Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 membahas capaian dan tantangan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia, serta dampak pandemi Covid-19. Strategi ini menargetkan penurunan stunting hingga 14% pada 2024 melalui lima pilar utama."
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong percepatan pencegahan stunting melalui alokasi dana khusus. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program terkait pencegahan stunting, namun tantangannya adalah penyerapan dana yang efektif dan terkoordinasi dengan baik antar sektor. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden baru untuk meningkatkan koordinasi penanganan stunting di seluruh level
Upaya pemerintah dalam mencegah stunting meliputi program posyandu, pemberian tablet tambah darah, dan kampanye gizi. Stunting berdampak buruk pada pembangunan kesehatan karena menurunkan kualitas SDM. Pemerintah berupaya menurunkan stunting melalui kerja sama lintas sektor dan program berbasis masyarakat. Kendala meliputi kurangnya komitmen bersama dan pengembangan program berbasis sumber daya lokal.
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...slamet soegiarto
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan balita selama pandemi COVID-19, mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan pada balita, langkah-langkah pencegahan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, serta koordinasi dengan kader untuk memantau dan merujuk balita yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 membahas capaian dan tantangan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia, serta dampak pandemi Covid-19. Strategi ini menargetkan penurunan stunting hingga 14% pada 2024 melalui lima pilar utama."
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong percepatan pencegahan stunting melalui alokasi dana khusus. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program terkait pencegahan stunting, namun tantangannya adalah penyerapan dana yang efektif dan terkoordinasi dengan baik antar sektor. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden baru untuk meningkatkan koordinasi penanganan stunting di seluruh level
Upaya pemerintah dalam mencegah stunting meliputi program posyandu, pemberian tablet tambah darah, dan kampanye gizi. Stunting berdampak buruk pada pembangunan kesehatan karena menurunkan kualitas SDM. Pemerintah berupaya menurunkan stunting melalui kerja sama lintas sektor dan program berbasis masyarakat. Kendala meliputi kurangnya komitmen bersama dan pengembangan program berbasis sumber daya lokal.
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...slamet soegiarto
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan balita selama pandemi COVID-19, mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan pada balita, langkah-langkah pencegahan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, serta koordinasi dengan kader untuk memantau dan merujuk balita yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.
GERAKAN BERSAMA CEGAH SRUNTING, STOP TB, DAN JAGA IBU HAMILPuskesmaskdp1
Gerakan bersama untuk pencegahan stunting, stop TB, dan jaga ibu hamil. Kegiatannya terdiri dari literasi stunting, minum TTD rematri, edukasi, germas aktifitas fisik, menjaga lingkungan bersih, cegah anemia ibu hamil, dan kerjasama lintas sektor untuk penanganan stunting
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013 yang bertujuan mencapai target MDGs bidang kesehatan melalui peningkatan kinerja puskesmas dan posyandu. Dana BOK bersumber dari APBN Kemenkes dan disalurkan ke pemerintah daerah untuk mendukung upaya kesehatan prioritas seperti gizi, imunisasi, dan pengendalian penyakit.
Dokumen ini membahas upaya integrasi program pengendalian penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria ke dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah. Beberapa poin pentingnya adalah pentingnya memasukkan program-program tersebut secara strategis ke dalam dokumen perencanaan daerah beserta pendanaannya, serta peran berbagai pihak untuk mendukung implementasi yang efektif.
1. Penerapan PPKM Mikro pada tingkat desa/kelurahan berhasil menurunkan kasus aktif Covid-19 secara signifikan.
2. Vaksinasi Covid-19 telah diberikan kepada lebih dari 980 ribu tenaga kesehatan, namun diperlukan percepatan untuk mencapai target.
3. Pemerintah berupaya mengamankan pasokan vaksin Covid-19 sebanyak 505,5 juta dosis untuk tahun 2021-2022 dari berbagai
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
Pertemuan ini membahas kebijakan dan strategi program pengendalian TB dan HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2021-2024, termasuk capaian program tahun 2020 dan dukungan yang akan diberikan. Capaian cakupan diagnosis dan pengobatan TB masih di bawah target, sedangkan capaian pencegahan HIV/AIDS juga perlu ditingkatkan."
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan orientasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bagi tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Sikka. Orientasi ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung program GERMAS. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dasar hukum, waktu, tempat, peserta dan biaya penyelenggaraan orientasi GERMAS.
Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata Universitas Nahdlatul Ulama SidoarjoFutikhatulAiniyah
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNUSIDA Berdaya di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Program KKN ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID-19 serta mendukung program penanggulangan pandemi. Kegiatan KKN dilaksanakan selama satu bulan dan mendapat dukungan dari pemerintah desa serta warga se
Dokumen tersebut membahas tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Millenium Development Goals. BOK bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas. Dana BOK hanya digunakan untuk kegiatan tersebut dan tidak boleh disetorkan ke kas daerah.
Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.
GERAKAN BERSAMA CEGAH SRUNTING, STOP TB, DAN JAGA IBU HAMILPuskesmaskdp1
Gerakan bersama untuk pencegahan stunting, stop TB, dan jaga ibu hamil. Kegiatannya terdiri dari literasi stunting, minum TTD rematri, edukasi, germas aktifitas fisik, menjaga lingkungan bersih, cegah anemia ibu hamil, dan kerjasama lintas sektor untuk penanganan stunting
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013 yang bertujuan mencapai target MDGs bidang kesehatan melalui peningkatan kinerja puskesmas dan posyandu. Dana BOK bersumber dari APBN Kemenkes dan disalurkan ke pemerintah daerah untuk mendukung upaya kesehatan prioritas seperti gizi, imunisasi, dan pengendalian penyakit.
Dokumen ini membahas upaya integrasi program pengendalian penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria ke dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah. Beberapa poin pentingnya adalah pentingnya memasukkan program-program tersebut secara strategis ke dalam dokumen perencanaan daerah beserta pendanaannya, serta peran berbagai pihak untuk mendukung implementasi yang efektif.
1. Penerapan PPKM Mikro pada tingkat desa/kelurahan berhasil menurunkan kasus aktif Covid-19 secara signifikan.
2. Vaksinasi Covid-19 telah diberikan kepada lebih dari 980 ribu tenaga kesehatan, namun diperlukan percepatan untuk mencapai target.
3. Pemerintah berupaya mengamankan pasokan vaksin Covid-19 sebanyak 505,5 juta dosis untuk tahun 2021-2022 dari berbagai
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
Pertemuan ini membahas kebijakan dan strategi program pengendalian TB dan HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2021-2024, termasuk capaian program tahun 2020 dan dukungan yang akan diberikan. Capaian cakupan diagnosis dan pengobatan TB masih di bawah target, sedangkan capaian pencegahan HIV/AIDS juga perlu ditingkatkan."
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan orientasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bagi tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Sikka. Orientasi ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung program GERMAS. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dasar hukum, waktu, tempat, peserta dan biaya penyelenggaraan orientasi GERMAS.
Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata Universitas Nahdlatul Ulama SidoarjoFutikhatulAiniyah
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNUSIDA Berdaya di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Program KKN ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID-19 serta mendukung program penanggulangan pandemi. Kegiatan KKN dilaksanakan selama satu bulan dan mendapat dukungan dari pemerintah desa serta warga se
Dokumen tersebut membahas tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Millenium Development Goals. BOK bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas. Dana BOK hanya digunakan untuk kegiatan tersebut dan tidak boleh disetorkan ke kas daerah.
1. Pelaksanaan Strategi Nasional
Percepatan Pencegahan Stunting Pada
Masa Pandemi Covid 19
Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)
(TP2AK)
Sekretariat Wakil Presiden
Mei 2020
2. • Angka Stunting Balita pada tahun 2019 sebesar 27,7% (sumber data: SSGBI),
mengalami penurunan sebesar 3,1% dari tahun 2018 (sumber data: RISKESDAS)
Target Penurunan Angka Stunting
Nasional (%)
36.8 35.6 37.2
30.8
27,7
2007 2010 2013 2018 2019
14%
2024
3. Darurat Covid 19 dan Pencegahan Stunting
• Pengurangan dan Realokasi Anggaran Di Pusat, Daerah Dan Desa.
• akan mempengaruhi terhadap alokasi anggaran untuk percepatan pencegahan
stunting di tingkat pusat, daerah dan desa . Alokasi anggaran akan berpengaruh
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
• Social Distancing
• menyebabkan terhentinya kegiatan Posyandu, kelas Ibu Hamil, kelas Balita, PAUD,
BKB dan kegiatan layanan lain di tingkat desa
• Berkurangnya Pendapatan dan Hilangnya Pekerjaan:
• menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat dapat mengurangi asupan gizi
masyarakat; angka kemiskinan bertambah
• Kelangkaan dan Kenaikan Harga Pangan
• Menyebabkan harga pangan bergizi menjadi tidak aksesibel untuk masyarakat
4. Dampak Darurat Covid 19 bagi Pencegahan Stunting
Realokasi dan
Pemotongan
Anggaran
Kehilangan
pekerjaan dan
pendapatan
Kenaikan
Harga
Komoditas
Social
Distancing
5. Pemerintah tetap
berkomitmen untuk
melakukan
pencegahan
stunting pada masa
pandemic.
Advokasi kepada
daerah tetap
dilakukan bersama
dengan Bappenas,
Kemendagri dan
Kemendesa
Kampanye
diarahkan pada
praktek
pemenuhan gizi,
PHBS dan
pemantauan
pertumbuhan
secara mandiri
Bantuan Sosial
diberikan kepada
masyarakat,
terutama
masyarakat tidak
mampu dengan
penambahan
jumlah KPM dan
jenis makanan
Pemotongan anggaran
untuk pencegahan
stunting diminimalkan.
Pendampingan kepada
daerah tetap
dilaksanakan
Intervensi tetap
dilanjutkan dengan
modifikasi
Panduan pelaksanaan
layanan di masyarakat
sudah dikembangkan.
Monev tetap
dilakukan.
Dilakukan studi
untuk
menghitung
dampak Covid
19 terhadap
scenario
penurunan
stunting
Pelaksanaan Stranas Stunting pada Masa Pandemic
6. Mencegah Stunting berisirisan dengan Mencegah
Covid19
Pemenuhan
Asupan Gizi
Hygiene dan
Sanitasi
Beraktifitas
Fisik
Hindari
Stress
Istirahat
Cukup
Tidak
Merokok
Imunitas Tubuh
Pencegahan
Stunting
Pencegahan
Tertular Covid 19
7. Beberapa Panduan dan Materi Terkait Layanan di
Masyarakat
• Panduan Gizi Seimbang Pada Masa Pandemic Covid 19:
https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/final-
panduan-gizi-seimbang-pada-masa-covid-19-1.pdf
• Pelayanan Gizi pada Masa Pandemi: SE Ditjend Kesmas No
HK.02.02/V/393/2020
• Pelaksanaan Posyandu: Surat Mendagri kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota tanggal 27 April 2020 dengan No 094/1737/BPD
tentang Operasional Posyandu dalam Pencegahan Penyebaran Covid
19
• Pedoman Pelaksanaan Imunisasi: SE Ditjend P2P No
SR.02.06/41332/2020 tentang Pelayanan Imunisasi pada anak
selama masa pandemi Corona Virirs Disease 2019
• Materi berupa poster dan flyer sudah dikembangkan oleh Kemenkes
didukung oleh UNICEF dan mira pembangunan lainnya
8. Catatan Penutup
• Percepatan pencegahan stunting tetap menjadi prioritas
dengan melakukan beberapa penyesuaian dalam
pelaksanaanya di lapangan
• Perlu mendapatkan perhatian adalah penangangan pasca
masa darurat. Masa darurat bisa selesai dalam beberapa
bulan, tetapi penanganan pasca pandemic akan berlangsung
lama, karena terkait dengan pemulihan ekonomi dan lainnya.
• Semakin lama masa pandemic ini terjadi, semakin besar
dampak negative yang akan ditimbulkan bagi status gizi anak
dan ibu hamil yang akan mempunyai dampai bagi pencapaian
target pennurunan stunting