SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
1
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id
KETERANGAN PERS
Nomor: 01/HM.00/I/2023
Sikap Komnas HAM atas Pernyataan Presiden mengenai Laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)
Komnas HAM RI telah mencermati Pernyataan Presiden RI terkait Laporan Tim PPHAM yang
disampaikan pada 11 Januari 2023, yang secara garis berisi:
a. Pengakuan terjadinya Pelanggaran HAM yang Berat dalam 12 peristiwa (Peristiwa 1965/1966,
peristiwa Misterius 1982/1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong
dan Pos Statis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa 1997/1998, Peristiwa
Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Semanggi I dan II 1998/1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun
Santet 1998/1999, Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001/2022,
Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh 2003).
b. Komitmen pemulihan terhadap korban Pelanggaran HAM yang Berat tanpa menegasikan
penyelesaian yudisial.
c. Komitmen agar peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat tidak terjadi lagi di Indonesia pada masa
yang akan datang.
d. Menugaskan Menkopolhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam
menindaklanjuti kedua komitmen tersebut di atas.
Menyikapi pernyataan tersebut, Komnas HAM :
a. Menyambut baik sikap Presiden atas adanya pengakuan terhadap 12 peristiwa Pelanggaran HAM
yang Berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM;
b. Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pemerintah sebagai pemangku kewajiban
(duty bearer) dalam pemulihan hak korban, untuk memberikan kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002
tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat,
dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non Yudisial
Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu;
c. Mendukung jaminan ketidakberulangan peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat dengan
membangun pemajuan dan penegakan HAM yang efektif, diantaranya dengan mendorong
2
ratifikasi semua instrumen HAM Internasional, perubahan kebijakan di berbagai sektor dan
tatanan kelembagaan pada institusi negara, dan peningkatan kapasitas penegak hukum dan
aparat sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan HAM;
d. Meminta Menkopolhukam untuk memfasilitasi koordinasi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan
Agung terkait tugas dan kewenangan dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan guna
menyelesaikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme yudisial;
e. Berpandangan bahwa hak korban atas pemulihan juga berlaku bagi korban peristiwa
Pelanggaran HAM yang Berat yang telah disidangkan melalui Pengadilan HAM, namun hingga
saat ini belum mendapatkan haknya atas pemulihan, yaitu Peristiwa Tanjung Priok 1984,
Peristiwa Timor-Timor 1999, Peristiwa Abepura 2000, dan Peristiwa Paniai 2014;
f. Meminta berbagai institusi, seperti TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian/Lembaga lain,
serta pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota untuk turut mendukung kebijakan pemerintah
terkait tindak lanjut atas laporan Tim PPHAM;
g. Membuka ruang bagi korban untuk mengajukan status sebagai korban Pelanggaran HAM yang
Berat kepada Komnas HAM. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Komnas HAM berwenang untuk
menyatakan seseorang sebagai korban Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat;
h. Meminta Menkopolhukam untuk merumuskan langkah konkret tindak lanjut atas laporan Tim
PPHAM;
i. Demi pemenuhan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, sesuai dengan fungsi dan
kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya; Komnas HAM mendukung dan mendorong tindak lanjut dari
Laporan Tim PPHAM sebagaimana komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden.
Jakarta, 11 Januari 2023
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI
Atnike Nova Sigiro
Ketua
Narahubung :
Atnike Nova Sigiro (0812-9401-766)
Abdul Haris Semendawai (0895-3964-27682)

More Related Content

Similar to Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf

FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptxFIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptxAhmadSNuzil
 
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 ttg Pelayanan Publik.pdf
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 ttg Pelayanan Publik.pdfUU NOMOR 25 TAHUN 2009 ttg Pelayanan Publik.pdf
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 ttg Pelayanan Publik.pdfDidiSusmianto1
 
UU No 25/2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No 25/2009 Tentang Pelayanan PublikUU No 25/2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No 25/2009 Tentang Pelayanan PublikMohammad Bagus Sasmita
 
Undang-undang no.12 tentang lapas
Undang-undang no.12 tentang lapasUndang-undang no.12 tentang lapas
Undang-undang no.12 tentang lapasZainal Abidin
 
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19AndySusanto20
 
Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014
Moniaga s   pr besar presiden baru - 18 juni 2014Moniaga s   pr besar presiden baru - 18 juni 2014
Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014sonny dwi kristanu
 
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Immanuel Yosua
 
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikUndang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikImmanuel Yosua
 
Permensos no. 20 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 20 tahun 2012 idn journalPermensos no. 20 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 20 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikSuprijanto Rijadi
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...iniPurwokerto
 
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di Daerah
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di DaerahLembaga Perlindungan Saksi & Korban di Daerah
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di DaerahPaul SinlaEloE
 
Proposal Tesis PMH (1) (3).pptx
Proposal Tesis PMH (1) (3).pptxProposal Tesis PMH (1) (3).pptx
Proposal Tesis PMH (1) (3).pptxMNoorHR1
 

Similar to Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf (20)

Uu 25 2009
Uu 25 2009Uu 25 2009
Uu 25 2009
 
Instrumen HAM
Instrumen HAMInstrumen HAM
Instrumen HAM
 
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptxFIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
 
