1. Official Statistics memainkan peran penting dalam pandemi Covid-19 melalui pendataan jumlah kasus, kesembuhan, dan kematian yang diupdate secara harian untuk membantu penanganan pandemi.
2. Pengumpulan data selama pandemi beralih ke metode online melalui kuesioner dan telepon untuk menghindari kontak langsung.
3. Data Covid-19 yang terkumpul digunakan untuk peramalan perkembangan pandemi dan pengambilan kebijakan pen
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah ini memberikan landasan hukum bagi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara dan sektor keuangan untuk menangani pandemi COVID-19 seperti menambah belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial, melonggarkan aturan defisit anggaran dan pinjaman negara, serta memberikan insentif perpajakan.
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tinjauan dan proyeksi perekonomian Lampung tahun 2021. Secara singkat, perekonomian Lampung tahun 2020 terkontraksi 1,67% akibat pandemi, namun diperkirakan akan membaik pada 2021 dengan pertumbuhan antara 3-4% ditopang pemulihan harga komoditas dan perdagangan global. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi proyeksi tersebut adalah berlangsungnya pembatasan kegiatan ak
Pandemik Covid-19 berdampak buruk terhadap penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020. Penurunan ekspor dan impor, pengangguran, PHK, penurunan daya beli masyarakat berkontribusi pada penurunan penghasilan perusahaan dan masyarakat sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas PerpajakanSonyaSabrina
Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk suatu negara. Setiap nilai uang yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaan
uang pajak digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dikategorikan wajib karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan uang pajak. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya untuk taat dalam membayar pajak. Artikel ini akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Wabah COVID-19 yang menyebar menyebabkan hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia membawa perubahan yang berdampak buruk seperti turunnya penerimaan pajak.
Dampak Ekonomi Penyebaran Covid-19 Terhadap Kinerja Sektor PertanianHermanto .
Dokumen tersebut membahas dampak ekonomi penyebaran COVID-19 terhadap sektor pertanian di Indonesia. Penyebaran virus ini diprediksi akan menurunkan produktivitas tenaga kerja, total faktor produktivitas, dan meningkatkan biaya perdagangan, sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia. Analisis menggunakan model GTAP menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 diperkirakan akan meningkatkan
artikel analisis dampak virus corona (covid-19) terhadap melemahnya perekonom...SitiAminatun2
Dokumen tersebut membahas dampak virus corona terhadap melemahnya perekonomian Indonesia. Virus corona berdampak pada sektor ekonomi seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi, yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah, turunnya IHSG, dan merosotnya sektor pariwisata. Pemerintah mencoba menanggulangi dengan meningkatkan bantuan sosial dan keringanan pembayaran kredit.
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah ini memberikan landasan hukum bagi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara dan sektor keuangan untuk menangani pandemi COVID-19 seperti menambah belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial, melonggarkan aturan defisit anggaran dan pinjaman negara, serta memberikan insentif perpajakan.
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tinjauan dan proyeksi perekonomian Lampung tahun 2021. Secara singkat, perekonomian Lampung tahun 2020 terkontraksi 1,67% akibat pandemi, namun diperkirakan akan membaik pada 2021 dengan pertumbuhan antara 3-4% ditopang pemulihan harga komoditas dan perdagangan global. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi proyeksi tersebut adalah berlangsungnya pembatasan kegiatan ak
Pandemik Covid-19 berdampak buruk terhadap penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020. Penurunan ekspor dan impor, pengangguran, PHK, penurunan daya beli masyarakat berkontribusi pada penurunan penghasilan perusahaan dan masyarakat sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas PerpajakanSonyaSabrina
Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk suatu negara. Setiap nilai uang yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaan
uang pajak digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dikategorikan wajib karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan uang pajak. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya untuk taat dalam membayar pajak. Artikel ini akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Wabah COVID-19 yang menyebar menyebabkan hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia membawa perubahan yang berdampak buruk seperti turunnya penerimaan pajak.
Dampak Ekonomi Penyebaran Covid-19 Terhadap Kinerja Sektor PertanianHermanto .
