SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
MLN I ERI I3A1:)AN MIL IK NIA:TARA
RE IK INDONFSI
Nomor S-336/MBU/05/2020 Jakarta, 15Mei 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara
Yth. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara
di tempat
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Dibutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) untuk mendukung Iangkah-langkah strategis Pemerintah dalam
menanggulangi pandemik COVID-19.
2. Dalam rangka mengantisipasi secara lebih dini skenario The New Normal pada BUMN,
dengan ini kami minta Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Setiap BUMN wajib membentuk Task Force Penanganan COVID-19 dengan fokus
perhatian saat ini khususnya pada melakukan antisipasi skenario The New Normal.
b. Setiap BUMN wajib menyusun Protokol Penanganan COVID-19, khususnya namun
tidak terbatas pada aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process &
technology), serta pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business
continuity).
c. Setiap Task Force Penanganan COVID-19 BUMN sebagaimana dimaksud pada angka
2 huruf a, agar menyusun timeline pelaksanaan skenario The New Normal, dengan
berpedoman pada kebijakan Kementerian BUMN, komando Kementerian/Lembaga
terkait (khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian
Kesehatan) serta keunikan masing-masing klaster/sektor dan/atau daerah.
d. Setiap BUMN agar mengkampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi The
New Normal, melalui penggunaan hastag #CovidSafe BUMN pada setiap
momentum/media yang relevan, dengan tetap menjaga kedisiplinan dalam penerapan
Protokol Penanganan COVID-19.
3. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan skenario The New Normal pada masing-masing
BUMN menjadi tanggung jawab Direktur Utama, dan agar dilaporkan secara berkala
kepada Wakil Menteri BUMN terkait.
Demikian .../2
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id
NTERI
MILIK NEGARA
THOHIR
MENTERI BAI)AN USAFIA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan:
1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
3. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN;
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740. SITUS: www.bumn.go.id
Phase 2
1 Juni
Phase 3
8 Juni
Sektor Jasa Retail
• Mall & toko retail
diperbolehkan buka
• Restoran retail dan dalam
hotel diperbolehkan buka
• Batasan jumlah
pengunjung dan jam buka.
• Protokol kesehatan secara
ketat
Sektor Jasa Wisata
• Pembukaan tempat wisata
• online ticket & cistern scan
• Layanan dalam kawasan
dgn minimalkontak fisik
• Batasan jumlah
pengunjung
• Social distancing, masker
& tidak ada kerumunan
pengunjung.
MEN FERI BADAN ISAHA MII IK Nr
REPUBLIK INDONEY
Lampiran
Surat Menteri BUMN Nomor: S- 336 /MBU/05/2020
Tanggal 15 Mei 2020
[Tahapan pemulihan kegiatan "#CovidSafe BUMN" dilakukan secara bertahap dengan Timeline terencana :
Phase 1
ir26 Mei .are
Pedoman Umum
• Rilis protocol Perlindungan
karyawan, pelanggan,
pemasok, mitra bisnis dan
stake holder panting lainnya
(Social distancing, masker,
kebersihan dst)
• Karyawan <45 thn masuk
dan WFH untuk >45 thn
sesuai batasan operasi,
• Tracking kondisi karyawan
• Penangan Karyawan
Terdampak
Sektor Industri & Jasa
• Pembukaan layanan
cabang secara terbatas
dan pengaturan jam masuk
• Batasan kapasitas
• Pembukaan
pabrik/pengolahan/pem-
bangkit/hotel dgn sistem
shifting & pembatasan
Karyawan masuk.
• Mall belum diperbolehkan
buka
• Dilarang berkumpul
Sektor Kesehatan
Full operasi sesuai kapasitas
sistem kesehatan
Sektor Industri & Jasa
• Tetap sesuai phase 1
• Diperbolehkan berkumpul
di area outdoor sesuai
dengan batasan jarak
orang (2 m) dan kapasitas
area dengan maksimum 20
orang. Pengatur flow arus
orang in/out untuk
menghindari penumpukan
orang.
Sektor Jasa Pendidikan
• Pembukaan tempat
pendidikan (University &
Training Center)
• Pengaturan jumlah siswa
dan jam masuk
menggunakan cistern
shifting sesuai jarak aman
dan kapasitas ruang
Sektor Industri & Jasa
Sesuai phase 2
Phase 4
29 Juni
Pembukaan kegiatan
ekonomi untuk seluruh sektor
sesuai kondisi phase 3
dengan tambahan evaluasi
untuk :
• Penambahan kapasitas
operasi menuju normal
dengan protokol kesehatan
ketat dan mematuhi kriteria
penyebaran pandemi
masing-masing daerah
serta kejadian suspect
corona dalam area.
• Pembukaan bertahap
restoran, café, fasilitas
kesehatan. tetap dengan
protokol kesehatan yang
ketat.
• Pembukaan tempat ibadah
dengan protokol kesehatan
yang ketat
• Perjalanan dinas sesuai
prioritas & urgensi.
• Kegiatan outdoor dengan
protokol kesehatan yang
ketat.
111111111111.Evaluasi phase 4 untuk
seluruh sektor dan
pembukaan tempat atau
kegiatan ekonomi lainnya
menuju skala normal.
Awal Agustus operasi seluruh
sektor secara normal dengan
tetap mempertahankan
protokol kesehatan dan
kebersihan yang ketat.
Setiap BUMN diminta untuk menyesuaikan dengan konteks masing-masing
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

More Related Content

Similar to BUMN New Normal

se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasWeb Master
 
SE No HK.02.01 Menkes-335-2020
SE No HK.02.01 Menkes-335-2020SE No HK.02.01 Menkes-335-2020
SE No HK.02.01 Menkes-335-2020shirizkiku
 
Pergub DKI 101 tahun 2020 PSBB Transisi
Pergub DKI 101 tahun 2020 PSBB TransisiPergub DKI 101 tahun 2020 PSBB Transisi
Pergub DKI 101 tahun 2020 PSBB TransisiCIkumparan
 
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptxFero Liju Syafanta
 
RAPAT IRBEN P3DN.pptx
RAPAT IRBEN P3DN.pptxRAPAT IRBEN P3DN.pptx
RAPAT IRBEN P3DN.pptxrakorlog2022
 
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020 juknis psbb.pdf.pdf
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020   juknis psbb.pdf.pdfSk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020   juknis psbb.pdf.pdf
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020 juknis psbb.pdf.pdfjune tumimomor
 
Viktor viki jeharut 181600147
Viktor viki jeharut 181600147 Viktor viki jeharut 181600147
Viktor viki jeharut 181600147 IrfanPopong
 
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptxMateri Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptxanggaeka04
 
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptxwirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptxSuwondoMr
 
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno webExecutive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno webAlIslamiCaligrafi
 
TAKLIMAT ISU SEMASA NEGERI SABAH.pdf
TAKLIMAT ISU SEMASA NEGERI SABAH.pdfTAKLIMAT ISU SEMASA NEGERI SABAH.pdf
TAKLIMAT ISU SEMASA NEGERI SABAH.pdfFOOKAISHONGINFORMSAB
 
Faktor pendukung dan penghambat industri bisnis
Faktor pendukung dan penghambat industri bisnisFaktor pendukung dan penghambat industri bisnis
Faktor pendukung dan penghambat industri bisnisSthefanie Parera
 
Panduan PSBB di Sumatra Barat
Panduan PSBB di Sumatra BaratPanduan PSBB di Sumatra Barat
Panduan PSBB di Sumatra BaratLanggamID
 
KELOMPOK 4 SOSIOLOGI.pptx
KELOMPOK 4 SOSIOLOGI.pptxKELOMPOK 4 SOSIOLOGI.pptx
KELOMPOK 4 SOSIOLOGI.pptxFahrulFauzan2
 
Kebijakan pembatasan aktivitas pada PSBB
Kebijakan pembatasan aktivitas pada PSBBKebijakan pembatasan aktivitas pada PSBB
Kebijakan pembatasan aktivitas pada PSBBRepublikaDigital
 
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...Kanaidi ken
 

Similar to BUMN New Normal (20)

se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
 
SE No HK.02.01 Menkes-335-2020
SE No HK.02.01 Menkes-335-2020SE No HK.02.01 Menkes-335-2020
SE No HK.02.01 Menkes-335-2020
 
Pergub DKI 101 tahun 2020 PSBB Transisi
Pergub DKI 101 tahun 2020 PSBB TransisiPergub DKI 101 tahun 2020 PSBB Transisi
Pergub DKI 101 tahun 2020 PSBB Transisi
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
Tkdn industri
Tkdn industriTkdn industri
Tkdn industri
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
 
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
 
RAPAT IRBEN P3DN.pptx
RAPAT IRBEN P3DN.pptxRAPAT IRBEN P3DN.pptx
RAPAT IRBEN P3DN.pptx
 
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020 juknis psbb.pdf.pdf
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020   juknis psbb.pdf.pdfSk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020   juknis psbb.pdf.pdf
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020 juknis psbb.pdf.pdf
 
Viktor viki jeharut 181600147
Viktor viki jeharut 181600147 Viktor viki jeharut 181600147
Viktor viki jeharut 181600147
 
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptxMateri Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
 
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptxwirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
 
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno webExecutive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
 
TAKLIMAT ISU SEMASA NEGERI SABAH.pdf
TAKLIMAT ISU SEMASA NEGERI SABAH.pdfTAKLIMAT ISU SEMASA NEGERI SABAH.pdf
TAKLIMAT ISU SEMASA NEGERI SABAH.pdf
 
Faktor pendukung dan penghambat industri bisnis
Faktor pendukung dan penghambat industri bisnisFaktor pendukung dan penghambat industri bisnis
Faktor pendukung dan penghambat industri bisnis
 
Panduan PSBB di Sumatra Barat
Panduan PSBB di Sumatra BaratPanduan PSBB di Sumatra Barat
Panduan PSBB di Sumatra Barat
 
KELOMPOK 4 SOSIOLOGI.pptx
KELOMPOK 4 SOSIOLOGI.pptxKELOMPOK 4 SOSIOLOGI.pptx
KELOMPOK 4 SOSIOLOGI.pptx
 
Kebijakan pembatasan aktivitas pada PSBB
Kebijakan pembatasan aktivitas pada PSBBKebijakan pembatasan aktivitas pada PSBB
Kebijakan pembatasan aktivitas pada PSBB
 
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
 
Laporan kunjungan industri smkn 3 medan
Laporan kunjungan industri smkn 3 medanLaporan kunjungan industri smkn 3 medan
Laporan kunjungan industri smkn 3 medan
 

More from shirizkiku

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNshirizkiku
 
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfshirizkiku
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sialshirizkiku
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNshirizkiku
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfshirizkiku
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publikshirizkiku
 
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfSEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfshirizkiku
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkashirizkiku
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfshirizkiku
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfshirizkiku
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfshirizkiku
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023shirizkiku
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...shirizkiku
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022shirizkiku
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Primashirizkiku
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfshirizkiku
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfshirizkiku
 
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfKeterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfshirizkiku
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022shirizkiku
 

More from shirizkiku (20)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
 
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASN
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
 
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfSEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
 
Salinan TPPU
Salinan TPPUSalinan TPPU
Salinan TPPU
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
 
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfKeterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
 

BUMN New Normal

  • 1. MLN I ERI I3A1:)AN MIL IK NIA:TARA RE IK INDONFSI Nomor S-336/MBU/05/2020 Jakarta, 15Mei 2020 Sifat : Sangat Segera Lampiran : Satu lembar Hal : Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara Yth. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara di tempat Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dibutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung Iangkah-langkah strategis Pemerintah dalam menanggulangi pandemik COVID-19. 2. Dalam rangka mengantisipasi secara lebih dini skenario The New Normal pada BUMN, dengan ini kami minta Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Setiap BUMN wajib membentuk Task Force Penanganan COVID-19 dengan fokus perhatian saat ini khususnya pada melakukan antisipasi skenario The New Normal. b. Setiap BUMN wajib menyusun Protokol Penanganan COVID-19, khususnya namun tidak terbatas pada aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), serta pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity). c. Setiap Task Force Penanganan COVID-19 BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, agar menyusun timeline pelaksanaan skenario The New Normal, dengan berpedoman pada kebijakan Kementerian BUMN, komando Kementerian/Lembaga terkait (khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kesehatan) serta keunikan masing-masing klaster/sektor dan/atau daerah. d. Setiap BUMN agar mengkampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi The New Normal, melalui penggunaan hastag #CovidSafe BUMN pada setiap momentum/media yang relevan, dengan tetap menjaga kedisiplinan dalam penerapan Protokol Penanganan COVID-19. 3. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan skenario The New Normal pada masing-masing BUMN menjadi tanggung jawab Direktur Utama, dan agar dilaporkan secara berkala kepada Wakil Menteri BUMN terkait. Demikian .../2 GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id
  • 2. NTERI MILIK NEGARA THOHIR MENTERI BAI)AN USAFIA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA -2- Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. Tembusan: 1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I; 2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II; 3. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN; 5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740. SITUS: www.bumn.go.id
  • 3. Phase 2 1 Juni Phase 3 8 Juni Sektor Jasa Retail • Mall & toko retail diperbolehkan buka • Restoran retail dan dalam hotel diperbolehkan buka • Batasan jumlah pengunjung dan jam buka. • Protokol kesehatan secara ketat Sektor Jasa Wisata • Pembukaan tempat wisata • online ticket & cistern scan • Layanan dalam kawasan dgn minimalkontak fisik • Batasan jumlah pengunjung • Social distancing, masker & tidak ada kerumunan pengunjung. MEN FERI BADAN ISAHA MII IK Nr REPUBLIK INDONEY Lampiran Surat Menteri BUMN Nomor: S- 336 /MBU/05/2020 Tanggal 15 Mei 2020 [Tahapan pemulihan kegiatan "#CovidSafe BUMN" dilakukan secara bertahap dengan Timeline terencana : Phase 1 ir26 Mei .are Pedoman Umum • Rilis protocol Perlindungan karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis dan stake holder panting lainnya (Social distancing, masker, kebersihan dst) • Karyawan <45 thn masuk dan WFH untuk >45 thn sesuai batasan operasi, • Tracking kondisi karyawan • Penangan Karyawan Terdampak Sektor Industri & Jasa • Pembukaan layanan cabang secara terbatas dan pengaturan jam masuk • Batasan kapasitas • Pembukaan pabrik/pengolahan/pem- bangkit/hotel dgn sistem shifting & pembatasan Karyawan masuk. • Mall belum diperbolehkan buka • Dilarang berkumpul Sektor Kesehatan Full operasi sesuai kapasitas sistem kesehatan Sektor Industri & Jasa • Tetap sesuai phase 1 • Diperbolehkan berkumpul di area outdoor sesuai dengan batasan jarak orang (2 m) dan kapasitas area dengan maksimum 20 orang. Pengatur flow arus orang in/out untuk menghindari penumpukan orang. Sektor Jasa Pendidikan • Pembukaan tempat pendidikan (University & Training Center) • Pengaturan jumlah siswa dan jam masuk menggunakan cistern shifting sesuai jarak aman dan kapasitas ruang Sektor Industri & Jasa Sesuai phase 2 Phase 4 29 Juni Pembukaan kegiatan ekonomi untuk seluruh sektor sesuai kondisi phase 3 dengan tambahan evaluasi untuk : • Penambahan kapasitas operasi menuju normal dengan protokol kesehatan ketat dan mematuhi kriteria penyebaran pandemi masing-masing daerah serta kejadian suspect corona dalam area. • Pembukaan bertahap restoran, café, fasilitas kesehatan. tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. • Pembukaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan yang ketat • Perjalanan dinas sesuai prioritas & urgensi. • Kegiatan outdoor dengan protokol kesehatan yang ketat. 111111111111.Evaluasi phase 4 untuk seluruh sektor dan pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi lainnya menuju skala normal. Awal Agustus operasi seluruh sektor secara normal dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat. Setiap BUMN diminta untuk menyesuaikan dengan konteks masing-masing GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id