penelitian serta pengecekan.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan dan rapat pembentukan. Anggota pendiri membuat akta koperasi dengan notaris dan mengajukan permohonan pengesahan ke pejabat berwenang. Pejabat berwenang melakukan penelitian dan pengecekan selama 3 bulan sebelum menerbitkan SK pendirian koperasi.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan, rapat pendirian dihadiri minimal 20 anggota, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan ke pejabat berwenang selambat-lambatnya 3 bulan setelah berkas lengkap diterima, dan penerbitan SK pengesahan.
Koperasi didirikan melalui beberapa langkah: (1) penyuluhan perkoperasian, (2) rapat pendirian dihadiri minimal 20 anggota dan pejabat koperasi, (3) pembuatan akta oleh notaris, (4) permohonan pengesahan ke pejabat berwenang beserta dokumen pendukung seperti modal dan rencana usaha, (5) pengesahan dilakukan maksimal 3 bulan.
Cara mendirikan koperasi meliputi beberapa tahapan yaitu penyuluhan perkoperasian, rapat pembentukan, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan kepada pejabat berwenang, dan penerbitan SK pengesahan setelah memenuhi syarat. Proses pendirian dimulai dari rapat pembentukan oleh minimal 20 anggota untuk koperasi primer atau 3 koperasi untuk koperasi sekunder.
Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah pendirian koperasi yang meliputi penyuluhan tentang koperasi, rapat pendirian, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan kepada pejabat berwenang, penelitian anggaran dasar dan pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas proses pendirian koperasi dan persyaratan administrasinya berdasarkan UU No. 25/1992 dan peraturan turunannya.
2. Prosesnya dimulai dari rapat pendirian yang dihadiri pejabat, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan beserta dokumen pendukungnya, dan pengesahan oleh pejabat berwenang.
3. Persyaratan administrasinya meliputi akta pendirian, berita ac
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pendirian koperasi, mulai dari persiapan pembentukan, rapat pembentukan, penyusunan anggaran dasar, pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi, dan lampiran permohonan yang disertakan. Proses pendirian koperasi melibatkan perencanaan awal, pembentukan badan hukum, pengajuan permohonan ke pemerintah, dan pengesahan akta pendiriannya.
Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan untuk pendirian koperasi yang meliputi berita acara pendirian, daftar hadir rapat pendirian, surat kuasa pendiri, foto copy KTP pendiri, bukti setor modal, susunan pengurus dan rencana kegiatan, serta persyaratan khusus untuk koperasi unit usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam.
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hefti Juliza
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma (FA), persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT). Dijelaskan ciri-ciri, unsur pendirian, pengurusan, dan pembubaran dari masing-masing bentuk badan usaha."
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pendirian koperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UKM, termasuk persyaratan pendirian koperasi, penyelenggaraan rapat pendirian, pengesahan akta pendirian di hadapan notaris, serta dokumen yang perlu disampaikan untuk pengesahan oleh Menteri.
Struktur organisasi koperasi, Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah merupakan dua kekuatan ekonomi yang dimiliki Indonesia dikala krisis moneter menyerang negara ini pada tahun 1997. Karena dengan adanya koperasi dan PKM Indonesia dapat melewati krisis walau tidak sepenuhnya sampai saat ini
Dokumen tersebut membahas tentang koperasi, prinsip-prinsip koperasi, bentuk dan kedudukan koperasi, persiapan mendirikan koperasi termasuk rapat pendirian dan penyusunan anggaran dasar, serta pengesahan badan hukum koperasi.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis, termasuk jenis badan hukum perusahaan, izin-izin yang dibutuhkan, dan dokumen pendukung lainnya seperti NPWP dan surat tanda daftar perusahaan.