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 ttg Pelayanan Publik.pdf
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 ttg Pelayanan Publik.pdfUU NOMOR 25 TAHUN 2009 ttg Pelayanan Publik.pdf
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 ttg Pelayanan Publik.pdf
 
UU No 25/2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No 25/2009 Tentang Pelayanan PublikUU No 25/2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No 25/2009 Tentang Pelayanan Publik
 
Makalah bagian 5
Makalah bagian 5Makalah bagian 5
Makalah bagian 5
 
Undang-undang no.12 tentang lapas
Undang-undang no.12 tentang lapasUndang-undang no.12 tentang lapas
Undang-undang no.12 tentang lapas
 
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
 
Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014
Moniaga s   pr besar presiden baru - 18 juni 2014Moniaga s   pr besar presiden baru - 18 juni 2014
Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014
 
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikUndang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 
Permensos no. 20 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 20 tahun 2012 idn journalPermensos no. 20 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 20 tahun 2012 idn journal
 
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 
Pkn ham
Pkn hamPkn ham
Pkn ham
 
Slide q t.
Slide q t.Slide q t.
Slide q t.
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
 
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di Daerah
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di DaerahLembaga Perlindungan Saksi & Korban di Daerah
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di Daerah
 
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.pptPERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
 
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.pptPERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
 
Proposal Tesis PMH (1) (3).pptx
Proposal Tesis PMH (1) (3).pptxProposal Tesis PMH (1) (3).pptx
Proposal Tesis PMH (1) (3).pptx
 

More from shirizkiku

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNshirizkiku
 
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfshirizkiku
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sialshirizkiku
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNshirizkiku
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfshirizkiku
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publikshirizkiku
 
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfSEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfshirizkiku
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkashirizkiku
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfshirizkiku
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfshirizkiku
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfshirizkiku
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023shirizkiku
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...shirizkiku
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022shirizkiku
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Primashirizkiku
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfshirizkiku
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfshirizkiku
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022shirizkiku
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdfPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdfshirizkiku
 

More from shirizkiku (20)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
 
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASN
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
 
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfSEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
 
Salinan TPPU
Salinan TPPUSalinan TPPU
Salinan TPPU
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdfPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
 

Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf

  • 1. 1 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227, Website: www.komnasham.go.id KETERANGAN PERS Nomor: 01/HM.00/I/2023 Sikap Komnas HAM atas Pernyataan Presiden mengenai Laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) Komnas HAM RI telah mencermati Pernyataan Presiden RI terkait Laporan Tim PPHAM yang disampaikan pada 11 Januari 2023, yang secara garis berisi: a. Pengakuan terjadinya Pelanggaran HAM yang Berat dalam 12 peristiwa (Peristiwa 1965/1966, peristiwa Misterius 1982/1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Statis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa 1997/1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Semanggi I dan II 1998/1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998/1999, Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001/2022, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh 2003). b. Komitmen pemulihan terhadap korban Pelanggaran HAM yang Berat tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. c. Komitmen agar peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat tidak terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. d. Menugaskan Menkopolhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam menindaklanjuti kedua komitmen tersebut di atas. Menyikapi pernyataan tersebut, Komnas HAM : a. Menyambut baik sikap Presiden atas adanya pengakuan terhadap 12 peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM; b. Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam pemulihan hak korban, untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu; c. Mendukung jaminan ketidakberulangan peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat dengan membangun pemajuan dan penegakan HAM yang efektif, diantaranya dengan mendorong
  • 2. 2 ratifikasi semua instrumen HAM Internasional, perubahan kebijakan di berbagai sektor dan tatanan kelembagaan pada institusi negara, dan peningkatan kapasitas penegak hukum dan aparat sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan HAM; d. Meminta Menkopolhukam untuk memfasilitasi koordinasi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung terkait tugas dan kewenangan dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan guna menyelesaikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme yudisial; e. Berpandangan bahwa hak korban atas pemulihan juga berlaku bagi korban peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat yang telah disidangkan melalui Pengadilan HAM, namun hingga saat ini belum mendapatkan haknya atas pemulihan, yaitu Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Timor-Timor 1999, Peristiwa Abepura 2000, dan Peristiwa Paniai 2014; f. Meminta berbagai institusi, seperti TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian/Lembaga lain, serta pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota untuk turut mendukung kebijakan pemerintah terkait tindak lanjut atas laporan Tim PPHAM; g. Membuka ruang bagi korban untuk mengajukan status sebagai korban Pelanggaran HAM yang Berat kepada Komnas HAM. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Komnas HAM berwenang untuk menyatakan seseorang sebagai korban Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat; h. Meminta Menkopolhukam untuk merumuskan langkah konkret tindak lanjut atas laporan Tim PPHAM; i. Demi pemenuhan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; Komnas HAM mendukung dan mendorong tindak lanjut dari Laporan Tim PPHAM sebagaimana komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden. Jakarta, 11 Januari 2023 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI Atnike Nova Sigiro Ketua Narahubung : Atnike Nova Sigiro (0812-9401-766) Abdul Haris Semendawai (0895-3964-27682)