Dokumen tersebut membahas dampak ekonomi penyebaran COVID-19 terhadap sektor pertanian di Indonesia. Penyebaran virus ini diprediksi akan menurunkan produktivitas tenaga kerja, total faktor produktivitas, dan meningkatkan biaya perdagangan, sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia. Analisis menggunakan model GTAP menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 diperkirakan akan meningkatkan
artikel analisis dampak virus corona (covid-19) terhadap melemahnya perekonom...SitiAminatun2
Dokumen tersebut membahas dampak virus corona terhadap melemahnya perekonomian Indonesia. Virus corona berdampak pada sektor ekonomi seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi, yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah, turunnya IHSG, dan merosotnya sektor pariwisata. Pemerintah mencoba menanggulangi dengan meningkatkan bantuan sosial dan keringanan pembayaran kredit.
Dokumen ini membahas pengelolaan persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Termasuk pengelompokan akun belanja barang persediaan, ruang lingkup anggaran bantuan pemerintah, dan perbandingan nilai barang milik negara yang diserahkan kepada masyarakat.
ARTIKEL - ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UTANG DAN KEWAJIBAN NEGARAaprillaily
Dokumen tersebut membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap hutang dan kewajiban negara Indonesia. Pandemi menyebabkan pertumbuhan hutang negara meningkat sebesar 8% dan beban kewajiban negara untuk menangani pandemi seperti menerapkan pembatasan sosial dan menambah anggaran kesehatan. Utang dan kewajiban negara diperkirakan akan terus meningkat selama pandemi berlangsung dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masy
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran belanja untuk penanganan pandemi COVID-19, yang mencakup pembuatan komitmen berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau kondisi mendesak, mekanisme pembayaran setelah barang/jasa diterima atau sebelumnya dengan jaminan, serta revisi anggaran untuk penyediaan dana tambahan.
Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Bandung untuk merelaksasi beberapa aktivitas usaha guna mempertahankan perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah diberi kewenangan untuk menambah belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial, serta meningkatkan defisit anggaran hingga 3% PDB. Kebijakan ini juga menurunkan tarif pajak penghasilan badan dan menerapkan pajak atas perdagangan elektronik.
Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia Desember 2019 (Bagian 1)Lestari Moerdijat
Pada November 2019 terjadi inflasi sebesar 0,02 persen. Dari 82 kota, 57 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 3,30 persen dengan IHK 140,99 dan terendah terjadi di Malang sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 136,92. Inflasi November 2019 sebesar 0,14 persen, lebih rendah dibanding kondisi November 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,27 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2019 sebesar 2,37 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2019 terhadap November 2018) sebesar 3,00 persen
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moratorium bank terhadap amalan menabung, pola belanja, dan amalan filantropi di kalangan pegawai negeri di Putrajaya selama pandemi COVID-19. Moratorium bank yang diberikan selama 6 bulan diyakini dapat mempengaruhi ketiga aspek tersebut karena menghasilkan lebihan pendapatan bagi pegawai negeri. Hasil kajian menunjukkan hubungan positif antara pemahaman moratorium dengan
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docxPrashintaSari
Dokumen ini membahas strategi percepatan digitalisasi ekonomi di Kabupaten Batang untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19. Analisis kondisi menunjukkan upaya pemerintah daerah melalui pelatihan pedagang pasar tradisional, pembangunan marketplace online, serta penyediaan infrastruktur TIK seperti menara telekomunikasi dan jaringan internet. Dokumen ini kemudian merumuskan strategi dan program yang akan diambil untuk mempercepat digitalisasi ekonomi di Kab
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan perpajakan dan wajib pajak di Indonesia; (2) Kebijakan perpajakan Indonesia selama pandemi meliputi relaksasi pajak penghasilan pasal 21, pembebasan impor pasal 22, pengurangan pasal 25, dan percepatan restitusi PPN; (3) Pandemi berdampak besar pada perekonomian dan menurunkan
Kajian ini menemukan bahwa selama masa darurat Covid-19 di NTB, akses informasi publik terkait penanganan Covid-19 sangat terbatas bagi masyarakat pedesaan, terutama kelompok perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Informasi yang seharusnya tersedia tidak merata, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui informasi terkait Covid-19. Meskipun demikian, layanan informasi pemerintah
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.Hari Susanto
Statistik memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menyediakan data dan indikator yang digunakan untuk perencanaan, evaluasi, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan. Data statistik dikumpulkan melalui sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi, kemudian diolah dan disajikan untuk memantau indikator kunci seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangun
1625594775562 evelyn agus priyanto 191500232Alif Qurnia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi Covid-19 melalui penguatan literasi keuangan. Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perekonomian dan tingkat pengangguran di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan edukasi literasi keuangan kepada generasi muda untuk mengelola keuangan dengan baik selama masa pandemi. Hasilnya, siswa yang mendapatkan edukasi mengal
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi Covid-19 melalui penguatan literasi keuangan. Pandemi berdampak negatif pada perekonomian dan pengangguran. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan edukasi literasi keuangan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan masyarakat, khususnya generasi Z. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan para
1625594775562 evelyn agus priyanto 191500232Alif Qurnia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi Covid-19 melalui penguatan literasi keuangan. Pandemi berdampak negatif pada perekonomian dan pengangguran. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan edukasi literasi keuangan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan masyarakat, khususnya generasi Z. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan para
Dokumen tersebut membahas dampak ekonomi dan perpajakan Indonesia selama pandemi COVID-19. Perekonomian diprediksi akan tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya karena penyebaran virus. Pemerintah akan menghitung ulang ekonomi dan memperkuat sumber daya untuk pemulihan setelah virus surut. Stimulus fiskal dan penyesuaian perpajakan dilakukan untuk menanggulangi perlambatan ekonomi akibat pandemi.