Koperasi didirikan melalui beberapa langkah: (1) penyuluhan perkoperasian, (2) rapat pendirian dihadiri minimal 20 anggota dan pejabat koperasi, (3) pembuatan akta oleh notaris, (4) permohonan pengesahan ke pejabat berwenang beserta dokumen pendukung seperti modal dan rencana usaha, (5) pengesahan dilakukan maksimal 3 bulan.
Cara mendirikan koperasi meliputi beberapa tahapan yaitu penyuluhan perkoperasian, rapat pembentukan, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan kepada pejabat berwenang, dan penerbitan SK pengesahan setelah memenuhi syarat. Proses pendirian dimulai dari rapat pembentukan oleh minimal 20 anggota untuk koperasi primer atau 3 koperasi untuk koperasi sekunder.
Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah pendirian koperasi yang meliputi penyuluhan tentang koperasi, rapat pendirian, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan kepada pejabat berwenang, penelitian anggaran dasar dan pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas proses pendirian koperasi dan persyaratan administrasinya berdasarkan UU No. 25/1992 dan peraturan turunannya.
2. Prosesnya dimulai dari rapat pendirian yang dihadiri pejabat, pembuatan akta oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan beserta dokumen pendukungnya, dan pengesahan oleh pejabat berwenang.
3. Persyaratan administrasinya meliputi akta pendirian, berita ac
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pendirian koperasi, mulai dari persiapan pembentukan, rapat pembentukan, penyusunan anggaran dasar, pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi, dan lampiran permohonan yang disertakan. Proses pendirian koperasi melibatkan perencanaan awal, pembentukan badan hukum, pengajuan permohonan ke pemerintah, dan pengesahan akta pendiriannya.
Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan untuk pendirian koperasi yang meliputi berita acara pendirian, daftar hadir rapat pendirian, surat kuasa pendiri, foto copy KTP pendiri, bukti setor modal, susunan pengurus dan rencana kegiatan, serta persyaratan khusus untuk koperasi unit usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam.
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hefti Juliza
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma (FA), persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT). Dijelaskan ciri-ciri, unsur pendirian, pengurusan, dan pembubaran dari masing-masing bentuk badan usaha."
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pendirian koperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UKM, termasuk persyaratan pendirian koperasi, penyelenggaraan rapat pendirian, pengesahan akta pendirian di hadapan notaris, serta dokumen yang perlu disampaikan untuk pengesahan oleh Menteri.
Struktur organisasi koperasi, Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah merupakan dua kekuatan ekonomi yang dimiliki Indonesia dikala krisis moneter menyerang negara ini pada tahun 1997. Karena dengan adanya koperasi dan PKM Indonesia dapat melewati krisis walau tidak sepenuhnya sampai saat ini
Dokumen tersebut membahas tentang koperasi, prinsip-prinsip koperasi, bentuk dan kedudukan koperasi, persiapan mendirikan koperasi termasuk rapat pendirian dan penyusunan anggaran dasar, serta pengesahan badan hukum koperasi.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis, termasuk jenis badan hukum perusahaan, izin-izin yang dibutuhkan, dan dokumen pendukung lainnya seperti NPWP dan surat tanda daftar perusahaan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses pembentukan dan pengesahan badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 25/1992, PP No. 4/1994, dan Permen No. 01/2006.
2. Prosesnya dimulai dari rapat pendirian yang dihadiri minimal 20 orang untuk koperasi primer atau 3 koperasi untuk koperasi sekunder, kemudian membuat akta pendirian dihadapan notaris, dan mengajuk
Dokumen tersebut membahas dasar-dasar dan syarat pendirian koperasi di Indonesia. Koperasi dapat didirikan oleh minimal 20 orang dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan pengurus. Koperasi perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk memperoleh status badan hukum. Terdapat dua jenis koperasi yaitu primer dan sekunder.
