SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 17 Juli 2023
Kepada,
1. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Pertama;
di-
Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023
TENTANG
PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN
Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam
mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda
agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan
sebagai berikut:
1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun
197 4 ten tang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
MAH AGUNG
NESIA,
-2-
Tembusan:
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

More Related Content

More from shirizkiku

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNshirizkiku
 
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfshirizkiku
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sialshirizkiku
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNshirizkiku
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfshirizkiku
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publikshirizkiku
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkashirizkiku
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfshirizkiku
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfshirizkiku
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfshirizkiku
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023shirizkiku
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...shirizkiku
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022shirizkiku
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Primashirizkiku
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfshirizkiku
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfshirizkiku
 
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfKeterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfshirizkiku
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022shirizkiku
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdfPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdfshirizkiku
 

More from shirizkiku (20)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
 
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASN
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
 
Salinan TPPU
Salinan TPPUSalinan TPPU
Salinan TPPU
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
 
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfKeterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdfPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
 

SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf

  • 1. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 17 Juli 2023 Kepada, 1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama; di- Seluruh Indonesia SURAT EDARAN Nomor 2 Tahun 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 ten tang Perkawinan. 2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. MAH AGUNG NESIA,
  • 2. -2- Tembusan: 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial; 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; 3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI; 4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.