Dokumen ini membahas pengelolaan persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Termasuk pengelompokan akun belanja barang persediaan, ruang lingkup anggaran bantuan pemerintah, dan perbandingan nilai barang milik negara yang diserahkan kepada masyarakat.
ARTIKEL - ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UTANG DAN KEWAJIBAN NEGARAaprillaily
Dokumen tersebut membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap hutang dan kewajiban negara Indonesia. Pandemi menyebabkan pertumbuhan hutang negara meningkat sebesar 8% dan beban kewajiban negara untuk menangani pandemi seperti menerapkan pembatasan sosial dan menambah anggaran kesehatan. Utang dan kewajiban negara diperkirakan akan terus meningkat selama pandemi berlangsung dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masy
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran belanja untuk penanganan pandemi COVID-19, yang mencakup pembuatan komitmen berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau kondisi mendesak, mekanisme pembayaran setelah barang/jasa diterima atau sebelumnya dengan jaminan, serta revisi anggaran untuk penyediaan dana tambahan.
Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Bandung untuk merelaksasi beberapa aktivitas usaha guna mempertahankan perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah diberi kewenangan untuk menambah belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial, serta meningkatkan defisit anggaran hingga 3% PDB. Kebijakan ini juga menurunkan tarif pajak penghasilan badan dan menerapkan pajak atas perdagangan elektronik.
Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia Desember 2019 (Bagian 1)Lestari Moerdijat
Pada November 2019 terjadi inflasi sebesar 0,02 persen. Dari 82 kota, 57 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 3,30 persen dengan IHK 140,99 dan terendah terjadi di Malang sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 136,92. Inflasi November 2019 sebesar 0,14 persen, lebih rendah dibanding kondisi November 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,27 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2019 sebesar 2,37 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2019 terhadap November 2018) sebesar 3,00 persen
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moratorium bank terhadap amalan menabung, pola belanja, dan amalan filantropi di kalangan pegawai negeri di Putrajaya selama pandemi COVID-19. Moratorium bank yang diberikan selama 6 bulan diyakini dapat mempengaruhi ketiga aspek tersebut karena menghasilkan lebihan pendapatan bagi pegawai negeri. Hasil kajian menunjukkan hubungan positif antara pemahaman moratorium dengan
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docxPrashintaSari
Dokumen ini membahas strategi percepatan digitalisasi ekonomi di Kabupaten Batang untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19. Analisis kondisi menunjukkan upaya pemerintah daerah melalui pelatihan pedagang pasar tradisional, pembangunan marketplace online, serta penyediaan infrastruktur TIK seperti menara telekomunikasi dan jaringan internet. Dokumen ini kemudian merumuskan strategi dan program yang akan diambil untuk mempercepat digitalisasi ekonomi di Kab
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan perpajakan dan wajib pajak di Indonesia; (2) Kebijakan perpajakan Indonesia selama pandemi meliputi relaksasi pajak penghasilan pasal 21, pembebasan impor pasal 22, pengurangan pasal 25, dan percepatan restitusi PPN; (3) Pandemi berdampak besar pada perekonomian dan menurunkan
Kajian ini menemukan bahwa selama masa darurat Covid-19 di NTB, akses informasi publik terkait penanganan Covid-19 sangat terbatas bagi masyarakat pedesaan, terutama kelompok perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Informasi yang seharusnya tersedia tidak merata, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui informasi terkait Covid-19. Meskipun demikian, layanan informasi pemerintah
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.Hari Susanto
Statistik memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menyediakan data dan indikator yang digunakan untuk perencanaan, evaluasi, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan. Data statistik dikumpulkan melalui sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi, kemudian diolah dan disajikan untuk memantau indikator kunci seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangun
1625594775562 evelyn agus priyanto 191500232Alif Qurnia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi Covid-19 melalui penguatan literasi keuangan. Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perekonomian dan tingkat pengangguran di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan edukasi literasi keuangan kepada generasi muda untuk mengelola keuangan dengan baik selama masa pandemi. Hasilnya, siswa yang mendapatkan edukasi mengal
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi Covid-19 melalui penguatan literasi keuangan. Pandemi berdampak negatif pada perekonomian dan pengangguran. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan edukasi literasi keuangan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan masyarakat, khususnya generasi Z. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan para
1625594775562 evelyn agus priyanto 191500232Alif Qurnia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi Covid-19 melalui penguatan literasi keuangan. Pandemi berdampak negatif pada perekonomian dan pengangguran. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan edukasi literasi keuangan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan masyarakat, khususnya generasi Z. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan para
Dokumen tersebut membahas dampak ekonomi dan perpajakan Indonesia selama pandemi COVID-19. Perekonomian diprediksi akan tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya karena penyebaran virus. Pemerintah akan menghitung ulang ekonomi dan memperkuat sumber daya untuk pemulihan setelah virus surut. Stimulus fiskal dan penyesuaian perpajakan dilakukan untuk menanggulangi perlambatan ekonomi akibat pandemi.
Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia .pdfazzamdupan
1. Artikel ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020.
2. Pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan perusahaan, sehingga menurunkan penerimaan pajak.
3. Data menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak selama pandemi di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. PSBB yang diberlakukan pemerintah menyebabkan banyak perusahaan tidak beroperasi sehingga banyak pekerja yang di-PHK atau dirumahkan. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat hampir di seluruh provinsi Indonesia. Saran yang diberikan adalah mengoptimalkan program kartu pra-kerja, memberikan insentif kepada perusahaan agar tidak mel
Dokumen tersebut membandingkan kondisi ekonomi dan perilaku konsumen Indonesia sebelum dan sesudah penerapan kebijakan "New Normal" untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Beberapa temuan utama adalah: (1) jumlah kasus COVID-19 naik drastis setelah New Normal diberlakukan, (2) ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, (3) mobilitas masyarakat membaik meski belum normal, (4) kepercayaan konsumen naik tapi
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
Tugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptx
Tantang dan peran os pada pandemi covid 19
1. Vol. 17, No. 1, 89-93, September, 2020
doi: 10.20956/jmsk.v%vi%i.10922
Challenges and Roles of Official Statistics in the Covid-19 Pandemic
Tantangan dan Peran Official Statistics Dalam Masa Pandemi Covid-19
Firman
Abstract
Official Statistics is a statistical activity carried out by the government relating to the
collecting, processing and presenting of data in the government sector. During the Covid-19
pandemic, the government statistical activities underwent a change. Especially in the case of
data collection in the field. Data collection by face to face directly begin to switch to online
methods. With intertnet connection and technology information tools, activity related
collecting data stiil done by online, especially to eradicate pandemic Covid-19. Official
Statistics plays an important role through data produced associate with Covid-19 and with
these data, the appropiate decision to accomplish pandemic Covid-19 can be made.
Keywords: Official Statistics, Collecting Data, Covid-19 Pandemic
Abstrak
Official Statistics merupakan kegiatan statistik yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang pemerintahan. Di masa pandemi
Covid-19 ini kegiatan statistik pemerintahan mengalami perubahan. Terutama dalam hal
pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung
mulai beralih menjadi metode online. Dengan bantuan jaringan internet dan perangkat
teknologi informasi, kegiatan pengumpulan data tetap dapat dilakukan secara online, terutama
dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19. Official Statistics berperan penting melalui
data yang dihasilkan berkenaan dengan Covid-19 dan dengan data tersebut dapat diambil
kebijakan yang sesuai untuk menyelesaikan pandemi Covid-19.