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BRikzaAshilaDewi
PENDIRIAN, KINERJA DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
Disusun Oleh :
Sofahul Asror (190721100005)
Rikza Ashila Dewi (190721100071)
Fika Anjana Hajar (190721100215)
Moch Mahrus Ali (190721100233)
Kelompok 11
Kelas : Ekonomi Syariah 5 B
Proses pendirian koperasi memerlukan beberapa tahap, yaitu tahap persiapan dengan mempelajari ketentuan dan menyiapkan dokumen, tahap rapat pendirian untuk membuat akta dan anggaran dasar, serta tahap pengesahan badan hukum dengan mengajukan permohonan ke dinas koperasi.
Dokumen ini membahas tata cara pendirian koperasi secara umum dan khusus untuk koperasi simpan pinjam. Secara umum mencakup persiapan pembentukan, rapat pendirian, penyusunan anggaran dasar, dan pengajuan permohonan pengesahan. Khusus untuk koperasi simpan pinjam mencakup syarat pendirian, penerimaan permohonan, penelitian permohonan, dan pengesahan akta pendirian. Dokumen ini bertujuan memberikan pand
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan kekeluargaan. Koperasi diatur oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang mengatur prinsip-prinsip, keanggotaan, pendirian, pengurusan, dan pembubaran koperasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian koperasi menurut undang-undang dan jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsi, tingkat, dan status keanggotaan. Dibahas pula prinsip koperasi Indonesia, struktur organisasi koperasi, syarat pendirian koperasi, dan proses pengesahan badan hukum koperasi.
Koperasi dapat dibubarkan melalui dua cara, yaitu keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. Rapat anggota berhak memutuskan pembubaran dan menunjuk tim penyelesai, sedangkan pemerintah dapat membubarkan koperasi jika tidak memenuhi peraturan atau beroperasi. Tim penyelesai bertugas menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi dan membagikan sisa hasilnya kepada anggota.
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang prosedur pembentukan dan pendaftaran koperasi di Malaysia. Ia menjelaskan definisi koperasi, prinsip-prinsipnya, jenis-jenis koperasi, fungsi dan aktivitinya. Dokumen ini juga menerangkan langkah-langkah untuk membentuk koperasi termasuk menghubungi pejabat koperasi, membentuk jawatankuasa penaja, mengadakan mesyuarat agung permulaan, dan memo
2. Cara Mendirikan Koperasi |
Penyuluhan tentang
perkoperasian
Rapat Pembentukan
Koperasi
Pembuatan akta
oleh notaris
Mengajukan permohanan
pengesahan secara tertulis
kepada Pejabat berwenang
Pejabat berwenang.
Pengesahan selambat-
lambatnya 3 bulan sejak
berkas diterima lengkap
Pejabat yang berwenang wajib melakukan
penelitian terhadap materi Anggaran Dasar
yang diajukan dan syarat administrasi
lainnya.
Pejabat yang berwenang melakukan
pengecekan terhadap keberadaan koperasi
tersebut.
PENERBITAN
SK
3. Cara Mendirikan Koperasi |
Penjelasan dari cara mendirikan koperasi di atas adalah sebagai berikut :
Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya diawali dengan penyuluhan tentang
perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut
memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar
memahami nilai, prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota
koperasi.
Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi
dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota
pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga)
koperasi melalui wakil-wakilnya.
Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan yang
Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota, dimana kehadiran pejabat
tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan
koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada
pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar
yang dibuat oleh para pendiri sebelum diaktakan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi
setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat
dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun
akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang
memuat antara lain :
Nama dan tempat kedudukan
Maksud dan tujuan
Jenis koperasi dan Bidang usaha
Keanggotaan
Rapat Anggota
Pengurus, Pengawas dan Pengelola
Permodalan, jangka waktu dan Sisa Hasil Usaha.
4. Cara Mendirikan Koperasi |
Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para
pendiri atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.
Selanjutnya Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara
tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan :
2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup.
Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani Notaris.
Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar
simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun ke depan dan RAPB.
Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan.
Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak
berkas diterima lengkap.
Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali
kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.
Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta
pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap
permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan.