Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Imam Prastio
Pemberitahuan dan Laporan PHK
Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Format 1 Contoh Surat Pemberitahuan PHK
Format 2 Contoh Surat Tanggapan Tidak Menolak
PHK
Format 3 Contoh Surat Laporan PHK
Format 4 Contoh Tanda Terima Laporan PHK
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.
Perjanjian ini mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi pekerjaan kepada penyedia jasa pekerja, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan yang diserahkan, persyaratan pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan."
This document discusses regulations under Indonesia's Job Creation Law (UU Cipta Kerja) related to employment. It begins by outlining the scope of the Job Creation Law and the regulations that have been passed to implement it, including those pertaining to foreign worker permits (PP 34/2021), fixed-term contracts, outsourcing, working hours, termination (PP 35/2021), wages (PP 36/2021), and unemployment benefits (PP 37/2021). It then examines some of these issues in further detail, comparing provisions around leave, holidays, and wages in the previous Labour Law versus the Job Creation Law. Key points covered include allowable reasons for fixed-term contracts, requirements for outsourcing companies, and wage
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...legalakses636
Berita acara menyatakan bahwa perusahaan dan wakil pekerja telah berkonsultasi untuk menyusun naskah Peraturan Perusahaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa perusahaan telah memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja dalam penyusunan materi peraturan tersebut. Berita acara ini dibuat untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...PA Rianto
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SOP merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang mengatur proses penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur tahapan penyusunan SOP, prinsip-prinsipnya, bentuk dan format SOP, serta pelaksanaan, sosialisasi, pelatihan, dan monitoring evaluasi SOP
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Imam Prastio
Pemberitahuan dan Laporan PHK
Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Format 1 Contoh Surat Pemberitahuan PHK
Format 2 Contoh Surat Tanggapan Tidak Menolak
PHK
Format 3 Contoh Surat Laporan PHK
Format 4 Contoh Tanda Terima Laporan PHK
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.
Perjanjian ini mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi pekerjaan kepada penyedia jasa pekerja, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan yang diserahkan, persyaratan pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan."
This document discusses regulations under Indonesia's Job Creation Law (UU Cipta Kerja) related to employment. It begins by outlining the scope of the Job Creation Law and the regulations that have been passed to implement it, including those pertaining to foreign worker permits (PP 34/2021), fixed-term contracts, outsourcing, working hours, termination (PP 35/2021), wages (PP 36/2021), and unemployment benefits (PP 37/2021). It then examines some of these issues in further detail, comparing provisions around leave, holidays, and wages in the previous Labour Law versus the Job Creation Law. Key points covered include allowable reasons for fixed-term contracts, requirements for outsourcing companies, and wage
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...legalakses636
Berita acara menyatakan bahwa perusahaan dan wakil pekerja telah berkonsultasi untuk menyusun naskah Peraturan Perusahaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa perusahaan telah memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja dalam penyusunan materi peraturan tersebut. Berita acara ini dibuat untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...PA Rianto
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SOP merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang mengatur proses penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur tahapan penyusunan SOP, prinsip-prinsipnya, bentuk dan format SOP, serta pelaksanaan, sosialisasi, pelatihan, dan monitoring evaluasi SOP
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disetujui oleh Menteri Ketenagakerjaan dan hanya boleh mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu serta waktu yang ditetapkan. Pemberi kerja TKA juga memiliki kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja pendamping Indonesia dan menyediakan pelatihan bag
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
Surat edaran Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan kepada penjabat kepala daerah untuk melakukan pemberhentian, mutasi, dan sanksi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan tanpa perlu persetujuan tertulis, serta melaporkan tindakan kepegawaian yang dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu 7 hari.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate menunjuk pejabat pengelola anggaran untuk tahun anggaran 2015, yang terdiri dari kepala sub bagian tata usaha sebagai pejabat pembuat komitmen, fungsional umum sebagai pejabat penguji dan penandatangan SPM, dan dua orang fungsional umum sebagai bendahara pengeluaran dan penerimaan.
Perjanjian kerja ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Perjanjian ini mencakup definisi istilah, jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, upah dan tunjangan, jaminan kesejahteraan, serta ketentuan berakhirnya perjanjian.
Tim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Tim terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Diklat sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
Peraturan Bupati Malaka Nomor 9 Tahun 2014 mengatur tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Malaka. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, asas-asas tata naskah dinas, jenis-jenis naskah dinas, format dan tata cara penyusunan, penandatanganan, penyebaran, penyimpanan dan pengendalian naskah dinas.
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)legalakses636
Surat panggilan masuk kerja untuk karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin selama beberapa hari berturut-turut. Surat itu memanggil karyawan untuk datang dan memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya serta membawa dokumen pendukung. Surat itu juga memperingatkan bahwa tidak hadir tanpa izin melanggar perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disetujui oleh Menteri Ketenagakerjaan dan hanya boleh mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu serta waktu yang ditetapkan. Pemberi kerja TKA juga memiliki kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja pendamping Indonesia dan menyediakan pelatihan bag
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
Surat edaran Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan kepada penjabat kepala daerah untuk melakukan pemberhentian, mutasi, dan sanksi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan tanpa perlu persetujuan tertulis, serta melaporkan tindakan kepegawaian yang dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu 7 hari.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate menunjuk pejabat pengelola anggaran untuk tahun anggaran 2015, yang terdiri dari kepala sub bagian tata usaha sebagai pejabat pembuat komitmen, fungsional umum sebagai pejabat penguji dan penandatangan SPM, dan dua orang fungsional umum sebagai bendahara pengeluaran dan penerimaan.
Perjanjian kerja ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Perjanjian ini mencakup definisi istilah, jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, upah dan tunjangan, jaminan kesejahteraan, serta ketentuan berakhirnya perjanjian.
Tim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Tim terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Diklat sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
Peraturan Bupati Malaka Nomor 9 Tahun 2014 mengatur tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Malaka. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, asas-asas tata naskah dinas, jenis-jenis naskah dinas, format dan tata cara penyusunan, penandatanganan, penyebaran, penyimpanan dan pengendalian naskah dinas.
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)legalakses636
Surat panggilan masuk kerja untuk karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin selama beberapa hari berturut-turut. Surat itu memanggil karyawan untuk datang dan memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya serta membawa dokumen pendukung. Surat itu juga memperingatkan bahwa tidak hadir tanpa izin melanggar perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
Keputusan Presiden menambah cuti bersama pegawai negeri pada tanggal 28 dan 30 Juni 2023 untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dengan demikian total cuti bersama tahun 2023 menjadi enam hari.
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfshirizkiku
Dokumen tersebut berisi pernyataan penolakan dari beberapa dosen UGM terhadap usulan pemberian gelar Guru Besar Kehormatan kepada individu di sektor non-akademik. Pernyataan penolakan didasarkan pada alasan bahwa jabatan profesor merupakan jabatan akademik, bukan gelar, dan pemberian gelar kehormatan kepada non-akademik dapat merendahkan martabat keilmuan UGM.
