Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”
Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”
1. KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 17 Juli 2023
Kepada,
1. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Pertama;
di-
Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023
TENTANG
PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN
Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam
mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda
agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan
sebagai berikut:
1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun
197 4 ten tang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
MAH AGUNG
NESIA,
2. -2-
Tembusan:
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.