Kata Kunci: Official Statistics, Pandemi Covid-19, Pengumpulan Data
1. PENDAHULUAN
Official Statistics mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Data-data
statistik yang lengkap dan akurat yang dihasilkan melalui kegiatan Official Statistics sangat
berguna dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
Pelaksanaan kegiatan Official Statistics melibatkan seluruh instansi/lembaga pemerintah sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing. Data statistik dan fakta berdasarkan bukti empiris
memegang peranan penting dalam kebijakan yang diambil pemerintah.
Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, penerapan statistik dalam pemerintahan juga
mengalami penyesuaian sejalan dengan perkembangan virus itu sendiri. Setiap kejadian yang
Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau,
Email: firman.musra@gmail.com
2. 90
Firman
berkaitan dengan Covid-19 dan akibat atau dampak yang berhubungan dengannya selalu menjadi
objek untuk pencatatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, dalam hal ini
Kementerian Kesehatan, dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulan Wabah Covid-19. Adanya
ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir juga menjadi tantangan tersendiri bagi
Official Statistics untuk ambil bagian dalam usaha menekan penyebaran Covid-19 di
Indonesia.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Official Statistics
Mengingat pentingnya data, dalam pemerintahan dikenal istilah Official Statistics. Official
Statistics (Statistik Resmi, atau Statistik Pemerintahan) adalah data Statistik yang dikumpulkan,
dihasilkan, dan disebarkan oleh lembaga/instansi pemerintah (Encyclopedia.com). Data yang
dihasilkan bisa berupa data sosial kependudukan, data demografi, data ekonomi, data keagamaan,
data kesehatan, dan data lainnya. Menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik, pengumpulan data yang dilakukan sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi dari setiap
instansi dan lembaga pemerintah yang ada, yang disebut dengan statistik sektoral. Sebagai
contoh, untuk data di sektor keagamaan tentu sangat berkaitan erat dengan Kementerian Agama,
data sektor kesehatan sangat berkaitan erat dengan Kementerian Kesehatan, data jumlah bencana
yang terjadi dalam satu tahun berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), dan seterusnya. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menghasilkan data statistik
dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik
pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun
regional, makro, contohnya data jumlah penduduk, data kemiskinan, data inflasi, dan lain
sebagainya.
Official Statistics yang dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi klasifikasi dan
metodologi yang ditetapkan secara internasional, memenuhi prinsip ketidakberpihakan, dapat
dihandalkan, relevan, hemat biaya, kerahasiaan, dan kejelasan (Statistics Estonia, 2013). Dengan
memenuhi kaidah-kaidah tersebut, data-data pemerintahan sebagai produk/hasil dari kegiatan
Official Statistics dapat dipakai menjadi sumber data yang baik dan diakui secara internasional.
2.2 BAGAIMANA OFFICIAL STATISTICS DIHASILKAN
Pengumpulan data statistik menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
berlangsung melalui beberapa kegiatan. Data statistik bisa didapat melalui kegiatan sensus,
survei, kompilasi produk administrasi dan cara lainnya. Dalam pelaksanaan Official Statistics
dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu: pengumpulan data, pengolahan data,
analisis data, disseminasi data, dan informasi (Ljones Olav, 2020). Pada tahapan pengumpulan
data, Official Statistics sering menggunakan metode pencatatan administratif, contohnya
registrasi data penduduk dalam pembuatan kartu identitas penduduk.
3. METODOLOGI
3. 91
Firman
Paper ini merupakan paper ulasan yang menyampaikan ide / gagasan dari penulis mengenai
Official Statistics. Hal yang menjadi fokus bahasan dalam paper adalah bagaimana perubahan
yang terjadi dari Official Statistics yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 terutama pada
tahapan pengumpulan data yang menjadi bagian penting dari suatu proses dalam Official
Statistics.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 OFFICIAL STATISTICS PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEBELUM PANDEMI COVID-19
Kegiatan pengumpulan data yang menjadi bagian dari Official Statistics sebelum pandemi
Covid-19, dilakukan secara tradisional, bertatap muka langsung turun ke lapangan ke responden
yang menjadi sumber data. Membuat form data atau daftar isian pertanyaan yang disampaikan
langsung ke responden melalui survei dan wawancara adalah hal yang lazim dilakukan oleh
pengelola data atau Statistisi dalam mengumpulkan data di pemerintahan. Kegiatan perjalanan
dinas dalam rangka pengumpulan data, dan kegiatan orientasi, sinkronisasi dan updating data
dengan mengumpulkan orang di hotel atau tempat pertemuan adalah bentuk lain yang sering
dilakukan dalam mendapatkan data di instansi pemerintah sebelum pandemic Covid-19 terjadi.
Keuntungan yang didapat dengan mengambil data secara langsung ke lapangan dengan bertatap
muka dengan responden adalah pengelola data atau Statistisi dapat menangkap secara langsung
kondisi yang terjadi di lapangan dari responden mengenai data yang akan diambil dan
dikumpulkan. Komunikasi yang dilakukan dengan bertatap muka mampu untuk menggali lebih
dalam mengenai permasalahan dalam pengumpulan data yang sedang berlangsung. Sementara itu
kelemahan dalam pengumpulan data secara langsung adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan
menjadi lebih mahal dan waktu yang lebih lama.
Official Statistics yang dilakukan pemerintah sebelum Covid-19 merupakan kegiatan rutin
tahunan yang sudah diagendakan dan terdapat di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) satu
tahun di setiap instansi/lembaga pemerintah. Pengumpulan data untuk publikasi data sektoral
merupakan contoh publikasi rutin tahunan yang dilakukan instansi pemerintah sebelum masa
pandemi Covid-19. “Buku Statistik Tahunan” merupakan contoh output yang dihasilkan di setiap
Kementerian/Lembaga setiap tahunnya. Buku ini berisikan data dan informasi statistik sektoral
yang ada di setiap instansi pemerintah selama satu tahun berjalan. Selain kegiatan rutin tahunan,
kegiatan Official Statistics juga digunakan untuk tujuan tertentu dan waktu tertentu (accidental)
oleh pemerintah, seperti pendataan masyarakat miskin untuk program Bantuan Langsung Tunai
(BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak di masa pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu di tahun 2020 ini pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan
menyelenggarakan Sensus Penduduk Tahun 2020. Tahapan dari Sensus penduduk ini telah
dimulai dengan melaksanakan Sensus Penduduk Online dan kemudian dilanjutkan dengan
pendataan dengan turun langsung ke lapangan (wawancara/Sensus Penduduk Offline). Untuk
kegiatan Sensus Penduduk Online sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020
4. 92
Firman
sebelum pasien pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia. Karena wabah Covid-19, penutupan
Sensus Penduduk Online pun diperpanjang dari tanggal 21 Maret 2020 menjadi tanggal 29 Mei
2020. Sedangkan tahapan Sensus Penduduk Offline pun harus mengalami penyesuaian menjadi
tanggal 01 September hingga 30 September 2020 (BPS, 2020).
4.2 TANTANGAN DALAM PENGUMPULAN DATA MASA
PANDEMI COVID-19
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan di segala aspek kehidupan pada orang
(individu), rumah tangga, dan masyarakat secara luas membuat kegiatan Official Statistics juga
mengalami perubahan, terutama dalam hal pengumpulan data. Adanya pembatasan sosial yang
terjadi di tengah masyarakat berupa larangan berkumpul/membuat keramaian menyebabkan
sulitnya untuk melakukan kegiatan Official Statistics untuk pengumpulan data secara langsung ke
lapangan. Metode konvensional yang selama ini dilakukan dengan turun ke lapangan untuk
mendapatkan data ke sumber data, di masa pandemi juga akan mengalami kendalanya sendiri.
Sebagian masyarakat akan mempunyai persepsi membatasi kegiatan bertatap muka dengan orang
lain karena takut untuk tertular oleh virus Covid-19 ini. Jika hal ini yang terjadi, maka tahapan
pengumpulan data juga akan mengalami kendala.
Kesulitan dalam pengumpulan data di lapangan, di masa pandemi Covid-19 di atasi melalui
perangkat teknologi informasi yang ada. Komputer, aplikasi media sosial, dan adanya jaringan
internet mampu untuk mengumpulkan data di lapangan dengan cepat dan hasil yang diharapkan
juga bisa lebih baik. Pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi secara online, dan
pengumpulan data melalui telepon ke responden adalah cara yang paling sesuai di masa pandemi
Covid-19 dibandingkan dengan cara biasa dengan bertatap muka langsung dengan responden.
Hampir semua data yang didapat dalam rangka penelitian mengenai Covid-19 dilakukan
menggunakan survei online dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dalam suatu kuesioner.
Hanya saja yang perlu menjadi perhatian adalah pemahaman dalam pengisian data oleh
responden harus dipastikan sama dengan maksud data yang akan diisi untuk menghindari
terjadinya kesalahan dalam pengisian form data.
4.3 Peran Official Statistics di Masa Pandemi Covid-19
Sejak kemunculan Covid-19 di Indonesia di awal Maret 2020 yang lalu, Pemerintah
Indonesia dalam menyikapi pandemi global Covid-19 telah membentuk Gugus Tugas
Penanganan Covid-19 yang sekarang telah berganti nama menjadi Satuan Tugas Covid-19 dan
membuat web/laman resmi mengenai informasi seputar virus Covid-19 di Indonesia melalui
laman www.covid19.go.id. Salah satu tugas dari gugus tugas ini adalah menyampaikan informasi
mengenai perkembangan data penderita Covid-19 di Indonesia. Data tersebut diupdate secara
harian dan disampaikan secara berkala melalui media massa. Tujuannya adalah untuk membantu
masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai data Covid-19 dengan baik. Pencatatan data
harian ini merupakan peran streategis yang dilakukan dari Official Statistic. Tidak saja data
5. 93
Firman
penderita yang dikumpulkan, tetapi seiring berjalannya waktu, data jumlah pasien yang sembuh,
dan pasien yang meninggal karena Covid-19 ini pun menjadi variabel yang dicatat.
Pencatatan data mengenai Covid-19 juga dilakukan oleh seluruh negara yang warga
negaranya mempunyai kasus terinfeksi Covid-19. Jika seluruh negara melakukan pencatatan yang
sama tentang Covid-19 maka akan dihasilkan sebuah database penderita yang terinfeksi virus
Covid-19. Saat ini berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) Amerika Serikat
merupakan negara dengan tingkat infeksi tertinggi di seluruh dunia (4.263.531 kasus) sedangkan
negara-negara di kawasan pasifik mempunyai tingkat infeksi Covid-19 yang rendah.
Peran Official Statistics di masa pandemic Covid-19 sangat terasa dari kegiatan pendataan
mengenai pandemi ini. Dari data yang telah terkumpul dapat memberikan informasi yang sesuai
mengenai tingkat penyebaran virus Corona di suatu wilayah. Selain itu data yang diperoleh
mengenai Covid-19 oleh para ahli dalam metode peramalan digunakan untuk mendapatkan model
yang sesuai yang dapat melakukan estimasi/perkiraan berapa lama wabah Covid-19 ini terjadi dan
kapan akan berakhir. Tentunya penggunaan metode-metode peramalan kontemporer dapat
digunakan untuk masalah ini.
5. KESIMPULAN
Kegiatan pengumpulan data melalui Official Statistics mengalami transformasi selama
pandemic Covid-19. Penggunaan metode online dalam pengumpulan data adalah cara yang paling
sesuai di masa pandemi ini. Tanpa data yang baik mustahil untuk dapat menyelesaikan pandemi
Covid-19 dengan tepat. Data Covid-19 yang tersedia lengkap dan up to date sangat membantu
untuk pengambilan kebijakan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Diharapkan dengan
pendataan yang baik dapat diambil kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang tepat pula.
KONFLIK KEPENTINGAN
Dengan ini saya selaku penulis paper menyatakan bahwa saya tidak terlibat konflik dengan
pihak-pihak lain dalam hal pembuatan dan penerbitan paper
REFERENSI
[1] Badan Pusat Statistik., 2020. Sensus Penduduk Tahun 2020. www.bps.go.id/sp2020/.
[2] Estonia Statistics., 2013. What are official statistics and how are they produced?.
www.stat.ee › what-are-official-statistics-and-how-are-t....
[3] Ljones Olav., 2020. Pandemic and official statistics; some comments on recent COVID-19
experiences. Statistical Journal of the IAOS, 36 (2020) 285–290.
[4] WHO., 2020. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/
[30 Juli 2020]
[5] Sirusa BPS. Penjelasan Umum Statistik Dasar.
https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/page?view=definisi